Kehancuran Negara-Negara di Asia Tengah: Skenario Otoritarianisme

Otoritarianisme sering dianggap sistem yang buruk dalam menjalankan pemerintahan negara. Namun, faktanya tidak selalu demikian.​

Kehancuran Negara-Negara di Asia Tengah, Skenario Otoritarianisme-Agung TP-Berpijar
Kehancuran Negara-Negara di Asia Tengah, Skenario Otoritarianisme-Agung TP-Berpijar
Kolase Berpijar
Otoritarianisme sering dianggap sistem yang buruk dalam menjalankan pemerintahan negara. Namun, faktanya tidak selalu demikian.

Isu-isu utama yang sangat mengancam negara-negara di kawasan Asia Tengah hingga saat ini adalah persoalan demokrasi dan otoritarianisme. Tidak selamanya sebuah negara yang memilih sistem demokrasi, dapat dengan baik menjalankannya secara utuh. Begitu pula dalam sistem otoritarian yang tidak memiliki pembatas-pembatas jelas antara kekuasaan pemimpin-pemimpinnya.

Otoritarianisme sering dianggap sistem yang buruk dalam menjalankan pemerintahan negara. Namun, faktanya tidak selalu demikian. Banyak negara demokrasi yang gagal dalam menjalankan mekanisme pengakomodiran aspirasi publik, bahkan dicap sebagai negara yang gagal dalam berdemokrasi.

Tetapi dalam pandangan penulis, karakter dari sistem demokrasi merupakan yang paling cocok untuk dipraktekkan dalam sistem kenegaraan di seluruh dunia, dibandingkan dengan otoritarianisme. Berikut adalah argument logis berdasar pada fenomena yang terjadi di Asia Tengah.

Sejak kehancuran Soviet, negara-negara di Asia Tengah tidak memiliki demokrasi yang menjanjikan, meskipun telah diusahakan sebaik mungkin untuk mengarah ke sana (Omelicheva, 2016:1). Negara-negara di Asia tengah walaupun sudah secara de-facto dan de-jure berpisah dengan negara induknya, namun nyatanya tidak banyak berubah dalam sistem kenegaraan, terbukti dengan masih bertahannya sistem otoritarian di sana.

Demokrasi memang telah masuk, tetapi seakan masih setengah jalan yang harus dilewati untuk mewujudkan sebuah negara ideal dalam koridor demokrasi dengan pemilihan pemerintah yang jelas, kebebasan pers dan juga dalam berpendapat. Keberadaan pemerintahan yang otoriter ini mendapat dukungan secara khusus dari pemimpin Federasi Russia, Vladimir Putin.

Dalam sebuah jurnal karya M. Steven Fish (2017:65), Putin disebutkan mendukung seluruh pemerintahan yang sejalan dengan pola kepemerintahannya (diktaktor), sembari melawan liberalisasi ekonomi (pembukaan pasar secara besar-besaran) dan agenda liberal lainnya. Sehingga dalam pandangan penulis, negara-negara di Asia Tenggara pada saat ini masih merasa aman dalam praktek kepemerintahan yang bersifat otoritarian tersebut.

Jika secara pasti kita memahami bahwa praktek otoritarian yang dijalankan dalam pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara dianggap buruk, dan dalam beberapa koridor tidak sesuai dengan the declaration of human right untuk kebebasan berekspresi dan hak hidup, serta kesamaan hak dan kewajiban, pemerintah negara-negara tersebut memiliki alasan tersendiri.

Pemerintah Kazakhstan dan Uzbekistan yang dipimpin oleh Nursultan Nazarbayev dan Presiden Islam Karimov, misalnya. Mereka memberikan narasi yang cukup menarik mengapa praktek otoritarian masih digunakan, yaitu melalui argumentasi stabilitas politik, kesuksesan ekonomi dan peningkatan  social welfare serta pengoptimalan nation-building (Omelicheva, 2016:2).

Mungkin dalam beberapa alur logika, narasi yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin tersebut dapat diterima. Sebab, beberapa negara bertipe otoritarian sedang naik secara perekonomian. Kemudian, tidak ada satupun yang dapat mematahkan argumen bahwa sebuah negara yang menganut otoritarian memiliki stabilitas politik yang bagus daripada sistem lainnya.

Jelas sebuah negara memiliki sistemnya masing-masing dalam mengakomodir dan mengorganisasi seluruh rakyatnya. Akan tetapi problemnya bukan hanya terletak dibawah sistem tersebut otoritarian atau demokratis, problem utamanya ada di keberlangsungan negaranya. Memang sebuah negara dapat berjalan dengan berbagai macam sistem, tetapi sistem apapun itu, jika tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakatnya, maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan negara tersebut.

Fenomena tersebutlah yang saat ini menjadi sebuah ancaman terbesar di negara Asia Tengah, ibarat bom waktu yang dapat meledak kapan saja dan menjadi penghancur bagi keberadaan negara-negara tersebut. Asia Tengah dengan sistem otoritariannya boleh memiliki sistem otoritarian, namun sebagian ahli sepakat bahwasanya, stabilitas ekonomi dan politik saja tidaklah cukup dalam meneruskan sebuah negara (Omelicheva, 2016:2).

Sebuah negara didirikan melalui tiga komponen utama, wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Jika salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dipertanyakan status kenegaraannya.

Melalui komponen tersebut penulis berusaha menjelaskan bahwa salah satu kekuatan terbesar negara terletak di rakyatnya.

Jika rakyat tidak sepakat dengan keberadaan negaranya, kemudian turun ke jalan, rakyat dapat menggulingkan pemerintahan tersebut. Banyak contoh yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Indonesia 1998 dalam penggulingan pemerintahan otoriter Soeharto dan Ukraina 2014 yang disajikan dalam film “winter on fire”.

Akan tetapi kemudian tetap terdapat variabel lainnya yang dapat menjadi parameter seperti kualitas kepemimpinan dan sosial budaya serta lainnya. Dalam variabel kepemimpinan sebenarnya dapat menjadi sebuah antitesis dalam tesis pengaruh rakyat dalam sebuah negara yang memiliki pemerintahan otoriter.

Karena dapat dikatakan, meskipun negara tersebut memiliki sistem yang otoriter dalam segala lini pemerintahannya, tapi jika diiringi dengan kepemimpinan yang benar-benar tepat saji, mementingkan semua kepentingan rakyatnya, maka tidak akan terjadi masalah.

Tapi poin utamanya adalah tidak ada parameter yang jelas sebuah kepemimpinan yang baik, kecuali melalui jaring aspirasi publik yang independen (sulit untuk dilakukan). Lebih lanjut, dalam kurun waktu yang panjang, jika dulu negara-negara di Asia Tenggara memiliki pemerintah/pemimpin yang bagus secara kualitas, tidak ada jaminan dalam tahun-tahun mendatang pemimpin yang naik akan selalu baik.

Ketika rakyat ditekan sedemikian rupa, pastinya tidak akan tinggal diam, lantas bergerak untuk mendapatkan kebebasan. Ketika sebuah pemerintahan tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakatnya, dukungan untuk melanjutkan pemerintahan akan hilang, stabilitas ekonomi akan hancur, begitu juga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Akhirnya, seberapa kuat pun dukungan dari luar negeri untuk sebuah negara yang melakukan praktek-praktek otoritarian, jika rakyat sudah mencapai titik nadir dengan tekanan negara, tidak ada negara yang akan dapat bertahan. Oleh karena itu isu mengenai pemerintahan yang otoritarian di negara-negara Asia Tengah adalah isu yang paling mungkin menimbulkan permasalahan di kawasan tersebut.

 

Referensi

Omelicheva, M.Y. (2016). “Authoritarian legitimation: assessing discourses of legitimacy in Kazakhstan and Uzbekistan”, Central Asian Survey, 35 (4): 481-500.

Fish, M.S. (2017). “The Kremlin Emboldened: What is Putinism?”, Journal of Democracy, 28 (4): 61-75.

TENTANG PENULIS

Agung Tri Putra adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Write a response to this post