Kebijakan Publik sebagai Sebuah Ilmu Terapan, Pandangan William Dunn

Semenjak berdirinya suatu negara beserta pemerintahannya, pasti banyak kebijakan yang mereka ambil, dan di dalam perumusannya, pasti pula ada ahli nujum dan ramal yang ikut berkontribusi memberikan saran dan rekomendasi.

Kebijakan Publik sebagai sebuah ilmu terapan_Reza Hikam_Berpijar
Analisis Kebijaksanaan Publik
Gambar: Tokopedia

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Analisis Kebijaksanaan Publik

Penulis

William N. Dunn

Penerbit

PT Hanindita Graha Widia

Tebal Buku

xiv+172 halaman

Tahun Terbit

2001

Jenis Buku

Buku daras

Dosen, mahasiswa dan siapa pun praktisi yang berkecimpung di bidang kebijakan publik pasti mengenal nama William Dunn. Seorang profesor di Universitas Pittsburgh dengan spesialisasi di bidang analisis kebijakan publik. Tidak hanya hebat di akademis saja, namun ia juga seorang atlit.

Karyanya merupakan buku yang paling banyak dikutip dalam bidang analisis kebijakan karena paradigma yang beliau gunakan sangatlah mungkin untuk diterapkan dalam menganalisa permasalahan kebijakan. Buku yang hendak diresensi ini merupakan buku daras mengenai cara-cara mengimplementasikan analisis kebijakan publik.

Sebelum berbicara lebih lanjut, mari disepakati terlebih dahulu, bahwasanya kata policy dalam judul aslinya (karena buku ini terjemahan) dimaknai sebagai “kebijakan” maupun “kebijaksanaan” (dengan penekanan penggunaan pada yang pertama).

Apa sebenarnya analisis kebijakan publik itu? Analisis kebijakan publik merupakan sebuah proses guna menghasilkan pengetahuan “mengenai” dan “di dalam proses” kebijakan publik tersebut. Ilmu ini berusaha mengkaji proses-proses yang ada didalam kebijakan publik, termasuk pengambilan keputusan dan juga pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam kebijakan publik terkait.

Yang menarik dalam perbincangan ini adalah pertimbangan mistis ternyata ada didalamnya. Pengambilan kebijakan pun ternyata memiliki akar historis semenjak Codex Hammurabi. Semenjak berdirinya suatu negara beserta pemerintahannya, pasti banyak kebijakan yang mereka ambil, dan di dalam perumusannya, pasti pula ada ahli nujum dan ramal yang ikut berkontribusi memberikan saran dan rekomendasi.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, para ahli nujum dan ahli ramal telah ditinggalkan dan digantikan oleh para pakar. Pertimbangan yang diberikan oleh pakar ini lebih rasional dan menekankan pada aspek praktis dan ekonomisnya, sehingga mereka acapkali lebih didengar ketimbang kelompok mistis di atas. Belum lagi berkembangnya penelitian empiris makin menguatkan posisi para pakar karena kemunculan kegiatan pencatatan sistematis atas data empiris.

Pejabat pemerintah mulai mendasarkan kebijakan mereka kepada data empiris yang terkumpul, bukan lagi spekulasi belaka. Para filosof dan negarawan juga berusaha membuat penjelasan sistematis mengenai pembuatan kebijakan beserta perannya bagi masyarakat. Dunn mencontohkan penjelasan mengenai usaha pengumpulan data dan fakta di atas dengan keberadaan sensus di Amerika dan Inggris dengan menggunakan metode statistik yang sedang naik daun.

Perkembangan ilmu sosial terapan yang awalnya hanya statistik dan demografi bergerak ke titik pengetahuan yang mapan seperti ekonomi, sosiologi, administrasi negara/publik dan ilmu politik guna memahami dan mengendalikan masyarakat yang semakin kompleks, ujar Dunn. Namun tujuan penelitian empirik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu hanya digunakan untuk melakukan kontrol politik dan administrasi, bukan atas dasar bebas nilai.

Perkembangan semacam ini di abad kesembilan belas hanya dimonopoli oleh para bankir dan kelompok kapitalis yang berfokus kepada kebijakan privat. Semenjak abad keduapuluh, ilmu sosial terapan mulai diambil alih oleh pakar dari universitas yang membangun lembaga-lembaga khusus untuk menganalisis kebijakan publik. Namun belum ada disiplin ilmu yang spesifik mengajarkan ilmu kebijakan, setelah perang dunia kedua, ilmu semacam itu digaungkan oleh Harold Laswell dan Daniel Lerner dengan orientasi yang pragmatis.

Jika pada paragraf sebelumnya lebih membahas mengenai definisi dan perkembangan ilmu kebijakan publik, dalam paragraf ini, penulis akan masuk kepada penjelasan mengenai pendekatan dalam analisis kebijakan: Empiris, Evaluatif dan Normatif.

Dalam melakukan analisis kebijakan, diharapkan ada tiga pertanyaan yang muncul guna merumuskan masalah: nilai-nilai yang menjadi tolak ukur pemecahan suatu masalah, fakta-fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau mempertinggi nilai-nilai diatas, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai nilai-nilai tersebut dan memecahkan masalah.

Adapun tipe metode penelitian yang digunakan secara umum dalam analisis kebijakan publik yang tergantung waktu adalah: ex ante (sebelum tindakan) yang berisi prediksi, evaluasi dan preskripsi, lalu ex post (setelah tindakan) yang berisi deskripsi dan evaluasi kebijakan. Kedua metode analisis diatas adalah usaha dalam perumusan masalah dan penyimpulan praktis. Kedua metode tersebut digunakan agar analis kebijakan tahu terlebih dahulu, bahwa memang ada masalah dengan kebijakan yang akan dianalisa ujar Dunn.

Dunn berargumen bahwasanya perumusan masalah merupakan tahap penelitian yang dimana para analis sendiri banyak yang tidak paham. Apalagi pada bagian klasifikasi masalah yang dari pengklasifikasian tersebut, para analis dapat menemukan berbagai macam penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Beliau mencontohkan seperti masalah pengangguran yang sejatinya didalamnya ada permasalahan tenaga kerja, tingkat pendidikan dan inisiatif individu. Tiga permasalahan tersebut memiliki penyelesaian yang berbeda-beda pula.

Maka dari itu, perumusan masalah memegang peranan kunci dan disebut sebagai metode dari metode. Sedangkan penyimpulan praktis merupakan cara pemecahan sebuah masalah yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Untuk itu, metode analisis kebijakan memiliki bagian yang lebih kompleks (tidak hanya prediksi, evaluasi dan preskripsi) dan berkembang: perumusan masalah, peliputan (monitoring), evaluasi, rekomendasi dan penyimpulan praktis.

Adapun setelah analisis dilakukan, maka akan ada perumusan argumen kebijakan yang memiliki enam elemen: informasi yang relevan dengan kebijakan, tuntutan kebijakan (policy-claim), pembenaran, dukungan, bantahan dan syarat. Enam hal ini dijelaskan melalui diagram yang membantu kita memahami maksud penulis (Dunn) dengan lebih mudah.

Kenapa informasi yang relevan ditaruh dalam bagian yang pertama? Karena infromasi lah yang akan mendasari penelitian kita terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita dapat merumuskan permasalahan apabila kita mengetahui terlebih dahulu mengenai informasi didalam kebijakan tersebut.

Ada lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan: masalah kebijakan (merupakan nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan), alternatif kebijakan (arah tindakan yang potensial tersedia), tindakan kebijakan (gerakan atau serangkaian gerakan yang sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih), hasil kebijakan (akibat yang didapatkan pasca tindakan dilaksanakan) dan hasil guna kebijaksanaan (tingkat seberapa jauh kebijakan memberikan dampak pada pencapaian nilai).

Hasil dari analisis kebijakan yang berupa informasi dan argumentasi ini bertujuan agar digunakan oleh para pembuat kebijakan, karena pada dasarnya, analisis kebijakan merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan adalah proses politik. Tugas para analis adalah meyakinkan kepada para pembuat kebijakan bahwa hasil analisis mereka memang sesuai dan dapat diterima secara politis oleh para pembuat kebijakan tersebut.

Karena ada pertimbangan politis didalamnya, maka analis kebijakan juga harus melihat tiga elemen sistem kebijakan: pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Tiga hal ini memiliki keterkaitan erat dimana kebijakan publik merupakan hasil dari pelaku kebijakan (badan atau kantor pemerintah) yang diformulasikan dalam arah tindakan aktual maupun potensial dari pemerintah yang didalamnya mengandung konflik kepentingan diantara kelompok-kelompok masyarakat.

Sehingga pengartian permasalahan kebijakan publik tergantung pada pola keterlibatan tiap pelaku kebijakan terkait. Siapa saja pelaku kebijakan? Ada masyarakat secara umum, organisasi-organisasi tertentu, partai politik, pemerintah, kalangan akademisi atau analis kebijakan. Mereka semua turut didalam lingkungan kebijakan yang merupakan suatu suasana tertentu dimana sebuah kejadian-kejadian seputar isu kebijakan itu timbul yang mempengaruhi dan dipengaruhi, baik oleh pelaku kebijakan maupun kebijakan itu sendiri.

Adapun dalam buku ini, William Dunn juga menjelaskan alur analisis kebijakan publik yang berisi: permasalahan kebijakan, peramalan (forecasting), alternatif kebijakan, rekomendasi, tindakan kebijakan (pelaksanaan), peliputan, hasil kebijakan, perumusan masalah dan kembali kepada permasalahan kebijakan. Pada bagian alternatif kebijakan dan hasil kebijakan akan ada evaluasi.

Jika dilihat dengan cermat, skema tersebut merupakan gabungan bagian dari metode analisis kebijakan dan informasi yang relevan dengan kebijakan. Banyak bagan, diagram dan skema yang akan membantu para pembaca dalam memahami maksud dari penulis dalam menjelaskan kebijakan publik.

Ada beberapa bentuk analisis kebijakan yang turut dibahas dalam buku ini seperti kebijakan prospektif yang merupakan pembuatan atau pemindahan informasi sebelum kebijakan tersebut berjalan atau terlaksana (biasanya digunakan oleh para ekonom, sifatnya mencegah), analisis kebijakan macam ini berusaha melihat alternatif-alternatif yang ada dan menyediakan beberapa pilihan yang diprediksi secara kuantitatif maupun kualitatif dalam pengambilan keputusan.

Lalu ada analisis kebijakan retrosprektif yang berorientasi kepada disiplin, masalah dan penerapan suatu kebijakan. Dan yang terakhir adalah analisis kebijakan yang terpadu, menggabungkan antara prospektif dan retrospektif dengan mengambil bagian-bagian penting dari keduanya.

Masih banyak lagi yang dijelaskan oleh William Dunn dalam buku ini. Dengan bermacam-macam contoh kebijakan publik yang ia berikan, menandakan bahwa ilmu kebijakan publik bukanlah ilmu murni, melainkan ilmu terapan. Agar mampu menganalisis kebijakan publik, kita harus sering-sering mengamati mengenai permasalahan yang ada disekitar kita, entah secara langsung maupun melalui media massa.

Adapun para analis harus memiliki ketelitian dan ketekunan dalam mengumpulkan data-data, karena analisis kebijakan tidak lagi melalui nujum ataupun hal mistis lainnya, melainkan didasari oleh data empirik sebuah permasalahan kebijakan. Dua hal yang perlu dikumpulkan oleh seorang analis kebijakan publik yang handal, yakni masalah kebijakan dan buku kary

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Write a response to this post