Kuasa Gelap Praktik Korupsi di Indonesia

Kuasa Gelap Praktik Korupsi di Indonesia-Abdul Fatah-Berpijar
Kuasa Gelap Praktik Korupsi di Indonesia-Abdul Fatah-Berpijar
Dalam sejarahnya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah ada cukup lama dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)

Satu kata yang menjadi treding topik beberapa tahun terakhir di Indonesia adalah korupsi. Hal itu tidak lepas dari banyaknya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Data ACCH KPK menunjukan bahwa dalam tahun 2004-2016 terdapat 803 perkara korupsi yang dalam proses penyelidikan, 514 perkara dalam tahap penyidikan, 419 dalam tahap penuntutan, 354 perkara yang telah diputus oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap,dan 375 perkara yang telah dilakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) (dalam acch.kpk.go.id, 31/12/2017). 

Dari data KPK tersebut menunjukan masih tingginya perkara korupsi di Indonesia, belum termasuk data penanganan kasus korupsi yang ada di intansi yang lain seperti Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh tiga serangkai lembaga penegak hukum, yang terdiri atas : Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam sejarahnya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah ada cukup lama dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sebagai kajahatan yang luar biasa, korupsi memiliki daya rusak yang cukup parah bahkan dapat menjadi penyebab terjadinya disintegrasi.

Kejahatan korupsi di Indonesia selain terjadi pada semua tingkat pengambil kebijakan pusat juga terjadi di lapisan masyarakat paling rendah, yaitu pada tingkat pedesaan. Misalnya, terjadi di Kabupetan Blitar sebagaimana perkara In Casu Nomor 74/Pid.Sus/PTK/2016/PN. Sby.

Berdasarkan survey Indeks Persepsi Korupsi oleh International Transparency tahun 2014, Indonesia memiliki skor yang rendah dalam urutan negara bersih korupsi. Skor yang rendah dalam indeks ini menunjukan masih tersebar luasnya penyuapan, kurangnya hukuman yang sepadan untuk perilaku korupsi dan institusi publik yang tidak merespon kebutuhan rakyat.

Indonesia menduduki peringkat ke 107 dari 174 negara. Dibandingkan negara kawasan ASEAN lainnya, seperti Singapura (peringkat ke 7) dan Malaysia (peringkat ke 50) dengan indeks yang lebih tinggi untuk pemerintahan yang bersih dari Korupsi.

Politik hukum negara negara memberi penegasan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) serta bersifat white collar crime yang karakteristiknya melibatkan banyak pihak yang terlibat. Upaya-upaya banyak dilakukan sebagai langka pencegahan dan penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Upaya-upaya itu sebenarnya telah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya iktikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia.

Pada masa reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dilihat dari akibat yang ditimbulkan korupsi memiliki daya rusak yang cukup tinggi dan luar biasa, korupsi dengan sendirinya menyeret bangsa Indonesia ke dalam “situasi bahaya” atau “situasi de facto darurat” melebihi bahaya disintegrasi dan/atau bahaya-bahaya lain ikut merubung/melanda bangsa kita ini (Pabotinggi, 2009: XX).

Korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan/atau kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonominan negara.

Klitgaad memberikan rumus bahwa korupsi itu terjadi disebabkan adanya diskresi yang keblablasan dan dominasi monopoli yang minim akuntablitas (dalam Abdul Fatah, 2018).

C = D + M – A

Korupsi = Diskresi + Monopoli – Akuntabilitas

Sedangkan tipe korupsi dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya korupsi transaksi, korupsi memeras, korupsi inventif, korupsi kekerabatan, korupsi dukungan dan korupsi otogenik. Kauffman menerangkan bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah kegagalan kelembagaan pemerintah atau negara (Ibid). Penyebab lain terjadinya korupsi adalah adanya ketidakseimbangan hubungan antara pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat.

Ada satu pertanyaan mendasar yang patut untuk diajukan apakah ada penyebab lain yang dominan menjadikan maraknya korupsi di Indonesia. Hal ini patut untuk dikaji secara detail dan komprehensif.

Kebutuhan Mendasar dan Instrumen Hukum

Segala upaya telah diusahakan oleh negara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Beberapa kebijakan negara dalam hal pemberantasan korupsi dimulai dengan diinisasi dan dibentukanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diratifikasinya kovenan internasional tentang perang terhadap korupsi UNCAC pada tahun 2006, adanya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAPK) dan masih banyak lagi upaya yang lain.

Ada beberapa kebutuhan mendasar untuk mengontrol terjadinya korupsi diantaranya :

  1. mengurangi peluang korupsi, dengan melakukan perubahan secara sistematis.

  2. mengurangi keinginan korupsi, dengan menjadikan korupsi beresiko tinggi dan laba yang minim.

Beberapa regulasi di Indonesia yang menjadi acuan pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

Kuasa Gelap Korupsi

Beberapa fakta menarik didapatkan dari proses penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Fakta-fakta ini tidak diperhitungan sebelumnya diantaranya adanya praktik jual beli pengaruh (tranding influence). Praktik jual beli pengaruh ini didapati dalam kasus tindak pidana korupsi suap dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus kebijakan penentuan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian manado.tribunnews.com/2013/12/11/12/2013).

Pada kasus yang lain jual beli pengaruh ini terjadi dalam kasus program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Anggaran 2008 yang saat itu melibatkan ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

Kedua, terjadinya praktik peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment). Hal ini dapat kita temui dalam kasus korupsi mega proyek e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Suap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar dan Patrialis Akbar.

Ketiga, penerobosan kewenangan. Penerobosan kewenangan ini digunakan dalam beberapa kasus korupsi yang bersifat investasi. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Salim Kancil di Lumajang, kasus suap di DPRD Provinsi Jawa Timur, dan kasus Nur Alam di Sulawesi. Penerobosan kewenangan ini terjadi karena adanya kesengajaan menggunakan diskresi untuk tujuan yang negatif dengan miniminya kontrol atau pengawasan.

Keempat, pengalihan harta hasil korupsi. Modus ini seringkali menjadi arena implementasi kuasa gelap dalam praktik korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan asal dalam kasus pencucian uang.

Negara tidak pernah memberi kuasa kepada para kuruptor untuk mengalihkan harta hasil korupsi tersebut akan tetapi dengan berbagai cara hal itu dilakukan dengan tujuan tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Hal demikian dapat dijumpai dalam kasus korupsi terdakwa Joko Susilo.

Djoko dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara senilai Rp 121 miliar dari proyek pengadaan alat simulator mengemudi kendaraan bermotor untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri tahun 2011. Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar denda Rp 500 juta yang bisa diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Penutup

Terjadinya korupsi secara masif di semua tingkatan pengambil kebijakan dengan dipraktikan kuasa gelap diatas, perlu dilakukan upaya pemberantasan yang holistik dan simultan. Salah satu kekuatan untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan cara mendayagunakan peran paralegal dan kekuatan rakyat yang biasanya terkapitalisasi dalam wadah organisasi rakyat yang ada.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan paralegal dan kekuatan rakyat meliputi beberapa kegiatan yang dimaksudkan sebagai bentuk advokasi misalnya pengorganisasian rakyat yang menjadi korban terjadinya tindak pidana korupsi, pendidikan hukum, publik hiering, dan melakukan upaya legal misalnya pelaporan dan pengaduan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan melakukan proses pendidikan hukum bagi Aparat Penegak Hukum (APH).

Rujukan

Pabotinggi, Mochtar. 2009. dalam Saldi Isra, Kekuasaan dan Perilaku Korupsi. Jakarta: Kompas Gramedia.

Abdul Fatah. “Menangani Kasus Korupsi”. Makalah. PKPA Samuel Bonaparte, Surabaya, 2018.

TENTANG PENULIS

Abdul Fatah adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan Praktisi Hukum Manager Partners Anggit Fatah Priyono (AFP) Law Firm

BACA JUGA

About Author

Abdul Fatah

Abdul Fatah adalah Dosen Prodi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sehari-hari juga sebagai Advokat dan Managing Partner Kantor Hukum A.F.P Law Firm.


Related Posts

Write a response to this post