Tentang Teori, Konsep dan Paradigma dalam Kajian Tentang Manusia, Masyarakat dan Hukumnya (4/4)

Tentang Teori, Konsep dan Paradigma dalam Kajian Tentang Manusia, Masyarakat dan Hukumnya (4/4)
Gambar: Ritmos21
Di “pasar politik”, yang di masyarakat-masyarakat demokratik diinstitusikan sebagai parlemen, kalaupun sekali-sekala bisa melimpah juga ke jalanan, inilah terjadinya interaksi dan transaksi antar-manusia warga bangsa untuk menemukan “kompromi harga”.

Pengetahuan Tentang Manusia Berikut Perilakunya: Manusia Seperti ‘Apa Adanya’ Sebagai Objek Kajian Sains

Berabad lamanya pemikiran dalam rangka pencarian pengetahuan yang benar tentang ihwal manusia, berikut kebenaran perilakunya, tak pernah dilepaskan dari pengkategoriannya ke dalam rumpun episteme Aristotelian yang normatif-moralistik.

Dalam kategori rumpun ini, kebenaran tentang ihwal manusia secara kategorikal akan masuk dalam perbincangan tentang rightness yang dilawankan dengan wrong doing, dan bukan tentang persoalan factual truth yang harus dilawankan dengan falseness atau the untruth.

Maka, tatkala kehidupan fauna dan flora mulai diminati sebagai objek kajian life sciences, yaitu suatu kajian dalam tradisi dan strategi Galilean yang saintifik, manusia sebagai makhluk hidup tidaklah serta merta dipandang patut untuk dikaji dalam eksistensi jasmaniahnya yang faktual itu.

Vesalius, misalnya, memperoleh reaksi keras ketika ia membedah mayat untuk mempelajari anatomi tubuh manusia, yang ternyata berkemiripan dengan anatomi makhluk-makhluk hewani lainnya.

Reaksi muncul karena konsep tentang manusia pada masa itu mengunggulkan manusia sebagai makhluk tercipta dalam kualitasnya yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Dalam pembedahan anatomik, tatkala Vesalius mengatakan kesaksiannya bahwa ia tidak menemukan apapun yang boleh disebut ‘ruh’ di dalam tubuh yang ia bedah itu, dan apa yang ia temukan tak berbeda secara kualitatif dengan apa yang ada di dalam tubuh-tubuh hewan, sang dokter pembedah ini mendapatkan reaksi dan dakwaan yang amat keras sebagai pengganggu kepercayaan umat yang selama ini meyakini kesempurnaan Tuhan dan refleksiNya pada makhluk-makhluk ciptaannya.

Reaksi keras juga diserukan terhadap teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin tentang The Origin of Species dua abad kemudian. Reaksi tidak hanya dimaksudkan untuk menyangkal tesis Darwin bahwa jenis-jenis makhluk yang ada di permukaan bumi saat ini merupakan produk proses sebab-akibat yanag acak, yang berlangsung secara evolusioner, antara berbagai unsur dinamik yang ada di dalam tubuh makhluk (potensi mutasi) dan yang ada di luar tubuh (lingkungan yang menuntut kemampuan adaptif makhluk).

Lebih lanjut dari itu, reaksi terutama juga sehubungan dengan tersiratnya asumsi dalam teori Darwin, bahwa evolusi yang menjelaskan asal-muasal primordial makhluk-makhluk hidup itu boleh juga dipakai untuk menjelaskan asal-muasal manusia (yang mungkin sekali primordial juga, dan tidak sempurna sejak awal mulanya). Apapun juga kerasnya reaksi dan keberatan yang diserukan atas digunakannya pendekatan scientism dengan paradigma Galilleannya itu, tanpa bisa ditahan-tahan lagi pemikiran pada alur scientism, yang meragukan kesempurnaan sistem semesta sejak awal penciptaannya, mulai masuk juga ke alam pemikiran mereka yang menempatkan manusia dan kehidupan kolektifnya sebagai objek pemikiran dan/atau kajiannya.

Inilah pemikiran yang terbilang eklektik dan merupakan pengkajian yang tergolong sekular, dalam arti bahwa dan nomos an norma adalah identik, dalam arti bahwa apapun yang merupakan ‘keteraturan umum’ yang terjadi dalam kehidupan manusia, suatu nomos yang tersimak dalam wujud pola perilaku (pattern of behavior) manusia adalah sesuatu yang secara normatif harus dibilang wajar dan manusiawi, dan karena itu ya “baik-baik saja”.

Pola perilaku manusia yang mencerminkan adanya naluri egosentrik untuk mempertahankan eksistensinya yangjasmaniah, misalnya, oleh AdamSmith dikatakan secara jelas sebagai pola perilaku individual yang – sekalipun pada dasarnya adalah perilaku yang berangkat dari usaha memperjuangkan kepentingannya sendiri – adalah sesuatu fenomen yang wajar, yang oleh sebab itu tak tercela, dan harus dibilang etis jugalah adanya.

Menurut Smith, dalam bukunya “The Wealth of Nations” (1776), justru self-interest itulah yang mendorong manusia-manusia bekerja keras untuk memperoleh meningkatkan kesejahteraan jasmaninya, dan secara total akan meningkatkan pula kesejahteraan bangsa. Perilaku yang berbasis self-interest namun mampu mendatangkan kesejahteraan bangsa inilah yang mendorong Smith untuk menggolongkan manusia bermotif ekonomi ini tidak hanya hadir sebagai “Homo economicus”, tapi juga sebagai “Homo ethicus”.

Pola perilaku manusia yang berbasis kepentingan pribadi tatkala berupaya memenuhi kebutuhan jasmaninya, yang toh dikonsepkan juga sebagai perilaku etik oleh Adam Smith, itu tersimak dalam ujud fakta–fakta lugas dalam kehidupan manusia. Proses interaktif antar-manusia ke arah tertetapkannya nilai dan harga suatu barang adalah salah satu contohnya.

Nomos yang di kemudian hari dinamakan “hukum permintaan-penawaran” menggambarkan dengan jelas perilaku individual manusia, namun yang kemudian berlangsung interaktif di pasar dalam suasana yang bebas, tanpa adanya order (perintah normatif), telah berproses secara acak ke terbentuknya suatu order (keteraturan nomotetik) yang berkeniscayaan.

Naiknya permintaan niscaya akan menaikkan harga, dan, pada gilirannya, naiknya harga akan menaikkan penawaran. Apabila penawaran akan terus naik, maka harga akan turun, dan turunnya harga akan menaikkan permintaan. Demikianlah “goncangan chaotic” itu akan terus berlangsung sampai terjadi keseimbangan baru (yang pada saatnya akan mengalami goncangan chaotic baru oleh sebab tertentu, yang niscaya akan menjurus ke keseimbangan, yang menggambarkan suatu tertib, yang baru pula).

Positivisme Yang Berparadigma Galilean Abad 18-19: Paham Falsafati Untuk Mendasari Kajian Tentang Hadirnya Keteraturan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Manusia

Pada belahan awal abad 19, marak suatu pemikiran falsafati yang dikenali dengan sebutan paham positivisme. Positivisme adalah suatu paham falsafati dalam alur tradisi Galilean yang muncul dan berkembang .pada abad 18. Positivisme, yang berkembang sebagai hasil pemikiran falsafati perintisnya yang bernama Auguste Comte (1798-1857), mencoba mendayagunakan paradigma Galilean ini untuk menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakatnya.

Menurut Comte, yang berlatarbelakangkan kesarjanaan matematika dan fisika itu, konsep dan metode ilmu alam kodrat dapat juga dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Menurut Comte, kehidupan manusia itu, sebagaimana peristiwa-peristiwa yang berlangsung “seperti apa adanya” di kancah alam benda-benda anorganik yang tak bernyawa, pun terjadi di bawah imperativa hukum sebab akibat dengan segala kondisi dan faktor probabilitasnya.

Hubungan sebab-akibat antar-variabel seperti itu nyata kalau terlepas dari sembarang kehendak atau rencana yang berkesengajaan yang sifatnya subjektif. Sebagaimana halnya kejadian-kejadian di alam semesta yang tunduk pada suatu hukum yang terbit dari suatu proses acak yang tak berada di bawah imperativa suatu grand design, menurut Comte kehidupan manusia itu selalu saja dapat dijelaskan sebagai prosesproses aktualisasi hukum sebab-akibat yang serba berdasarkan hal-hal yang tak deterministic pula sifatnya.

Setiap kejadian dan/atau perbuatan dalam kehidupan manusia, yang kasuistik sekalipun, selalu saja dapat dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang rasional dan alami, dan yang karena itu bersifat ilmiah/scientific. Setiap perbuatan tidaklah dapat dimaknakan dari substansinya yang berupa niat dan tujuannya sendiri yang moral-altruistik yang metafisikal itu.

Berpenjelasan seperti itu, berangkat dari paradigma Gallilean yang semula didayagunakan untuk menjelasakan alam tak bernyawa saja, positivisme harus dikatakan sebagai paham monisme dalam ihwal metodologi keilmuan. Artinya, bahwa hanya ada satu metode saja dalam kajian sains yang lugas itu, baik yang akan didayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan alam dan hayat (natural and life sciences) maupun yang akan didayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan sosial (social sciences).

Menurut kaum positivis ini, mempelajari perilaku benda-benda mati dalam fisika dan mempelajari perilaku manusia yang mempunyai jiwa dan ruh tidaklah perlu dibedakan. Dua macam perilaku dalam ranah yang berbeda ini dikatakan sama-sama dikontrol oleh hukum sebab-akibat yang dapat dijelaskan sebagai imperativa-imperativa yang berlaku secara universal.

Perkembangan konsep dan metodologi seperti ini, yang menggambarkan terjadinya order, ialah suatu keteraturan yang tertib yang terwujud sebagai produk interaksi atau hasil transaksi antar-manusia, tertemui juga kemudian dalam upaya para pemikir untuk menjelaskan kehidupan berhukum-hukum di tengah suasana kehidupan yang sedang go national di negeri Barat pada masa itu.

Di sini, di tengah kehidupan yang kian berkembang dalam konfigurasinya yang baru sebagai organisasi negara bangsa, kekuatan pengatur yang bisa difungsikan untuk mengontrol ketertiban dalam kehidupan yang baru inipun dikonsepkan sebagai hasil tawar-menawar antar manusia warga bangsa. Transaksi lewat “suatu pasar politik” antar-manusia dan/atau antar-golongannya itulah nanti yang akan menentukan hukum baru apa yang akan diterima dan berlaku.

Di “pasar politik”, yang di masyarakat-masyarakat demokratik diinstitusikan sebagai parlemen, kalaupun sekali-sekala bisa melimpah juga ke jalanan, inilah terjadinya interaksi dan transaksi antar-manusia warga bangsa untuk menemukan “kompromi harga”.

Warga bangsa dan/atau organisasi politiknya, masing-masing dengan latar belakang kepentingan dan/atau keyakinannya, menyepakatkan macam keseimbangan baru, yang didokumentasikan secara tertulis, yang di dalam kajian-kajian scientific atau quasi-scientific tentang hal ini disebut lexataulege, (yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ‘undang-undang’).

Dalam kehidupan kebangsaan, yang dikonsepkan sebagai hasil proses sejarah sebagaimana berlangsung sebagai proses acak, (tidak menuruti suatu grand design melainkan by accidents and chances), hukum yang berfungsi sebagai penata tertib kehidupan kebangaan itu pun nyata kalau terwujud dan tersimak sebagai hasil proses sejarah, yang acak dan tidak bisa diniscayakan karena adanya suatu grand design yang final.

Di sinilah awal perkembangan suatu cabang ilmu dan ajaran baru tentang sarana pengontrol ketertiban yang – menurut paradigmanya – merupakan hasil proses interaktif antar-warga sendiri. Inilah ilmu (nomologik<nomos+logika) dengan segala teorinya, yang menjadi dasar suatu ajaran baru dengan segala ragam doktrinnya (yang normatif) tentang penerapannya guna mengontrol ketertiban masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang lebih berketeraturan.

Tanpa hendak membedakan peristilahannya, seluruh teori dan ajaran itu disebut jurisprudence (di dalam bahasa Inggris), atau rechtswetenschap (dalam bahasa Belanda), dan Rechtswissen-schaft (dalam bahasa Jerman), yang kemudian diterjemahkan dan dipopulerkan dengan penamaan ‘ilmu hukum’ dalam bahasa Indonesia.

TENTANG PENULIS

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto adalah Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga, Beliau merupakan salah satu pendiri FISIP Universitas Airlangga.


*Tulisan ini merupakan bagian dari bahan ajar dalam mata kuliah Metodelogi Penelitian Sosial dan Filsafat Ilmu Pengetahuan di FISIP UNAIR. Dimuat pula di Blog pribadi Soetandyo Wignjosoebroto dalam soetandyo.wordpress.com yang memperbolehkan untuk dikutip sebagian atau keseluruhan dengan tetap mencantumkan sumber tulisan.

BACA JUGA

About Author

Soetandyo Wignjosoebroto

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (alm.) adalah Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga. Beliau merupakan salah satu pendiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post