Desa Kita
Gambar: Perpustakaan Online MMTC

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa

Penulis

C.S.T. Kansil

Penerbit

Ghalia Indonesia

Tebal Buku

222 halaman

Tahun Terbit

1984

Jenis Buku

Buku perkuliahan, Hukum tata negara, Ilmu administrasi pemerintahan

Posisi Desa dalam silang sejarah Indonesia selalu mendapat perhatian ‘lebih.’ Salah satu alasan pertama dan paling utama adalah karena masih banyak masyarakat Indonesia tinggal di Desa-desa. Bahkan dengan adanya pemekaran wilayah serta meningkatnya populasi penduduk Indonesia, jumlah Desa dari tahun ke tahun semakin banyak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan di Desa pun turut mengalami perubahan seiring bergantinya rezim. Semua maksud yang hendak dicapai peraturan perundang-undangan tersebut tak lain adalah untuk membangun desa, agar desa menjadi lebih maju dan masyarakat di desa pun sejahtera. Demikian halnya di era Presiden Soeharto.

Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, mulai tahun 1980-an, program-program “Masuk Desa” banyak digencarkan. Misalnya ABRI Masuk Desa, Listrik Masuk Desa, Koran Masuk Desa, Buku Masuk Desa, dan lain sebagainya. TVRI pun punya segmen khusus untuk meliput perkembangan di Desa sejak 1 April 1981, salah satunya berjudul “Desa Kita.”

Buku karangan C.S.T. Kansil ini bertujuan untuk merespon banyaknya program-program “Masuk Desa” dengan menguraikan pengetahuan umum seputar Desa, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di kala itu. Undang-undang tentang desa yang dimaksud di sini ialah Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UUPD).

UU tentang Desapraja sebelumnya dipandang masih sangat berbau warisan kolonial. Desa yang diwariskan pemerintah kolonial, tak lain adalah Desa yang penuh keterbelakangan dalam berbagai bidang dan kemiskinan. Desa-desa sebelum lahirnya Orde Baru tidak terjamah dan terjangkau pembangunan, apalagi Desa di luar Jawa. UU ini juga diyakini tidak sesuai dengan cita-cita Nasional untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang lebih kuat dan teratur. Sehingga terpaksa dibekukan.

Titik pusat atau fokus dari perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan serta berbagai perencanaan yang dikeluarkan semasa pemerintahan Presiden Soeharto bertujuan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Dalam kacamata pemerintah di kala itu, perlu ada penyeragaman susunan pemerintahan Desa dengan corak nasional untuk mendorong efektifitas pembangunan hingga ke desa-desa.

UU yang sebelumnya berlaku, yakni UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, dipandang tidak lagi sesuai dengan dengan kondisi desa yang semakin dinamis. Perubahan ini didukung pula oleh upaya untuk menyelaraskan pengaturan tentang desa sesuai UUD 1945 dan berasaskan Demokrasi Pancasila.

Adapun perwujudkan aktual dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila itu sendiri yakni masyarakat diberi wadah untuk menyalurkan aspirasinya dalam Lembaga Musyawarah Desa. Namun tidak setiap individu yang dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung dalam LMD, melainkan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.

Mengulas tentang desa tanpa mengutip definisi tentang Desa rasanya kurang lengkap. C.S.T. Kansil mengungkapkan bahwa Desa, baik dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dan tata pemerintahan hingga saat ini, bermakna sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya.

Kelurahan berbeda dengan Desa meskipun sama-sama berada langsung dibawah Camat. Kelurahan merupakan istilah yang umumnya kita temui di perkotaan. Dengan demikian, pembentukannya pun berada di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota-kota lain. Tidak seperti Desa, kelurahan tidak punya hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya.

Tanggung jawab utama dan pertama-tama Kepala Desa dan Kepala Kelurahan ialah tanggung jawab dan penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

Tak hanya itu, baik kepala Desa maupun kepala kelurahan punya tugas untuk membangun mental masyarakat Desa agar mau maju dan bersemangat mengembangkan pembangunan. Lantaran tugas yang demikian ‘berat’, pendidikan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan haruslah minimal berijazah SLTP/sederajat.

Syarat pendidikan minimal untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa bukanlah satu-satunya syarat utama. Berkaca pada kondisi transisi Orde Lama ke Orde Baru di tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai Peristiwa G30S/PKI, dengan demikian, calon Kepala Desa maupun penduduk Desa yang punya hak pilih disyaratkan tidak pernah memiliki keterlibatan langsung maupun tak langsung dengan kegiatan mengkhianati negara.

Calon Kepala Desa maupun penduduk Desa yang punya hak pilih juga tidak boleh memiliki keterikatan atau terlibat dengan organisasi terlarang. Pengertian mengenai organisasi terlarang ini diatur oleh peraturan perundang, seperti PKI beserta organisasi massanya.

Sebagai organisasi pemerintahan terendah, Desa menjadi basis pemerintahan nasional dan pembangunan nasional. Kedua basis tersebut selanjutnya disebut sebagai fungsi Desa. Segala urusan pemerintahan yang terjadi di Desa menjadi tumpuan bagi segenap unsur di atasnya. Di sini Kepala Desa memiliki peran dalam memimpin dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Desa.

Dalam menjalankan peran ini, Kepala Desa tak bekerja sendirian, melainkan mempunya ‘tim pendukung’ yang disebut “Aparatur Pemerintah Desa.” Aparatur Pemerintah Desa membantu Kepala Desa dalam upaya menumbuhkan mental masyarakat dalam pembangunan yang dijiwai oleh kekeluargaan dan usaha bersama.

Dalam buku ini, C.S.T. Kansil lebih banyak menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemerintahan Desa. Namun tak hanya itu, ada pula tulisan-tulisan dari berbagai sarjana yang diringkas untuk memberikan pengetahuan secara lebih komprehensif mengenai Desa.

Salah satunya, untuk memberikan definisi yang lebih mantap mengenai Desa yakni dengan mengutip dari penjelasan Soetardjo Kartohadikoesoemo. Desa, menurutnya, adalah suatu daerah kesatuan hukum, dimana tertempat tinggal satu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Dari definisi yang disebutkan sebelumnya pun—bahkan hingga sekarang—Desa dimaknai (seakan-akan) sebagai entitas yang mandiri, punya hak menyelenggarakan rumah tangganya. Tetapi yang perlu dipahami pula di sini ialah hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya berbeda dengan makna otonomi yang dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Orde Baru, seperti yang dijelaskan Presiden Soeharto dalam pidato-pidatonya di berbagai kesempatan, merupakan koreksi total atas penyelewengan/penyalahgunaan di berbagai bidang pada masa sebelumnya. Koreksi total ini dengan berusaha mendorong rakyat Indonesia agar bersikap partisipatif dalam program-program yang dicanangkan Orde Baru.

Selain itu, perombakan sikap mental yang dimaksud demi kemajuan pembangunan yakni dengan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Buku ini memanglah cocok bagi mereka yang hendak mengetahui tata pemerintahan desa di era Orde Baru.

Di dalamnya pun tak hanya berbicara mengenai pasal per pasal UUPD, namun dilengkapi dengan bunga rampai tulisan mengenai Desa. Sehingga akan semakin lengkaplah pemahaman kita tentang Desa dan latar belakang penggalakan pembangunan di Desa dalam sudut pandang peraturan perundang-undangannya.

TENTANG PENULIS

A Faricha Mantika adalah mahasiswa S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Tags: , , ,

Bagaimana menurut pembaca?