Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita
Gambar: Goodreads

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita

Penulis

Ahmad Syafii Maarif dkk

Penerbit

PUSAD Paramadina

Tebal Buku

viii+135 halaman

Tahun Terbit

2012

Jenis Buku

Kumpulan esai pemikiran politik Islam

Semenjak tahun 1970an, para ilmuwan sosial sudah mulai tertarik terhadap persoalan politik identitas. Hal ini bermula tatkala Amerika Serikat menghadapi masalah-masalah seperti minoritas, gender, ras, etnisitas dan berbagai kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan atau bahkan teraniaya. Pada perkembangan selanjutnya, cakupan politik identitas meluas pada persoalan-persolan seperti keyakinan, agama dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.

Di Indonesia, politik identitas lebih melingkupi persoalan-persoalan agama, etnisitas yang coba diartikulasikan dalam wilayah-wilayah politik. Pemekaran daerah menjadi contoh yang banyak mengemuka ketika kita berbicara politik identitas di Indonesia.

Secara garis besar, orasi ilmiah Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita” (2012) menyoroti dilema-dilema yang muncul akibat politik identitas di Indonesia, khususnya terkait bangkitnya kelompok Islam kontemporer di Indonesia pasca reformasi. Selanjunya orasi dari Maarif ditanggapi oleh beberapa penulis lainnya, seperti Budiman Sujatmiko, Markito Sinaga, Siti Musdah dan seterusnya. Bagian akhir buku memuat tanggapan Syafii Maarif terhadap berbagai tanggapan.

Pertanyaan utama dalam buku tersebut berkisar pada: apakah politik identitas dapat membahayakan nasionalisme dan multikultural di Indonesia? Jika dianggap cukup berbahaya bagaimana cara mengatasinya?

Bagi Maarif, Perjuangan identitas politik yang cenderung bersifat partikular dianggap cukup serius untuk didiskusikan, terutama terkait ancamannya terhadap keutuhan nasionalisme dan kekuatan multikultural yang telah lama ada di Indonesia.

Sebelum berbicara jauh mengenai politik identitas dan masa depan pluralisme di Indonesia, Ahmad Syafii Maarif mengajak pembaca untuk melakukan safari singkat tentang pengertian politik identitas, dan bagaimana wujud politik identitas di berbagai wilayah di dunia.

Berikutnya akan dijelaskan bagaimana pemaparan Ahmad Syafii Maarif tentang pengertian politik identitas dan beragam wujudnya.

Pengertian Politik Identitas dan Beragam Wujudnya

Masih belum jelas sebenarnya siapakah yang pertama kali menggunakan istilah politik identitas. Namun secara subtantif, menurut Maarif, politik identitas dapat dipahami sebagai “kepentingan anggota-anggota suatu kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam suatu bangsa atau negara” (Maarif, 2012: 3).

Sedangkan menurut Martin Lukito Sinaga dalam buku yang sama menyatakan, “politik identitas bisa dilihat sebagai muara dari proses panjang ketersandungan identitas” (Sinaga, 2012: 33). Politik identitas adalah sebuah pengerasan dari identitas karena merasa cemas akibat terpaan keras dari dinamika kemodernan.

Dari penjelasan di atas, terdapat dua aspek penting dalam meninjau pemahaman politik identitas. Pertama, politik identitas merupakan sebuah gerakan sosial yang berdasarkan kesamaan ciri identitas tertentu yang merasa tersingkir dalam arus besar budaya mayoritas di sebuah negara. Kedua, politik identitas sebagai sebuah gerakan berbasis kesamaan identitas tersebut menyentuh wilayah politik. Sehingga, politik identitas adalah bagian dari telaah fenomena politik sebab mereka mencari suaka atau mendesakkan kepentingannya kepada sistem yang berlaku di dalam kekuasaan struktur politik di sebuah negara.

Selaras dengan pendapat Gutmann (dalam Maarif: 2012), sebenarnya persoalan politik identitas bukan didorong oleh agama atau etnisitas tertentu tapi lebih disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi dan minimnya keadilan sosial yang terwujud, sebagaimana gerakan Martin Luther King King dan Uskup-uskup Katolik di Amerika Serikat. Sebagaimana juga gerakan muslim berkulit hitam di Amerika kurang tepat jika hanya dikaitkan dengan gerakan etno-religius semata, tapi pada perjuangan mencapai kesetaraan dalam bingkai sosial dan politik yang lebih luas.

Fenomena terbesar politik identitas bisa dilacak dari runtuhnya kekuataan Uni Soviet pasca perang dingin (1945-1980). Disana terlihat banyak negara yang sebelumnya bergabung dengan kekuatan besar Uni Soviet berbondong-bondong melepaskan diri dari federasi tersebut, mereka menyatakan merdeka dan mendirikan negara bangsa sendiri yang terlepas dari Uni Soviet, baik yang berada di Laut Kaspia muapun di Asia Tengah.

Kehancuran Uni Soviet juga disokong oleh pemberontakan Mujahidin Afganistan yang menolak pendudukan tentara Uni Soviet di Negara tersebut. Terlepas dari persoalan bahwa di balik pemberontakan yang dilakukan Afganistan tersebut sebenarnya dibantu Amerika untuk memenangkan perang dingin  

Sebenarnya, Negara-negara yang tergabung dalam federasi besar Uni Soviet yang mampu bertahan selama tujuh puluh tahun tersebut sudah lama ingin melepasklan diri. Mereka menginginkan pembentukan negara sendiri berdasarkan politik identitas yang mewakili kepentingan setiap negara, namun bukan waktu yang tepat ketika komunis masih memiliki kekuatan yang susah untuk dilawan. Sehingga, kekroposan dan keruntuhan Uni Soviet dirayakan oleh berbagai negara untuk membentuk negaranya sendiri dan melepaskan diri dari Uni Soviet dengan politik identitasnya masing-masing

Dalam kaitannya dengan kemerdekaan di berbagai negara pasca perang dunia kedua, termasuk juga yang dialami Indonesia, maka pada tataran tertentu usaha politik identitas bisa menjadi sebuah wacana yang bergulir dalam perpespektif yang positif. Misalnya politik identitas telah menelurkan banyak negara bangsa yang merdeka.

Harus diakui kemudian bahwa negara-negara yang mengalami kolonialisasi yang lama, persoalan identitas adalah persoalan yang pelik. Bangsa-bangsa baru yang lahir kemudian bersama-sama secara kolektif menciptakan dokumen dan manuskrip tentang perjuangnnya, sehingga dari manuskrip maupun dokumen sejarah tersebut menciptakan identitas diri bagi setiap negara bangsa.

Sebaliknya, ada beberapa peristiwa politik identitas yang cukup menggelisahkan dunia. Hal tersebut misalnya yang terjadi pada diaspora Muslim di belahan dunia Barat. Di negara Uni Eropa jumlah pendatang muslim mencapai 20 juta, sedangkan di Amerika bergerak sekitar 6-8 juta, baik dari imigran maupun konversi. Rasa terasing oleh imigran Muslim bisa menjadi alasan kuat bagi munculnya gerakan radikal. Tragedi diaspora muslim pada awal abad 21 yang akhirnya tidak jarang menggunakan “jubah Islam” dalam perjuangan politik identitas mereka.

Meskipun, banyak kalangan imigran muslim yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi di Negara-negara Barat. Umumnya mereka adalah orang Islam yang datang ke Amerika atas dasar profesi dan dari golongan terdidik. Mereka tidak pernah mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan label politik identitas Islam, dan lebih memilih berdamai dengan masyarakat Barat. Contoh mobilitas muslim di Negara Barat yang baik dalam hal ini adalah Dr Ahmad Zewali asal Mesir sebagai pakar kimia berkaliber dunia dan pemenang nobel tahun 1999, serta menjadi penasehat Presiden Obama dalam bidang sains dan teknologi semenjak April 2009.

Politik Identitas dan Pluralisme di Indonesia

Gerakan-gerakan politik identitas yang ada di Indonesia pada kasus-kasus tertentu memang cukup merisaukan nasionalisme, keutuhan bangsa dan multikultural. Hal ini bisa dilihat dari beberapa gerakan, seperti RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan GPM (Gerakan Papua Merdeka).

Gerakan-gerakan yang disebut itu pada dasarnya berangkat dari kekecewaan berbagai etnis dari sentralistik Jakarta dan bahkan Jawa yang sangat-sangat diprioritaskan dalam distribusi ekonomi. Penyelesaian atas munculnya gerakan-gerakan tersebut pada akhirnya bisa cukup diatasi dengan pendekatan kekerasan senjata atau juga hubungan diplomatis yang persuasif.

Lebih jauh ke belakang, semenjak Indonesia merdeka, gerakan-gerakan seperti itu sudah banyak terjadi, sebut saja Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemberontakan PRRI/Permesta di akhir tahun 1950-an, gerakan DI  (Darul Islam) di Jawa Barat dan sebagainya.

Ahmad Syafii Maarif-Infografis-Berpijar

Dalam kelanjutan diskursus mengenai politik Identitas kontemporer di Indonesia, masyarakat Indonesia banyak dihadapkan pada persoalan-persoalan gerakan radikal atau setengah radikal dengan jubah Islam. Gerakan-gerakan ini sebagian bersifat transnasional yang sama-sama anti demokrasi, anti pluralisme dan bahkan anti nasionalisme. Pengaruh besar gerakan tersebut bersumber dari gerakan Islamis dan Salafi yang awalnya di Negara-negara Arab dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia, bahkan Indonesia.

Meskipun tampil dengan berbagai bentuk yang berbeda, ada titik kesamaan dalam tuntutan gerakan mereka di Indonesia, yaitu pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bernegara.

Faksi-faksi yang mengusung perjuangan tersebut diantara adalah MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Cukup berbeda dengan PKS yang pada awalnya terinspirasi oleh partai Islamis yang dipengaruhi Ikhwanul Muslimin di Mesir lebih menempuh jalur demokrasi dalam realisasi cita-cita mereka. Mungkin PKS terbilang unik karena mereka satu-satu yang menampilkan wajah Parpol yang hendak masuk dalam sebuah sistem politik, meskipun hasilnya sampai hari ini belum kentara.

Untuk memberikan tawaran alternatif dalam mendiskusikan penampakkan politik identitas Islam kontemporer di Indonesia, Maarif meminjam penjelasan Nur Cholish Madjid dalam merespon politik identitas Islam.

Menurut Cak Nur, panggilan akrab Nur Cholish Madjid, sebuah bangunan kekuasaan yang berbeda dengan Pancasila pada dasarnya adalah tidak sah. Di sisi lain harus pula diingat bahwa kita tetap harus meletakkan Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk menjauh pemasungan intepretasi dan kekakuan penafsiran. Intinya, Pancasila harus menghindari diri dari penafsiran monolitik.

Cita-cita keislaman dan keindonesiaan yang digagas Cak Nur bertemu dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yang harus ditafisir secara proaktif. dengan semangat Sumpah Pemuda dan dan nilai luhur Pancasila, maka gerakan politik identitas yang bermuatan apa saja di Indonesia yang mengemuka, entah etnis, agama, kelompok dan lain-lain dapat diarahkan untuk tidak menyentuh wilayah-wilayah yang cenderung negatif, sekaligus menjaga keutuhan bangsa dan negara yang merupakan cita-cita Indonesia di masa depan.

Sebenarnya berbicara tentang kemajemukan Indonesia, Cak Nur sendiri mengakui bukan sesuatu yang istimewa dan membanggakan. Hampir semua negara di dunia memiliki variasi etnisitas dan kebudayaan yang berbeda, bukan hanya dimiliki Indonesia. Memang, taruhlah Islam sekali pun sebagai agama mayoritas di Indonesia (88,22%) masih memiliki keberagaman paham keagamaan, ekspresi kultural dan intelektual, dan lebih-lebih politik yang majemuk. Fenomena serupa juga sebenarnya terjadi di agama-agama lain, ekspresi politik umat Katolik di Indonesia juga tidak tunggal sebagaimana Budha maupun Hindu yang terdiri dari tiga sekte.

Indonesia menjadi istimewa adalah fakta sejarah bagaimana Bung Hatta yang didukung oleh pemimpin Islam untuk mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. Dimana hal tersebut menandai bahwa konsesus yang terbentuk bukan malah memberikan posisi istimewa bagi golongan mayoritas.

Kata Cak Nur, umat Islam seharusnya tidak perlu lagi mengganti Pancasila dengan dasar lain sebagai filsafat Negara. Hal tersebut hanyalah sekedar nyanyian sumbang sejarah. Yang perlu dilakukan adalah sebuah dialog dari esensi nilai yang diperjuangkan dari politik identitas apakah sesuai dengan tafsiran mereka terhadap Pancasila.

Artinya, menurut saya, jika sebuah politik identitas yang menghendaki otonomi daerah khusus seperti Aceh dan Papua memang ingin menuntut kesetaraan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam nilai Pancasila, maka hal tersebut dibenarkan.

Sebaliknya, jika tuntutan dari politik identitas itu bersifat etnosentris tertentu dan berat sebelah, menanggalkan penafsiran atas Pancasila atau hingga pada level tidak setuju terhadap Pancasila dan menggantinya dengan dasar lain, maka hal tersebut perlu ditolak karena berbahaya bagi keutuhan bangsa yang multikultural dengan pengikat dasar Pancasila.

Pada akhir kesimpulannya, Ahmad Syafii Maarif menyatakan, politik identitas dalam wujud apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa, selama “cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab”.

Sekilas kesan yang timbul dari penutup orasi Maarif memang agak terkesan meloncat dan terlampau menyederhanakan. Mengingat sebelumnya nampak ada kecemasan kuat terhadap merebaknya politik identitas Islam kontemporer di Indonesia. Namun di sisi lain, saya menangkap pernyataan tersebut mengisyaratkan ajakan untuk mengarah pada makna penghayatan sebagaimana dijelaskan Cak Nur meliputi upaya terus-menerus mendiskusikan Pancasila tanpa henti. Berarti pula tidak boleh ada yang merasa paling benar memberikan tafsiran tunggal terhadap Pancasila. Serta tidak ada upaya bagi kelompok tertentu untuk merasa paling Pancasilais untuk menyikat kelompok lain.

Sedangkan makna bagi pelaksanaan Pancasila, khususnya bagi pemerintah, terutama pemenuhan keadilan sosial yang menjadi sila penutup Pancasila bisa ditegakkan. Sebagaimana dinyatakan Gutmann, politik identitas adalah sebuah ekspresi kekecewaan kolektif atas ketimpangan ekonomi dan minimnya keadilan sosial yang terwujud.

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah pemimpin redaksi Berpijar.co

BACA JUGA

Tags: , , ,

Bagaimana menurut pembaca?