“Pengkhianatan Terhadap Allah dan Rasul-Nya dalam Pilkada Jatim”, Sebuah Catatan Kekesalan

“Pengkhianatan Terhadap Allah dan Rasul-Nya dalam Pilkada Jatim”, Sebuah Catatan Kekesalan_DDJ_Berpijar
“Pengkhianatan Terhadap Allah dan Rasul-Nya dalam Pilkada Jatim”, Sebuah Catatan Kekesalan_DDJ_Berpijar
Spanduk yang mengumumkan fatwa fardhu ain memilih Khofifah-Emil. (Foto: Jatim.co)
Jika yang terjadi demikian, apa bedanya kontestasi yang akan berlangsung di Jawa Timur dengan yang terjadi di Pilkada Jakarta kemarin? Sama-sama menggunakan acuan agama untuk melakukan hegemoni wacana agar meraup dukungan dan berupaya mengkerdilkan Paslon lain?

Menjelang Pilkada Jatim yang semakin dekat, sebagian masyarakat sempat heboh dengan beredarnya spanduk bertuliskan “Fatwa Untuk Rakyat Jawa Timur: Memilih Khofifah Fardhu Ain, Jangan Khianati Allah SWT & RasulNya” di ruas-ruas jalan beberapa kota di Jawa Timur.

Setelah ditelisik, kalimat yang termuat dalam spanduk tersebut merupakan kutipan yang terdapat dalam “Surat Sakti”, sebuah surat yang awalnya merupakan fatwa para ulama Madura untuk mencoblos Khofifah. Menurut pantauan jatim.co tanggal 04 Juni 2018, Surat No. 1/SFMM/V/2018 itu adalah hasil pertemuan ulama Madura tanggal 15 Mei 2018 di Sampang Madura, berisi seruan fatwa kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memilih Khofifah-Emil pada Pilkada mendatang.

Masih menurut jatim.co, tindak lanjut dari fatwa Madura tersebut diperkuat di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto yang dihadiri 380 kiai dari seluruh Jawa Timur pada tanggal 03 Juni 2018.

Kiai Asep Saifuddin selaku pengasuh pondok Amanatul Ummah sekaligus inisiator acara tersebut memberikan penjelasan latar belakang fatwa itu muncul. Ia menyebut Kitab “al-Bujairimi ‘alal Khotib” Jilid 4 yang menyatakan, “Barangsiapa yang memilih seorang pemimpin diantara yang dipimpinnya adalah orang-orang muslim dia tahu bahwa ada orang lain yang tidak dia pilih lebih baik dari yang dia pilih, maka sungguh dia berkhianat kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang muslim”.

Fatwa Kyai Madura_Jatim.co_2018
Seruan dan Fatwa Fardhu Ain dalam Pertemuan Kiai-kiai Jawa Timur. (Foto: Jatim.co, 04/06/2018)

Bagi Kiai Asep, baik dari segi kepribadian dan rekam jejak, Khofifah-Emil lebih bagus daripada Ipul-Puti. Kiai Asep lantas menyatakan barang siapa memilih Gus Ipul-Puti padahal tahu ada calon yang lebih baik, sesungguhnya mereka telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

Dalam tulisan ini saya tidak ingin masuk dalam perdebatan teologis mengenai sumber yang dipergunakan untuk melegitimasi fatwa atau membandingkannya dengan fatwa-fatwa lain. Bagi saya hal tersebut sudah tidak penting untuk diperselihkan.

Sebab, fatwa itu muncul dari ulama yang sejak awal berada dalam lingkaran pendukung pasangan tertentu. Sehingga, yang terjadi bisa jadi bukanlah suatu penggalian fatwa atas dasar kosongnya kecondongan politik, namun semacam penguatan basis religius atas pemberian dukungan.

Ada beberapa catatan kekesalan saya atas kemunculan fatwa tersebut karena melihat dampak kurang baik dalam tiga hal. Pertama, terjadi politisasi agama di Jawa Timur. Kedua, lunturnya kharisma seorang kiai ketika terjun bebas ke arena politik praktis. Ketiga, efek negatif bagi kedewasaan berdemokrasi di Jawa Timur itu sendiri.

Politisasi Agama dan Lunturnya Kharisma Seorang Ulama

Saya teringat ungkapan Prof. Quraish Shihab dalam sebuah tayangan wawancara di chanel youtube milik anaknya, Najwa Shihab. Beliau mengatakan, kalau agama kemasukan politik, maka agamanya bisa rusak. Sedangkan kalau politik dimasuki agama, politiknya yang rusak.

Saya menangkap ungkapan politik kemasukan agama dan sebaliknya di atas bukan dalam perbincangan esensi agama yang memang mengandung nilai politik, atau ada semacam pengaturan prinsip substansial dari agama yang turut terlibat dalam politik, tapi ketika agama atau dalil agama tertentu menjadi dasar bagi legitimasi keagamaan dalam dinamika percaturan kekuasaan semata.

Efek bagi agamanya akan terasa mengering dengan sendirinya karena dibalut atas kepentingan politik tertentu. Tatanan politik sendiri, baik sudah mapan maupun akumulasi taktik politik, bisa bubar karena diterpa isu agama.

Sebenarnya berbicara politisasi agama, dalam pengertian yang sudah dijelaskan tersebut, bukan suatu hal yang baru kali ini terjadi. Cerita-cerita bagaimana peran dalil agama dipergunakan sebagai daya tarik pemilih sudah kerap terjadi.

Sebagaimana waktu zaman Soeharto, para kiai di PPP sering menggunakan penggalan dalil Surat al-Baqarah ayat 35 yang berarti, “dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang dapat menyebabkan kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim”. Kata “pohon” dalam surat tersebut ditafsirkan sebagai “pohon beringin”, lambang dari Golkar.

Dari PDI pun demikian. Mereka menggunakan surat yang sama pada ayat 67 yang berarti, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih sapi”. Arti sapi tersebut oleh ulama PDI diterjemahkan sebagai banteng, simbol partai PDI. Artinya, kita harus menyembelih atau mencoblos gambar banteng di kotak suara.

Masih banyak contoh lain yang bisa dicari sendiri terkait hal tersebut. Poin yang ingin disampaikan adalah, sehebat apa pun sebuah dalil yang dikeluarkan dalam momentum konstestasi politik, hal tersebut akan bisa merusak agama tersebut. Mungkin lebih tepatnya bukan dikatakan rusaknya agama, tapi amburadulnya intepretasi yang menjauhkan diri dari mencari kebenaran tafsir dan menuju pada penelanjangan sebuah dalil. Akibatnya, setiap dalil yang dipergunakan dalam kontestasi politik bukan lagi sebagai dalil agama atas politik, tapi dalil politik yang menyetir dalil agama.

Implikasi berlanjut dari pandangan tersebut tidak ketinggalan menyorot pembawa dalil atau ulama yang melakukan sosialisasi tersebut. Ketika pemaknaan esensi agama terkupas begitu tajam karena pisau kepentingan politik, wibawa seorang kiai juga menerima nasib yang sama. Seorang kiai dikenal karena kharisma pengetahuan agamanya, ketika dasar agama yang dipergunakan begitu bias untuk politik, secara otomatis hal yang paling berharga bagi ulama itu turut surut pula.

Sebagai seseorang yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, saya sungguh merasa menyesalkan keterlibatan kiai yang terlalu jauh masuk ke wilayah-wilayah politik praktis. Saya pikir para kiai perlu menjaga jarak untuk tidak malampaui batas-batas agar tetap menjaga kharisma dirinya. Kiai sah-sah saja untuk memberikan dukungan politik, baik melalui doa restu dan sebagainya, namun tidak sampai menjadi seorang juru kampanye pasangan tertentu.

Apalagi yang sangat disesalkan perhelatan pesta demokrasi tersebut akhirnya bukan hanya menjadi pertarungan dua kandidat yang bertanding, tapi kubu kiai yang berbeda dukungan. Dukungan yang berlebihan terhadap Paslon tertentu kadang membuat sekat sosial semakin rapat. Sebagaimana berita yang dilansir JPNN.com (tanggal 11 Februari 2018), KH Mutawakil Alallah, Ketua PWNU Jawa Timur, tidak berkenan untuk menemui Khofifah. Penolakan tersebut diduga keras karena keberpihakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong tersebut terhadap calon lain.

Kedewasaan Berdemokrasi

Efek negatif atas munculnya fatwa keagamaan untuk mendukung calon tertentu maupun peran serta kiai yang terlalu jauh dalam langka politik juga berimbas pada kadar penuruan kedewasaan berdemokrasi di Jawa Timur. Tentang hal ini saya pernah menulisnya di tempat lain dengan judul “Demokrasi dan Fatwa Para Kiai di Pilgub Jatim”. Sehingga saya tidak perlu membahasnya panjang lebar.

Intinya, saya mengatakan, “mobilisasi persepsi perilaku memilih melalui seruan fatwa tentu merupakan sikap politik yang berlawanan dengan asas pemilu yang bebas menentukan preferensi pilihannya sendiri. Itu tentu tidak baik bagi pendidikan politik kaum nahdliyin sendiri” (Jayanto, 2018).

Bagi saya, persoalannya terletak bagaimana kita mendudukkan berbagai norma yang ada dalam menilai sesuatu. Mendasarkan dan memaksakan penerapan fatwa keagamaan, berarti pula memaksakan norma agama menjadi superioritas untuk menentukan norma yang lain, baik sosial terutama politik. Seharusnya norma agama diletakkan sebagai sebuah variasi alternatif untuk melengkapi norma-norma yang lain.

Ringkasnya, ketika nilai dan norma agama dipakai memaksa orang lain untuk menentukan pilihan politik, berarti sudah ada pengkerdilan terhadap individu untuk menjalankan norma lain, seperti politik demokrasi yang mengusung kebebasan dan kemerdekaan.

Di sisi lain, dalam beberapa tayangan di stasiun televisi, kedua belah pihak yang bertarung merebut posisi orang nomor satu dan dua di Jawa Timur sepakat tidak akan menggunakan isu-isu semacam SARA dalam kampanye. Mengingat komitmen yang pernah terucapkan, agak disayangkan ketika isu-isu agama turut bermain di dalam Pilkada di Jawa Timur.  

Jika yang terjadi demikian, apa bedanya kontestasi yang akan berlangsung di Jawa Timur dengan yang terjadi di Pilkada Jakarta kemarin? Sama-sama menggunakan acuan agama guna menjalankan hegemoni wacana untuk meraup dukungan dan berupaya mengkerdilkan Paslon lain?

Terakhir, bagi saya, kedua kandidat tersebut sama-sama merupakan orang terbaik untuk memimpin Jawa Timur ke depan. Kedua calon gubernur sama-sama orang NU dan punya latar belakang santri, begitu pun sama-sama mendapatkan dukungan dari kelompok kiainya masing-masing. Di sini sudah tidak ada lagi persoalan yang menyangkut keagamaan. Tinggal bagaimana masyarakat Jawa Timur menilai mereka berdua dari sisi kemampuan dan pengalaman.

Kalau memang para kiai yakin calon yang didukung masing-masing adalah yang terbaik, saya kira tidak dibutuhkan adanya fatwa yang mengatakan mereka paling baik. Identitas simbolis sudah tidak berlaku lagi, dan saya yakin orang Jawa Timur bisa rasional untuk menentukan pilihan sebagai bagian integral dari kedewasaan merayakan demokrasi.

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah pemimpin redaksi Berpijar.co

BACA JUGA

About Author

Dian Dwi Jayanto

Dian Dwi Jayanto adalah Komisaris Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga. Kini menempuh studi S-2 Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.


Related Posts

Write a response to this post