Menggali Pemaknaan Atas Pancasila yang Inklusif dan Koeksistensial

Inklusifitas layaknya dipahami sebagai realisasi kesadaaran hidup yang koeksistensial (berdampingan) yang berwawasan adil dan terbuka, tidak monolitik apalagi interpretasi sepihak. Tulisan ringkas ini adalah dedikasi untuk memperingati bulan lahir sang pusaka bangsa, Pancasila.

Pancasila (Flickr)_Dimas LF_Berpijar
Pancasila (Flickr)_Dimas LF_Berpijar
Garuda Pancasila. (Foto: Flickr)
Inklusifitas layaknya dipahami sebagai realisasi kesadaaran hidup yang koeksistensial (berdampingan) yang berwawasan adil dan terbuka, tidak monolitik apalagi interpretasi sepihak. Tulisan ringkas ini adalah dedikasi untuk memperingati bulan lahir sang pusaka bangsa, Pancasila.

Bahwa lahirnya ideologi dalam satu wilayah (negara) tidak semata-mata hasil buah pemikiran para pendiri negara di eranya saja, namun juga menjadi dasar falsafah hidup bernegara yang diformat untuk senantiasa compatible di era selanjutnya. Pancasila merupakan satu paham (ideologis) dimana penyusunannya mengalami banyak pertemuan kritis pemikiran tokoh bangsa ketika itu.

Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 menawarkan lima sila yang diutarakan langsung pada forum, namun redaksionalnya berubah seketika disampaikannya secara tertulis dalam rancangan UUD. Begitu pun Soekarno menawarkan desain lima sila yang dipadatkan menjadi tiga sila atau “Tri Sila” populer pada tahun 1947 dengan sebutan “Lahirnya Pancasila”.

Di satu sisi, Pancasila sejak proses perumusannya mengalami beragam wujud perjumpaan. Dan bentuk perjumpaan peradaban adalah hal utama yang terjadi selama perumusan Pancasila.

Meminjam pemikiran Yudi Latif yang menekankan argumen serupa dalam pembahasan arus balik globalisasi di Nusantara, bahwa perjumpaan dengan peradaban Barat  rupanya membawa implikasi pada munculnya individu dan kelompok sosial yang secara simultan membumikan nilai pembaratan. Intensifikasi peradaban barat kemudian semakin memuncak pada abad 19 yang disulut oleh konflik-konflik ideologis.

Penyesuaian proses perjumpaan peradaban ini kemudian berbuah paradigma mimikri pemikiran masyarakat pribumi dengan gagasan akan kehidupan yang global dan modern.

Pengaruh global pula diperkuat melalui kolonialisasi Belanda yang pada akhirnya membawa ide-ide pembaratan. Terpilihnya gagasan oksidental semacam demokrasi yang terkandung dalam nilai Pancasila merupakan salah satu wujud adopsi gagasan barat, yang pula sebuah tuntutan zaman dan kerinduan bagi negara berkembang layaknya Indonesia. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa perumusan Pancasila berdampingan erat dengan posisi perkembangan era global pada saat itu.

Pancasila dan Problem Dualisme Identitas

Pancasila sebagai ideologi bangsa mengalami ragam benturan signifikan. Era global yang dimulai sejak perumusannya hingga era saat ini menjadikan Pancasila berupaya tetap stabil menerima kerumitan zaman. Kerangka “hidup berdampingan” merupakan ciri khas konteks kedudukan Pancasila dengan pergerakan zaman.

Maka, sebuah keniscayaan bahwa Pancasila di desain untuk selaras akan perubahan waktu dan koeksistensial dengan peradaban hingga kemelut di dalamnya. Argumentasi ini dilampirkan berdasar pandangan bahwa selayaknya negara tidak kehilangan identitas diri, mengingat krisis identitas sejalan dengan pergeseran era yang dinamis.

Kasus yang kemudian muncul akhir-akhir ini adalah bahwa kita sedang menyaksikan dan menghadapi adanya dualisme identitas. Bagaimana sebuah warga negara dalam wujud komunitas maupun kelompok nampak kurang mampu meresapi identitas kebangsaan, namun di satu sisi lebih meresapi identitas partikularnya.

Inilah yang kemudian disebut dengan ‘Krisis Identitas’. Ini merupakan wujud bahwa tidak adanya tempat lagi bagi ikatan kebangsaan (Suseno, 2006). Dapat kita saksikan contoh itu dalam serial demonstrasi atas nama agama, ras, budaya, hingga pertikaian ditengah nyanyian ratapan tentang pluralisme.

Fakta tersebut justru menjadi efek samping dari persoalan bahwa trend global saat ini menganggap politik identitas merupakan kebutuhan baru. Masuknya ideologi asing, dan menyebarnya muatan non-identitas kebangsaan mampu mengikis paradigma jiwa dan identitas bangsa. Penyadaran atas efek samping global adalah keperluan penting.

Namun kembali lagi bahwa Pancasila sekali lagi mesti diposisikan sebagai ideologi (paham) yang menunjuk pada arah penyeimbang dampak faktor eksternal (dampak global, atau masuknya identitas lain. Ini sangat utopis sekali jika menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya perekat identitas kebangsaan. Elemen lain yang tidak kalah pentingnya adalah antusiasme membumikan semangat ideologis bangsa.

Dapat diperjelas bahwa posisi ideologi negara adalah senantiasa berkoeksistensi dengan kondisi era yang ada. Ini merupakan konsep baru bahwa dalam menyelaraskan identitas diri bangsa dengan era yang cukup dinamis, perlu penempatan ideologis dan mentalitas yang seimbang dengan alur laju berkembangnya zaman.

Inklusifitas dan Radikalisasi Pancasila

Bentuk inklusifitas itu sendiri dalam pemaknaan umum diartikan bahwa Pancasila mestinya cukup berpeluang berinteraksi dengan perkembangan dan perubahan, mengingat hakikat dinamisnya suatu ideologi yang melindungi jati diri bangsa. Demokrasi sebagai nilai oksidental yang menguat saat ini setidaknya memberikan soal bagi kesadaran ber-Pancasila.

Di lain maksud, demokrasi dan perkembangan luar layaknya mewujud sebagai entitas yang niscaya tidak dapat dibatasi. Maka, penguatan ideologi Pancasila secara operasional menjadi pilihan terakhir. Hal ini yang kemudian menjadi garis utama bahwa keterbukaan Pancasila sebagai ideologi, mewadahi seluruh perubahan zaman.

Implementasi pembumian asas, nilai dan ide yang terkandung dalam Pancasila membutuhkan kekuatan besar yang kemudian oleh Kuntowijoyo disebut sebagi revolusi gagasan atau radikalisasi pancasila.

Kata radikal memang cenderung negatif bagi semua orang, namun perlu dipahami bahwa hampir dari kita semua mengalphakan kedudukan dan konsep ‘radikal’ sesuai dengan konteksnya. Sehingga kata radikal yang merupakan suatu konsep praksis atas satu pemikiran atau gerakan sering menuai kontroversi dan gagal-paham.

Radikalisasi Pancasila berarti membumikan apapun tentang paham kebangsaan ini secara matang dan mendalam. Tidak hanya matang saja, tapi juga mendalam, komprehensif dan adil (bijak). Sehingga efektifitas implementasi akan hal ini mampu dijadikan sebagai rujukan dan petunjuk tata kelola dalam hal bernegara.

Sehingga, Pancasila dimaknai sebagai satuan paham/ideologi/falsafah bernegara yang inklusif yang tidak hanya berlaku pada kepentingan vertikal, namun juga pada sisi horizontal dengan cara menjunjung nilai dan asasnya sebagai cerminan, kritik dan solusi penyusunan hingga realisasi kebijakan. 

Sentuhan Terakhir

Banyak yang mengambil sikap untuk sepakat bahwa kemajuan merupakan dorongan utama dari berkembangnya suatu peradaban. Berangkat dari landasan historis dan kultural, maka Pancasila sepakat disebut sebagai ideologi yang terbuka (inklusif), artinya terdapat unsur-unsur dimana masyarakat diakomodir tentang nilai-nilai yang dapat dimaknai pada beberapa segi kehidupan.

Hal ini merupakan konsekuensi final bahwa sekali lagi gagasan atas rumusan Pancasila di desain untuk berkesinambungan dengan peradaban baru, termasuk menjadi filter atas masuknya hentakan luar (paham, ide, identitas, dsb.)

Ideologi memuat ketentuan dan landasan hidup yang tentunya dirancang sepadan dengan pergerakan zaman, bahwa kedudukan Pancasila dan era yang penuh perubahan serta kemajuan ini  dimaknai saling berdampingan. Wujud Pancasila sebagai ideologi, namun sekaligus menjadi sekat antara identitas bangsa dengan identitas eksternal.

Letak inklusifitas mestinya mampu menjadikan dirinya untuk berkooperatif serta interaktif secara simultan. Pancasila dalam kerangka bertindak, dioperasionalkan sebagai ‘filteriasasi’ paham (eksternal) yang berusaha masuk. Efektifitas akan keterbukaan (inklusifitas) memerlukan telaah analitik, tidak monolitik apalagi tertimpa interpretasi dan pemaksaan sepihak. Dan stabilitas akan berbuah jika efektifitas terlaksana dengan baik. Selamat Hari Lahir Pancasila!

 

Rujukan

Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Magnis-Suseno, Franz. 2006. Berebut Jiwa Bangsa. Jakarta: Buku Kompas

TENTANG PENULIS

Dimas Lazuardy Firdauz adalah alumni Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, PusDeHAM Surabaya.

BACA JUGA

Write a response to this post