Pengertian Terorisme, Antara Sipil dan Negara sebagai Pelaku Teror

Pejuang Al Qaeda_Reza MH_Berpijar_via SBS
Pejuang Al Qaeda_Reza MH_Berpijar_via SBS
Pejuang Al Qaeda (Foto: Wikimedia Commons via SBS)
Tidak seberapa lama, warga Indonesia akan merasakan teror yang dilakukan negara. Tapi kita tidak akan menganggapnya teror, karena negara memiliki legitimasi dalam menggunakan kekerasan, mereka berhak serta wajib untuk menjaga keamanan warga negaranya dengan cara apapun.

Bicara terorisme seperti tidak ada habisnya. Semenjak 9/11, Amerika Serikat mendeklarasikan Timur Tengah sebagai sarang penyakit yang bernama terorisme. Kebijakan War on Terror yang dikeluarkan sebagai obat untuk menghilangkan penyakit ini. Tampaknya api dibalas dengan api, peperangan dilawan dengan peperangan.

Pemerintah AS melawan organisasi-organisasi para militer yang bukan menjadi bagian dari pemerintah. Inilah peperangan yang menandai awal antara negara dan sipil. Tapi sebelum saya melangkah lebih jauh, perkenankan saya mendefinisikan Terorisme menurut beberapa pakar.

Menurut Alan B. Krueger (2007) dalam bukunya “What Makes a Terrorist: Economics and the Roots of Terrorism”, bahwasanya teroris adalah preferensi kerja. Terorisme adalah jalan dimana beberapa orang mengais rezeki mereka, karena dalam bertarung pun, tidak mungkin teroris tidak mendapatkan logistik atau pendanaan. Ia menjelaskan bahwasanya beberapa orang ingin menjadi dokter atau advokat atau ekonom, beberapa orang mengejar karirnya sebagai teroris.

Sebagai konsep yang maknanya luas, Krueger juga mengartikan terorisme sebagai taktik. Atau dengan pemaknaan yang ia anggap lebih netral: kekerasan yang motivasi oleh permasalahan politik. Dari pemaknaan ini kita bisa melihat bahwa dari sudut pandang ekonomi, teroris merupakan sebuah pekerjaan yang kasar sekaligus merusak, sedangkan sebagai tindakan, terorisme adalah tindak kekerasan yang menimbulkan kerusakan dan gangguan ketertiban (kriminal).

Adapun Gus Martin (2018) dalam buku “Understanding Terrorism” menjelaskan bahwasanya terorisme ialah konflik antara dua kubu atau lebih, dimana pada satu pihak mereka mengobarkan kebijakan anti-teror (War on Terror) dan pada kubu yang lain mendeskripsikan diri mereka sedang berjuang dijalan agama (Holy War) untuk membela agama mereka.

Kata terorisme sendiri digunakan untuk kepentingan sebuah golongan tersendiri. Bagi sebuah rezim yang acapkali menggunakan kekerasan, maka akan jarang mereka menerima dengan sukarela ketika kata teroris disematkan kepada diri mereka.

Pondasi dari Terorisme sendiri menurut Gus Martin adalah Ekstrimisme, sebuah kepercayaan berlebihan dari seorang teroris yang nantinya digunakan sebagai pembenaran dalam tindakannya. Ekstrimisme dikarakteristikkan melalui apa yang dipercaya oleh seseorang dan bagaimana orang tersebut menerapkan kepercayaannya. Ekstrimisme yang masuk kepada tindakan yang merugikan orang lain inilah yang sejatinya mengganggu, karena akan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Beberapa karakteristik umum dari ekstrimis yang bertindak kasar: intoleran, moralitas yang dipercayai dianggap absolut, menyimpulkan sesuatu dengan cepat (bukan dari data namun kepercayaan yang membabi-buta), dan penggunaan bahasa sekaligus pandangan yang penuh konspirasi (menuding kelompok lain tidak sesuai dengan doktrinnya dengan bahasa-bahasa yang menghasut untuk membenci kelompok tersebut).

Yang menarik dari Gus Martin ialah contoh-contoh yang ia berikan tidak seperti pada umumnya yang hanya menyandingkan terorisme dengan umat Islam, tapi dia dengan obyektif juga mencontohkan kelompok radikal kanan seperti Neo-Nazi.

Sedangkan Rafael Reuveny dan William R. Thompson (2010) memaknai terorisme sebagai sebuah taktik kekerasan politik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara yang ditujukan kepada masyarakat sipil agar merasakan ketakutan. Cara-cara yang digunakan oleh teroris melibatkan hal-hal seperti pemboman, pembunuhan dan penculikan untuk mencapai tujuan mereka.

Akan tetapi, dalam pemaknaannya, negara bukanlah aktor utama dalam melakukan terorisme, karena melalui pandangan pengikut Clausewitz, negara memang berhak untuk memonopoli penggunaan senjata dan berhak untuk mengobarkan bendera peperangan.

Karena hanya pemerintah yang berhak untuk memonopoli senjata dan peperangan, maka kelompok lain, yang bukan bagian dari negara, jika akan melakukan peperangan atau kekerasan atau perlawanan bersenjata yang ditujukan kepada negara maupun masyarakat sipil maka akan dianggap sebagai teroris, dengan konotasi sebagai seorang atau sekelompok kriminal.

Konotasi kriminal ini muncul, karena selain negara, tidak ada yang berhak menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan (ilegal).

Baik Thompson dan Reuveny kurang sepakat dalam pemaknaan kelompok Clausewitz ini, karena terorisme kontemporer banyak yang memiliki motif politik dibaliknya, tidak sekedar melakukan kekerasan.

Contoh yang mereka sebutkan adalah bagaimana kelompok sosialis dan anarkis melakukan hal serupa, lalu kelompok marxis pada dekade 1960-1970an, dan yang paling terakhir adalah kelompok Islam, yang disebut sebagai jihadis atau mujahidin, menggunakan teror untuk merebut ulang negara-negara Islam dari tangan kelompok sekuler dan mengusir pasukan Barat dari wilayah Timur Tengah.

Intisari dari beberapa penjelasan mengenai terorisme ialah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada selain pelaku teror. Rasa takut ini nanti akan menjadi senjata paling kuat untuk membuat kelompok lain tunduk. Namun alih-alih tunduk, beberapa kelompok justru melawan apabila pasca tindakan terorisme, rasa takut itu tidak muncul.

Terorisme sendiri dilakukan untuk memperlihatkan kekuatan suatu kelompok dalam merusak fasilitas umum atau dalam menghilangkan nyawa manusia. Tindakan semacam ini memang tergolong kriminalitas namun dalam tingkat yang extraordinary. Akan tetapi penggolongan tersebut muncul karena tindakan kriminalitas tersebut ditujukan untuk mengurangi legitimasi pemerintahan suatu negara dengan membuat masyarakatnya merasa tidak aman.

Kasus Bom Bali, pengemboman JW Marriot, pengeboman di Starbucks Sarinah, empat titik pengemboman di Surabaya, semuanya bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwasanya pemerintah tidak mampu sepenuhnya melindungi penduduknya secara bersamaan.

Di Surabaya, bahkan Polrestabes menjadi salah satu sasarannya. Para teroris ini ingin memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mampu menghilangkan jejak terorisme di Indonesia, meskipun banyak atasan-atasan dari kelompok teroris ini sudah dieksekusi atau dibui.

Amerika dalam menanggulangi permasalahan terorisme, secara berkelanjutan mengobarkan peperangan di daerah Timur Tengah, entah melalui pasukannya sendiri atau melalui Israel yang menganggap negara-negara Arab sebagai ancaman terhadap kedaulatannya. Indonesia beserta pemerintahannya berusaha menanggulangi terorisme dengan cara mengeluarkan landasan hukum atas tindakan yang akan dilakukan dalam menanggulangi teror, baik dengan BNPT ataupun dengan Densus 88 dari kepolisian.

Beberapa kasus seperti kasus Siyono yang tidak begitu melejit di media menandakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah itu legal, sehingga jika ada yang mati, meskipun dia masih terduga teroris, belum diadili dan mati dijalan setelah ditangkap. Isu tersebut pun tidak bertahan lama di media karena pelaku tindak teror itu adalah pemerintah yang telah melayangkan nyawa penduduknya sendiri tanpa pengadilan yang proper.

Lain halnya seperti kasus pemboman di Surabaya yang booming, karena tidak ada keterlibatan pemerintah ataupun negara dalam tindakan terorisme tersebut. Belum lagi yang melakukan diduga memiliki hubungan dengan Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, yang secara mentah-mentah menolak keterkaitannya dengan peledakan bom di Surabaya.

Ucapan Aman ketika diwawancarai mengenai pemboman di Surabaya pun dihimbau untuk diviralkan oleh salah satu pakar teroris di Indonesia, Tito Karnavian, yang merupakan bagian dari pemerintah selaku Kapolri.

Dengan himbauan Tito untuk mem-viralkan ucapan Aman, maka dari sini Aman menjadi Necessary Evil, sebuah konsep dimana orang-orang yang dianggap sebagai penjahat akan di pelihara oleh negara (meskipun di lapas atau penjara) demi kepentingan atau keuntungan negara.

Necessary Evil di Indonesia adalah ketua dari kelompok-kelompok radikal yang dianggap memiliki banyak pengikut seperti Abu Bakar Ba’asyir dan Abu Sulaiman Aman Abdurrahman. Bagi kelompok penjahat kelas kakap yang tidak menguntungkan pemerintah, mereka akan dibuang atau dieksekusi.

Adapun retaliasi dari pemerintah berkenaan dengan pemboman di Surabaya ialah berusaha menangkap para pelaku atau pembuat bom yang konon masih banyak di Indonesia. Namun di sisi lain juga memperkuat landasan hukum berkenaan dengan penindakan kasus terorisme melalui Revisi Undang-Undang Anti-Teror.

Penambahan pasal dalam RUU Anti-Teror membuat Indonesia tidak lagi menanggulangi teror, tapi mencegah teror. Negara dengan instrumennya: Polri dan TNI dapat sewaktu-waktu menangkap siapapun yang berbicara mengenai kekerasan dibalut dengan agama. Penduduk Indonesia yang dengan serampangan mengutip kelompok-kelompok radikal, ektremis atau teroris dapat ditangkap pula.

Tidak seberapa lama, warga Indonesia akan merasakan teror yang dilakukan negara. Tapi kita tidak akan menganggapnya teror, karena negara memiliki legitimasi dalam menggunakan kekerasan, mereka berhak serta wajib untuk menjaga keamanan warga negaranya dengan cara apapun.

Tindakan teror yang dilakukan pemerintah akan lebih berbahaya dan senyap, karena petugas-petugasnya telah dilatih selama bertahun-tahun, apa yang diminta oleh masyarakat bisa berbalik kepada mereka sendiri. Hal mudah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari tindak teror, baik dari pemerintah maupun bukan pemerintah, ialah dengan menjaga apa yang dibicarakan di tempat umum (waspada).

 

Rujukan

Krueger, Alan B. (2007). What Makes a Terrorist: Economics and the Roots of Terrorism. New Jersey: Princeton University Press.

Martin, Gus. (2018). Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives and Issues. London: Sage Publications.

Reuveny Rafael & William R. Thompson (ed). (2010). Coping with Terrorism: Origins, Escalation, Counterstrategies, and Responses. Albany: State University of New York Press.

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post