Proses Menjadi (Tidak) Indonesia: Mempermainkan Identitas dalam Realitas yang Main-Main

Proses Menjadi (Tidak) Indonesia; Mempermainkan Identitas dalam Realitas yang Main-Main-Berpijar-Rizky Bangun Wibisono
Aksi massa menolak 'kebangkitan PKI' (Foto: harianterbit)
Seharusnya kita mengutuk kondisi di Indonesia saat terjadi pengkerdilan identitas manusia menjadi identitas tertentu saja yang digunakan untuk menguasai percaturan politik.

Tahun ini, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui aparatnya memberikan kejutan. Massa mulai ragu, apakah di kepemimpinan mereka demokrasi bisa lebih hidup atau justru dimatikan. Pasalnya, di banyak toko, ruang baca, hingga kamar pribadi, kalimat “komunis gaya baru tengah bangkit!” diteriakkan tepat di telinga orang-orang, setelahnya ada banyak yang diamankan ke kantor aparat dengan dalih mereka adalah komunis.

Sesederhana itu, hanya dengan pelabelan identitas “pengamal komunis gaya baru”, aparat dapat menangkap cukup banyak orang di beberapa daerah. Padahal, belum tentu orang yang ditangkapnya itu benar seorang komunis. Kalaupun benar bahwa ia membaca buku dan mempelajari ilmu-ilmu komunisme, identitas dirinya tidaklah tunggal, ia memiliki afiliasi dengan kelompok lain.

Misalkan, ia seorang kelas menengah yang senang berbelanja di mall tetapi sedang tertarik baca komunisme untuk mata kuliah pengantar sejarah politik Indonesia. Kalaupun pemerintah merasa bahwa komunisme itu berbahaya karena perspektif sejarah yang diyakininya, pelabelan terhadap identitas seseorang merupakan kesalahan besar.

Tak berhenti di sana, permasalahan ini membuat masyarakat Indonesia saling memisahkan identitas mereka sebagai manusia, menjadi identitas “yang komunis” dan “yang bukan komunis”.

Tindakan pemerintah itu pun akhirnya ditanggapi dengan gagap oleh banyak Organisasi Masyarakat (Ormas), termasuk Ormas keagamaan. Spanduk-spanduk mulai dipasang, diskusi mulai dihadang, bahkan mimbar akademik kampus pun berani diganyang. Karena tindakan Ormas islam itu, lahirlah perpecahan baru, “yang muslim itu anti komunis” menghadapi “yang komunis itu bukan muslim”.

Hanya karena adanya pelabelan identitas komunis di tahun ini, orang-orang banyak diabaikan dan mengabaikan identitas lainnya. Padahal, yang dimaksud identitas muslim pun tidak bisa dipukul rata, ia bisa saja seorang muslim yang mencintai pluralitas, muslim yang mencintai sains dan teknologi, muslim yang menyukai musik underground, muslim yang mencintai sistem demokrasi dibandingkan khilafah, dan seterusnya.

Begitupun yang dimaksud dengan seorang komunis, bisa saja seseorang yang mencintai komunis tapi ibadah agamanya tak pernah melempem, seorang komunis yang masih menerima kemudahan yang diberikan oleh perusahaan kapitalis, seorang komunis yang pancasilais, dan seterusnya. Kebohongan besar jika individu dalam hidupnya hanya memiliki satu identitas.

Sayangnya, pemerintah tidak memahami ini dalam banyak persoalan. Hingga di Indonesia banyak kebijakan yang dilahirkan dari pemahaman demikian yang akhirnya menimbulkan kekerasan, misalkan pemisahan identitas antara muslim Syiah dan Sunni di Madura, kekerasan Poso yang berperang antara muslim dan bukan, pembunuhan semena-mena terhadap tertuduh teroris, dan seterusnya. Hal tersebebut sangat terlihat dalam bagaimana isu-isu di representasikan di media massa (TV, online maupun cetak).

Satu hal tentang representasi adalah diskursus tentang siapa yang dihadirkan dan siapa yang tidak dihadirkan. Hal ini semakin bias kita sebuah identitas dijadikan alat politik yang digunakan untuk mengarahkan pandangan orang banyak tentang konsep representasi.

Lucunya, sejak dari awal sebelum jadi aparatur pemerintah pun, politikus kita selalu mengungkapkan identitas tunggal dalam taktik kampanye politiknya. Dari mulai memberikan titel “Putra Daerah Asli”, “Haji”, “Muslim Nahdlatul Ulama”, dan tetek bengek identitas lainnya yang menurut ahli kampanye mereka akan laku di pasaran.

Seharusnya kita mengutuk kondisi di Indonesia saat terjadi pengkerdilan identitas manusia menjadi identitas tertentu saja yang digunakan untuk menguasai percaturan politik. Seharusnya, identitas manusia itu haruslah dipandang multi-dimensi, bukan monodimensi. Dengan itulah akan lahir kedamaian, sebagai lawan dari kekerasan yang seringkali lahir hanya karena permusuhan yang terjadi antar identitas yang dipahami salah.

Munculnya pandangan baru, bahwa identitas manusia itu berlapis-lapis adalah kritik terhadap teori Samuel Huttington mengenai clash of civilization yang mengkotak-kotakan identitas di dunia lewat pandangan agama. Namun penulis yakin, identitas manusia tidak sepicik dan sebiadab pemikiran Huttington dan yang terjadi dewasa ini.

Amartya Sen tentang konsepnya terkait dengan kekerasan yang terjadi di dunia karena buruknya pemahaman terkait identitas ini dapat dengan mudah kita pahami dalam buku “Identity and Violence: The Illusion of Destiny” (W.W Norton and Company, 2006), yang telah diterjemahkan oleh Arif Susanto dengan judul “Kekerasan dan Identitas” (2016). Saat ini tengah terjadi ilusi-ilusi yang membahayakan terkait konsep peradaban dunia. Pada pembukaannya, ia langsung menggebrak dengan pernyataan bahwa rasa memiliki suatu identitas bukan hanya bisa menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, melainkan lahirnya kebahagiaan dan kepercayaan diri. Namun demikian, identitas juga bisa memicu pembunuhan dan membuat orang mati sia-sia.

Dunia dapat lebih baik dengan menciptakan multikuluralisme dan kebabasan. Bahkan Identitas dan Kekerasan adalah angan-angan mengenai identitas dan hubungannya dengan kekerasan dunia terkait erat dengan pemahaman tentang sifat, dampak, dan manfaat (atau mudarat) dari multikulturalisme.

Setidaknya ada dua pendekatan berbeda dalam memandang multikulturalisme. Pendekatan pertama memandnag bahwa menggencarkan multikulturalisme itu sudah dengan sendirinya merupakan nilai yang mesti dibela, sementara pendekatan yang lain berfokus pada kebebasan dalam menalar dan mengambil keputusan. Seharunya kita lebih mencoba memahami bagaimana manusia semestinya dipahami melalui penggambaran multikulturalisme di Dunia.

Berusaha untuk kembali menemukan berbagai identitas manusia di dunia ini dan tidak terkurung oleh hanya identitas tuggal yang sering kita bangga-banggakan adalah kunci. Yang terpenting, kita harus memastikan bahwa benak kita tidak terkurung oleh cakrawala pandang kita sendiri. Cakrawala Islam, cakrawala Indonesia, atau cakrawala lainnya sebaiknya tak membatasi kita dalam memahami identitas manusia

Rujukan

Susanto, Arif. 2016. Kekerasan dan Identitas. Jakarta: Marjin Kiri.

TENTANG PENULIS

Rizky Bangun Wibisono adalah alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

Rizky Bangun Wibisono

Rizky Bangun Wibisono adalah alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga.


Related Posts

2 Comments

  • Manusia ganteng

    Piye ngun pendapat diatas itu? Aslie aku yo onok penyangkalan tapi males nak komen wkwk

  • Aisyah

    Pertama, ada cacat logika dalam membahas identitas. Masnya gak bijak, ketika, Mas sepakat bahwa identitas mansuia tak bisa tunggal. Kenapa yang disinggung, ketika pembubaran perihal diskusi, pameran atau acara yang berbau kiri, seolah-olah pelakunya hanya HTI. Padahal, banyak ormas yang melakukan pembubaran. NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Pemuda Ka’bah dan lain sebagainya. Perkaya data lagi, soal ini.

    Kedua, soal diamankan gegara dituduh komunis. Saya rasa, tidak ada yang disebabkan baca buku. Adanya karena simbol. Kaya kaos palu arit, bros dan lain sebagainya. Soal ditangkap gara-gara baca buku, gak ada. Kenengnya pun, beberapa bulan terakhir dan redup karena terbukti bukan komunis. Datanya, Mas, jangan asal opini.

    Ketiga, mengIndonesiakan pelbagai identitas, juga kegagalan sendiri. Cacat logikanya, wong katanya identitas tak bisa tunggal. Lah kok mau mengIndonesiakan keberagaman -,-

Write a response to this post