Mengurai Benang Kusut Politik dan Pemerintahan Lokal di Indonesia

Mengurai Benang Kusut Politik dan Pemerintahan Lokal di Indonesia-Berpijar-A Faricha Mantika
Gambar: Dok. Pribadi

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal

Penulis

Siti Aminah

Penerbit

Kencana (Penamedia Group)

Tebal Buku

xii+300 halaman

Tahun Terbit

2014

Jenis Buku

Buku penunjang perkuliahan

Kajian mengenai relasi pusat dan daerah senantiasa menarik untuk diikuti. Apalagi bagi Indonesia yang sempat mengalami sentralisasi dimana negara begitu kuat berkuasa. Bagi tiap individu, reformasi menyediakan ‘ruang bernapas’ dalam berkumpul dan menyuarakan pendapat sebagai bagian dari berkah demokrasi. Bagi daerah, reformasi membuka peluang untuk dapat mengelola secara lebih mandiri ‘rumah tangganya.’ Hal ini memungkinkan adanya kedekatan antara rakyat dengan pemimpinnya dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Tapi apakah hanya itu saja berkah demokrasi bagi daerah? Atau justru hanya sebatas demokrasi minimalis yang dapat Indonesia capai sejauh ini? Bu Aminah melalui buku ini berusaha mengurai benang kusut dan mengungkap riak-riak penyelenggaraan politik lokal dari era sentralisasi hingga desentralisasi.

Gambaran umum dari apa yang hendak dipelajari dalam politik pemerintahan lokal mengulas bagaimana mekanisme kekuasaan dialokasikan, bagaimana sebagian kewenangan yang ada di pusat ditransfer ke daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan publik, bagaimana menyediakan barang-barang publik, serta tentunya bagaimana institusi di daerah dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat sebagai bagian dari tanggungjawabnya.

Sebelum beranjak lebih jauh pada pembahasan yang faktual di lapangan, bab satu dalam buku ini memberikan pengantar mengenai batasan-batasan definisi dari politik, pemerintahan, dan lokal. Barangkali yang menjadi pertanyaan disini tentulah penggunaan istilah lokal, dan bukannya daerah. Mengutip dari buku ini, istilah lokal menunjuk pada suatu wilayah geografis, suatu tempat yang dibatasi kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Lokal mencakup desa, kabupaten, dan kota. Bu Aminah sendiri tidak menjelaskan mengapa digunakan istilah lokal dan bukan daerah.

Politik pemerintahan lokal, seperti yang dikemukakan oleh Bu Aminah, merupakan suatu studi yang memahami, menjelaskan, menganalisis, merumuskan cara dan sarana untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam kebijakan atau keputusan politik. Pengartian yang demikian ini—bisa dibilang—merupakan tujuan utama dari studi politik dan pemerintahan lokal. Namun masih begitu banyak yang harus ditelisik lebih lanjut hingga ke dalam.

Demokrasi yang berkaitan dengan partisipasi warga negara termasuk salah satu isu yang dipelajari dalam politik lokal. Tentunya tak terlepas pula dari pembahasan mengenai otonomi daerah, karena ketika berbicara mengenai politik dan pemerintahan lokal, maka akan kental pula dibahas mengenai isu-isu desentralisasi. Diantaranya, Bu Aminah mengulas mengenai undang-undang yang diberlakukan berkenaan dengan topik ini (UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004).

Otonomi daerah merupakan keberlanjutan dari penerapan demokrasi. Sehingga, otonomi daerah pada hakikatnya tak terpisahkan dari hasrat warga negara. Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengambil keputusan secara efektif dan efisien tanpa perlu bergantung menunggu keputusan dari pusat. Dalam otonomi daerah tersebut telah ada sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh pusat.

Di Indonesia, pemerintah pusat memegang ‘kendali’ atas enam urusan yang tak bisa didesentralisasikan, atau istilah lainnya, jika didesentralisasikan maka akan mempengaruhi kestabilan politik negara secara keseluruhan. Keenam urusan tersebut yakni: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, hukum, dan agama (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat (3)).

Dalam memaknai otonomi daerah dari perspektif politik, hal ini termasuk sebagai mekanisme yang mencegah penumpukan kekuasaan ditangan satu orang atau satu pihak. Otonomi daerah dianggap merupakan bagian dari demokratisasi yang menghendaki pluralitas kekuasaan. Sekaligus, penyelenggaraan otonomi daerah hendak menyentuh setiap kalangan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam suatu sistem politik yang lebih demokratis. Mekanisme ini memungkinkan adanya demokrasi akar rumput dan memacu demokrasi partisipatoris.

Adanya otonomi daerah yang berusaha semakin ‘diperluas’ sampai sekarang merupakan cerminan dari ‘trauma’ Orde Baru. Begitu Orde Baru runtuh, civil society tak lantas menguat. Hal ini bisa dikatakan merupakan konsekuensi dari gaya permainan politik Orde Baru yang membuat masyarakat cenderung apolitis.

Akibatnya, ketika dihadapkan pada masa dimana reformasi membawa janji-janji demokrasi dan kebebasa, masyarakat tak serta-merta paham dan dapat merespon hal ini. Meskipun demikian, kediktatoran dan akumulasi kekuasaan ditangan satu pihak nasional tak perlu terulang lagi demi membangun masyarakat yang sadar secara politik dan partisipatif dalam pembangunan.

Pemerintahan yang demokratis diyakini dapat diwujudkan melalui adanya desentralisasi seluas-luasnya. Hal ini demi pelayanan publik yang lebih efektif, lebih diperhatikannya kearifan lokal disertai pengembangan potensi lokal, dan pemeliharaan integrasi nasional.

Mengenai relasi antara otonomi daerah—sebagai konsekuensi dari adanya desentralisasi, apalagi di era reformasi ini—dengan demokrasi, Bu Aminah menjabarkan analisisnya dalam bab tiga. Dengan adanya otonomi daerah, reformasi pemerintahan dan pelayanan publik dapat lebih mudah dilakukan. Hal ini lantaran pemerintah (dan tentu saja pemimpin) berasal dari daerah tersebut, paham mengenai daerah tersebut, dan dekat dengan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat karakteristik daerah tersebut yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Otonomi daerah sejatinya hendak merespon kebutuhan masing-masing daerah di Indonesia yang berbeda-beda dalam hal latar belakang historis hingga pengelolaan sumber dayanya. Desentralisasi dapat menuntun ke arah kemajuan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan daerah.

Demokrasi salah satunya mensyaratkan adanya partisipasi dari warga negara. Sehingga, inisiatif atau kebijakan yang hendak diterapkan oleh para elite cenderung bersifat top-down. Tetapi inisiatif yang demikian (bercorak dari atas ke bawah atau top-down), menurut Bu Aminah, tujuannya ialah membuat partisipasi itu berada dibawah kontrol, bukannya meningkatkan partisipasi.

Partisipasi, dalam tradisi teori-teori demokrasi, menjadi sumber legitimasi elite yang memerintah. Sehingga, corak top-down dapat ditafsirkan sebagai suatu strategi yang tujuannya ialah menggaet dukungan dari rakyat.

Pada bab-bab selanjutnya, Bu Aminah beranjak pada persoalan yang lebih problematik dan faktual. Tak hanya menjelaskan bagaimana otonomi daerah dipahami dalam diskursus demokrasi, tetapi juga bagaimana proses-proses politik yang berlangsung di dalamnya. Sebagai bagian dari demokratisasi lokal, pemilihan kepala daerah pun tak luput dari ‘kelengkapan’ desentralisasi dan otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung menjadi sorotan dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang ditandatangani Bu Mega.

Sebelum UU Pemerintahan Daerah yang membuat pilkada langsung tahun 2004 tersebut disahkan, kepala daerah tidak dipilih secara langsung, namun melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan. Begitu UU ini diundangkan, praktis ‘hampir’ siapa saja bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah asal punya partai politik pengusung.

Dalam bukunya, Bu Aminah berujar bahwa pilkada yang demikian ini mendistorsi makna politik, pilkada hanyalah kontestasi antarparpol yang punya basis massa besar. Calon independen tidak diperkenankan melenggang ke kursi pencalonan kepala daerah. Padahal pilkada ini merupaka pembelajaran politik. Bu Aminah mengutip beberapa berita di media untuk menunjukkan problema-problema pilkada langsung ini. Partai politik yang sejatinya punya fungsi edukasi politik pun cenderung pada penarikan massa dan adu strategi menarik calon pemilih.

Masih banyak lagi hal yang dimuat oleh Bu Aminah dalam buku ini. Kesemuanya akan bermuara pada bab akhir yakni mengenai good governance. Tujuan dari desentralisasi yang merupakan implikasi dari adanya demokratisasi, menuju pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini menyangkut bagaimana negara dapat memanajemen sumber dayanya secara terbuka, akuntabel, adil, dan responsif terhadap apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat.

Akhirnya, sebagai sebuah buku yang hendak mengupas konsep hingga problem-problem mengenai politik lokal, buku ini terbilang mudah untuk dicerna dan komprehensif dalam memberikan gambaran-gambaran kasus yang terkait dengan politik lokal beserta kaitannya secara legal-formal.

TENTANG PENULIS

A Faricha Mantika adalah seorang mahasiswi S1 Ilmu Politik di FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

About Author

A. Faricha Mantika

A. Faricha Mantika adalah seorang mahasiswi S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post