Efektifitas Sistem Presidensial dan Pola Kepemimpinan Presiden Jokowi

Efektifitas Sistem Presidensial dan Pola Kepemimpinan Presiden Jokowi-Irfai Afham-Berpijar
Efektifitas Sistem Presidensial dan Pola Kepemimpinan Presiden Jokowi-Irfai Afham-Berpijar
Ilustrasi: Wikimedia Commons
Faktor kelembagaan merupakan kunci eksistensi demokrasi presidensial indonesia.

Sistem politik dan pemerintahan Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari masa konsolidasi Indonesia pasca Kemerdekaan, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Indonesia berusaha memformulasikan pembagian kekuasaan yang ideal untuk mencapai tujuan bernegara, keefektifan proses politik, dan amanat demokratisasi. Secara sistem pemerintahan, Indonesia secara konstitusional menganut sistem presidensil.

Kondisi ini diperkuat dengan keberadaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi ada juga parlemen yang saling mengimbangi secara fungsional. Penyusunan formasi pejabat dalam kabinet atau setingkat kabinet seringkali harus mendengarkan saran atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Sebaliknya, Presiden Republik Indonesia juga berwenang mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas dan disetujui bersama DPR-RI. Proses bargaining panjang diperlukan dalam menyatukan berbagai entitas politik untuk menciptakan kekuatan politik. Posisi ini menjadi sulit ketika presiden pemenang pemilihan umum berasal dari partai minoritas.

Jose Antonio Cheibub (2006: 12) menjelaskan bahwa apabila presiden berasal dari partai minoritas dalam sistem multipartai maka berpotensi besar menimbulkan konflik eksekutif dengan legislatif. Ini membuat proses pemerintahan menjadi tidak efektif terlebih jika terjadi deadlock ketika eksekutif tidak dapat membuat peraturan, kebijakan, dan keputusan politik akibat gagal memperoleh dukungan mayoritas legislatif dalam desain kelembagaan yang konstitutsional.

Indonesia adalah negara yang secara normatif menganut paham konstitusionalisme. Pemerintahan dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum yang mendahuluinya. Presiden Republik Indonesia misalnya, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ini tercantum dalam Bab III pasal 4 UUD 1945. Selain itu, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dalam melakukan kewajibannya.

Selain wakil presiden, ada juga dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dicantumkan dalam pasal 16 UUD 1945. Fungsi legislasi dalam konteks keindonesiaan sangat unik tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945 di mana presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR-RI.

Secara yuridis-formal, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi militer Indonesia. Ini diperkuat dengan pasal 10 UUD 1945, bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan Udara. Sebagai implikasinya, presiden berwenang untuk menunjuk dan memberhentikan Panglima TNI. Ini menuai pro dan kontra.

Argumentasi pendukung adalah berkaitan dengan penguatan fungsi kepresidenan dan sistem presidensialisme. Sementara pada argumentasi kontra, kewenangan ini dianggap dapat merusak jenjang karier yang panjang di dalam internal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketentuan soal pergantian Panglima TNI diatur dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesa (TNI).

Sementara itu, panglima sebagai pemimpin TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR-RI sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebagaimana dapat dilihat contohnya dalam pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI pada Selasa, 7 Juli 2015 oleh Presiden Joko Widodo.

Hal yang senada juga terjadi pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh dapat dilihat pada pelantikan Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri pada Rabu, 13 Juli 2016 oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, untuk urusan luar negeri presiden mengangkat duta dan konsul. Pengangkatan ini dilakukan oleh langsung oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR sebagaimana diatur dalam pasal 13 UUD 1945. Proses ini sangat politis dan berkaitan dengan konstelasi kekuasaan dan bargaining politik. Pelantikan 17 duta besar pada Senin, 13 Maret 2017 oleh Presiden Joko Widodo dapat dilihat sebagai contoh manifestasi dari kewenangan presiden secara yuridis-formal. Relasi kekuasaan dan distribusi sumber-sumber di dalamnya perlu dikaji lebih lanjut.

Sebagai perwujudan presidensialisme, presiden memiliki kewenangan yang besar dalam proses-proses hukum secara yuridis-formal. Dalam pasal 14 ayat 1 UUD 1945 misalnya dapat dilihat bahwa presiden berwenang memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Selanjutnya dalam ayat 2, lebih lanjut, presiden juga berwenang memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR-RI. Contoh implementasinya dapat dilihat pada Grasi Presiden Joko Widodo terhadap Mantan Ketua KPK Antasari Azhar pada tahun 2016. Sebelumnya, Antasari divonis 18 tahun penjara pada tahun 2010 atas pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain.

Presiden Indonesia juga merupakan kepala negara. Salah satu tugas kepala negara adalah pemberian gelar kehormatan, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang undang sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UUD 1945. Ini dapat dilihat contohnya pada penganugerahan tanda kehormatan kepada 46 tokoh yang berjasa di “berbagai bidang dan membawa manfaat untuk masyarakat” oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 13 Agustus 2015 jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tugas kepala negara ini cenderung bersifat simbolis, namun bukan berarti nirkekuasaan, tarikan-tarikan politis tetap ada khususnya dalam penentuan nama-nama kandidat penerima tanda kehormatan.

Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk dan membubarkan kabinet. Lebih jauh lagi, sebagai penegasan fungsi presidensialisme di Indonesia, presiden juga berwenang melakukan pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara sesuai peraturan perundang-undangan. Kabinet yang berisikan para menteri tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Kewenangan ini diatur dalam  pasal 17 UUD 1045 Bab V tentang Kementerian Negara

Kepemimpinan Jokowi

Ramlan Surbakti (2016: 78) menjelaskan bahwa keputusan semasa pemerintahan Jokowi-JK dicapai dengan bancaan (kolutif, kartel), yang merupakan tuntutan partai pendukung pemerintah maupun oposisi atas, jabatan atau berupa deal lainnya dipenuhi sebagai imbalan atas dukungan kepada pemerintah. Contoh kasus dapat dilihat pada pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Panjaitan pada Rabu, 27 Juli 2016.

Proses politik tersebut dapat dilihat sebagai kolutif dan kartel sebagaimana pemilihan menteri yang memang bersifat politis. Wiranto lebih dilihat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura yang memberikan loyalitas dukungan kepada rezim penguasa. Pengangkatan Wiranto tersebut sekaligus memunculkan skeptisme masyarakat luas atas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait sepak terjang Wiranto sebelumnya di bidang kemiliteran.

Presiden sebagai selaku kepala pemerintahan dalam konteks kegentingan yang memaksa berwenang untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dengan persetujuan bersama DPR-RI. Ini diatur dalam pasal 22 UUD 1945. Contoh kasus yang menuai perdebatan luas adalah Perppu Ormas yang dinilai berbagai pihak sebagai ancaman bagi praktik demokrasi di Indonesia. Secara historis, Indonesia punya pengalaman tentang kontrol pemerintah atas ormas sebagaimana yang terjadi pada era Orde Baru.

Perppu Ormas merupakan respon atas merebaknya fundamentalisme berbasis agama yang meresahkan beserta implikasinya atas tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik di tengah-tengah masyarakat. Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan  (Perppu Ormas) dinilai Mahkamah Konstitusi tidak menyalahi undang-undang dan telah memenuhi unsur kegentingan memaksa.

Politik dapat dikatakan berkaitan dengan distribusi sumber-sumber. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) dalam konteks keindonesiaan kontemporer diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR-RI dengan  perimbangan DPD. Proses ini seringkali berjalan alot karena memerlukan praktik lobbying dan bargaining diantara politisi-politisi dan fraksi-fraksi di dalam DPR dalam menggalang dukungan untuk mendukung atau menentang pemerintah.

Perihal keuangan ini diatur dalam pasal 23 UUD 1945. Sebagai contoh dapat dilihat pada pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disertai Nota Keuangan pada sidang Paripurna DPR RI, Rabu 16 Agustus 2017. RAPBN 2018 tersebut disusun dengan target belanja negara sebesar RP. 2.204,4 triliyn, sementara penerimaan negara ditargetkan sebesar RP. 1.878,4 triliun. Diatur dalam pasal 23 ayat 3 UUD 1945 secara relatif ideal untuk kekuasaan presiden adalah bahwa presiden dapat menggunakan APBN tahun sebelumnya apabila DPR-RI tidak menyetujui RAPBN.

Secara struktural-kelembagaan, presiden memiliki kontrol atas lembaga kehakiman, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri berwenang mengusulakn pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Presiden sendiri memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial dengan persetujuan DPR-RI sebagaimana diatur dalam Pasal 24 B UUD 1945. Secara konseptual dalam pembagian kewenangan negara, ini menuai pro dan kontra. Pihak yang kontra mengatakan bahwa lembaga yudisial seharusnya terpisah dari eksekutif.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 Mahfud MD berpendapat bahwa Komisi Yudisial saat ini tumpul karena sudah dipreteli kewenangannya. Pendapat tersebut merupakan respon atas operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap banyak hakim peradilan. Selain dalam komisi yudisial, presiden juga berwenang dalam menentukan hakim konstitusi.

Sebagaimana dalam pasal 24C ayat 3  UUD 1945, mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Posisi tersebut secara yuridis-formal membuat presiden dominan dalam pembagian kewenangan negara Indonesia. Faktor kelembagaan merupakan kunci eksistensi demokrasi presidensial indonesia. Djayadi Hanan (2016: 68) menjelaskan bahwa kerangka kelembagaan (institutional arrangement), baik bersifat formal maupun informal, dalam demokrasi presidensial multipartai di Indonesia cenderung lebih kondusif bagi terjalinnya hubungan kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif serta membuat sebagain besar potensi kebuntuan yang ada dapat dihindari.

Penutup

Kunci dari stabilitas politik tersebut adalah pembagian kewenangan yang cenderung berimbang antara eksekutif dengan legislatif. Sistem pemerintahan Indonesia pada dasarnya masih terus dikembangkan dan belum final. Permasalahan-permasalahan klasik semisal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih menjadi tantangan untuk dipecahkan melalui berbagai pendekatan.

Konflik politik antara pemerintah melalui Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terjadi pada awal kepemimpinan Jokowi misalnya memunculkan gambaran rapuhnya sistem pemerintahan Indonesia. Kerapuhan ini tidak dilihat sebagai konflik politik yang membesar dan menggulingkan presiden, melainkan penyelesaian secara transaksional dalam bagi-bagi kursi menteri dan jabatan strategis lainnya misalnya mengindikasikan rendahnya kualitas demokrasi Indonesia.

Selain itu, lemahnya ideologisasi politisi maupun partai politik juga mengarahkan praktik pemerintahan ke pada pragmatisme itu sendiri yang berorientasi pada keuntungan pribadi dan kelompok.

Pada kondisi yang sedemikian kacau, presiden tidak memiliki pilihan lain untuk membangun koalisi besar dan mengarah pada pragmatisme kepentingan kelompok-kelompok yang ada dalam pusaran kekuasaan. Presidensialisme dalam bingkai demokrasi di Indonesia belum bisa menghasilkan pemimpin yang mampu memimpin perubahan sosial-politik dalam skala nasional.

 

 

Referensi

Cheibub, Jose Antonio. 2006. Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Hanan, Djayadi. 2016. “Faktor Kelembagaan dan Non-Kelembagaan Demokrasi Presidensial di Indonesia”. dalam Jurnal Prisma Vol. 35, No. 3, 2016 (Presidensialisme di Indonesia: Kemungkinan & Batas-batasnya). Jakarta: LP3ES.

Surbakti, Ramlan. 2016. “Efektivitas Pemerintahan Demokrasi Presidensial”. dalam Jurnal Prisma Vol. 35, No. 3, 2016 (Presidensialisme di Indonesia: Kemungkinan & Batas-batasnya). Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TENTANG PENULIS

Irfa’i Afham adalah mahasiswa Ilmu Politik di FISIP Universitas Airlangga

BACA JUGA

About Author

Irfa'i Afham

Irfa’i Afham adalah mahasiswa Ilmu Politik di FISIP Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post