Jejak Korupsi Aktor Politik Klan Cikeas, Analisa Teoritis Korupsi di Negara Demokratis

Gaung yang keras mengenai kebebasan berpendapat, pemerintahan non-otoritarian, kebebasan pers, hanyalah sebagai bentuk seremonial yang berbanding lurus dengan semakin menumpuknya permasalahan-permasalahan pemerintahan yang rumit.

Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ani Yudhoyono, Annisa Pohan dan Edhie Baskoro di Bogor, 8 Juli 2009.
Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ani Yudhoyono, Annisa Pohan dan Edhie Baskoro di Bogor, 8 Juli 2009.
Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ani Yudhoyono, Annisa Pohan dan Edhie Baskoro di Bogor, 8 Juli 2009. (Foto: ADEK BERRY/AFP/Getty Images via Okezone)
Gaung yang keras mengenai kebebasan berpendapat, pemerintahan non-otoritarian, kebebasan pers, hanyalah sebagai bentuk seremonial yang berbanding lurus dengan semakin menumpuknya permasalahan-permasalahan pemerintahan yang rumit.

Pemilihan Umum secara langsung pada tahun 2004 merupakan bentuk empiris kemajuan demokrasi di Indonesia pasca-otoritarian Soeharto. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi harapan nyata terkait implementasi nilai-nilai demokrasi, termasuk di dalamnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Permasalahan  khas Orde-Baru seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi konsentrasi utama untuk direduksi.

Walaupun susah untuk dinihilkan, akan tetapi berbagai upaya dalam mereformasi birokrasi dan melakukan sistem transparansi tingkat tinggi diberlakukan secara ketat. Padahal, belum ada definisi yang baku mengenai korupsi dan konsepsi non-abstrak dalam melakukan redefinisi korupsi itu sendiri. Konsepsi mengenai korupsi cenderung dimaknai secara komunal, dimana para peneliti dan anti-corruption campaigners cenderung memilih yang sesuai dengan tujuan mereka.

Secara teoritis, definisi korupsi selalu melibatkan adanya kegagalan untuk adaptasi dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut dapat berupa hukum dan custom yang lingkup subjeknya dibatasi sebagai individual-actions yang dianggap korup (Heywood: 2015).

Selain itu, melalui pendekatan dengan menggunakan standarisasi dan prototype sebuah negara yang ideal, akan melahirkan implikasi yang sama dengan pelanggaran kebaikan bersama atau kepentingan publik yang patokannya dibuat dari kedua kasus tersebut (Ibid).

Akan tetapi, konsep operasional yang kerap kali digunakan dalam memberikan penekanan terkait kepentingan publik adalah terminasi “mis-use or abuse of entrusted power for private gain”  (Lihat Transparency International, 2012).

Korupsi terjadi hanya ketika dimana ada keuntungan pribadi yang diharapkan, baik secara material maupun non-material yang biasanya dalam bentuk kekayaan, kekuasaan politik, dan status sosial. Hasil dari penyalahgunaan ini kemudian tidak hanya secara langsung kepada aktor individu yang korup, akan tetapi dapat mengalir secara komunal dan kekerabatan seperti halnya kelompok etnis, partai politik, dan keluarga.

Dalam ranah empiris, hal ini sangat banyak dijumpai mengingat berdasarkan survei Transparency International (TI) 2013. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada angka 32, dan secara global masuk kedalam 70 persen negara yang memiliki skor IPK dibawah 50, sehingga masuk kedalam 10 besar jajaran negara terkorup di dunia.

Demikian pula berdasarkan hasil temuan TI Global Corruption Barometer yang menempatkan ke empat sektor yang paling korup dengan skor 0-5, diantaranya ada DPR dan Kepolisian menduduki posisi paling korup dengan angka 4,5, diikuti institusi hukum yakni pengadilan dan kejaksaan sebesar 4,4, serta partai politik 4,3.

Klan Cikeas: Prakarsai Korupsi Berjamaah di Indonesia

Terpilih menjadi Presiden pertama secara langsung oleh rakyat pasca Orde Baru membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen secara penuh untuk memberantas korupsi bahkan hingga periode kedua masa pemerintahannya.

Namun faktanya, SBY mengakui jika era pemerintahannya justru persoalan korupsi memasuki babak baru dan menjelma sebagai sesuatu yang tidak kasuistik lagi, tetapi sudah menjalar dan bertransformasi kedalam bentuk yang lebih kompleks. Hal ini disampaikannya pada pidato kenegaraan pada saat sidang paripurna DPR dan DPD, 16 Agustus 2012.

Klaim semacam ini seolah mematahkan resolusi SBY atas pemberantasan korupsi dan menjadi bias ketika kasus suap, gratifikasi, tindak pidana korupsi, money laundry justru melibatkan keluarga, sahabat, kolega, politisi, dan pejabat yang dekat dengan SBY. Seperti halnya kasus yang menjadi public-interest hingga saat ini adalah skandal pengaturan proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor dan kasus Bank Century yang kedua kasus tersebut telah menyeret beberapa  nama dari klan Cikeas (Suroso, 2014).

Postulat mengenai demokrasi yang berkaitan erat dengan transparansi pemerintahan hendaknya memperoleh kritik yang tajam, mengenai betapa demokrasi yang dijalankan masih cukup prematur dan belum sistemik.

Gaung yang keras mengenai kebebasan berpendapat, pemerintahan non-otoritarian, kebebasan pers, hanyalah sebagai bentuk seremonial yang berbanding lurus dengan semakin menumpuknya permasalahan-permasalahan pemerintahan yang rumit. Bagaimana tidak, perbedaannya hanya terletak pada munculnya kelompok oposisi-aktif di era demokratisasi pemerintahan Indonesia.

Masih terbesit dengan jelas bagaimana periode kedua SBY merupakan sebuah kejayaan Partai Demokrat dan klan-nya. Namun, tak banyak juga yang mengungkap ini adalah masa mengenai masa krisis SBY dan klan Cikeas. Tepatnya pada awal Desember 2013, Mallarangeng bersaudara ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor.

Salah satu dari Malarangeng bersaudara, yaitu Andi Zhulkarnaen Malarangeng mengaku menerima uang dari Dedy Kusdinar, Kemenpora, Direktur PT. Dutasari Citalaras kontraktor PT. Adhi Karya dan Komisaris PT. Global Jaya Manunggal sebesar 2 milyar. Selain itu kasus ini juga menyeret beberapa nama seperti mantan anggota DPR dan Bendahara Umum Partai Demokrat, Mohammad Nazaruddin.

Jajaran tersangka di atas juga menyebutkan mengenai “bagian rumah tangga Cikeas” yang menitipkan pengusaha untuk menangani proyek di Kemenpora (Ibid: 93). Ketika Mohammad Nazaruddin memberikan keterangan, ia hanya menyebutkan Ibu Pur sebagai utusan Cikeas. Terbongkarnya skandal ini pun juga menjadi kesulitan tersendiri bagi SBY di ranah politik.

Selain itu, pada kasus Bank Century, KPK memberikan sinyal kuat bahwa Boediono sebagai Wakil Presiden SBY bukan merupakan saksi biasa. Hal ini secara kuat dikaitkan dengan pengakuan Direktur Utama PT. Century Mega Investindo. Pertanyaan terbesar adalah mengenai mekanisme bailout dan suntikan dana sebesar 6,7 triliun untuk Bank Century setelah dinyatakan bahwa ia adalah bank gagal dan kalah kliring (Ibid: 114).

Nampaknya hal lain yang juga menjadi persoalan domino adalah terkait materi hasil korupsi yang mengalir ke lapisan terluar dari tersangka utama, misalnya kasus Hambalang selain uangnya mengalir ke kantong Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Dewan Pembina, juga kepada peserta kongres. Kasus korupsi masal atau umumnya disebut sebuah korupsi berjamaah ini disebut perbuatan individu?

Pelemahan Institusi KPK

Agenda pemberantasan korupsi seolah-olah menjadi tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja. Padahal korupsi juga melibatkan secara aktif lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi nyatanya kinerja mereka seolah-olah tidak se-agresif KPK.

Bahkan ketika adanya upaya penegakan hukum terkait korupsi jelas sekali memperlihatkan quasi antara KPK vs tersangka (politisi dan aktor-aktor lain yang terlibat).

Maraknya aktor penegak hukum yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) juga menambahkan asumsi miring terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan beberapa syarat untuk mereduksi sebagian kewenangan KPK, termasuk PPATK dan BNN.

Banyak persepsi publik yang memberikan nilai kurang puas terhadap kinerja KPK pasca usaha-usaha pelemahan oleh institusi lain. KPK dianggap terlalu kompromis dan kurang berani nyalinya dalam melakukan pemberantasan korupsi terutama pada aktor-aktor pusaran pemerintah yang berkuasa dalam hal ini SBY.

Baik dalam kasus Hambalang, SKK Migas, maupun Bank Century, harusnya KPK lebih bisa mengidentifikasi adanya moral hazards untuk korupsi dari penjelasan-penjelasan yang terlalu retoris (Ibid: 86-87).

Concluding Statement

Korupsi adalah fenomena yang kompleks dan tidak bisa dijelaskan hanya dari satu penyebab saja. Apabila hal ini hanya disebabkan oleh satu persoalan saja mungkin solusinya tidak akan sulit seperti saat ini. Bentuk korupsi juga tidak tunggal, melainkan dapat bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk lain yang lebih canggih dan berpola rumit.

Karena fenomenanya yang kompleks, maka usaha untuk memerangi korupsi must be pursued on many fronts. Harus ada sinergi yang tunggal antara pemerintah, politisi, rakyat, dan NGOs. Sehingga janji menolak korupsi tidak hanya sekedar love service di atas arena politik.

Sehingga pada puncaknya, kita harus tetap menganggap korupsi adalah bentuk dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus dicegah dan dibabat habis secara luar biasa pula. Sanksi sosial yang berat diperlukan juga bagi politisi yang korup agar tidak ada lagi political animals yang terpilih melalui pemilu demokratis.

 

Rujukan:

Heywood, Paul. 2015. Routledge Handbook of Political Corruption. London: Routledge.

Suroso, Jusuf. 2014. Jejak Korupsi Politisi dan Klan Cikeas. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate.

Transparency International (2012). “What Is Corruption?” (available online at http://trans parency.am/corruption.php).

TENTANG PENULIS

Nur Qomariyah adalah mahasiswa Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Write a response to this post