Indonesia sebagai Anggota DK PBB, Aksi Bela Palestina & Perlawanan Terhadap Radikalisme

Indonesia sebagai Anggota DK PBB, Aksi Bela Palestina & Perlawanan Terhadap Radikalisme_Agung Tri Putra_Berpijar
Indonesia sebagai Anggota DK PBB, Aksi Bela Palestina & Perlawanan Terhadap Radikalisme_Agung Tri Putra_Berpijar
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Foto: Netralnews)
Faktor prestis menjadi salah satu driving force sebuah negara berusaha menjadi anggota tidak tetap DK PBB, namun disisi lainnya terdapat negara lain yang memang memiliki agenda khusus untuk dibawa dalam pembahasan.

Indonesia kembali terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) setelah mengalahkan Maladewa dalam sebuah voting tertutup dengan hasil 144 berbading 46 suara.

Dewan keamanan PBB adalah badan terkuat yang pernah dibentuk oleh organisasi ini, dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dunia. Badan khusus PBB ini memiliki dua tipikal keanggotaan dalam desain institusinya, yaitu anggota permanen dan non-permanen.

Status anggota permanen dari tahun ke tahun selalu sama dan tetap, diisi oleh Amerika Serikat, Federasi Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis. Sedangkan untuk anggota tidak tetap dalam DK PBB ini memiliki jangka waktu dua tahun oleh UNGA (United Nations General Assembly), atau dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Majelis Umum PBB.

Posisi non-permanent members of UNSC selalu dianggap penting bagi negara-negara di dunia, apalagi bagi negara-negara yang memiliki kepentingan khusus. Lantas apa yang membuat negara-negara di dunia ini sangat antusias untuk menjadi bagian dari DK PBB?

Faktor prestis menjadi salah satu driving force sebuah negara berusaha menjadi anggota tidak tetap DK PBB, namun disisi lainnya terdapat negara lain yang memang memiliki agenda khusus untuk dibawa dalam pembahasan. Sulit bagi sebuah negara untuk menolak kehormatan menjadi bagian dari 15 negara yang memiliki kesempatan khusus membahas jalannya fluktuasi dinamika kehidupan internasional.

Semua isu keamanan dunia dibahas dalam dewan keamanan PBB, mulai isu nuklir, perang teluk, ancaman perang dunia ketiga, hingga problem soal terorisme serta perompakan. Sehingga, ketika terjadi permasalahan dalam stabilitas dan keamanan, badan ini dapat dikatakan sebagai yang paling bertanggung jawab untuk menanggulangi atau mencegahnya.

Jika ditinjau lebih dalam lagi, keuntungan menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, dapat memantau langsung pembahasan keamanan dunia yang terjadi di dalamnya. Bukan hanya itu, negara anggota DK PBB juga dapat mengusulkan agenda pembahasan, meskipun tidak dapat mempengaruhi secara langsung pembuatan keputusan didalamnya dikarenakan pada mekanisme veto yang ada.

Meskipun tidak memiliki kekuatan yang kuat dibanding anggota permanen, anggota tidak tetap dapat mempengaruhi voting yang ada dengan mekanisme negosiasi dan diplomasi berkaitan dengan posisi dan pemilihan dalam voting tersebut.

Aksi Bela Palestina?

Dalam pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki satu agenda khusus untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial…”, sehingga cukup kuat sebenarnya untuk mengatakan bahwa sejak awal pendirian negara Indonesia sudah memenuhi syarat utama berada dalam perebutan anggota DK PBB.

Akan tetapi, meskipun dalam dasar negaranya Indonesia mencantumkan agenda perdamaian dunia, faktor yang ada dan menjadi pendorong bukan hanya hal tersebut. Terdapat faktor lain yang menjadi latar belakang Indonesia sangat menginginkan status keanggotaan tersebut.

Paradigma dalam perumusan kebijakan luar negeri, termasuk dalam pengajuan agenda rapat dewan keamanan PBB, disinkronisasikan terlebih dahulu secara domestik kenegaraan. Indonesia merupakan negara dengan identitas sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, maka kebijakan luar negeri Indonesia akan memiliki kecenderungan kesana,termasuk dalam permasalahan posisi pada konflik yang terjadi di Palestina.

Oleh karena itu, sangat mungkin Indonesia akan memasukkan agenda tersebut dalam keanggotaannya di DK PBB. Karena hingga saat ini Indonesia masih memiliki posisi yang jelas untuk dukungannya terhadap Palestina dalam konflik wilayah yang terjadi.

Akan tetapi, nyatanya pendukung utama Israel berada dalam anggota tetap dewan keamanan PBB, dan menjadikan pertarungan ini tidak simetris. Karena pun jika 14 anggota PBB lainnya mendukung perumusan resolusi yang menguntungkan bagi Palestina tetapi Amerika Serikat melakukan veto terhadap kebijakan tersebut, maka tidak akan ada satu pun resolusi yang dapat dihasilkan.

Oleh karena itu butuh satu posisi yang begitu sentral untuk mempengaruhi kebijakan atau perumusan kebijakan yang ada dalam dewan keamanan PBB.

Perang Terhadap Terorisme dan Radikalisme

Agenda lain yang mungkin dibawa oleh Indonesia adalah mengenai permasalahan perlawanan terhadap terorisme dan radikalisme. Karena faktanya, diterima maupun tidak, Islam selama ini dinilai oleh dunia internasional sebagai agama yang paling besar menyumbangkan pelaku teror.

Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, jika identitas Islam yang dipandang dunia internasional memang demikian, maka akan sangat berdampak bagi Indonesia. Maka, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tanggung jawab untuk memulihkan status tersebut.

Dengan membawa agenda pemberantasan terhadap terorisme dan radikalisme, maka secara langsung maupun tidak langsung Indonesia telah menjadi negara yang mencerminkan bahwa Islam bukanlah agama yang memfasilitasi dan menyumbangkan pelaku teror tersebut. Indonesia yang memiliki penduduk Islam terbesar di dunia merupakan negara yang damai dan berusaha untuk menjaga ketertiban dunia, dan Islam tidak ada hubungannya dengan teror yang terjadi selama ini

TENTANG PENULIS

Agung Tri Putra adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

Agung Tri Putra

Agung Tri Putra adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post