Budaya Arab, Islam Nusantara dan Monopoli Tafsir Islam Indonesia

Islam Nusantara (Wikimedia Commons)
Islam Nusantara (Wikimedia Commons)
Ilustrasi: Wikimedia Commons
Islam Nusantara merupakan penegasan diri organisasi Islam yang bercirikan tradisional tersebut untuk melawan gerakan Salafi-Wahabi, yang dianggap mewakili identitas Islam Arab, yang berarti pula dianggap bukan Islam ala Indonesia.

Salah satu argumen yang kerap bergema untuk menolak beberapa atribut Islami semacam cadar, jenggot, jubah dan seterusnya adalah mengecualikan mereka sebagai khazanah kebudayaan nusantara. Cadar adalah budaya Arab, begitu pula jenggot, jubah dan seterusnya. Berbagai penampakkan pakaian dan riasan diri semacam itu dianggap asing dan tidak mencirikan kebudayaan khas Islam Indonesia.

Penolakan-penolakan kebudayaan dari Arab untuk berkembang (kalau memang boleh disebut demikian) menunjukkan pandangan tidak adil bagi kebudayaan yang datang dari Arab lainnya, yakni agama Islam itu sendiri.

Kita harus mengakui terlebih dahulu bahwa Islam juga merupakan budaya asing yang mulai berpengaruh kuat pada Abad ke 13-14 Masehi, meskipun diyakini semenjak abad ke 8 Masehi sudah mulai melakukan pentetrasi kecil-kecilan di beberapa wilayah di kepulauan Nusantara. Gamblangnya, Islam itu sendiri merupakan budaya non pribumi (Arab) yang kemudian berkembang di Indonesia.

Penilaian yang kabur terhadap satu kebudayaan dari Arab dengan kebudayaan lainnya merupakan konsekuensi kesadaran masyarakat Indonesia yang masih terdikotomi pada persoalan pribumi dan non pribumi. Beberapa kebudayaan lain malah lebih parah dianggap sama sekali bukan Indonesia, seperti komunis dan etnis Thionghoa yang memang belakangan agak surut persepsi itu.

Dalam konteks penerimaan Islam sebagai budaya asing di Nusantara, ada semacam filter kuat yang menyaring ajaran agama Muhammad itu ke dalam bentuk lokalitas keagamaan. Perubahan ini tentu bukan bermakna hal-hal yang pokok seperti akidah, ibadah dan akhlak, namun dalam manifestasi ekspresi kultural.

Bahasa yang sering digunakan adalah kedatangan Islam harus didialogkan dengan unsur-unsur kearifan lokal untuk mencirikan kekhasan “Islam Nusantara”. Intinya, ketika sebuah kebudayaan yang dianggap sebagian kelompok lainnya sebagai Islami, dan kemudian mendapat kecaman dari pemegang otoritas kultur dominan sebagai bukan Islami, maka berarti kebudayaan yang baru masuk di Indonesia tersebut dianggap belum melakukan sinkretisisme dengan budaya lokal. Ia seakan-akan sah dianggap tidak cocok di Indonesia.

Persoalan yang mengemuka kemudian, bagaimana menilai sebuah kebudayaan yang telah mengalami akulturasi? Atau lebih spesifik lagi, bagaimana tolak ukur yang cukup akurat untuk menilai sebuah kebudayaan itu sebagai budaya lokal asli nusantara yang harus disesuaikan?

Islam Nusantara atau Pribumisasi Islam dalam kaca mata antropologis dipahami sebagai ekspresi Islam berbunga-bunga, seperti kebiasaan mendatangi kuburan, tujuh harian, melakukan selametan, semingguan, tahlilan dan seterusnya.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, banyak yang berpendapat beragam manifestasi keagamaan tersebut sebenarnya sebuah upaya perjumpaan Islam dengan budaya Hindu-Budha yang telah datang lebih dulu di Nusantara.

Pertanyannya kemudian, apakah Hindu-Budha adalah agama asli Indonesia? Tidak, dia adalah sistem kepercayaan Bangsa Arya yang termasuk kawasan India. Berarti yang dianggap Islam Nusantara adalah perjumpaan satu kebudayaan asing yang menyesuaikan diri dengan budaya asing lainnya yang lebih dulu datang.

Sebagai catatan, saya lebih suka menyebutnya sebagai budaya yang baru datang dan budaya yang lebih dulu mendiami kawasan Nusantara daripada meributkan mana budaya asli dan tidak.

Jika analogis budaya pendatang harus menyesuaikan diri dengan budaya yang telah lama hidup sebagaimana Islam dengan tradisi Hindu-Budha, maka variasi Islam lain yang ingin berkembang di Indonesia hari ini harus menyesuaikan dengan kelompok pemegang otoritas Islam Nusantara.

Mereka adalah kelompok Islam dominan yang merasa mewakili unsur-unsur perpaduan nilai agama yang telah terejawantahkan seturut dengan nilai-nilai lokalitas kebudayaan: Nahdlatul Ulama. Sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia (bahkan dunia) yang sudah meneguhkan diri sebagai representasi Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan dunia. Selaras dengan jargon saat Mukhtamar kemarin di Jombang (2015).

Ada baiknya kita mencermati ulasan Fachruddin dalam tulisan berjudul “Islam Nusantara dan Hal-hal yang Belum Selesai”, yang masuk dalam buku “Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan” (2015).

Fachruddin banyak menyoroti beberapa permasalahan yang mengitari istilah Islam Nusantara. Saya kutipkan agak panjang:

Islam Nusantara juga kadang dipahami sebagai perlawanan terhadap cara berpenampilan Islami-Salafi (kalau tak boleh dikatakan Islam-Arab) yang berjenggot tebal dan bercelana cingkrang… Atau, asosiasi lainnya, Islam Nusantara terwujud dalam seremoni semacam tahlilan, peringatan haul, ziarah kubur, selametan, nyandran dan segenap amaliyah khas NU lainnya. Yang terakhir ini, sekali lagi, berimplikasi bahwa Islam Nusantara adalah sama belaka dengan Islam NU (Fachruddin, 2015: 262-263)

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik dua hal penting yang masih bisa diperdebatkan.  Pertama, Islam Nusantara merupakan penegasan diri organisasi Islam yang bercirikan tradisional tersebut untuk melawan gerakan Salafi-Wahabi, yang dianggap mewakili identitas Islam Arab, yang berarti pula dianggap bukan Islam ala Indonesia.

Menelisik secara hostoris, memang asal mula berdirinya NU tidak lepas dari protes atas kebijakan yang digawangi kepala pemerintahan di Jazirah Arab saat itu, yakni Raja Ibnu Sa’ud, pengikut Wahabi. Dia melakukan banyak upaya-upaya modernisasi Islam serta berupaya melakukan pemurnian terhadap ajaran-jaran Islam.

Beberapa gerakan modernisasi dan pemurnian Islam itu antara lain adalah menerapkan asas tunggal mazhab Wahabi di Mekkah, menghancurkan semua peninggalan-peninggalan Islam maupun pra Islam, seperti makam-makam Nabi dan para sahabat, yang banyak dikunjungi atau diziarahi oleh orang Islam, sebab dianggap bidah  dan syirik. Di saat bersamaan, paham Wahabi telah mulai menyebar di Indonesia.

Merespon rencana besar tersebut, para ulama dari kalangan pesantren tradisional berkumpul di kediaman K.H. Wahab Chasbullah pada tanggal 31 Januari 1926. Mereka diantara adalah K.H. Wahab Chasbullah (Jombang), K.H. Hasyim Asy;ari (Jombang), K.H. Bisyri Sansuri (Jombang), K.H. Raden Asnawi (Kudus), K.H. Nawawi (Pasuruan) dan lain-lain.

Mereka menyepakati untuk membentuk Komite Hijaz dan mengirim delegasi Islam pesantren untuk menyatakan sikap protes atas berbagai kebijakan Raja Saud waktu itu. Komite Hijaz tersebut merupakan embrio dari berdirinya NU.

Dari situ dapat dibaca bahwa munculnya NU merupakan sikap dan respon kiai atau kalangan santri dari pesantren tradisional atas berkembangan gerakan Islam pembaharuan yang diusung oleh Wahabi.   

Adalah menjadi wajar bahwa Islam Nusantara secara sempit dapat dipahami sebagai peneguhan NU untuk perlawanan Islam ala Arab, atau bahkan lebih menohok lagi untuk disebut sebagai sekedar kelompok yang menyebarkan semata-mata budaya Arab. Jika benar demikian, Islam Nusantara telah menjelma sebagai sebuah pengukuhan identitas yang sembari sejak awal menolak atau menyingkirkan Islam Arab dari Indonesia.

Poin kedua, sebenarnya tidak menjadi soal ketika pertentangan tiada akhir diantara keduanya terus-menerus berlangsung. Permasalahannya, istilah Islam Nusantara permainan kata saja dari paham keagamaan NU kemudian menimbulkan dampak semantik yang begitu luas. Yakni, sebuah keributan peneguhan diri golongan Islam yang merasa paling nusantarawi.

Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah kelompok Muhammadiyah, Persis, Perti dan lain-lain tidak Islami? Bagaimana menjelaskan bahwa Islam Nusantara yang diusung NU sebenarnya tidak bersifat eksklusif?

Saya menyepakati saran Fahruddin (2015) agar istilah Islam Nusantara tidak diperlakukan layaknya sebuah ideologi. Ketika terminologi ini dijadikan sebuah ideologi, dia harus memiliki arti yang spesifik untuk merujuk sistematika kerangka pikiran hingga pada tataran operasional. Efeknya, ia bisa “menginklusi yang sebenarnya tak layak diinklusi dan mengeksklusi yang tak layak dieksklusi”.

Apalagi ketika istilah Nusantara yang disandarkan pada ajaran Islam, sebagaimana yang telah disinggung di awal tulisan, kebudayaan asli Indonesia sangat susah untuk dirumuskan. Pendefinisian yang dipaksa malah akan mengakibatkan pembekuan identitas yang bersifat eksklusif. Pada akhirnya, Islam Nusantara bukan hanya sebagai usaha menghadang penyebaran Islam Arab yang ingin berkembang di Indonesia, tapi juga sebagai bentuk monopoli NU terhadap tafsir yang sah atas Islam di Indonesia.  

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah pemimpin redaksi Berpijar.co

BACA JUGA

About Author

Dian Dwi Jayanto

Dian Dwi Jayanto adalah Komisaris Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga. Kini menempuh studi S-2 Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.


Related Posts

Write a response to this post