The Terror Presidency, Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Amerika Serikat Era Presiden Bush

AS memang terlihat seperti semaunya sendiri dalam menghadapi terorisme global yang sedang terjadi. Mereka, digawangi oleh Bush, berusaha menjadi polisi dunia yang ingin melenyapkan kelompok teroris Islam dan tidak akan berhenti hingga kelompok tersebut hilang.

George W. Bush
THE TERROR PRESIDENCY
Gambar: Dok. Pribadi

Spesifikasi Buku

Judul Buku

The Terror Presidency

Penulis

Jack Goldsmith

Penerbit

Norton

Tebal Buku

282 halaman

Tahun Terbit

2009

Jenis Buku

Kajian tentang terorisme dan kebijakan antiteror

Kita pasti mengenal Presiden George W. Bush sebagai seorang pemimpin Amerika Serikat yang meneriakkan kebijakan “War on Terror terhadap Al-Qaeda beserta kroninya. Kebijakan ini mendapatkan respon yang bermacam-macam dari penduduk Amerika Serikat sendiri. Maklum, presiden yang satu ini cukup kontroversial saat mengeluarkan kebijakan dan tidak selalu bawahannya sejalan dengan kebijakan yang ia keluarkan, salah satunya adalah Jack Goldsmith.

Jack Goldsmith merupakan seorang profesor di bidang hukum di Universitas Harvard. Ia adalah mantan asisten Jaksa Agung Amerika Serikat pada tahun 2003 sampai 2004. Goldsmith bekerja dengan jabatan itu dalam Kantor Konsultan Hukum dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap setiap tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden AS. Hanya satu tahun ia bekerja, cukup singkat.

Secara garis besar, buku ini menjelaskan semua yang pernah ia alami semasa menjabat di Departemen Kehakiman tersebut.

Buku ini dibentuk layaknya sebuah buku harian yang berisi catatan si penulis mengenai pekerjaan keseharian selama bekerja dibawah kepemimpinan George Bush. Ia menceritakan mengenai penegakan hukum terhadap teroris dan narapidana teroris yang tertangkap semasa Bush berkuasa dan bagaimana pemerintah AS memperlakukan mereka, terutama di penjara seperti Guantanamo Bay di Kuba.

Bagian buku ini yang paling argumentatif dan menarik adalah bagaimana hukum peperangan dilenyapkan oleh AS dibawah Bush. Penulis buku pernah pergi ke Guantanamo Bay bersama beberapa orang untuk melihat apa saja yang terjadi disana. Ia menuliskan betapa mengerikannya situasi di penjara Guantanamo dan bagaimana tindakan sipir disana cukup represif terhadap para narapidana terorisme. Ada salah satu narapidana bernama Yaser Hamdi yang ia ceritakan dalam buku ini.

Yaser Hamdi merupakan pemuda yang belum genap dua puluh dua tahun namun sudah ditangkap dan dijebloskan ke Guantanamo karena tuduhan terorisme dan berkolaborasi dengan Al-Qaeda. Ia dipindahkan dari Guantanamo ke Norfolk karena memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Disana, dia memiliki sel yang kecil dan hanya mendapatkan sedikit waktu untuk berinteraksi dengan narapidana lainnya. Penulis mengungkapkan betapa tidak manusiawinya lingkungan penjara di Norfolk ini.

Setelah melihat keadaan Yaser Hamdi inilah, penulis mulai melihat kesalahan fatal yang dilakukan oleh AS dibawah Bush. Selama pemerintahan Bush, AS terlalu memfokuskan kepada argumentasi hukum dalam melawan terorisme sehingga melupakan kebijaksanaan dalam kebijakan. Sudut pandang yang terlalu menekankan pada hukum membuat pemerintahan Bush melupakan analisis hukum dan lebih menekankan pada penghakiman yang bersifat politis. Kebijakan pemerintahan Bush mengenai terorisme, membuat Presiden Bush memperbesar kekuasaan konstitusionalnya.

War on Terror dianggap oleh penulis sebagai sebuah kebijakan yang penuh kesalahan. Kebijakan ini merupakan peperangan yang bukan dengan sesuatu yang konkrit, namun hanyalah metafora. Kebijakan ini berusaha melakukan peperangan dengan konsep teror itu sendiri. Bagi Goldsmith, Terorisme adalah sebuah teknik, dan manusia tidak bisa berperang dengan sebuah teknik. Alhasil kebijakan ini memunculkan bias dalam implementasinya. Seperti kata Howard Zinn, tidak ada Perang Melawan Teror saat perang itu sendiri adalah teror.

Peperangan melawan teror ini dilakukan Bush dengan menggunakan segenap kekuasaan pemerintah AS untuk menghancurkan musuh-musuhnya yang dikehendaki (seperti Al-Qaeda dan Taliban), bahkan jika berbicara mengenai keamanan dari Amerika Serikat, presiden dapat mendeklarasikan peperangan tanpa perlu berbicara dengan Dewan (Congress). Semasa jabatannya, Bill Clinton pun pernah mengirimkan dua rudal Tomahawk ke Afghanistan dan Sudan sebagai tindak perlawanan kepada Al-Qaeda yang menyerang Kedubes AS di Afrika.

Melalui dua sumber utama dari kekuasaan presiden: Dewan dan Konstitusi, memperbolehkannya untuk melakukan peperangan bukan kepada sebuah teknik seperti terorisme tapi pelaku teror, entah personal atau organisasi yang mengancam keamanan dari Amerika Serikat. Karena itu penyerangan dilakukan ke Al-Qaeda dan Taliban, bukan ke Tentara Republikan Irlandia (Irish Republican Army), Tamil Tigers dari Sri Lanka dan Basque ETA. Tiga organisasi teroris ini tidak mengancam kedaulatan dan keamanan dari AS.

Pasca tragedi 9/11, pemerintah AS membutuhkan alasan pembenar untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum hal buruk semacam itu terjadi lagi. Maka diperbolehkan AS untuk menangkap personil terduga teroris tanpa perlu terduga tersebut menghadapi persidangan.

Hal ini diperkuat oleh Kejaksaan Tinggi AS dalam komentarnya mengenai penangkapan Yaser Hamdi bahwasanya tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah si narapidana kembali ke tempat peperangan dan mengobarkan peperangan. Hal tersebut dapat dimaklumi sebagai sebuah insiden dalam peperangan ujar Kejaksaan Tinggi pada tahun 2004.

Adapun insiden di salah satu penjara AS di Qala Jangi, Afghanistan, dimana para napi teroris berhasil menyusupkan senjata yang digunakan untuk membunuh agen CIA bernama Johnny Spann dan mengambil alih penjara tersebut selama seminggu hingga akhirnya dihabisi. Penulis menyimpulkan bahwa Napi teroris tidak akan berhenti untuk menghancurkan dan membunuh musuhnya dengan cara apapun, meskipun mereka sudah dalam tahanan.

Karena kerugian yang dirasakan oleh pemerintah AS, maka para Napi tersebut dipindah tempatnya ke Guantanamo. Mereka tidak akan ditaruh di AS karena takut akan hal yang sama terjadi di dalam AS dan membahayakan keselamatan warga negaranya. Pemilihan teluk Guantanamo dilandaskan oleh posisi geografisnya yang terisolir dan bisa dipersenjatai. Teluk Guantanamo tidak hanya berisi narapidana terorisme, namun juga mereka yang diadili dalam mahkamah militer.

Bush sendiri dalam menghadapi Konvensi Jenewa terkait peraturan perang menganggap narapidana terorisme di Guantanamo bukan sebagai tahanan perang (Prisoner of War, POW), karena status POW hanya berlaku apabila peperangan yang terjadi ialah antara negara dengan negara, bukan dengan organisasi semacam Al-Qaeda. Adapun Taliban yang berada di dalam Afghanistan (yang merupakan anggota Konvensi Jenewa) juga tidak terkualifikasi untuk berstatuskan POW karena mereka membawa senjata dengan bebas dan tidak berseragam.

Tujuan dari dihilangkannya status POW untuk terduga teroris ialah agar pemerintah AS bisa lebih mudah dalam menghadapi berbagai macam musuh yang mengancam kedaulatan dan keamanan nasional dari Amerika Serikat.

Hampir semua manusia dalam era kepemimpinan George Bush sepakat dengan kebijakan penghilangan status POW untuk terduga atau terpidana teroris. Akan tetapi ada yang berpendapat (John Yoo) bahwa tidak diberikannya status POW pada Taliban ialah karena Afghanistan adalah negara yang gagal dan tidak termasuk di dalam Konvensi Jenewa.

Adapun permasalahan dari Guantanamo adalah banyak narapidananya yang berasal dari negara yang terafiliasi dengan Amerika Serikat. Mereka menolak penghilangan status POW terhadap terpidana teroris ini. Mereka juga menolak sudut pandang yang disuguhkan oleh AS untuk membenarkan tindakan mereka dalam menangkap para terduga teroris. Teman-teman AS ini juga tidak sepakat dengan pandangan interpretasi Konvensi Jenewa yang dilakukan oleh pemerintah AS.

Banyak negara lain seperti Inggris dan Prancis, tidak terlalu mempermasalahkan Guantanamo hingga ada warga negaranya yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara di Kuba ini. Mereka menganggap bahwa prosedur yang digunakan AS sangat cacat dan kembali lagi, Hak Asasi Manusia (HAM) diteriakkan dengan sentuhan standar ganda. AS menolak tudingan bahwa Guantanamo adalah situs yang bebas peraturan, mereka tetap mempertahankan bahwa mereka yang ditahan di Guantanamo tidak ada hubungannya dengan Konvensi Jenewa.

AS memang terlihat seperti semaunya sendiri dalam menghadapi terorisme global yang sedang terjadi. Mereka, digawangi oleh Bush, berusaha menjadi polisi dunia yang ingin melenyapkan kelompok teroris Islam dan tidak akan berhenti hingga kelompok tersebut hilang. Dengan berbagai alasan mereka berusaha mengelak dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan berbagai negara dan usaha untuk membumihanguskan terorisme masih berjalan hingga detik ini, seiring para pemirsa sekalian membaca resensi singkat ini.

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Write a response to this post