Memahami Revolusi Sosial dan Peran Negara dalam Situasi Revolusioner

Sejarah menyaksikan revolusi-revolusi yang hingga kini mengisahkan berulang-ulang momen-momen penting perubahan suatu negara.

Memahami Revolusi Sosial dan Peran Negara dalam Situasi Revolusioner-A Faricha Mantika-Berpijar
Theda Skocpol
Gambar: Dok. Pribadi

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Negara dan Revolusi Sosial

Penulis

Theda Skocpol

Penerbit

Penerbit Erlangga

Tebal Buku

xiii-356 halaman

Tahun Terbit

1991

Jenis Buku

Buku penunjang perkuliahan

Sejarah menyaksikan revolusi-revolusi yang hingga kini mengisahkan berulang-ulang momen-momen penting perubahan suatu negara. Revolusi menjadi titik balik perubahan ideologi, sosial, budaya, ekonomi, maupun politik suatu negara. Pada banyak kesempatan, revolusi yang terjadi di suatu negara memantik revolusi-revolusi lain yang tujuannya menumbangkan rezim serta merombak total tatanan sosial yang telah lama bercokol di tempat tersebut.

Mendengar kata ‘revolusi’ sembari membayangkan gambaran peristiwa yang mengikuti kata tersebut seringkali berarti membayangkan kondisi yang penuh siasat, rencana coup d’etat, pengorganisasian massa, aktivisme, dan aktivitas lain yang sejenis. Tetapi apa yang sebenarnya melatarbelakangi terjadinya revolusi, terutama pada negara-negara yang memiliki pemimpin absolut?

Revolusi Perancis di tahun 1787-1800, Revolusi Rusia tahun 1917-1921, dan Revolusi Cina di tahun 1911-1949 merupakan revolusi-revolusi yang dibahas Skocpol dalam buku ini. Berbeda dari kebanyakan kajian perbandingan revolusi yang memulai dari Barat ke Timur, Skocpol memulai risetnya dari Timur ke Barat. Maksudnya, tidak serta-merta mengikuti pola umum yang melihat revolusi di Timur melalui ‘kacamata’ peristiwa revolusi di Barat.

Secara spesifik, Skocpol membahas revolusi sosial, yang tentu berbeda dari revolusi politik. Sementara revolusi politik menyebabkan perubahan dalam struktur negara, revolusi sosial menyebabkan perubahan pada struktur negara dan struktur sosial. Revolusi sosial bisa lebih kompleks dan radikal, lantaran berupaya untuk menghadirkan perubahan sosial dan politik secara mendasar. Perubahan keduanya bisa berlangsung bersamaan dan justru bisa saling memperkuat.

Supremasi dan kedaulatan baru yang lebih besar bisa muncul dari revolusi. Sementara di negara-negara yang pernah ‘dihinggapi’ penjajah, revolusi merupakan upaya untuk lepas dari jerat ketergantungan dan meraih kemerdekaan. Sifat skeptis Skocpol dalam memandang penyebab-penyebab revolusi yang digagas oleh kelompok kanan maupun kiri, membuatnya menarik suatu metode analisis yang berangkat dari perbandingan sejarah antar-revolusi tersebut.

Bagaimana pun, Skocpol mengakui bahwa dalam persoalan menganalisis revolusi sosial, kelompok Marxis lah jagonya. Hingga kini, telah berkembang berbagai pemikiran Marxis yang mencoba mengejawantahkan pemikiran Marx dalam berbagai aspek kehidupan. Tak dipungkiri bahwa analisis gaya Marxian sangatlah tajam dalam melihat problema sosial yang timbul dalam suatu masyarakat.

Dalam pandangan Marx, sebuah kontradiksi struktural yang terjadi dalam masyarakat menghasilkan suatu gerakan kelas, gerakan kelas inilah yang kemudian melancarkan revolusi. Kontradiksi struktural ini utamanya terjadi akibat pemisahan sementara kekuatan sosial dengan hubungan sosial dalam cara produksi. Dari adanya pemisahan sementara, konflik mulai timbul dan meruncing. Aksi yang diambil suatu kelas dalam suatu revolusi borjuis maupun revolusi sosialis dapat menggandeng kelas lain untuk berserikat.

Namun cenderung pula kelas lain yang diajak berserikat (dalam hal ini dicontohkan kelas lain tersebut adalah kelas tani) mempunya persepsi berbeda mengenai kesadaran kelas. Atau bahkan tak memiliki persepsi tersebut sama-sekali. Sekali berhasil, revolusi sosial dapat menghasilkan perubahan-perubahan signifikan dalam perombakan struktur sosial-politik.

Kajian mengenai berbagai hal yang melatarbelakangi munculnya sebuah revolusi sosial tak hanya berguna bagi ilmuwan sosial untuk menjelaskan fenomena tersebut dalam tulisan-tulisan ilmiah mereka dan merangkai teori-teori baru. Kajian mengenai revolusi sosial juga berguna bagi negara untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan revolusi sosial terjadi serta bagaimana mencegahnya.

Dengan mengetahui karakteristik sebuah revolusi sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, negara dapat merumuskan kebijakan yang meminimalisir—atau bahkan tidak akan—memantik penyebab terjadinya revolusi sosial.

Selai Marx, Skocpol meninjau tiga pandangan lain yang turut dikategorisasi olehnya. Ted Gurr, termasuk yang mengajukan sebuah teori “agregat psikologi”. Gambaran umum mengapa revolusi terjadi beranjak dari pengkaji teori-teori gerakan sosial klasik yang menekankan tingginya tingkat deprivasi relatif sehingga mendorong terjadinya revolusi. Menurutnya, revolusi adalah sebuah kekerasan politik yang dapat memicu adanya agregasi terhadap sasaran-sasaran politik.

Perspektif berbeda disuguhkan Charles Tilly—seperti yang dikutip Skocpol di sini—yang fokusnya adalah pada “aksi kolektif.” Suatu aksi kolektif punya kepentingan bersama yang diperjuangkan dan berusaha dicapai bersama. Maka dari itu, revolusi bagi Tilly merupakan persaingan antar kelompok yang memiliki kepentingan dalam sebentuk aksi kolektif demi meraih kedaulatan politik paling tinggi atas masyarakat, apabila kelompok penentang berhasil, setidaknya mereka menggantikan pos-pos penguasa sebelumnya.

Keberhasilan revolusi tergantung pada seberapa kuat koalisi yang dapat dibangun oleh kelompok revolusioner untuk menentang kekuasaan yang tak mereka kehendaki atau yang mereka tantang. Definisi lain datang dari Chalmers Johson, seorang pakar kajian Developmental State yang banyak melakukan riset di Asia. Menurutnya, revolusi ialah penerapan strategi kekerasan yang terarah untuk mendesak munculnya perubahan dalam suatu struktur sosial.

Skocpol sendiri sangat meyakini bahwa perspektif struktural diperlukan untuk menganalisis penyebab dan proses revolusi sosial. Apalagi ditambah dengan menganalisis sejarah dunia dan sejarah negara tersebut. Maka tak heran bila dikemudian hari ia dikenal dengan ilmuwan yang memperkenalkan dan menawarkan perspektif historical-institutionalism dengan pendekatan komparatif yang menjadi ciri khasnya. Kesemua teori yang ia kutip dan diperbandingkan menunjukkan bahwa revolusi sosial terjadi dengan melibatkan gerak yang disengaja (purposif).

Bahkan dalam Marxist sendiri, citra purposif itu ada. Citra yang demikian menerangkan bahwa tatanan sosial baik secara mendasar maupun dalam taksiran tergantung pada konsensus kelas mayoritas. Jika mayoritas tak puas, mereka akan menuntut apa yang dianggap menjadi hak pemenuhan dirinya. Meskipun demikian, Skocpol memandang citra purposif bagi revolusi sosial memberikan kesat bahwa proses dan aktivitas revolusioner berangkat dari kelompok kepentingan yang kemudian menjadi kunci gerakan.

Skocpol cenderung pada pemahaman bahwa revolusi sosial itu muncul dan bukan diciptakan. Rezim lama dapat memicu munculnya situasi yang revolusioner. Selanjutnya barulah orang dapat mengidentifikasi sebab-sebab revolusi sosial dengan melihat keterkaitan antar kelompok yang terlibat dibaliknya dengan tindakan-tindakan yang terjadi dalam situasi tersebut. Menurutnya, perspektif struktural mengenai realitas sosio-historis merupakan dasar bagi analisis revolusi sosial.

Kebanyakan, orang yang menulis tentang revolusi sosial berarti memulai dengan mengurai krisis politik yang terjadi. Ketika situasi revolusioner muncul, berbagai fraksi politik terlibat dalam perjuangan yang terorganisir. Puncaknya ialah proses konsolidasi kekuasaan baru demi memperkuat transisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Namun pandangan yang demikian mempersepsikan negara hanya sebagai arena konflik, dimana kepentingan ekonomi dan politik senantiasa berbenturan.

Demi memahami suatu transformasi sosial revolusioner, maka kita perlu melihat negara sebagai sebuah struktur makro. Negara tidak hanya dipandang sebagai tempat dimana perjuangan sosial-ekonomi terjadi, tetapi juga seperangkat organisasi administrasi, pengambil kebijakan, dan mimliter yang dikoordinasi/dikepalai dengan baik oleh suatu otoritas eksekutif. Negara memiliki kekuasan untuk menggunakan kekerasan secara sah.

Pada dasarnya, negara mengambil sumber daya dari masyarakatnya untuk kemudian disalurkan demi menciptakan dan mendukung organisasi pemaksa dan organisasi administratifnya. Organisasi-organisasi negara yang mendasar setidaknya secara potensial bersifat otonom dari kendali langsung kelas yang dominan. Organisasi negara pun sampai batas tertentu perlu bersaing dengan kelas dominan untuk mengambil sumber daya ekonomi bagi masyarakatnya.

TENTANG PENULIS

A Faricha Mantika adalah mahasiswa S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Write a response to this post