Menentukan Permasalahan Kemiskinan di Indonesia, Sebuah Ringkasan Mengenai Problematika Dunia Usaha dan Pemerintah di Era Orde Baru

Menentukan Permasalahan Kemiskinan di Indonesia-Berpijar-Reza Hikam
Dorodjatun Kuntjorojakti-Kemiskinan di Indonesia-Berpijar-Reza Hikam
Gambar: Dok. Pribadi

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Kemiskinan di Indonesia

Penulis

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Ed.)

Penerbit

Buku Obor

Tebal Buku

xxiii+279 halaman

Tahun Terbit

1986

Jenis Buku

Buku penunjang perkuliahan

Pembangunan merupakan sebuah studi yang tidak akan berhenti selama dilaksanakan di negara dunia ketiga atau negara periferi. Di era dekade 1980an, siapa yang tidak mengenal kelompok yang disebut Mafia Berkeley. Para Think-Tank zaman Orde Baru yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti merupakan salah satu dari Mafia Berkeley, karena ia lulusan Financial Administration dari University of California at Berkeley.

Pak Kun, acapkali berbicara mengenai kemiskinan seperti Emil Salim berbicara mengenai lingkungan atau Ali Wardhana mengenai sirkulasi uang dalam negeri. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang disunting oleh Pak Kun, mungkin karena saya banyak membicarakan mengenai beliau, saya akan mencoba untuk meresensi tulisan beliau.

Meskipun kata Pak Kun, buku ini ditujukan untuk golongan atas, namun tidak ada batasan dalam belajar. Dalam tulisannya, ia menjelaskan mengenai permasalahan keterbelakangan (underdevelopment). Permasalahan utama dalam negara dunia ketiga yang terutama adalah “struktur”, seperti: kepemilikan atas tanah dan semakin sedikitnya lahan yang dapat ditempati karena pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, adanya pengangguran yang menyebabkan kemiskinan, kekuasaan birokrasi negara yang feodalistik dan menyebarnya nepotisme dikalangan para birokrat, semakin kuatnya kekuasaan golongan minoritas asing akibat penanaman modal yang berlebih, dan adanya dualisme sosial.

Dan yang bisa kita lakukan hanya menganalisa permasalahan diatas, belum sampai penyelesaiannya. Kemunculan teori-teori baru hanya memberikan pengertian yang lebih mendalam.

Munculnya pengkategorian dalam pembangunan sejatinya menghambat pembangunan itu sendiri. Pandangan-pandangan abstrak ini tidak menyelesaikan masalah se-konkrit kemiskinan. Istilah-istilah baru bermunculan untuk menyokong pengkategorian, seperti kaum miskin, masyarakat pinggiran dan teknologi tepat guna. Istilah baru ini muncul sebagai instrumen untuk mempermudah kita dalam menganalisis permasalahan di dunia ketiga, seperti Indonesia.

Dan demi menyelesaikan keterbelakangan, maka tugas perencana pembangunan wajib memperkenalkan kepada para politisi dan birokrat mengenai kebijakan perencanaan. Politisi maupun birokrat harus mampu menentukan tujuan, cita-cita negara dan target operasionalnya. Mereka harus membentuk sistem yang menyediakan dan menyalurkan sumber daya yang langka kepada daerah yang membutuhkan dan merumuskan kerangka tahapan perencanaan.

Tes statistik yang marak digunakan oleh para pakar pembangunan hanyalah sebagai alat analisa untuk melihat kemiskinan dan sektor-sektor pekerjaan. Angka-angka yang ada dalam tes statistik akan menandakan pertumbuhan ekonomi yang didambakan oleh para pakar tersebut. Pak Kun menyediakan sebuah tabel yang berisi pertumbuhan sektor pekerjaan berdasarkan PDB dari tahun 1968-1981.

Pergerakan pesat terjadi dari sektor informal menjadi formal, hal ini menandakan adanya industrialisasi yang pesat di Indonesia dalam kurun waktu 13 tahun. Perkembangan dari industri kecil tak berizin menjadi industri besar. Namun, dalam pekembangan sektor industri justru membuat sektor pertanian di Indonesia merosot dibanding negara di benua Asia yang lainnya.

Beliau juga menjelaskan usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan ekonomi pada era Repelita kedua. Perubahan struktur yang menyebabkan dualisme sosial ini berusaha dikendalikan oleh pemerintah agar tidak menguntungkan segelintir orang saja. Pemerintah berusaha untuk memperkecil jurang kesenjangan kekayaan. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan pendekatan Carrot and Stick. Pendekatan tersebut berasal dari ungkapan bahasa Inggris yang bermakna bahwa dibalik keuntungan yang diberikan akan didapati juga tuntutan yang kurang menyenangkan.

Bagaimana jalannya pendekatan ini? Pemerintah akan memberikan subsidi tanpa syarat yang mengekang, bahkan berusaha mengembangkan usaha dari sektor tradisional, namun mereka dipaksa untuk mengembangkan kelembagaannya. Melalui apa pemerintah memaksanya? Pastinya birokrasi. Penekanan pemerintah ialah mengawasi bagian pengembangan kelembagaan agar tidak membuat sektor yang dikembangkan malah gulung tikar.

Adapun kendala karena pengkategorian yang terlalu dini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dimana Pak Kun menyebutkannya sebagai berikut: kurangnya pengetahuan analitis maupun deskriptif mengenai sektor usaha tradisional, ketidakmampuan birokrasi menjangkau pedesaan dimana banyak sektor usaha tradisional berada, kurangnya tenaga untuk mengetahui seluk beluk sektor tradisional, peraturan birokrasi yang terlalu kaku, dan tidak adanya dana yang mumpuni untuk mengembangkan seluruh sektor usaha tradisional yang ada di Indonesia.

Karena poin pertama, pemerintah (birokrasi) justru mempermasalahkan kelemahan dari para ahli dibidang non-ekonomi karena hanya mampu memberikan kritik tanpa solusi yang jelas.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang menggunakan pendekatan Carrot and Stick ini justru memberikan tuntutan yang berlebih terhadap pengusaha sektor informal. Salah satu contoh memberatkan ialah tuntutan untuk melengkapi berkas terlebih dahulu sebelum meminta kredit lunak dan permintaan akan prasarana lainnya.

Dengan memuncaknya kompetisi dan bantuan yang sulit didapat dari pemerintah, banyak usaha sektor informal justru kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan formal yang jauh lebih besar. Padahal peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan seharusnya membantuk kelompok-kelompok informal tersebut.

Penyederhanaan kategori yang dilakukan pemerintah terhadap sektor usaha informal menyebabkan warisan dualisme ekonomi era kolonial masih berlanjut, banyak industri rumah tangga yang akhirnya bubar akibat penyederhanaan kategori tersebut. Maka perlu rasanya pemahaman mengenai perusahaan sektor ekonomi yang memadai bagi para birokrat. Dampak yang muncul dari gulung tikarnya industri rumah tangga ini ialah hilangnya lapangan kerja.

Akibat yang terjadi karena tutupnya sektor usaha informal ini ada urbanisasi besar-besaran yang membuat perkotaan menjadi makin kumuh. Kota hanya menjadi Desa Besar. Adapun dalam membendung urbanisasi ini, pemerintah berusaha memodernkan pasar tradisional dengan membangun pasar baru dalam bentuk toko eceran yang justru tidak diminati oleh masyarakat pada umumnya karena lokasi yang tidak strategis dan harga sewa tempat toko eceran tersebut justru lebih mahal.

Bagi mereka yang menjual bahan pokok yang mudah rusak, mereka justru lebih memilih menjadi pedagang kaki lima yang bagi pemerintah perlu ditertibkan, akhirnya mereka menggunakan paksaan untuk menertibkan sektor informal yang seharusnya malah dikembangkan.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkenaan dengan pengembangan pasar jarang dilakukan dengan keluwesan dengan pertimbangan kerumitan menjalankan usaha. Belum lagi adanya persaingan tidak sehat antara pedeagang pribumi dengan non-pribumi membuat persaingan di dunia usaha semakin intensif dan justru merugikan usaha sektor informal (yang biasanya dijalankan oleh pribumi). Konflik dalam dunia usaha pun kerap terjadi akibat kebijakan pemerintah yang terlalu menyederhanakan permasalahan ekonomi.

Penulis juga mengutarakan apabila kebijakan pembatasan jumlah pendatang baru ke perkotaan justru membuat permasalahan ekonomi semakin kompleks. Lantaran industri tradisional akan tergilas dengan perusahaan modern yang memiliki teknologi lebih maju. Pak Kun mencontohkan kebijakan pelarangan becak dan digantikan dengan kendaraan bermotor di DKI Jakarta justru membunuh sektor usaha informal, baik produsen becak, maupun bengkel becak.

Pemerintah, terlihat layaknya tempat untuk menampung segala kesalahan memang merupakan akibat dari kebijakan yang diterapkan tidak menguntungkan masyarakat. Penyederhanaan masalah kerapkali menjadi jurang yang makin mempersulit permasalahan. Maka dari itu, benar kata Pak Kun: dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia, hanya perlu dua tindakan penting: membendung urbanisasi melalu program kerja Kabupaten dan melaksanakan program perbaikan kampung di wilayah perkotaan yang miskin.

Meskipun terlihat rumit, sejatinya para pembaca hanya perlu menyimak berbagai macam tabel yang dicantumkan dalam buku ini untuk mempermudah pemahamannya. Sebagai lulusan Amerika Serikat, Pak Kun berusaha menyampaikan problematika kemiskinan semudah mungkin, meskipun tidak begitu menawarkan solusi yang konkrit. Ia berargumen bahwa guna memecahkan permasalahan maka harus menentukan terlebih dahulu permasalahan mana yang akan dipecahkan.

Perlu pemahaman mendalam tentang permasalahan tersebut agar kita mampu mencetuskan macam-macam kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait. Perlu rasanya buku ini dibaca, meskipun kemiskinan seharusnya diberi makan, bukan dibicarakan, kata Putu Wijaya.

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post