Desentralisasi Semenjak Era Penjajahan, Analisa Legal-Historis Mengenai Pemerintah Kolonial

Desentralisasi-Semenjak-Era-Penjajahan-Analisa-Legal-Historis-Mengenai-Pemerintah-Kolonial-Berpijar-Reza Maulana Hikam
Desentralisasi-Soetandyo Wignjosoebroto-Berpijar-Reza Maulana Hikam
Gambar: Dok. Pribadi

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda

Penulis

Soetandyo Wignjosoebroto

Penerbit

Bayumedia Publishing

Tebal Buku

x+116 halaman

Tahun Terbit

2008

Jenis Buku

Buku daras

Jika anda mahasiswa FISIP, Universitas Airlangga, maka tidak akan asing dengan nama Soetandyo Wignjosoebroto. Guru sejati bagi FISIP Unair dan juga sekaligus sebagai pendirinya. Beliau adalah dekan pertama dari kampus oranye itu. Pak Tandyo pernah meraih Yap Thiam Hien Award di tahun 2011, sebuah penghargaan bergengsi di Indonesia bagi mereka yang membela HAM. Nama beliau sekarang menjadi salah satu aula di FISIP Unair sebagai penghargaan atas jerih payahnya mendirikan fakultas pergerakan itu.

Sebagai seorang guru besar, beliau sangat produktif dalam menulis. Pak Tandyo menerbitkan beberapa buku yang sekiranya akan menjadi sangat menarik apabila didiskusikan. Salah satunya adalah buku ini.

Dari judul kita akan tahu, bahwa desentralisasi merupakan proses yang sudah ada semenjak zaman penjajahan. Lalu bagaimana isinya? Silakan simak resensi berikut.

Sebagai Master of Public Administration dari Universitas Michigan, Amerika Serikat, Pak Tandyo paham betul seluk-beluk hukum pemerintahan di Indonesia beserta akar sejarahnya. Di awal buku ini, beliau menjelaskan mengenai asal-muasal usaha negeri Belanda untuk membuat Indonesia (yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda) sebagai negara hukum (rechtsstaat) melalui konstitusi yang dibuat untuk Hindia-Belanda yang bernama Regeringsreglement 1854 (RR 1854). Dalam konstitusi ini, ada kewajiban daerah jajahan, yakni Hindia-Belanda untuk tunduk kepada Gubernur Jenderal sebagai perwakilan raja atau ratu Belanda di tanah koloni.

Akibat keberadaan peraturan ini, kekuasaan gubernur jenderal ialah absolut. Ia berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai pemerintah kolonial, mengatur dinas ketentaraan, berfungsi pula sebagai legislator, mampu memberikan grasi, dan pastinya kelompok-kelompok bernuansa politis dan berhubungan dengan ketatanegaraan tidak diperbolehkan berdiri di Hindia-Belanda oleh sang gubernur jenderal.

Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, gubernur jenderal dibantu oleh jumlah pegawai yang tidak sedikit dan sangat taat terhadapnya, sehingga sebetulnya sang gubernur jenderal sendiri terkadang sulit dikontrol di Hindia-Belanda. Usaha dalam melakukan reformasi birokrasi selalu tertabrak dengan kepentingan kelompok konservatif di Belanda.

Pada era 1880an, kaum swasta di Belanda lah yang menyarankan untuk melaksanakan reformasi birokrasi agar mereka bisa ikut serta dalam pengelolaan sumber daya yang ada di Hindia-Belanda (melakukan privatisasi). Mereka membuat kelompok-kelompok di daerah-daerah jajahan dan menuntut adanya medezegenschapp atau hak berbicara dan turut serta dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah kolonial.

Dari permintaan ini, mulai muncul dewan legislasi dari daerah dalam bentuk Geweteslijk Raad yang merupakan sebuah dewan perwakilan warga Eropa guna menyuarakan permasalahan mereka, terutama yang sedang berada di daerah. Kemunculan dewan ini membuat adanya amademen terhadap RR 1854. Mereka yang mendukung amandemen terhadap RR 1854 berasal dari Tweede Kamer, yakni L.W.C Keuchenius yang didukung oleh W.K Baron Van Dedem.

Keuchenius menekankan kepada hak bersuara dari warga eropa di Hindia-Belanda, sedangkan Van Dedem lebih mengarah kepada efisiensi anggaran pemerintah kolonial. Efisiensi anggaran ini membuat budgeting dilakukan oleh eksekutif (gubernur jenderal) melainkan melalui dewan Koninklijke Besluit yang dibuat oleh raja atau ratu Belanda.

Pembuatan perundangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh eksekutif pemerintah kolonial, akan tetapi melalui dewan legislatif yang akan dibentuk di Hindia-Belanda. Agar kebijakan tidak harus selalu terpusat kepada pemerintah Belanda, mereka (pemerintah kolonial) mampu membuat peraturan dan kebijakannya sendiri. Adapun Van Dedem menyarankan adanya rancangan anggaran dari pemerintah kolonial atas pembelanjaan yang akan mereka lakukan.

Adapun anggota Tweede Kamer bernama J. Th. Cremer mengajukan adanya desentralisasi melalui reorganisasi struktur organisasi di daerah. Upaya reorganisasi ini tidak pernah berhasil hingga tahun 1903.

Setelah perdebatan sengit, muncullah Decentralisatie Wet 1903 yang disahkan sebagai usaha untuk melakukan sedikit reformasi birokrasi di Hindia-Belanda. Peraturan ini hanyalah pembaharuan sedikit terhadap RR 1854. Dengan adanya tiga pasal baru yang bertujuan melakukan reorganisasi pemerintahan kolonial yang bersifat administratif. Namun dalam pasal tersebut mengarahkan kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan sipil.

Keuntungannya adalah dana yang didapat di daerah dapat dikelola sebagian oleh daerah terkait, namun seiringan dengan adanya desentralisasi semacam ini, maka dibentuk pula sebuah badan pengawas keuangan oleh pemerintah Belanda. Sekarang daerah juga mampu menarik pajaknya sendiri.

Munculnya perundangan yang bersifat desentralistis ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan lokal di daerah tertentu yang dapat melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah lokal ini diharapkan mampu membiayai dirinya sendiri dan melakukan tugasnya dan juga menjaga kawasannya sendiri.

Akan tetapi masih ada ketidakjelasan mengenai batasan-batasan wewenang dari pendelegasian pelaksanaan tata kelola pemerintahan ini. Sejatinya, harapan utama dari keberadaan Decentralisatie Wet 1903 adalah usaha untuk memberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri, tidak hanya dalam perkara administratif.

Memang undang-undang bersifat umum biasanya, sama seperti Decentralisatie Wet yang membutuhkan perturan implementasinya. Peraturan semacam itu tida tertuliskan dan hanya bersifat analisis historis atau melalui perdebatan-perdebatan di Belanda dan juga interpretasi historis yang ditulis oleh seseorang. Penjelasan yang lebih luas mengenai peraturan perundangan ini dilakukan oleh para pejabat tinggi.

Terkadang pelaksanaan undang-undang desentralistis pun didasarkan kepada interpretasi dari pejabat pelaksananya dengan mempertimbangkan kondisi dan probabilitas di daerah. Karena itu, pelaksanaan DW 1903 tidak terlepas dari peran pejabat pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang masih berada di tangan gubernur jenderal.

Pak Tandyo memang menjelaskan sangat detail mengenai perubahan peraturan perundangan mengenai tata pemerintahan selama era penjajahan Belanda. Terdapat juga pandangan beliau mengenai desentralisasi yang terjadi dalam suasana politik etis, penjelasan mengenai volksraad, dan resentralisasi yang terjadi, justru setelah Belanda hengkang dari Indonesia dan masuknya Jepang menjadi pemerintah kolonial yang baru.

Buku ini patut rasanya menjadi salah satu pengantar mengenai hukum-hukum administrasi yang ada sebelum yang sekarang kita pakai. Namun banyak julukan dalam bahasa Belanda yang tidak dijelaskan secara mendalam sehingga terkadang pembaca harus mencoba untuk mencarinya sendiri, pastinya tidak sulit, karena kita hidup di era digital, tinggal kita ketik saja dan kita akan menemukan makna dari kosakata berbahasa Belanda tersebut.

Jadi, pantas kiranya apabila kita mempelajari buku ini seiring dengan membaca buku Hukum Administrasi Indonesia, guna memahami seluk-beluk desentralisasi di Indonesia.

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Write a response to this post