Berpikir Optimis Terhadap Pemerintah, Edisi Eropa dan Amerika Serikat

Sejauh ini, abad 21 (katakanlah, masa-masa pasca-Perang Dunia II) adalah masa damai terpanjang bagi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Berpikir Optimis Terhadap Pemerintah, Edisi Eropa dan Amerika Serikat_A Faricha Mantika_Berpijar
Can Government Do Anything Right
Gambar: Near

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Can Government Do Anything Right?

Penulis

Alasdair Roberts

Penerbit

Polity

Tebal Buku

vi+123 halaman

Tahun Terbit

2018

Jenis Buku

Seri buku demokrasi

Di berbagai belahan dunia, rakyat mengalami ketidakpercayaan terhadap pemimpin dan badan legislatif yang dimiliki. Sejak krisis keuangan tahun 2008, publik di negara-negara adidaya, seperti Amerika Serikat, berpikir bahwa pemerintah mengarahkan negara mereka ke arah yang salah. Pemerintah Amerika Serikat seringkali dikritik karena gagal mencapai pemulihan ekonomi secara cepat pasca-krisis.

Kini, negeri Paman Sam itu sering dikritik publiknya sendiri lantaran semakin luasnya jurang ketimpangan ekonomi dan dinilai gagal dalam memperbaiki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.

Publik Amerika Serikat juga menuding pemerintahnya tidak mampu mengontrol arus migran ke dalam, serta terlibat dalam perang yang keliru di Irak dan Afganistan ditambah intervensi yang kurang ajar di Libia dan Suriah. Singkatnya, bagi publik Amerika Serikat sendiri, pemerintahnya adalah bencana yang besar, kejam, dan tidak berguna.

Beberapa hasil jajak pendapat juga menunjukkan bahwa publik Amerika Serikat hanya  memiliki sedikit kepercayaan terhadap institusi publik utama. Ketidakpuasan publik semakin meningkat terhadap kepresidenan, partai politik besar, kehakiman dan polisi, sekolah negeri, dan sistem jaminan kesehatan.

Sejak tahun 2009, berbagai protes terjadi di negara tersebut. Ketidakpuasan ini merupakan sebuah ‘derita’ bagi publik. Dalam istilah Perancis, derita atau kesusahan tentang ketidakbecusan pemerintah dalam menghentikan kebobrokan nasional disebut déclinisme.

Amerika Serikat beserta negara-negara Barat lainnya telah lama dipandang sebagai negara dengan peradaban yang modern dan maju, “Peradaban Barat”. Bentuk demokrasi Amerika Serikat adalah role model bagi beratus model demokrasi di negara-negara lainnya dengan penerapan sistem demokrasi yang bervariasi.

Namun, para pakar ekonomi hingga politik hari ini melihat Amerika Serikat sebagai negara yang hendak jatuh menjadi “negara gagal.” Tak hanya Amerika Serikat, Eropa Barat pun diprediksi akan mengalami “democratic breakdown” dan kini yang ada di depan mata kita adalah kemerosotan peradaban barat.

Kendati begitu banyak prediksi bernada pesimis, buku ini berargumen bahwa dalam beberapa hal mendasar, negara-negara Barat masih merupakan pemain tangguh. Roberts juga hendak meyakinkan kita bahwa berbagai permasalahan yang kini mendera dunia Barat beserta sistem demokrasi yang dibanggakan ialah permasalahan abadi, dan bukanlah masalah yang menunjukkan tanda-tanda keruntuhan.

Semua argumennya akan bermuara pada ‘pembelaan’ sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa memerintah itu tidaklah mudah. Memerintah (governing) adalah pekerjaan yang luar biasa sulit karena melibatkan adaptasi dari institusi pemerintah dan hukum secara konstan. Adaptasi ini dimaksudkan agar pekerjaan memerintah bisa menyesuaikan dunia yang begitu kompleks dan senantiasa bergejolak.

Strategi mengelola pemerintahan dimulai dari sebuah gagasan yang selanjutnya diartikulasikan melalui institusi pemerintahan dan hukum (peraturan perundang-undangan). Agar strategi tersebut berjalan dengan mulus, para pemimpin meniginvestasikan usahanya dengan cara membangun institusi dan menyusun hukum.

Proses ini disebut konsolidasi kelembagaan (institutional consolidation); dan konsolidasi ini tidak selesai dalam semalam. Perlu waktu bertahun-tahun untuk mensarikan kepentingan bersama ke dalam kerangka strategi mengelola pemerintahan dan mengedukasi publik tentang cara kerja pemerintah.

Strategi ini bukanlah sesuatu yang sifatnya universal atau dapat berlaku di semua negara. Setiap negara punya ciri khasnya masing-masing dalam mengelola pemerintahan dan menentukan kepentingan bersamanya. Setiap strategi harus disesuaikan dengan realitas yang dihadapi oleh negara tersebut, berdasarkan sejarah dan momen tertentu.

Misalnya, meskipun sama-sama negara demokratis, dalam hal demokrasi minimalis (Pemilu) Indonesia dan Amerika Serikat berbeda cara. Keduanya punya argumen yang sama kuat mengapa Pemilihan Umum (Pemilu) harus dijalankan dengan caranya masing-masing. Semuanya pun berakar dari sejarah negara tersebut.

Di masa yang serba tidak pasti ini, dimana pergeseran kekuatan dalam komunitas internasional bisa terjadi kapan saja, strategi akan selalu berubah. Barangkali Mao Zedong akan terkejut melihat Tiongkok yang kini mentolerir pasar bebas dan kekayaan pribadi. Atau Thomas Jefferson mungkin tidak menyangka jika jalan hidup Amerika Serikat kini melibatkan kompleksnya industri militer dan jalinan aliansi di berbagai belahan dunia.

Sejauh ini, abad 21 (katakanlah, masa-masa pasca-Perang Dunia II) adalah masa damai terpanjang bagi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Tidak ada perang (bagi mereka), tidak ada ketegangan yang terang-terangan melibatkan kuatnya persaingan antar-kubu. Perdamaian ini dicapai melalui serangkaian proses panjang eksperimentasi strategi tata kelola pemerintahan.

Secara bertahap, negara-negara Eropa mengembangkan suatu pendekatan alternatif untuk menciptakan dan menjaga perdamaian antarnegara. Ambisi dan kekuatan yang sedemikian besar ‘ditekan’ melalui cara-cara diplomasi, para raja dan ratu diajak menegosiasikan penyelesaian politik dengan pemilik tanah, para diplomat membangun aliansi defensif yang akan mencegah tiap negara untuk saling mendeklarasikan perang.

Pada akhirnya, seperti yang terjadi di Kerajaan Inggris, pemerintah mengatur dan menarik pajak lebih daripada sebelumnya. Hal ini seringkali menciptakan ketegangan dalam persoalan domestik negara tersebut. Sebagai kompensasinya, hak untuk memilih diperluas dan pelayanan publik diperbaiki.

Dari sinilah tercetus ide “welfare state.” Apa yang terjadi akibat Perang Dunia II membuat negara-negara Eropa berusaha membangun suatu mekanisme integrasi antarnegara yang diharapkan akan menciptakan perdamaian dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Kini, upaya untuk menciptakan perdamaian melalui integrasi mengalami beberapa persoalan. Seperti yang dikemukakan Roberts dalam buku ini, hambatan atau persoalan dalam menciptakan perdamaian melalui integrasi. Pertama, adanya penurunan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang membuat program welfare state semakin sulit dijalankan.

Kedua, krisis keuangan di tahun 2007-2008 membuat publik semakin marah. Ketiga, lonjakan migran dari Afrika dan Timur Tengah. Keempat, ada tendensi antar-institusi untuk melebarkan pengaruhnya dalam kebijakan nasional. Bagi Eropa hari ini, integrasi layaknya sebuah vaksin untuk penyakit yang telah lama mengjangkiti mereka. Penyakit ‘perseturuan dan perang’ yang dibawa dari Perang Dunia II.

Bagaimanapun juga, Roberts berargumen bahwa dengan menyatakan bahwa integrasi yang dilakukan Eropa adalah sia-sia dan justru akan mengarah pada kejatuhan Eropa itu sendiri, merupakan pernyataan yang berlebihan. Pemerintahnya mungkin mengalami kebingungan, mereka terlihat seperti salah langkah, tapi mereka tidak sedang mengarahkan publiknya menuju kejatuhan negara itu sendiri.

Ingat, memerintah itu sulit. Maka, yang perlu dilakukan untuk tetap menjaga perdamaian antarnegara dan antar benua adalah dengan menyesuaikan ulang kebijakan yang diambil, seperti sebelum-sebelumnya.

Strategi mengelola pemerintahan selalu tidak stabil, entah lantaran perubahan situasi, atau karena para pemimpin mengembangkan suatu pendirian yang berbeda mengenai cara terbaik dalam mengelola ketidakpastian. Ya, memerintah juga adalah tentang ketidakpastian. Dari waktu ke waktu, penyesuaian dibutuhkan untuk menghadapi realitas-realitas baru. Ini adalah kegiatan yang normal dalam politik.

Dalam konteks Eropa, persoalannya bukan apakah hal ini menyimpang dari jalan menuju integrasi, tapi seberapa besar penyesuaian tersebut nantinya berkontribusi dalam memelihara perdamaian dalam jangka waktu panjang.

Beda negara, beda soal. Di Amerika Serikat, tantangan paling serius terhadap perdamaian mereka di abad ke-19 justru datang dari dalam. Tensi antara negara-negara bagian di utara dan selatan sulit untuk dikendalikan. Namun, justru lantaran hal ini membuat pengelolaan agenda kebijakan di tingkat pusat menuntut kedisiplinan.

Selama Washington tak melakukan banyak hal, maka semakin tak banyak pula hal yang perlu diperebutkan. Meskipun sebenarnya, tidak sepenuhnya bisa menghapus tensi seksionalisme tersebut.

Sejak awal 2000, Amerika Serikat tampaknya sudah menemukan resep berkelanjutan untuk mendamaikan persoalan domestik dan luar negerinya. Pembelanjaan pertahanan dikurangi hingga tiga persen, jumlah orang yang terlibat dalam pelayanan militer menurun jauh (umumnya malah sukarelawan), sehingga kepercayaan publik terhadap militer kembali terjalin.

Tapi, tentu tak ada gading yang tak retak, tahun 90-an beberapa ahli berspekulasi bahwa kondisi militer yang demikian di dalam negeri justru menghidupkan kembali godaan bagi para pembuat kebijakan untuk menggunakan kekuatan koersifnya di luar negeri. Hasilnya? Apa yang dilakukan Amerika Serikat di Irak dan Afganistan hingga kini justru terlihat tidak jelas.

Upaya intervensi Amerika Serikat kini seringkali dilihat sebagai upaya yang menunjukkan ketidakpaduan dan ketidakjelasan kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat. Beberapa mengkritik bahwa intervensi Amerika Serikat justru membuat teror semakin meluas dan tidak pandang bulu, jika saja Amerika Serikat angkat kaki dari wilayah-wilayah yang diintervensinya, mungkin penderitaan negara-negara tersebut dapat berkurang dan terorisme akan berhenti.

Memerangi teror dengan menyatakan perang sama saja dengan menebar lebih banyak teror dan membuat persoalan tak kunjung usai.

Setiap negara tentunya punya tradisi atau ajaran kebijaksanaan yang melebur ke dalam nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Tak terkecuali bagi negara-negara Barat. Ketika negara tampak hendak jatuh, mengalami kelesuan, institusi tidak lagi bergairah, dan pemerintah nampak kehilangan arah; akan selalu ada ide-ide baru yang lahir dari pemilihan umum maupun dari tuntutan publik.

Perestroika dalam demokrasi Barat berjalan secara ‘alamiah,’ tidak direncanakan atau diberitahukan secara formal. Namun cenderung berasal dari upaya spontan dan kolektif dari dalam maupun luar pemerintahan.

Jika sejarah adalah sebuah tuntunan, maka Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris baru separuh jalan menuju perestroika secara penuh sejak krisis keuangan 2007-2008. Seperangkat pengaturan institusional dan kultural sangat penting untuk memiliki kapasitas adaptasi dalam demokrasi Barat.

Fitur yang dibutuhkan secara institusional meliputi kebebasan berpendapat, bebas berserikat, akses mudah terhadap informasi dari pemerintah, desentralisasi politik, dan terbukanya kompetisi menuju kursi kepemimpinan bagi siapapun. Sedangkan secara kultural, fitur yang diperlukan adalah pragmatisme, empirisme, dan berpandangan terbuka. Ketika keduanya digabungkan, masyarakat dapat menjadi mesin paling kuat untuk menciptakan dan menguji coba ide-ide baru tentang pemerintahan.

Memerintah menjadi pekerjaan yang sulit karena setiap kali ada kemunduran, satu kemunduran saja, publik akan protes dan pemerintah dituding gagal. Tapi akan lebih realistis dan sehat jika kita mengakui bahwa di setiap pemerintahan pasti ada kemunduran.

Maka, yang perlu dilakukan adalah menyusuri kembali jalan yang telah kita lalui, dan melihat apa saja yang telah kita lewatkan, capaian-capaian positif apa yang luput dari pengamatan kita. Pemerintah telah melakukan hal yang benar, dan jumlahnya tidak sedikit.

TENTANG PENULIS

A Faricha Mantika adalah mahasiswa S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Write a response to this post