Perekonomian Indonesia Hanya untuk Orang Kaya

Perekonomian Indonesia Hanya untuk Orang Kaya-Berpijar-Agung Tri Putra
Perekonomian Indonesia Hanya untuk Orang Kaya-Berpijar-Agung Tri Putra
Aksi protes para petani pemilik tanah di Jakarta, Indonesia. (Foto: Jonathan McIntosh/Wikimedia Commons)
Secara ekonomi, Indonesia dibangun oleh tiga gagasan utama, Hatta, Tan Malaka dan Soekarno.

Indonesia merdeka hampir seratus tahun, merdeka dari penjajah-penjajah penghisap darah masyarakat kita. Hampir seratus tahun pula kita telah menikmati bagaimana rasanya hidup menjadi tuan di negeri sendiri. Sejarah telah mengukir kuat kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan.

Dahulu berjuang melawan penjajah atas nama penindasan, perampasan dan harga diri. Apakah saat ini kita telah menghilangkan penindasan? Perampasan? Serta apakah kita, Bangsa Indonesia telah berjalan tegak dengan harga diri?

Mungkin jawabannya adalah iya, jika direlasikan dengan Belanda atau Jepang. Tetapi tidak jika dihadapkan dengan sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Secara ekonomi, Indonesia dibangun oleh tiga gagasan utama, Hatta, Tan Malaka dan Soekarno. Hatta menggagas bahwa perekonomian Indonesia harus dilandaskan kepada ekonomi kerakyatan, masyarakat harus saling bahu-membahu untuk membangun Indonesia yang baru merdeka menuju puncak kejayaannya.

Gagasan Hatta ini dipraktekkan ke dalam pembentukan koperasi, yang memiliki landasan asas kekeluargaan. Koperasi dibuat untuk kepentingan para anggotanya, saling membangun untuk meningkatkan taraf hidup serta kepentingan untuk mendongkrak perekonomian bersama. Koperasi sengaja dibuat untuk menanggulangi serangan sistem kapitalisme yang biasanya dilakukan oleh kalangan berpunya.

Indonesia yang pada saat itu baru merdeka dalam pandangan Hatta masih belum kuat untuk dimasuki oleh sistem kapitalisme yang bergantung pada pasar sedangkan modal yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakatnya tidak ada.

Gagasan yang kedua ditawarkan oleh Tan Malaka yaitu untuk menguasai keseluruhan sumberdaya Indonesia atas nama rakyat. Pengelolaannya juga haruslah oleh rakyat Indonesia sendiri, dan keuntungannya akan dibagikan kepada rakyat.

Sedangkan gagasan ketiga adalah milik Soekarno yang menganggap bahwa perekonomian Indonesia haruslah “Berdikari”, sektor-sektor strategis dialokasikan kepada negara untuk diolah dan dibagikan kepada rakyat. Dalam gagasan Bung Karno inilah nantinya dikenal konsep BUMN.

Akan tetapi kenyataannya gagasan-gagasan tersebut di atas yang dirancang sedemikian rupa untuk Indonesia agar rakyatnya makmur dan hilang batas-batas strukturnya belumlah mendapat tempat yang baik di Indonesia. Buktinya setelah tahun 1965, masuklah kapitalisme, pasar Indonesia dibuka selebar-lebarnya, sehingga jurang antara si kaya dan miskin semakin jauh.

Ekonomi kemudian bergerak sesuai keadaan pasar, tidak lagi memperdulikan siapapun yang tidak bermain didalamnya. Rakyat semakin merana, yang kaya semakin kaya sedangkan si miskin semakin miskin. Pembangunan memang terjadi dimana-mana, tetapi tidak untuk keseluruhan rakyat Indonesia, tetapi hanyalah sebagian kecil saja. Fenomena ini kemudian dijelaskan dalam sebuah teori yang dipaparkan oleh Dr. Boeke.

Teori dualistik adalah sebuah teori ekonomi yang dicetuskan oleh Dr. Boeke, didasarkan dari fenomena yang terjadi di Indonesia. Secara umum dipahami teori dualistik ini memiliki arti bahwa terdapat dua sistem ekonomi yang berbeda dalam sebuah negara, sistem ekonomi ini mengalami benturan satu sama lain, biasanya antara the imported one dan indigenous economic system, pertama kali ditemukan di Indonesia oleh Dr. Boeke (Higgins, 1956).

Sistem ekonomi ini selamanya tidak akan pernah bertemu, karena memiliki batasan-batasan tertentu, perkembangan yang sangat timpang dan berbeda, sistem yang satu adalah kapitalisme yang memiliki mekanisme untuk mengakumulasi kapital sebanyak-banyaknya agar mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan lebih lanjut dikatakan oleh Rudyard Kipling bahwa “east is east and west is west and never shall the twain shall meet” (Higgins, 1956).

Sejalan dengan pemahaman ini, sistem ekonomi menjelaskan bahwa adalah hal yang lumrah jika mengupayakan usaha paling kecil agar mendapatkan keuntungan terbesar.

Akan tetapi, berbeda jauh dengan kasus yang ditemukan oleh Dr. Boeke di Indonesia berkaitan dengan sistem ekonomi pribumi yang cenderung hanya melakukan perdagangan bersandar pada kebutuhannya saja, tidak ada upaya untuk mengakumulasikannya untuk kepentingan pribadi. Sistem kapitalisme didasari oleh keinginan yang luas, penguasaan terhadap uang, dan pengorganisasian korporasi yang hebat (Higgins, 1956).

Di Madura pada saat itu, harga kerbau adalah sepuluh kali dari nilai sapi, ini dinilai oleh masyarakat di sana kerbau meningkatkan prestise, jadi jelas pertimbanganan ekonomi tidak masuk ke dalam sistem ekonomi tradisional Indonesia tersebut (Boeke dalam Higgins, 1956). Tidak ada teknik cara-cara yang profesional dalam perdagangan tradisional Indonesia tersebut, berbeda dengan konsep yang ditawarkan dalam sistem kapitalisme.

Dalam sistem perekonomian tradisional Indonesia tidak sadar akan pentingnya investasi, memiliki kualitas bisnis yang rendah, tidak ada standar-standar yang jelas, kurangnya elastisitas dalam supply, rendahnya pengorganisasian bisnis, hingga jeleknya spesiasliasi (Higgins, 1956).

Keadaan yang sedemikian rupa ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, di satu sisi kita melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat disimbolkan oleh pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Sedangkan di sisi lainnya disuguhkan oleh perumahan yang kumuh.

Mall berserakan dimana-mana, tetapi tidak dapat meningkatkan kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Bahkan nasi goreng olahan restoran mewah yang mungkin memiliki rasa biasa saja menjadi berkali-kali lipat harganya dibanding nasi goreng buatan abang-abang yang menggunakan rombong.

Jika ditarik kembali kepada pemikiran Dr. Boeke, memang kedua sistem ekonomi ini dapat berjalan beriringan, tapi tidak memiliki titik temu. Perekonomian kapitalis akan semakin besar dengan akumulasi kapitalnya, sedangkan yang tradisional akan selalu berada di jurang kemiskinan.

Kemungkinan besar ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk menghilangkan jurang pemisah antara kedua sistem ekonomi ini. Pemerintah seharusnya memberikan paket-paket kebijakan dapat meninggikan struktur kelas masyarakatnya yang berada di bawah. Namun rasanya cukup susah untuk dilakukan, karena satu kebijakan tidak akan dapat memberikan jaminan bagi semua golongan yang ada. Sedangkan premis keduanya mengenai kebijakan yaitu “ketika sebuah kebijakan menguntungkan bagi suatu golongan, maka akan merugikan bagi golongan lainnya”.

Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Sistem ekonomi kapitalisme biasanya dapat diidentifikasi melalui kenampakan orang-orang yang ada didalamnya, seperti penggunaan teknologi terbaru, berbaju branded menyesuaikan dengan mode terkini, lebih terkesan kosmopolit.

Sebaliknya, masyarakat yang cenderung mempraktekkan sistem ekonomi tradisional lebih terkesan ndeso, teknologi bukanlah hal yang utama, mencerminkan penduduk yang serba kekurangan.

Jika diidentifikasi melalui pekerjaannya (penulis tidak ingin berspekulasi mengenai hal ini, tetapi hanya dijadikan ilustrasi) masyarakat yang mempraktekkan sistem kapitalisme biasanya memiliki pekerjaan sebagai bankir, pengusaha menengah ke atas, investor dan lain sebagainya, untuk pelaku dalam perekonomian tradisional biasanya pedagang asongan, pedagang kaki lima, penjual gorengan dll.

Penulis tidak ingin menjustifikasi bahwa pekerjaan tersebut baik maupun tidak, hanya ingin menjelaskan begitu timpangnya strata sosial yang ada di Indonesia. Mungkin dalam prakteknya mereka dapat berjalan beriringan, namun tidak dengan kebijakan membatasi ruang lingkup mereka.

Tidak jarang atas nama ketertiban pembatasan-pembatasan ruang bagi mereka yang menjajakan barang-barangnya dipinggir jalan atau tempat keramaian lainnya dibrangus. Oleh karena ingin menjaga kedamaian lahan penghidupan mereka dihilangkan, karena dianggap mengganggu kenyamanan.

Sedangkan proses jual-beli di tempat-tempat tertentu seperti Mall, Supermarket dan rumah makan kelas atas tidak pernah tersentuh hal tersebut. Inikah Indonesia yang kita sebut sebagai merdeka?

Rujukan

Higgins, Benjamin. 1965. The “Dualistic Theory” of Underdeveloped Areas. The University of Chicago Press. Economic Development and Cultural Change, Vol. 4, No. 2 (Jan., 1956), pp. 99-115. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1151896

TENTANG PENULIS

Agung Tri Putra adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

Agung Tri Putra

Agung Tri Putra adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

2 Comments

  • Septyawan Akbar

    Opini telah ditulis dengan baik dengan mengambil beberapa teori dan pemikiran para pendiri bangsa tentang sistem ekonomi yang menjadi dasar dan sejarah pembentukkan sistem ekonomi Indonesia.

    Penulis juga telah mencoba untuk mengkritisi sistem kapitalisme dan ketimpangan yang terjadi sebagaimana penggunaan teori dualisme ekonomi sebagai pisau analisis.

    Namun mungkin yang dapat dibenahi adalah penggunaan data yang masih kurang relevan dan kuat dalam membangun argumen, penulis hanya menyinggung ilustrasi dan pengandaian dalam opini yang ditulis. Penulis juga mungkin dapat mencantumkan perspektif lain yang memang menjadi sebuah anti-tesis dari kapitalisme.

    Mengkritisi dan mengomentari pada dasarnya lebih mudah daripada menulis dan membuat sebuah opini, namun diharapkan komentar ini dapat menjadi bahan acuan bagi penulis. Tetap semngat untuk menulis dan berproses

  • Sumarni Latif

    Keindahan struktur tradisional dan kapitalis di Indonesia merupakan anugrah, tulisan ini menganggapnya sebagai hal yang saru, saya tidak sepakat!!

Write a response to this post