Pilkada dan Komitmen Melawan Deforestasi di Jawa Timur

Di Jawa Timur, sebagaimana data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, tercatat seluas 700.000 hektar hutan mengalami kerusakan selama tahun 2014 hingga 2017.

Pilkada dan Komitmen Melawan Deforestasi di Jawa Timur_Moch Choirul Rizal_Berpijar
Pilkada dan Komitmen Melawan Deforestasi di Jawa Timur_Moch Choirul Rizal_Berpijar
Ilustrasi deforestasi
Di Jawa Timur, sebagaimana data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, tercatat seluas 700.000 hektar hutan mengalami kerusakan selama tahun 2014 hingga 2017.

Debat bagi pasangan calon kepala daerah Jawa Timur telah usai dilaksanakan. Masing-masing pasangan calon saling memberikan argumentasinya. Misalnya, tentang program-program yang akan mereka jalankan ketika kelak terpilih memimpin Jawa Timur.

Menurut jadwal yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilihan kepada daerah (pilkada) akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang. Jawa Timur termasuk dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak.

Mengingat jadwal yang telah disusun oleh KPU di atas, masing-masing pasangan calon masih mempunyai waktu untuk memanfaatkannya menggaet simpati pemilih di Jawa Timur. Paling tidak, dengan waktu yang lumayan terbatas, pasangan calon akan mengeksplorasi kemampuan masing-masing untuk memberikan tawaran program yang lebih konkrit kepada masyarakat Jawa Timur.

Melawan Deforestasi

Menurut World Wild Life (2014), diperkirakan sekitar 46-58 ribu kilometer hutan hilang setiap tahunnya. Artinya, dewasa ini, hutan sedang mengalami deforestasi yang terus meningkat. Deforestasi hutan bisa dalam berbagai macam, seperti pembakaran hutan, penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian, peternakan dan pembangunan, penebangan yang tidak kembali melestarikan hutan, dan degradasi akibat dari perubahan iklim.

Di Jawa Timur, sebagaimana data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, tercatat seluas 700.000 hektar hutan mengalami kerusakan selama tahun 2014 hingga 2017. Data yang terhimpun dalam laporan Walhi terkait situasi ekologis Jawa Timur tahun 2014-2017 itu menyebutkan, 30 persen hutan di Jawa Timur mengalami deforestasi setiap tahunnya yang disebabkan oleh konversi lahan, penebangan liar, kebakaran, dan erosi.

Menurut Walhi, bencana alam yang diakibatkan oleh rusaknya hutan sudah terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Ambil contoh, misalnya, longsor di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Jombang. Merujuk pada data tersebut, tidak ada pilihan lagi bagi kita semua untuk menyerukan perlawanan terhadap deforestasi. Pasalnya, deforestasi dapat mengakibatkan bencana alam. Perlawanan itu, hendaknya, memperhatikan aspek ketersediaan kebijakan hukum terkait.

Kebijakan hukum pada tingkat nasional yang mempunyai semangat melawan deforestasi dapat dijumpai. Misalnya, pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, dalam tingkat daerah, kebijakan hukum yang mempunyai semangat melawan deforestasi dapat dijumpai di beberapa peraturan daerah (perda). Di Jawa Timur, misalnya, kebijakan hukum tersebut tertuang dalam Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur, Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Propinsi Jawa Timur, dan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Propinsi Jawa Timur.

Kebijakan hukum di Jawa Timur, secara substansi, sebenarnya cukup garang, yakni terdapat beberapa pasal yang mengandung kebijakan kriminalisasi. Barda Nawawi Arief (2005: 30) menyebutkan, terdapat dua masalah sentral yang terkait dengan kebijakan kriminalisasi. Pertama, mengenai masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Kedua, mengenai masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Ambil contoh, misalnya, kebijakan kriminalisasi sebagaimana ditentukan Pasal 22 huruf f Perda No. 12 Tahun 2007, yakni “Setiap orang/kelompok/masyarakat/lembaga instansi dilarang: menebang pohon di dalam kawasan lindung, kecuali dengan seizin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.” Ancaman pidana dalam kebijakan kriminalisasi tersebut adalah pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50 juta.

 

Komitmen ke Depan

Untuk itu, di dalam momentum pilkada serentak ini, pasangan calon hendaknya memiliki komitmen menyelamatkan situasi ekologis di Jawa Timur. Tak lain dan bukan, komitmen itu akan mempunyai dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di Jawa Timur, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Komitmen yang dimaksud, setidak-tidaknya, menyangkut kepada tiga hal. Pertama, komitmen untuk tidak mengobral izin eksploitasi ekologis di Jawa Timur, seperti perbuatan-perbuatan deforestasi. Dengan kata lain, perlu ada kebijakan hukum yang membuat syarat dan ketentuan pemberian izin itu semakin ketat.

Komitmen yang pertama di atas diharapkan selaras dengan kebijakan kriminalisasi terkait deforestasi di level nasional maupun di Jawa Timur yang sudah hadir sebelumnya. Harapannya, kebijakan kriminalisasi yang sudah ditentukan dalam perda-perda tersebut dapat ditegakkan setegak-tegaknya. Tidak hanya menjadi “macan yang buas di atas kertas”.

Selain itu, adanya pengetatan pemberian izin eksploitasi itu juga dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya preventif terhadap perbuatan-perbuatan yang merusak keanekaragaman hayati di Jawa Timur. Pasalnya, selain berdimensi hukum pidana, kebijakan hukum tentang deforestasi di Jawa Timur berkaitan erat dengan hukum administrasi, yakni adanya kebijakan pemberian izin oleh instansi yang berwenang.

Kedua, optimalisasi pengawasan internal. Calon pasangan juga harus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengawas internal yang terkait dengan kebijakan pemberian izin dan penyelenggaraan eksploitasi ekologis di Jawa Timur.

Ketiga, penguatan partisipasi aktiv masyarakat. Negara demokratis, seperti Indonesia, berkewajiban untuk melibatkan secara aktiv partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan negara.

Yuliandri (2014: 15) mengemukakan, jika dikaitkan dengan kegiatan penyelenggaraan negara, maka partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan negara, seperti proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan. Jadi, ada atau tidaknya partisipasi akan sangat bergantung pada terlibat atau tidaknya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan sebuah negara.

Dengan adanya momentum pilkada ini, pemilih dapat mengetahui pasangan calon mana yang mempunyai komitmen untuk menjaga sistem ekologis di Jawa Timur. Pengetahuan pemilih atas komitmen pasangan calon terhadap isu ini sangatlah penting, karena lingkungan hidup yang baik dan sehatlah yang bijak untuk diwariskan kepada anak cucu di masa mendatang, bukan sebaliknya.

 

Rujukan

Arief, Barda Nawawi. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur. 2017. “Laporan Situasi Ekologis Jawa Timur Tahun 2014-2017”. Surabaya: Walhi Jawa Timur 2017.

Yuliandri. 2014. “Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.

TENTANG PENULIS

Moch. Choirul Rizal adalah Peneliti untuk Penal Policy of Initiatives (POINTS) dan Partner di Anggit, Fatah, Priyono (A.F.P.) Law Firm

BACA JUGA

Write a response to this post