Kompetisi Sistem Pemilu Proporsional: Efek Formula Konversi Suara-Kursi Pileg 2019 Hingga Mengukur Ambang Batas Terselubung

Sistem pemilu yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berupaya menemukan sisi proporsionalnya yang paling efektif, terhitung saat perdebatan panjang soal RUU Pemilu yang baru hingga disahkannya menjadi UU Pemilihan Umum No. 7 tahun 2017.

Kompetisi Sistem Pemilu Proporsional-Dimas LF-Berpijar
Kompetisi Sistem Pemilu Proporsional-Dimas LF-Berpijar
Seorang petugas TPS memperlihatkan surat suara untuk disaksikan masyarakat dalam proses penghitungan suara saat pemilihan daerah di Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada tanggal 27 Februari 2011. (Foto: Flickr/USAID)
Sistem pemilu yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berupaya menemukan sisi proporsionalnya yang paling efektif, terhitung saat perdebatan panjang soal RUU Pemilu yang baru hingga disahkannya menjadi UU Pemilihan Umum No. 7 tahun 2017.

Dalam studi politik elektoral, sistem proportional representation dikenal sebagai formula pemilihan yang cukup popular. Arend Lijphart (1994: 153) membagi sistem ini menjadi dua menu utama antara lain list-PR dan single transverable vote (STV). Klasifikasi yang pertama memiliki desain formula dimana pemilih (voters) berkesempatan untuk menentukan pilihan kandidat berdasarkan daftar yang disedikan oleh tiap partai. Sementara klasifikasi yang kedua, pemilih dapat memilih satu orang kandidat (voters votes for individual candidates).

Indonesia dalam pengalaman empat kali menyelenggarakan Pemilu (1999-2014) terhitung menggunakan sistem proporsional dengan list-PR yang relatif bervarian. Taruhlah pada tahun 1999, sistem Pemilu yang digunakan adalah proporsional-tertutup (closed list PR).

Pada pemilu 2004, dewan menyepakati bahwa kali itu sistem pemilu yang dipilih adalah proporsional-terbuka (opened-list) berdasarkan nomor urut caleg. Pengalaman 2004 membawa sistem pemilu open-list PR tetap diberlakukan hingga pemilu 2009 dan 2014 dengan catatan berdasarkan suara terbanyak caleg (Nainggoalan dan Wahyu, 2016: 470).

Sistem pemilu yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berupaya menemukan sisi proporsionalnya yang paling efektif, terhitung saat perdebatan panjang soal RUU Pemilu yang baru hingga disahkannya menjadi UU Pemilihan Umum No. 7 tahun 2017.

Satu hal yang tidak lepas dari perdebatan soal sistem proporsional ini adalah menyangkut soal penetapan metode pembagi (apportionment method) terkait bagaimana suara tiap partai politik peserta pemilu dikonversi untuk mampu mengantongi setidaknya satu kursi saja di suatu daerah pemilihan (distrcit magnitude).

Metode konversi suara kursi ini merupakan topik besar dalam rancangan undang-undang Pemilu. Dalam sistem proporsional, metode pembagian ini diklasifikasikan dalam beberapa dua bentuk antara the highest averages (divisor) dan largest remainders (kuota). Divisor terbagi atas dua model antara lain D’Hondt dan Sainte Lague dengan ketentuan suara dibagi berdasarkan bilangan pembagi tetap, 1, 2, 3, 4, dst untuk D’Hondt dan 1, 3, 5, 7 dst untuk Sainte Lague.

Sementara kuota terbagi atas tiga varian model, antara lain Hare, Droop dan Imperiali dengan ketentuan Hare (Votes/M), Droop (Votes/M+1), dan Imperiali (Votes/8+2). Indonesia pada pengalaman pemilu legislatif 2014 menggunakan model kuota varian Hare, sebagaimana tertera pada UU 8/2012.

Sementara tahun untuk tahun 2019, dewan menyepakati konversi suara menggunakan model divisor varian Sainte Lague dengan memberikan modifikasi pada digit pertama yang sebelumnya 1 menjadi 1,4. Suara partai secara keseluruhan dibagi berdasarkan bilangan pembagi tetap tersebut dan diranking berdasarkan suara hasil pembagian terbanyak. Secara sederhana, varian Sainte Lague nampak lebih sensitif terhadap partai-partai dengan nominal suara kecil jika dibandingkan dengan varian D’Hondt (Pahlevi, 2015: 65-66).

Hal ini disebabkan manakala pembagian menggunakan bilang ganjil semacam Sainte akan menyingkirkan partai kecil (suara rendah) dan lebih memihak pada partai dengan perolehan suara signifikan. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, disini penulis meletakkan Dapil Jawa Timur sebagai acuan membaca simulasi dan perhitungan sesuai topik tulisan ini.

Efek Perubahan Formula Alokasi Suara-Kursi

Perubahan atas formula pemilihan menimbulkan kecenderungan yang variatif, misal formula A yang digunakan boleh jadi memenangkan sebelah pihak atau boleh dikata tidak memberikan logika equivalen atas keadilan. Secara politis, hal itu sangatlah wajar terjadi bahwa rekayasa sistem melalui kebijakan memang tidak dapat menerapkan keadilan kesemua pihak. Seperti halnya sistem baru yang diterapkan untuk pemilu 2019, khususnya Pileg.

Penulis mengambil satu contoh hasil simulasi konversi suara berdasarkan UU 8/2012 metode kuota varian Hare (Pileg 2014) dan UU 7/2017 metode divisor varian Sainte Lague-modifikasi (Pileg 2019). Tahun 2014 Jawa Timur ditetapkan dengan 87 jumlah kursi dengan 11 Dapil, untuk konteks ini pada Pileg 2019 tidak ada perubahan yang signifikan (Kep. KPU RI No. 263/PL.01.03.3-Kpt/06/KPU/IV/2018) artinya pada Pileg 2019 nanti jumlah dapil dan alokasi kursi tetap (jdih.kpu.go.id).

Hasil simulasi DPR dapil Jawa Timur menunjukan beberapa hal penting. Antara lain, pertama, partai politik dengan suara signifikan seperti PKB (17,7%), PDIP (17,9%), Golkar (10,6%) dan Gerindra (11,8%) mendapat jumlah kursi lebih banyak dibanding sebelumnya jika dirubah menggunakan metode hitung baru Sainte Lague. PKB mengalami perubahan jumlah kursi dari 15 menjadi 19 (+4), PDIP yang sebelumnya 17 menjadi 19 (+2), Golkar dari 11 menjadi 12 (+1), dan Gerindra 11 menjadi 14 (+3) (Hasil simulasi dengan membandingkan perolehan suara-kursi Pileg 2014 menggunakan BPP (UU 8/2012) dan Divisor (UU 7/2017)).

Sementara partai dengan suara tengah dan rendah didapati pengurangan dalam jatah kursi yang mereka dapat seperti :

 

NasDem 7 → 5 (-2), PKS 2 →1, Demokrat 11 →9 (-2), PAN 7 →4 (-3), PPP 4 →3 (-1), dan Hanura 2 →1 (-1). Sementara dua partai yang tidak lolos adalah PBB dan PKPI dengan akumulasi (%) suara Dapil Jawa Timur 0,8% dan 0,4% (Berdasarkan keputusan KPU RI No. 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Draft Model E-1 DPR Halaman 1, ditetapkan 9 Mei 2014).

 

Kedua, analisa perolehan suara akan lebih sukar dilihat jika melalui akumulasi total suara tiap partai saja, akan tetapi akan sangat mudah jika dilihat melalui perolehan per-dapil. Artinya dalam penentuan penambahan atau pengurangan jatah kursi tiap partai dapat dilihat melalui suara partai tersebut di satu dapil tertentu dengan memperhatikan ambang batas terselubung.

Pernyataan tentang hasil simulasi dan korelasinya terhadap ambang terselubung dapat diperhatikan pada sesi selanjutnya.

Ambang Terselubung dan Besaran Dapil

Ambang batas pada mulanya merupakan angka yang ditetapkan secara matematis dalam melihat kecenderugan tingkat kompetisi partai politik untuk dapat mencapai perolehan kursi terutama dalam mode pemilu proporsional. Dalam mengetahui ambang batas ini, konsep yang dibangun adalah mengkombinasikan besaran kursi Dapil dan formula alokasi kursi yang ada (Supriyanto dan Mellaz: 11).

Mulanya ambang batas yang diketahui secara umum adalah ambang batas nasional, khususnya dalam pileg dikenal dengan parliamentary threshold. Sedangkan konsep ambang batas dapat pula diukur dalam ranah mikro atau dalam satu dapil dengan kombinasi yang sama (besaran kursi dan formula alokasi). Konsep atas pernyataan itu disebut dengan istilah ambang batas terselubung (hidden/natural/mathematical/effective/informal threshold) yang merupakan besaran angka (%) dalam mengetahui tingkat kompetisi partai untuk mencapai perolehan kursi di satu dapil.

Dapat dicontohkan ketika satu dapil terdapat sedikit kursi maka suara ambang batas terselubungnya relatif tinggi. Sebaliknya jika besaran Dapil berkursi banyak, maka ambang batas terselubungnya relatif rendah (Kartawidjaya dan Aminuddin, 2015: 94-95). Untuk itu ilustrasinya dapat diihat pada hubungan ambang batas dan besaran Dapil :

Dimas Lazuardy Firdauz-Berpijar-2
Sumber : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Dalam menghitung ambang terselubung ini, dikenal dengan klasifikasi tingkat Tupper, dan Tlower (Ibid: 93). Penggunaan kedua tingkatan ini dilakukan apabila dalam sesi alokasi suara menggunakan formula quota varian Hamilton/Hare/Niemeyer seperti pada pengalaman Pileg 2014 (UU 8/2012) kuota Hare. Suara yang dimiliki satu partai mesti melebihi Tupper  untuk mendapat kursi pertama dan Tlower untuk mendapat sisa kursi.

Sedangkan pada model alokasi suara-kursi divisor yang didesain untuk Pileg 2019, maka ambang terselubung yang digunakan sedikit berbeda. Dalam menanggapi perbedaan formula itu, Arend Lijphart (1994) membuat putusan/jalan tengah bagi Tupper  dan Tlower yang dikembangkan melalui rumus Teff.

Dari pernyataan itu dapat diilustrasikan pada Dapil Jatim I berkursi 10 maka ambang terselubungnya adalah sebesar 6,82%. Hitungan ini Berdasarkan penyederhanaan rumus Lijphart Teff = 75%/(m+1). Maka untuk memperoleh kursi di Dapil tersebut, maka suara tiap partai politik setidaknya menembus angka 6,82% tersebut, dan begitu pun di Dapil lainnya. Penyederhanannya dapat dilihat pada:

Dari grafik diatas, maka pada Dapil berkursi banyak (10) ambang matematis (terselubung)nya relatif kecil sehingga masih dapat mencakup suara partai-partai kecil. Sementara Dapil berkursi sedikit (6) ambang terselubungnya relatif rendah sehingga akan memberikan kesan ‘susah’ bagi partai kecil untuk merebut kursi dan tersingkirkan dengan partai-partai bersuara signifikan.

Dengan begitu, ambang batas terselubung ini dapat diartikan sebagai rambu matematis bagi partai politik dalam memetakan suara antar kompetitor dalam satu dapil. Penggunaan term terselubung diartikan bahwa ambang ini tidak lah tercantum secara tekstual dan kontekstual pada UU akan tetapi wujudnya nampak tidak terlihat namun dapat terbukti secara matematis. Dalam kaitannya dengan ini, ambang terselubung dapat diilustrasikan sebagai suatu rekayasa politik untuk merebut kemenangan dalam kompetisi elektoral.

Nampaknya untuk pemilu 2019 mendatang, partai politik mesti melakukan banyak hal demi mempertahankan kekuatan peta politiknya di seluruh penjuru Dapil di Indonesia. Tidak hanya demikian, dalam hal penyederhanaan sistem termasuk sistem kepartaian, partai politik juga mesti tekun dalam memperhatikan desain kelembagaan yang efektif dan stabil.

Efektifitas hitung dan kalkulasi yang kongkrit bagi partai mesti terealisasi dengan baik, terutama melalui penetapan target utama (besaran Dapil, formula alokasi) demi mencakup efisiensi di tiap daerah pemilihan. Dan tidak lain merealisasikan semua itu dengan lebih mengutamakan nasib kepentingan pemilih, mengesampingkan sedikit nafsu politik.

 

Rujukan:

Draft Keputusan KPU RI No. 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Draft Model E-1 DPR Halaman 1

Kartawidjaya, Pipit R. dan M. Faisal Aminuddin, 2015. Demokrasi Elektoral (Bagian II): Sistem dan Perbandingan Pemerintahan. Surabaya: Sindikasi Indonesia

Lijphart, Arend. 1994. Electoral Systems and Party Systems: A Study of wenty-Seven Democracies 1945-1990. New York: Oxford University Press

Nainggoalan, Bastian dan Yohan Wahyu (Ed.). 2016. Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Pahlevi, Indra. 2015. Sistem Pemilu Indonesia: Antara Proporsionalitas dan Mayotarian. Jakarta: P3DI DPR R1

Supriyanto, Didik dan August Mellaz, “Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu”, Perludem

TENTANG PENULIS

Dimas Lazuardy Firdauz adalah alumni Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, PusDeHAM Surabaya.

BACA JUGA

Write a response to this post