Student Loan: Pantaskah Dihidupkan Kembali?

Tujuan dari student loan adalah agar terjadinya pemerataan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Program ini merupakan amanah tugas yang diberikan Jokowi kepada para pimpinan bank di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Kompas.com (16/03/2018), “saya ingin memberi PR kepada Bapak/Ibu sekalian, dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan.” Tugas itu dipasrahkan kepada para pimpinan bank umum di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/3), saat rapat membahas Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Ringkasnya, program student loan membebaskan biaya pendidikan tinggi sampai setelah menjadi alumni. Itu berarti, setelah seorang mahasiswa lulus, ada rasa bahagia bercampur rasa duka. Bahagia karena gelar dan ijazah sudah didapat, duka karena mahasiswa yang menikmati student loan harus membayar biaya kuliah yang selama empat tahun (jika lulus tepat waktu) “digantung.”

Seorang sarjana yang baru saja diwisuda mengandaikan sebuah penjara besi yang membayang-bayangi dirinya dan siap mengekangnya saat sudah bekerja nanti. Perangkap besi yang akan lepas jika utang mahasiswa itu lunas dibayarkan.

Di Indonesia, sebenarnya student loan bukan hal yang baru. Namanya saja yang berbeda. Di zaman Orde Baru, sudah ada yang namanya Kredit Mahasiswa Indonesia atau KMI pada tahun 1980-an. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Mensitekdikti) M. Natsir adalah salah satu pengguna jasa KMI pada tahun 1985.

Sebagaimana dikutip Antaranews.com (15/03/2018), Natsir membeberkan apa yang dialami kebanyakan rekan-rekan mahasiswanya yang menggunakan jasa KMI, “tapi apa yang terjadi pada kasus periode saya, itu rata-rata pada tidak membayar (utang) semua. Nanti ijazahnya ditahan, tapi ternyata mereka tidak butuh ijazahnya, mereka hanya butuh fotokopi ijazah yang dilegalisir.”

Mengapa sebagian besar alumni mahasiswa tidak membayarkan utang mereka? Ada dua kemungkinan, pertama, lulusan mahasiswa tidak langsung mendapat pekerjaan sehingga tidak mampu membayar utang, dan kedua lulusan mahasiswa mendapat pekerjaan karena cukup melampirkan fotokoi ijazah mereka sehingga masa bodoh dengan ijazah yang asli. Jadi, buat apa membayar utang?

Melihat rekam sejarah KMI yang seperti itu, masih relevankah program student loan untuk diterapkan di Indonesia?

Jokowi mendasarkan permintaannya kepada para pimpinan bank umum dari hasil pengamatannya terhadap praktik student loan di Amerika Serikat. Mengutip Kompas.com (16/02/2018), Jokowi kaget saat melihat total pinjaman kartu kredit di AS yang berjumlah 800 miliar dollar AS kalah dengan total kredit pendidikan yang berjumlah 1,3 triliun dollar AS.

Kesimpulannya adalah, kredit pendidikan lebih menguntungkan perekonomian AS daripada pinjaman kartu kredit. Tapi, tunggu dulu, bukankah status keduanya adalah “kredit” alias pinjaman? Kalau begitu, kredit pendidikan ini benar-benar menguntungkan perekonomian AS jika sudah lunas dibayarkan. Bagaimana jika sebagian besar alumni mahasiswa tidak sanggup melunasinya?

Jerome Powell, kepala sistem bank pusat AS The Federal Reserve, menyatakan kekhawatirannya terhadap utang student loan yang kian membengkak di AS. Alasannya jelas, para pengguna student loan tidak mampu membayar utang mereka sama sekali atau tidak dapat membayarnya tepat waktu. Powell memprediksikan dampak yang buruk jika utang student loan ini dibiarkan terus menumpuk.

Dikutip dari CNBC.com (01/03/2018), “Ini bukan sesuatu yang bisa kau ambil dari data saat ini. Jika ini terus dibiarkan dan student loan terus membengkak, pasti akan berimbas nantinya pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi,” terang Powell.

Demikianlah kata ketua The Fed. Kita tidak hanya bisa mengandalkan data-data saat ini. Fakta ke depannya adalah utang dari student loan yang kian membesar karena alumni mahasiswa yang tidak mampu membayarnya. Mampu atau tidak, permasalahannya mirip dengan apa yang terjadi pada mahasiswa peminjam KMI pada zaman Orba, yaitu terkait dengan pelunasan utang oleh alumni mahasiswa yang sudah bekerja.

Selain dibebani oleh utang pendidikan, beberapa mahasiswa yang telah lulus juga dibebani oleh kredit-kredit lain seperti rumah dan kendaraan. Hal ini tentu menjadi pemberat untuk melunasi hutang pendidikan.

Kita telah melihat bagaimana sejarah student loan di Indonesia sekaligus mengetahui praktiknya di AS yang justru berpotensi menghambat laju perekonomian jika dibiarkan. Niat pemerintah untuk membantu pendidikan mahasiswa yang terbelit persoalan ekonomi memang baik, tetapi apakah student loan merupakan cara yang pas untuk mereka?

Benar bahwa pendidikan tinggi menjadi terbuka bagi mereka yang tak mampu, tapi jika mereka tetap tak mampu ketika lulus untuk membayarkan atau mencicil hutang, bukankah malah memberatkan perekonomian negara?

Bicara soal perekonomian, saya merasa ada motif lain selain meningkatkan sumber daya manusia dengan program student loan ini. Sekali lagi, Jokowi mendasarkan keputusannya setelah melihat selisih yang besar antara total pinjaman kartu kredit dan total kredit pendidikan.

Dengan kredit pendidikan yang tinggi itu, bukankah dapat membantu menaikkan presentase pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 5,07 persen (BPS)?  Sedangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada tahun 2017 adalah 5,2 persen (Detik.com, 06/02/2018).

Dengan demikian, ada kisah pemerintah yang sedang merumuskan cara agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber daya manusianya. Bagaimana agar pendidikan tinggi bisa mejangkau semua kalangan sekaligus menguntungkan negara?

Menjangkau semua kalangan, iya, tetapi menguntungkan negara? Inilah salah satu risiko program student loan. Amerika yang merupakan negara maju saja mengalami kesukaran, apalagi jika diterapkan oleh negara berkembang. Jika toh program student loan ini benar-benar dijalankan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi besar-besaran. Pasalnya, student loan ini sama saja dengan ngutang. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan itu lebih penting daripada uang? Ditambah lagi, sosialisasi terkait dengan risiko yang dapat diakibatkan oleh student loan ini di kemudian hari.

Jika seorang mahasiswa masih merasa keberatan dengan utang yang akan ditanggung nantinya oleh program student loan, masih ada program beasiswa bagi kalangan yang kurang  mampu dan kalangan yang berprestasi. Tersedia beasiswa BIDIKMISI, beasiswa KSE, beasiswa dari Djarum, beasiswa Bank Indonesia, dan masih banyak lagi.*


BACA JUGA

Perekonomian Indonesia Hanya untuk Orang Kaya

Menentukan Permasalahan Kemiskinan di Indonesia, Sebuah Ringkasan Mengenai Problematika Dunia Usaha dan Pemerintah di Era Orde Baru

Partai Politik: Antara Figur, Isu, dan Kekuasaan

About Author

A. Ghulam Zaki

A. Ghulam Zaki adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post