Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa dalam Perjalanan Bangsa Indonesia

Realitas politik pada tataran elite bertolak belakang dengan apa yang terus menerus dikonsumi oleh masyarakat luas. Rezim Soeharto membutuhkan sedikit orang untuk mengelola sektor ekonomi untuk merealisasikan pembangunan.

Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa dalam Perjalanan Bangsa Indonesia-Irfai Afham-Berpijar
Kekerasan Terhadap Etnis Tionghoa dalam Perjalanan Bangsa Indonesia-Irfai Afham-Berpijar
Pengunjuk rasa berbaris sepanjang jalan di Jakarta, menandai peringatan dari kerusuhan berdarah yang menuntun pada kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998. Kerusuhan ketika itu juga menarget etnis Tionghoa di Indonesia. (Foto: Reuters via TodayOnline)
Realitas politik pada tataran elite bertolak belakang dengan apa yang terus menerus dikonsumi oleh masyarakat luas. Rezim Soeharto membutuhkan sedikit orang untuk mengelola sektor ekonomi untuk merealisasikan pembangunan.

Politik ketakutan direproduksi dari masa ke masa. Sejarah mencatat kekerasan rasial terus menerus terjadi, tidak jarangan beriringan dengan konflik politik. Peristiwa berdarah 1965-66 menjadi salah satu contoh kengerian dari politik ketakutan oleh penguasa. Politik ketakutan terhadap etnis Tionghoa dipraktikkan dalam kudeta atas Presiden Soekarno. Kebencian terhadap ‘kelompok kiri’ berkembang luas. Kebencian tersebut bergulir sedemikian liarnya hingga menyasar etnis Tionghoa yang diasosiasikan dengan ‘komunis’.

Konflik pada tataran elite politik menjadi semakin keruh dan merembet pada masyarakat sipil. Dampaknya dapat dilihat etnis Tionghoa banyak menjadi sasaran amuk massa yang terlanjur gelap mata dan ingin membabat habis ‘kelompok kiri’. Kondisi tersebut semakin mengerikkan dikarenakan pada kenyataannya massa yang gelap mata tidak pernah dapat membuktikan tuduhannya atas masyarakat sipil yang menjadi korban atas kekerasan kultural dan pembunuhan massal.

Sejarah mengenai kebencian terhadap etnis Tionghoa dapat dilacak pada era Kolonial Hindia-Belanda melalui segregasi rasial. Pada masa pemerintah kolonial, penduduk Hindia-Belanda dibagi menjadi tiga kategori:

  1. Eropa (Europeanen)
  2. Timur-Asing (Vreemde Oosterlingen)
  3. Pribumi (Inlanders)

Pemisahan tersebut kemudian diformalkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda melalui Berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Administrasi Hindia Belanda tahun 1854 (Artikel 163 der Indische Staatsregeling). Kategori orang Eropa meliputi seluruh orang kulit putih Eropa ditambah dengan Jepang karena saat itu tengah dijalin sebuah perjanjian ekonomi di antara keduanya. Sementara itu, kategori Timur-Asing meliputi orang-orang Asia non-pribumi, misalnya orang India, Arab, dan Tionghoa. Etnis Tionghoa menjadi penyumbang terbesar secara kuantitas di dalamnya.

Praktik tersebut dilakukan oleh pemerintah kolonial guna menciptakan kepatuhan yang dilandaskan pada ketakutan yang ditanamkan pada masyarakat. Kategorisasi tersebut lebih lanjut menegaskan mengenai siapa-siapa yang ‘superior’ dan ‘inferior’ dalam masyarakat. Bangsa Eropa khususnya Belanda melalui segregasi rasial tersebut berupaya membangun legitimasi sosial atas kekuasaannya di Hindia-Timur.

Penakhlukan Kerajaan Belanda atas etnis Tionghoa dapat ditelusuri dari sejarah. Geger Pecinan tahun 1740 barangkali menjadi salah satu peristiwa terbesar dan simbolis terkait kekejaman Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda atas etnis Tionghoa. Pasca tragedi Geger Pecinan (Chinezenmoord) pada tahun 1740 etnis Tionghoa mengalami pembatasan dalam banyak hal. W.R. van Hoëvell (1840) seorang politisi anti-kolonis Belanda dalam tulisannya Batavia in 1740 mencatat setidaknya belasan ribu orang etnis Tionghoa menjadi korban politik ketakutan yang dijalankan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Sebagai dampaknya, Pemerintah Kolonial melakukan berbagai represi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Pemerintah kolonial melakukan pembatasan misalnya dalam izin tempat tinggal dan bekerja untuk mengendalikan etnis Tionghoa. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Passenstelsel oleh pemerintah kolonial pada tahun 1816. Noorjanah Andjarwati (2004: 71) menjelaskan bahwa peraturan tersebut memaksa orang Tionghoa untuk membawa kartu pass jika mengadakan perjalanan ke luar daerah. Ini sangat menyulitkan mereka dalam berkembang kala itu. Liem Thian Joe (1933) dalam tulisannya ‘Riwajat Semarang’ menjelaskan bahwa kondisi kemudian diperparah dengan dikeluarkannya Wijkenstelsel (settlement restriction act) pada tahun 1841 yang memaksa etnis Tionghoa tinggal di Chinatown (pecinan) terpisah dengan etnis-etnis lainnya.

Dampak dari berbagai represi pemerintah kolonial tersebut khususnya terjadi di Pulai Jawa. Corak etnis Tionghoa yang tinggal di Pulau Jawa dibanding pulau-pulau lainnya misalnya Kalimantan, Sulawesi dan Malaluku sangatlah berbeda. Berdasarkan sensus Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda tahun 1930 (dapat ditemukan di Heidhues (1996) (dalam Reid 1996)) hanya terdapat 25 persen populasi etnis Tionghoa di Sumatra Timur yang tinggal di perkotaan. Sementara di Riau dan Bangka-Belitung, Tionghoa di perkotaan hanya berjumlah 34 persen dan di Kalimantan Barat bahkan hanya 14 persen dari total penduduk yang tinggal di perkotaan. Kondisi yang sangat berbeda akan dijumpai di Jawa dan Madura. Jumlah etnis Tionghoa urban sangatlah besar dan bervariasi di berbagai daerah. Persentasenya berkisar antara 47 hingga 75 persen.

Bastiaan Nugteren (2016: 24) menjelaskan bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda benar-benar diuntungkan secara ekonomis melalui dua kondisi yaitu etnis Tionghoa yang cenderung tinggal di perkotaan Pulau Jawa dan Madura, namun cenderung tinggal di pedesaan di pulau-pulau lainnya. Sebagai implikasinya, terciptalah konsentrasi etnis Tionghoa pada sektor ekonomi yang dipaksa dekat dengan proses-proses perekonomian dan perdagangan, khususnya di Pulau Jawa.

Mereka menjadi kelompok masyarakat yang paling siap ketika industrialisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia menjalar ke Hindia-Timur. Praktik-praktik tersebut merupakan bagian dari Indirect Rule Kerajaan Belanda di Hindia Timur. Mereka membutuhkan instrumen untuk menjalankan praktik kolonialisme dari jarak jauh atau dengan hanya membutuhkan lebih sedikit modal guna melakukan praktik penghisapan atas kekayaan alam dan eksploitasi atas sumber daya manusia di Hindia-Timur.

Relasi kuasa antara Kerajaan Belanda dengan koloninya demi kepentingan ekonomi pun tercipta dan terus berkembang.  J. S Furnivall (1956 dalam Guan (2009: 33-34)) menjelaskan bahwa indirect rule Kerajaan Belanda di Hindia-Timur mengekang kekuatan ekonomi melalui otoritas personal dan upaya mempertahankan pengaruh adat istiadat dalam masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar bentuk ‘masyarakat plural’ terus bertahan. Pada akhirnya masyarakat terus terfragmentasi dalam pembagian peran dan fungsinya secara sosio-kultural.

Kebencian menyeruak ketika masa revolusi kemerdekaan. Dalam sejumlah kasus, kebencian terhadap etnis Tionghoa bermunculan. Mereka diasosiasikan sebagai antek Belanda dan pengkhianat. Ini menjadi catatan kelam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Kondisi tersebut sedemikian memprihatinkan banyak pula orang dari etnis Tionghoa yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya perjuangan menuju kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Kontribusi bersifat material, gagasan, hingga nyawa pun turut dikorbankan dalam untuk Tanah Air Indonesia. Sebutlah misalnya Lauw Giok Lan yang berjasa menerbitkan syair lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman melalui surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu ‘Sin Po’ pada tanggal 10 November 1920. Asvi Warman Adam dalam bukunya Menguak Misteri Sejarah (2010) menjelaskan bahwa media tersebut juga mempelopori penggunaan nama Indonesia menggantikan Hindia-Belanda. Sebagaimana dijelaskan Ben Anderson dalam Imagined Communities (1991: 42-43), media cetak memiliki peranan penting dalam penyebaran nama dan bahasa Indonesia yang kemudian bermuara pada terbentuknya identitas bersama.

Permasalahan kesenjangn sosial-ekonomi tidak dapat dipandang sebelah mata dalam menjelaskan sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Upaya melakukan ‘pribumisasi’ perekonomian nasional pernah digulirkan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno di aawal dekade 1950an. Melalui inisiatif ekonom dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) Soemitro Djojohadikusumo digulirkanlah ‘Program Benteng’ dengan tujuan membangun kekuatan ekonomi. Namun, kondisi yang ada berkata lain yang mana memunculkan fenomena ‘Ali-Baba antara pribumi  dengan pengusaha etnis Tionghoa (Chalmer & Hadiz 1997: 172). Namun struktur sosial masyarakat tidak dibangun dengan kuat.  Richard Robison (1986 (dalam Chalmers & Hadiz 1997: 172)) fasilitas program benteng tidak menciptakan para importir yang mapan, melainkan menghasilkan individu-individu yang terkait secara politik dengan pengusaha Tionghoa untuk menjual lisensinya.

Pada era Orde Baru, praktik politik ketakutan direproduksi melalui phobia kiri guna membangun legitimasi sosial atas kekuasaannya. Etnis Tionghoa pun tidak luput dari sasaran. Kebencian atas Etnis Tionghoa menjadi bagian dari produk politik yang dikemas dalam bentuk phobia kiri. Kebencian tersebut disajikan melalui propaganda yang mengandalkan kelompok-kelompok sayap kanan yang dikelola oleh pemerintah. Propaganda-propaganda dikembangkan untuk terus menciptakan imajinasi ancaman yang senantiasa menghantui perjalanan bangsa Indonesia.

Realitas politik pada tataran elite bertolak belakang dengan apa yang terus menerus dikonsumi oleh masyarakat luas. Rezim Soeharto membutuhkan sedikit orang untuk mengelola sektor ekonomi untuk merealisasikan pembangunan. Relasi kekuasaan sentralistik dengan pasar yang mengandalkan sedikit orang etnis Tionghoa dibangun. Terutama dapat dilihat pada didirikannya kelompok Tionghoa dan Katholik yang terkait dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, think-tank yang didirikan oleh Ali Moertopo pada 1971 (Chalmer & Hadiz 1997: 172). Lembaga yang langsung dibawah kendali Presiden Soeharto tersebut terlibat dalam pengendalian organisasi kemasyarakatan dan partai politik pada awal dekade 1970an. Relasi kuasa antara negara dan pasar tersebut kemudian melahirkan sekelompok kecil pengusaha Tionghoa yang mendapatkan manfaat perlindungan dan patronase, sebutlah taipan Liem Sioe Liong, Prajogo Pangestu, Eka Tjipta Wijaya, dan Bob Hasan (Chalmer & Hadiz 1997: 172).

Harapan terciptanya trickle down effect melalui korporatisme tersebut tidak pernah terealisasi. Kemiskinan masih menjamun dan ksenjangan ekonomi dalam masyarakat terus melebar. Krisis ekonomi tahun 1997 menjadi fakta sosial kerapuhan perekonomian nasional Indonesia yang ditopang oleh sedikit orang kaya yang menguasai banyak hal.

Pada transisi reformasi 1998, kekerasan kultural meluas tidak sedikit etnis yang menjadi korban amuk massa. Penjarahan, pembunuhan, Penculikan hingga perkosaan terjadi di berbagai tempat. Etnis Tionghoa dituduh menjadi penyebab kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Isu-isu phobia kiri pun kembali dibangkitkan guna menciptakan ketakutan dan kebencian dalam masyarakat. Kerusuhan Mei 1998 yang berlokasi di Medan, Jakarta, dan Surakarta barangkali salah satu yang terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sasaran kerusuhan didominasi oleh etnis Tionghoa. Berdasarkan pola umum kerusuhan hasil investigasi TGPF tersebut para korban mengalami berbagai macam kekerasan mulai dari penjarahan, penganiayaan, penculikan, pembunuhan, hingga perkosaan. Perlanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat tersebut tidak pernah sepenuhnya dituntaskan.

Dualitas tersebut terus direproduksi hingga kini. Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 menjadi pengalaman menakutkan bagi masyarakat. Selebaran-selebaran rasis bertebaran dan mudah dijumpai di masyarakat. Pengelolaan isu Kesukuan, Agama, dan Antargolongan (SARA) seolah tidak terputus sepanjang  perjalanan bangsa Indonesia.

Diskursus Asing dan Aseng menjadi nyata potret banalnya kekerasan dipraktikkan di Indonesia pada era kontemporer. Isu kebangkitan komunis dan intervensi asing melalui etnis Tionghoa sebagai angennya berkembang dan dikelola secara sistematis pada tataran elite berkembang liar pada tataran massa. Demonstrasi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada bulan Mei 2015 yang memprotes keberpihakan Jokowi dan JK yang dituduh membela Asing dan Aseng menjadi contoh ketidakpahaman massa pada substansi permasalahan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Ini tentu tidak jauh dari pola sebelumnya, imajinasi ketakutan dan musuh dalam selimut yang telah lama dilanggengkan dengan mudahnya dimainkan dalam masyarakat ketika datangnya hajatan politik.

Hannah Arendt dalam salah satu tulisan monumentalnya On Violence (1970: 241) menjelaskan bahwa kekuasaan dan kekerasan adalah fenomena yang berbeda, tetapi dapat muncul sebagai satu kesatuan. Ketika mereka dikombinasikan, kekuasaan akan menjadi faktor yang dominan dan utama. Kombinasi antara kekuasaan dan kekerasan seolah tidak pernah jauh dari perjalanan bangsa Indonesia. Para pemegang status quo baik melalui aparatus represif maupun aparatus ideologi negara terus menerus berupaya mempertahankan ketakutan dan kebencian tidak beranjak dari masyarakat. Tidak semua etnis Tionghoa adalah bagian dari oligarchs. Dampak pada tataran massa yang kemudian muncul akibat banalitas tersebut adalah tidak jarang ancaman dan kebencian yang terus menerus direproduksi membuahkan berbagai macam bentuk tindak kekerasan.

 

Referensi

Adam, Asvi Warman. 2010. Menguak Misteri Sejarah. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Anderson, Benedict R. O’G. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, Revised Edition.  London & New York: Verso.

Andjarwati, Noorjanah. 2004. Komunitas Tionghoa di Surabaya 1900-1946. Semarang: Mesiass.

Arendt, Hannah. 1970. On Violence. London: Harcourt.

Chalmers, Ian & Hadiz, Vedi R. The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives. London: Routledge.

Guan, Lee Hock. 2009. Review: Furnivall’s Plural Society and Leach’s Political Systems of Highland Burma (dalam Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol. 24 No. , The Most Influential Books of Southeast Asian Studies (April 2009), pp. 32-46). Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Nugteren, Bastiaan. 2016. The Impossible Colonial Border: Chinese Migration and Immigration Policies in the Netherlands East Indies, 1880-1912 (Thesis Research Master History: Colonial and Global History). Leiden University. Dapat diakses di https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/43788.

Reid, Anthony (ed.). 1996. Soujourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese. Honolulu: University of Hawai Press.

Weblinks:

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998. Dapat dibaca di http://semanggipeduli.com/tgpf/bab4.html, (diakses: 21 April 2018)

TENTANG PENULIS

Irfa’i Afham adalah mahasiswa Ilmu Politik di FISIP Universitas Airlangga

BACA JUGA

Write a response to this post