Menggugat Ambang Batas Presiden, Bagaimana Jika Presidential Threshold Ditiadakan?

Menggugat Ambang Batas Presiden_Dimas LF_Berpijar
Menggugat Ambang Batas Presiden_Dimas LF_Berpijar
Ilustrasi surat suara Pemlihan Presiden 2014 (Foto: Wikimedia Commons)
Jika presidential threshold ternyata ditetapkan 0% (dihapus) dan menciptakan banyak alternatif calon, maka polarisasi pemilih terhadap calon cenderung fleksibel, abstrak bahkan tidak terorientasi, atau praktik golput mungkin tidak terhindarkan.

Sebenarnya polemik menggugat ambang batas presiden (presidential threshold) terjadi sejak beberapa kali pengalaman pemilu presiden sebelumnya. Namun kali ini, persoalan dimunculkan kembali sebagai bentuk protes oleh beberapa kalangan tokoh bahwa presidential threshold menghalangi prinsip-prinsip demokrasi.

Terhitung kurang-lebih 3 bulan sebelum waktu pendaftaran calon pada Agustus mendatang, persoalan ini kembali diutarakan dalam pendaftaran gugatan pada Mahkamah Konstitusi.

Seperti pemberitaan yang dilansir oleh hukumonline.com pada (22/6/2018), setidaknya terdapat 12 pemohon yang mengajukan gugatan judicial review pada MK, antara lain terdiri atas mantan ketua dan pimpinan KPK, Komisioner KPU, dosen, karyawan swasta hingga ketua organisasi kepemudaan dan direktur lembaga kajian kepemiluan. Persoalan ini semakin sengit tatkala waktu yang lebih ringkas menuju tanggal pendaftaran calon.

Sebagaimana diketahui, PT berlandaskan pada Pasal 222 dalam Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik/gabungan partai peserta Pemilu dengan persyaratan perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional  pada Pemilu anggota DPR sebelumya.

Beberapa argumentasi yang dapat terpampung dari pelbagai tokoh tersebut adalah pernyataan sikap bahwa adanya presidential threshold membatasi ruang berdemokrasi. Dengan adanya PT yang ditetapkan dalam UU No. 7/2017 tersebut maka hanya partai yang saat ini menduduki parlemen yang dapat mengajukan calon presiden.

Selain itu, narasi gugatan merujuk pada nasib partai baru yang tidak dapat mengajukan calon lantaran pada pasal 222 disebutkan partai peserta pemilu dengan kriteria 20% (kursi parlemen) atau 25% (suara nasional) pada Pemilu sebelumnya. Ini lah yang kemudian disebut sebagai regulasi mencederai prinsip demokrasi.

Namun apakah kita pernah menanyakan bahwa apabila presidential threshold dihilangkan? Bagaimana efeknya terhadap pemilih ketika menghadapi calon alternatif yang begitu banyak? Serta bagaimana partai baru yang belum tentu terakui oleh publik (melalui pemilihan) dapat dipastikan mengajukan calon yang ideal? Apakah persoalan ini semua ada kaitannya dengan konsekuensi presidensial-multipartai yang ada di Indonesia?

Tentang Ambang Batas dalam Pemilu

Setidaknya terdapat enam unsur dalam sistem Pemilu, dimana empat diantaranya adalah unsur mutlak dan dua diantaranya adalah alternatif. Ramlan Surbakti (2015) membagi empat unsur mutlak tersebut antara lain district magnitude (besaran daerah pemilihan), peserta Pemilu dan pola pencalonan, model penyuaraan dan formula pemilihan. Sementara dua unsur alteratif adalah waktu penyelenggaraa jenis Pemilu dan penetapan ambang batas.

Dalam ke empat unsur mutlak tersebut, jika satu saja dihilangkan maka sistem Pemilu akan kacau. Sementara dua unsur alternatif tersebut sebagai instrumen penunjang pelaksanaan Pemilu, salah satunya adalah adanya regulasi mengenai ambang batas.

Mulanya ambang batas dalam Pemilu diartikan sebagai angka matematis atau batasan bagi bentuk kompetisi Pemilu. Dengan adanya ambang batas ini, beberapa maksud Pemilu dapat terlaksana, seperti penyederhanaan jumlah partai di Parlemen misalnya.

Dalam Pemilu legislatif, Indonesia dikenal menggunakan sistem proportional representation yang singkat artinya antara alokasi kursi dan perolehan suara (dalam pembagiannya) ditentukan untuk seproporsional mungkin. Pemilu tahun 1999-2014 (DPR) telah menggunakan ragam angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yakni 2%, 3%, 2.5% dan 3.5%. Sementara pada Pemilu 2019 ditetapkan 4% (UU No. 7/2017). Dalam varian lain adapun bentuk ambang lain semisal ambang batas terselubung dan ambang batas optimal.

Ambang terselubung tidak tercantum dalam UU melainkan sebagai acuan matematis ambang di tiap Dapil, dikenal dengan adanya Tupper (T=100%/(1+m) yakni partai harus menembus batas tertinggi untuk mendapat kursi dan Tlower (T=100%/(2m) yakni ambang untuk mendapat sisa kursi (Rae, Hanby, Loosmore, 1971) serta Teffective (T=75%/(m+1) sebagai acuan partai harus menembus angka efektif untuk mendapat kursi (berlaku dalam formula divisor) (Arend Lijphart, 1977).

Sedangkan ambang batas untuk pencalonan Presiden dan calon wakil Presiden merupakan angka batasan yang digunakan sebagai acuan partai atau gabungan partai. Sebenarnya hal ini merupakan pesan dari UUD 1945 pasal 6A (2) bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Hal ini sudah berlaku sejak Pemilu presiden dan wakil presiden dalam UU No. 23 tahun 2003 pasal 5 (4) dimana pasangan calon diusung partai/gabungan partai dengan syarat memiliki 15% perolehan kursi di DPR dan 20% suara nasional.

Begitu pun tahun 2009 dan 2014 ditetapkan dalam UU No. 42 tahun 2008 dengan kriteria partai pengusung yang memiliki syarat 20% perolehan kursi DPR dan 25% suara nasional. Dalam perjalanannya, ambang batas presiden bertujuan sebagai wujud penyederhanaan partai dan disamping itu sebagai bentuk baku bahwa presiden dicalonkan melalui partai, dimana partai itu adalah partai politik pilihan masyarakat (pemilih) artinya telah terakui.

Presidensial, Multipartai dan Koalisi

Ketetapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia mulanya sejak tahun 2004. Beragam cara dilakukan sebagai bentuk purifikasi terhadap sistem ini. Termasuk menetapkan ambang batas presiden pada Pemilu 2004 hingga saat ini. Secara ringkas, sistem presidensial memiliki kemungkinan untuk menciptakan iklim pemerintahan minoritas. Dimana seorang presiden kehilangan dukungan dari parlemen, terutama dalam hal legislasi, hingga penyusunan APBN.

Dalam konteks fungsi legislasi, presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama, artinya RUU tidak akan menjadi UU tanpa melibatkan pembahasan dengan presiden. Begitu pula sebaliknya. Jika tidak ada pertemuan (dukungan) yang harmonis itu maka pemerintahan akan mengalami kebuntuan politik atau gridlock.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal demikian, maka koalisi adalah jalan alternatif. Koalisi membentuk dukungan kepada presiden dengan wujud mayoritas di parlemen. Djayadi Hanan (2016) dalam jurnal Prisma edisi “Presidensialisme” menyebutkan bahwa dalam membentuk suatu koalisi, pemerintahan otomatis menghindari ketegangan antara eksekutif dan legislatif. Dengan begitu coalitional presidentialism adalah sangat dimungkinkan.

Pembahasan itu serupa dengan Jose Antonio Cheibub yakni when the executive leaks a majority…in the legislative, the norm is conflicted government (Cheibub, 2007:12). Dukungan yang solid membuat sistem presidensial cenderung efektif. Koalisi atau gabungan partai ini pun sebenarnya juga amanat yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 6A (2), dimana pencalonan presiden atas dukungan partai atau gabungan partai.

Dan, sebenarnya koalisi dalam sistem presidensial tidak dapat terhindarkan, manakala Indonesia merupakan negara dengan banyak partai. Berjalannya koalisi kadangkala menunjukan proses yang menarik. Koalisi dapat bertahan selama satu periode atau kolisi dapat terbangun atau runtuh ditengah periode. Semua itu tidak terkecuali karena soal kepemimpinan presiden dalam koalisi yang dibangun.

Soal Dihapuskan atau Tidaknya Ambang Batas Presiden

Sekali lagi bahwa ambang batas merupakan angka matematis yang digunakan sebagai unsur alternatif untuk menunjang kegiatan Pemilihan Umum. Dalam pemilu legislatif, sangat dirasa tidak mungkin meghilangkan ambang batas, walau penerapan ambang batas yang terlalu tinggi pun bukan menjadi poin utama pelaksanaan sistem pemilu yang proporsional. Semakin tinggi ambang batas Pemilu legislatif, maka akan semakin menjauhi prinsip proporsional.

Didik Supriyanto dan August Mellaz (2011) menambahkan jika makin tinggi parliamentary threshold maka semakin banyak suara yang terbuang dan Pemilu menjauh dari kata proporsional. Artinya penetapan ambang batas masih dapat dipakai dalam ketentuan angka optimum atau ambang batas optimal.

Namun, bagaimana jika ambang batas presiden dihilangkan sebagaimana keinginan para pemohon judicial review?

Mereka menilai presidential threshold membatasi ruang gerak demokrasi, dengan cara membatasi elemen lain selain partai (yang ada diparlemen) untuk mengusung calon presiden.

Tentunya jawaban yang muncul jika presidential threshold dihilangkan maka akan banyak alternatif calon presiden. Selain itu partai politik yang baru muncul sangat bebas menyuarakan dan mengusung calon mereka masing-masing.

Persoalannya, apakah dengan semakin banyak calon alternatif akan menjadikan partisipasi politik lebih baik? Terlebih bagaimana publik merespon calon yang diusung oleh partai baru sementara mereka belum mengetahui bukti otentik bahwa partai itu menyuarakan aspirasi masyarakat, terpilih melalui pemilihan?

Maka, demokrasi tidak semestinya dikejar dengan cara yang sebebas mungkin, tapi karakter prosedural dan konstitusional adalah jalan utama.

Respon atas pertanyaan persoalan itu dapat kita sederhanakan menjadi dua hal. Pertama, semakin banyak calon dengan penentuan ambang batas 0% akan menguntungkan bagi pemilih. Dalam perspektif demokrasi, pemilih dapat menikmati beragam calon presiden yang diajukan oleh partai politik.

Di sisi lain, ada argumen kontradiktif dari hal itu, antara lain jika pemilih meragukan kualitas dan kapabilitas calon. Hal ini terutama jika difokuskan pada partai-partai baru, bahwa penerapan ambang batas presiden sebesar 20% perolehan kursi di parlemen dan 25% suara nasional adalah batas ukuran bahwa partai tersebut terlegitimasi oleh rakyat, sehingga calon yang diusung setidaknya terakui pula oleh rakyat karena diusung oleh partai yang legitimate.

Partai-partai yang menduduki parlemen adalah partai terpilih (dipilih karena kehendak masyarakat). Kedua, soal polariasai pemilih, dengan adanya ambang batas presiden tentunya polarisasi pemilih akan terbentuk. Terutama pada pilpres 2019 mendatang sudah ada dua nama  yang mencuat: Jokowi vs Prabowo. Beberapa partai di parlemen pun telah menyiapkan diri untuk merapat diantara kedua bakal calon tersebut.

Jika presidential threshold ternyata ditetapkan 0% (dihapus) dan menciptakan banyak alternatif calon, maka polarisasi pemilih terhadap calon cenderung fleksibel, abstrak bahkan tidak terorientasi, atau praktik golput mungkin tidak terhindarkan. Konsekuensi ini dapat terbentuk ketika kandidat/calon yang muncul ternyata tidak terlegitimasi oleh pemilih.

Penerapan dihapusnya ambang batas menjadi 0% memang dianggap memberi efek baik walau sebenarnya penerapan ambang batas 20%;25% pun juga ada baiknya. Jika polarisasi justru terbentuk dari penerapan ambang batas, pastinya memberi efek yang baik pula. Setidaknya pemilih terorientasi untuk memilih calon. Pengalaman Pemilu 2014 menjadi contoh bahwa polarisasi yang kuat menciptakan legitimasi terhadap pilihan calon yang ada.

Walau memang perdebatan ini agaknya kurang jelas manakala partai yang dimaksud untuk memenuhi presidential threshold adalah partai yang memperoleh suara maupun kursi pada Pemilu sebelumnya (2014).

Akan tetapi antara diterapkannya ambang batas pencalonan presiden atau tidak, masing-masing memberikan efek samping terhadap nasib pemilih maupun iklim politik di dalamnya. Jikalau memang perdebatan ini menuai kebuntuan (deadlock), jalan akhir yang mestinya ditempuh adalah tetap menghormati langkah konstitusi. Judicial Review adalah jalan tempuh konstitusional dan harus senantiasa dihormati.

Pendaftaran calon makin dekat, dan 2019 sudah didepan mata. Segala macam keputusan hasil judicial review harus diterima. Dan partai-partai politik segera menyiapkan kandidat yang kompetitif atau bisa pula merapat pada kandidat yang mereka unggulkan.

Pentingnya Perbaikan

Undang-undang Pemilu yang baru (7/2017) memang tidak sedikit memiliki kesalahan yang acapkali membuat gaduh. Semisal pada pasal 235 ayat 6 yang memungkinkan calon tunggal dalam Pemilu presiden. Isi pasal dan ayat tersebut menyatakan bahwa jika sampai melebih perpanjangan masa pendaftaran masih tetap ada satu calon, maka Pemilu tetap dilaksanakan. Dengan begitu pasal ini membuka peluang bagi calon tunggal, untuk melawan ‘kotak kosong’ dalam Pemilu.

UU Pemilu 7/2017 memang perlu dikaji ulang. Namun dalam prinsip negara hukum, kita seyogyanya tunduk terhadap konstitusi yang berjalan dan menyerahkan semua harapan, keinginan atau pun gugatan pada perjalanan konstitusional negara ini.

Pemilu merupakan rangkaian agenda untuk memilih negarawan yang terseleksi atas pilihan rakyat. Dan tentunya sistem Pemilihan mestinya dirancang se-efektif mungkin. Sebaik-baiknya Pemilu adalah yang mampu mewujudkan aktor politik yang kompeten membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

 

Rujukan

Cheibub, Jose Antonio. 2007. Presidential, Parliamentary, and Democracy. New York: Cambridge University Press.

Lijphart, Arend. 1994. Electoral Systems and Party Sistems: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990. New York: Oxford University Press.

Supriyanto, Didik dan August Mellaz. 2011. Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu. PERLUDEM.

Pahlevi, Indra. 2015. Sistem Pemilu Indonesia: Antara Proporsional dan Mayotarian. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.

TENTANG PENULIS

Dimas Lazuardy Firdauz adalah alumni Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, PusDeHAM Surabaya.

BACA JUGA

About Author

Dimas Lazuardy Firdaus

Dimas Lazuardy Firdauz adalah alumni Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, PusDeHAM Surabaya.


Related Posts

Write a response to this post