Partai Politik: Antara Figur, Isu, dan Kekuasaan

PARTAI POLITIK, FIGUR, ISU DAN KEKUASAAN-Berpijar-Kharisma Firdaus
PARTAI POLITIK, FIGUR, ISU DAN KEKUASAAN-Berpijar-Kharisma Firdaus
Prabowo dalam kampanye Irwan Prayitno. (Foto: Wikimedia Commons)
Kuatnya figur partai dan semakin menurunnya trend party id memperlihatkan bahwa perpindahan pilihan partai politik terjadi di Indonesia.

Pemilihan Umum Presiden 2019 merupakan sebuah agenda yang sangat ditunggu-tunggu oleh partai politik di Indonesia. Setiap terjadinya pemilihan Presiden, partai politik berlomba-lomba untuk bisa mencapai sebuah kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dan pemerintahan. Sehingga partai politik menggunakan segala cara untuk bisa memenangkan dan menjadi partai penguasa dalam pemerintahan Indonesia.

Seiring berjalannya pemilihan Presiden, polarisasi di Indonesia masih juga belum terlihat, melainkan yang terlihat adalah sebuah pertarungan isu-isu antar partai politik. Tulisan ini akan mencoba menganalisis partai politik di Indonesia menjelas Pilpres 2019 dengan menggunakan pendekatan catch-all party, kartel partai politik dan politik aliran.

Catch-all party, menurut Krowel, merupakan kondisi dimana partai massa yang ideologis secara bertahap mengalami perubahan ke arah program Catch-All Party, dan proses ini menguat sehingga berkurangnya prinsip oposisi serta meredupnya sikap politik menjadi sikap pengelolaan negara. Dalam pengertian transformasi partai ke arah Catch-All tersebut menjadikan ideologi partai sudah tidak jelas lagi dan lebih mementingkan perluasan jaringan suara (Krouwel, 2012: 19).

Jadi, teori ini merupakan sebuah transformasi dari partai massa yang ideologis. Transformasi kearah catch-all membuat partai politik telah meninggalkan ideologinya dan mementingkan perluasan jaringan suara. Sehingga jenis partai ini adalah merangkul sebanyak mungkin kelompok sosial yang ada diluar basis ideologi partai tersebut.

Berbeda dengan catch-all, kartel partai merupakan transformasi dari catch-all. Kartel partai cenderung dekat dengan negara dan menjauhi dari masyarakat. Hal ini menurut Katz dan Mair yang dikutip oleh Ambardi, diakibatkan karena kebutuhan keuangan dari partai politik dan semakin menurunnya kemampuan mobilisasi keuangan partai melalui iuran anggota (Ambardi, 2009: 31).

Keuangan partai yang diperoleh melalui negara didapat dengan cara ilegal dan legal. Cara ilegal dikategorikan sebagai upaya partai politik mendapatkan keuangan melalui jabatan-jabatan politik seperti menteri atau anggota legislatif. Sedangkan dana legal merupakan subsidi partai politik yang memang disediakan oleh negara. Sehingga munculnya kartel ini merupakan suatu upaya partai politik mengamankan pos-pos penting didalam negara sebagai sumber keuangan partai tersebut dan semua itu didapat melalui sebuah kekuasaan.

Berbicara tentang partai politik di Indonesia, tidak lepas dari politik aliran. Politik aliran telah menjadi basis dari partai politik di Indonesia sejak awal bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ignas Kleden yang dikutip oleh Marijan mengungkapkan bahwa politik aliran di Indonesia, dipakai untuk merujuk pada pengelompokan politik pada 1950-an. Pengelompokan tersebut terjadi berdasarkan orientasi budaya, yaitu adanya ikatan sekelompok orang kepada budaya dominan yang ada didalam kelompoknya (Kleden dalam Marijan, 2010: 308).

Geertz mengkategorikan dalam tiga politik aliran di Indonesia yaitu priyayi, abangan dan santri. Ketiganya ini merupakan basis politik aliran terhadap partai politik dan Geertz mengklasifikasikan bahwa golongan priyayi lebih dekat dengan PNI, abangan lebih dekat dengan PKI dan santri lebih dekat dengan NU dan Masyumi.

Pragmatisme Partai Politik

Pragmatisme Partai Politik di Indonesia merupakan suatu hal yang saat ini sering terjadi. Terutama dalam urusan pemilihan umum baik itu legislatif maupun eksekutif di daerah atau di pusat. Era Reformasi memunculkan berbagai macam partai politik, setelah partai politik dilarang berkembang di era Orde Baru dan harus mengacu kepada 3 partai saja yaitu PDI, PPP dan Golkar.

Lahirnya partai politik tersebut ternyata melunturkan politik aliran yang selama ini berkembang di Indonesia. Partai politik lahir bukan karena sebuah gerakan, atau berasal dari politik aliran, melainkan partai politik lahir karena elit yang membutuhkan kendaraan politik.

Perkembangan lahirnya partai politik baru terjadi hingga sampai saat ini dan ada beberapa partai politik yang tidak memiliki basis massa tetapi akhirnya bisa menjadi partai yang besar. Misalnya di tahun 2009, Gerindra dan Hanura, dua partai yang lahir dari elit partai Golkar dan sekarang menjadi partai politik yang patut diperhitungkan dalam persaingan pemilihan umum. Tahun 2014 ada Nasdem yang juga menjadi partai politik dari elit partai Golkar dan sekarang juga menjadi partai politik yang berkembang cukup baik di Indonesia.

Tahun 2019 ini ada beberapa partai politik baru yang juga lahir tidak melalui basis massa, misalnya PSI, Partai Garuda, Perindo dan Partai Berkarya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa politik aliran semakin cenderung menurun dan mengarahkan masyarakat kearah rasional.

Masyarakat yang rasional ini, akhirnya mempertimbangkan utung dan ruginya memilih suatu partai politik, sehingga masyarakat cenderung melihat visi dan misi serta figur partai politik yang dimunculkan oleh partai politik.

Salah satu survei yang dilakukan oleh Poltracking pada Januari 2014 memperlihatkan bahwa keterpilihan partai politik bukan karena kedekatan dengan partai politik melainkan cenderung melihat dari figure yang diusung. Sehingga hasilnya elektabilitas PDIP di tahun 2014 memang tertinggi yaitu sebesar 22,44%, bahkan apabila PDIP mengusung Jokowi maka elektabilitas akan naik menjadi 30%.

Berbeda saat PDIP mengusung Jokowi sebagai cawapres, elektabilitasnya turun menjadi 28% dan apabila PDIP tidak mengusung Jokowi maka suara PDIP hanya 18%. (Rilis ini dipublikasi oleh Poltracking dengan judul Menakar Peta Politik 2014: Pengaruh Figur terhadap Konfigurasi Politik 2014).

Selain itu, survei yang dilakukan oleh LSI (Lembaga Survei Indonesia) juga merilis kecenderungan penurunan faktor kedekatan partai politik (Party ID) di Indonesia. Survei dilakukan dari tahun 2011 hingga bulan Januari 2015 yang menghasilkan adanya peningkatan presentase antara bulan Juni 2014 dan Januari 2015.

Pada bulan Juni 2014, trend party id  berada pada presentase 12% dan bulan Januari 2015 naik menjadi 16%. Tetapi jauh pada bulan Mei 2011 trend party id yaitu sebesar 21%. Rilis ini di Publikasi oleh Lembaga Survei Indonesia dengan Judul Partai Politik di Mata Publik: Evaluasi atas Kinerja Partai dan Regenerasi Politik.

Kuatnya figur partai dan semakin menurunnya trend party id memperlihatkan bahwa perpindahan pilihan partai politik terjadi di Indonesia. Sehingga tidak heran apabila kemenangan partai politik dalam pemilihan umum selalu berganti-ganti. Misalnya PDIP tahun 1999 memperoleh 33%, tahun 2004 turun menjadi 18%, tahun 2009 turun lagi menjadi 14% dan tahun 2014 kembali naik dengan memperoleh 18%.

Perpindahan pilihan partai politik ini memperlihatkan bahwa era reformasi politik aliran sudah luntur dan masyarakat sudah tidak terkotak-kotak antara PNI, Masyumi atau-pun partai politik yang lain. Tetapi, hanya ada beberapa partai politik yang dapat mempertahannya basis massa tradisionalnya yaitu golongan dalam politik aliran.

PKB misalnya, partai ini sangat kuat di Jawa Timur karena memiliki basis massa NU yaitu golongan santri, PDIP kuat di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur dan Bali yang merupakan basis massa dari PNI yaitu Priyayi dan Abangan. Sedangkan Jawa Barat, selalu dimenangkan oleh partai-partai Islam modernis, seperti PKS atau PPP karena Jawa Barat dalam sejarahnya merupakan basis massa dari Masyumi. Sisanya semua partai politik tidak memiliki basis massa yang jelas, kecuali Golkar.

Partai Golkar, dapat mengakar karena era Orde Baru yang memiliki kekuasaan parlemen selalu diatas 50%. Basisnya selalu berada di luar Jawa yang sebetulnya dalam pemilu 1955 merupakan basis dari Masyumi.

Partai Golkar dapat mengakarkan diri karena memang kekuasaan Orde Baru, selain itu Golkar juga dapat merebut beberapa basis NU dan PNI. Bahkan saat Orde Baru Golkar merupakan kelompok fungsional yang mencitrakan diri berada ditengah-tengah antara Nasionalis dan Islamis. Tidak memiliki basis massa yang jelas, membuat partai-partai berlomba-lomba untuk mencari figur yang cocok demi kemenangan dan kekuasaan, sehingga pragmatisme partai politik semakin kuat.

Partai politik akhirnya meninggalkan ideologi mereka dan merangkul sebanyak mungkin kelompok-kelompok sosial yang ada di Indonesia, seperti konsep catch-all party. Sehingga sangat wajar apabila muncul fenomena perpindahan tokoh dari partai satu ke partai yang lain.

Hingga saat ini pragmatisme partai politik masih menjadi salah satu masalah, yaitu sikap partai yang tidak konsisten, permainan isu, perpindahan tokoh dan pengaruh figur terhadap kemenangan partai politik. Cara-cara ini memang selalu dilakukan partai politik sehingga partai cenderung berusaha lebih mengarahkan kepada perluasan suara untuk merebut kekuasaan dan mendekatkan diri dengan sumber negara.

Sikap Partai dan Isu Publik

Salah satu masalah dalam partai politik di Indonesia saat ini adalah sikap partai yang tidak konsisten. Fenomena ini dapat dilihat melalui sikap partai politik yang awalnya oposisi menjadi partai pendukung pemerintah. PAN misalnya, partai ini awalnya mengikuti jalur Oposisi bersama Gerindra dan PKS. Tetapi, setelah Zulkifli Hasan terpilih menjadi ketua umum, sikap Partai ini menjadi berpindah kearah pro pemerintah.

Sikap tersebut ternyata berbeda apabila berada dalam tataran parlemen, PAN tidak konsisten dalam mendukung kebijakan pemerintaha, contohnya Perppu Ormas dan RUU Pemilu yang ditolak.

Partai Golkar juga memiliki sikap yang selalu tidak konsisten antara oposisi atau pemerintah. Partai ini awalnya bersikap opsisi tetapi setelah Setya Novanto terpilih ketua umum, sikap partai ini cenderung mendukung Pemerintah, bahkan setiap kebijakan yang muncul, selalu didukung oleh pemerintah. Tetapi, Golkar tetap memiliki sifat yang pragmatis, karena tidak selamanya dukungan Jokowi dua periode dari Golkar dapat berkoalisi dengan PDIP di tingkat pemilihan kepala daerah. Sehingga fenomena kedua partai ini memperlihatkan adanya kartelisasi partai politik dengan mengamankan pos-pos penting didalam pemerintahan dengan tujuan sumber keuangan partai politik.

Ketidakkonsistennya partai politik juga terlihat dari sikap partai Gerindra sebagai rival PDIP saat pilpres 2014. Gerindra yang awalnya cenderung Nasionalis dan pro terhadap PDIP bahkan memiliki sikap oposisi pemerintah di tahun 2009-2014 bersama PDIP justru mengalami pergeseran menjadi partai yang cenderung Islami dan selalu bergandengan dengan PKS.

Tujuan Gerindra mendekatkan diri dengan kelompok Islam adalah untuk merebut suara kelompok-kelompok Islam fundamentalis dan radikalis untuk memilih Gerindra. Terlebih strategi ini diimbangi dengan isu-isu agama yang dimainkan dan dialamatkan kepada PDIP hingga isu-isu Komunis juga dimainkan.

Saat ini, menjelang Pilpres 2019, mulai bermunculan isu-isu agama yang dialamatkan kepada partai pemerintah. Terlebih yang sangat terlihat adalah kritik Amien Rais terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan Amien Rais menganggap bahwa Jokowi memberikan ruang terhadap orang-orang komunis.

Isu yang dimainkan ini bertujuan untuk 2019, karena memang kembali lagi bahwa partai-partai politik tidak memiliki ideologi dan basis massa yang kuat. Sehingga Amien Rais berusaha untuk merebut suara pendukung Jokowi melalui isu-isu yang dimainkan. Karena Jokowi sebagai kader PDIP memiliki kejelasan dalam basis massa yaitu golongan tradisional dan masyarakat pedesaan.

Hal ini diungkapkan dalam Jurnal yang ditulis oleh Mieztner bahwa, kemenangan Jokowi karena memunculkan relawan-relawan akar rumput di tingkat pedesaan dan masyarakat bawah. Dibandingkan Prabowo yang lebih merangkul para oligarki (Mieztner, 2014).

Partai pemerintah juga memiliki pragmatisme yang juga sama, contohnya PKB, keinginan PKB untuk memperoleh kursi wakil Presiden, membuat partai ini cenderung pragmatis dalam berkoalisi. Ancaman yang selalu dilakukan oleh PKB adalah tidak mengusung kembali Jokowi apabila PKB tidak mendapatkan kursi wakil Presiden. Selain itu, dalam koalisi di tingkat kepala daerah, PKB sangat ngotot untuk mendapatkan kursi wakil Gurbenur.

Hal ini seperti terlihat di Jawa Tengah yang akhirnya PKB memilih untuk menyebrang ke koalisi lain yaitu koalisi yang dibentuk partai opoisi Gerindra, PKS dan PAN dengan menempatkan Ida Fauziah sebagai Cawagub Jawa Tengah bersama Sudirman Said. Pragmatisme tersebut membuktikan bahwa PKB juga menginginkan agar pos-pos penting didalam pemerintahan bisa aman, sehingga sifat kartelisasi ini akhirnya juga muncul di dalam partai ini.

TENTANG PENULIS

Kharisma Firdaus adalah mahasiswa S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

BACA JUGA

Write a response to this post