Usaha Mencegah Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Seharusnya BNPT menggandeng seluruh organisasi yang bernuansa Islam. Apalagi di tingkat perguruan tinggi, BNPT hampir tidak ada baunya.
Seharusnya BNPT menggandeng seluruh organisasi yang bernuansa Islam. Apalagi di tingkat perguruan tinggi, BNPT hampir tidak ada baunya.
Foto: Dokumentasi BNPT di Kuliah Umum di PKN STAN
Seharusnya BNPT menggandeng seluruh organisasi yang bernuansa Islam. Apalagi di tingkat perguruan tinggi, BNPT hampir tidak ada baunya.

Islam di Indonesia masih menghadapi pergulatan identitas yang tidak usai dalam kurun waktu hampir dua dekade semenjak reformasi. Umat Islam di Indonesia masih dihantui oleh problematika yang disebut sebagai radikalisme.

Berbagai macam organisasi keislaman berusaha membendung masuknya pemikiran radikal ke watak para pemuda. Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Persis dan lain sebagainya berlomba-lomba untuk menunjukkan kepada publik bahwasanya mereka tidak anti-nasionalisme, NKRI harga mati.

Tidak jarang juga lembaga profesional urun pendapat berkenaan dengan terorisme di Indonesia seperti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dibawah Sidney Jones dan International Crisis Group (ICG). Kedua lembaga Think-tank ini berusaha untuk menguak dan mengejawantahkan keberadaan kelompok radikal di Indonesia.

IPAC pada 27 April 2017 mengeluarkan laporan berjudul The Re-Emergence of Jemaah Islamiyah yang mengulas perkara kasus Siyono. Dalam laporan tersebut, IPAC menjelaskan beberapa spekulasi kematian Siyono yang dikabarkan mati karena tulang rusuk yang patah.

IPAC juga mengutarakan bahwa Siyono merupakan salah satu anggota Jamaah Islamiyah generasi baru, itu yang menjadi alasan kenapa Siyono ditangkap, guna mencegah adanya aksi teror di Indonesia. Namun permasalahan bukan pada penangkapan Siyono, tapi kematiannya saat di tangkap oleh kepolisian dan dugaan kepada aparat penegak hukum bahwa mereka melakukan kekerasan sebelum adanya persidangan.

Kasus ini begitu menggelegar sehingga kepolisian pun kebingungan dalam menyikapinya bahkan terpojok berkali-kali oleh ormas Islam yang mengadvokasi kasus Siyono ini. Kasus ini menandakan bahwa Indonesia masih belum tuntas secara kebijakan dalam menghadapi dan mencegah terorisme merebak.

Kasus main hakim sendiri masih menjadi ciri khas yang utama bagi penduduk Indonesia yang berimplikasi kepada tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Watak sipil yang main hakim sendiri, masih diadopsi oleh penegak hukum, atau bisa jadi malah sebaliknya.

Tidak hanya pada masyarakat umum, bahkan institusi pendidikan tinggi pun yang selalu dianggap sebagai tempat paling netral juga dituding sebagai salah satu tempat menjamurnya radikalisme. Anggapan ini muncul karena banyaknya anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan oleh pemerintah juga berasal dari institusi pendidikan tinggi melalui cabang kemahasiswaannya: Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan).

Penolakan terhadap Pancasila dan model negara republik oleh HTI dan diusungnya Khilafah sebagai model negara yang cocok menjadi indikator kelompok ini dianggap radikal dan mengganggu legitimasi Republik Indonesia.

Hampir kasus-kasus di atas merupakan cara pemerintah dalam menghadapi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Mulai dari penangkapan terduga teroris, pembubaran ormas radikal sampai eksekusi mati dari terpidana teroris. Bahkan dalam menghadapi terorisme, pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru saja di revisi pasca pemboman di Surabaya dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam menghadapi terorisme, pemerintah Indonesia berusaha mencegahnya dengan memotong sumber pendanaan terorisme, seperti pada pasal 4 UU no. 9 tahun 2013 berkenaan dengan pendanaan terorisme dapat dibui dengan masa tahanan lima belas tahun, sedangkan mereka yang berusaha melakukan tindakan teror atau merencanakan akan terkena pasal 6 dalam UU yang sama dapat dipenjarakan dengan masa tahanan dua puluh tahun sampai dengan paling lama seumur hidup.

Dua pasal di atas menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia berusaha menggagalkan kasus terorisme hingga memberi masa tahanan yang sangat lama untuk satu pasal saja. Namun dalam menangkap mereka yang berkolaborasi atau merencanakan tindak terorisme harus memiliki bukti yang kuat.

Belum lagi, untuk melihat kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia, pemerintah tidak bisa sendirian, maka dari itu pasca pemboman di Surabaya, beberapa pejabat pemerintah mengimbau masyarakat untuk melaporkan tetangganya yang jarang bersosialisasi.

Himbauan seperti ini memang bertujuan untuk mengamankan warga negaranya, kurang lebih sama seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca 9/11 dalam menghadapi ancaman teroris dari jaringan Al-Qaeda (Goldsmith, 2009). Namun himbauan ini memang rancu dan terkesan bahwa pemerintah masih belum memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan kontra-terorisme. Tugas semacam ini harusnya diemban oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komunitas Intelijen Daerah, baru masyarakat sebagai pilihan terakhir, dilibatkan dalam proses penanggulangan dan pemberantasan terorisme.

Adapun pemerintah Indonesia memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menggawangi program deradikalisasi untuk menghilangkan bibit-bibit teroris. Namun kelemahan program ini adalah usahanya yang kurang maksimal dengan hanya mengandalkan pelaksanaan seminar-seminar dan dialog kebangsaan saja.

Seharusnya BNPT menggandeng seluruh organisasi yang bernuansa Islam. Apalagi di tingkat perguruan tinggi, BNPT hampir tidak ada baunya. Mereka tidak berusaha menggandeng organisasi ekstra kampus semacam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dalam melaksanakan program deradekalisasi di kampus.

Program Deradikalisasi di Indonesia sendiri, menurut Muhammad A.S. Hikam (2016) memiliki empat tahapan. Pertama, Identifikasi, dimana pemerintah berusaha mengelompokkan golongan-golongan radikal beserta keluarganya. Kedua, Rehabilitasi, untuk mengubah orientasi ideologi terhadap para narapidana tindak terorisme.

Ketiga,  redukasi, sebagai tahapan untuk mengajarkan ajaran agama yang benar, tahap ini dilaksanakan apabila tahapan kedua telah berhasil. Dan yang terakhir adalah Resosialisasi yang bertujuan untuk mempersiapkan tahanan tindak pidana terorisme agar bisa kembali kepada masyarakat di tempat ia tinggal.

Empat tahapan ini seharusnya di sosialisasikan pula kepada masyarakat umum, guna memahami dan mampu mengimplementasikan deradikalisasi, atau paling tidak dapat mengidentifikasi kelompok radikal yang tinggal di lingkungannya. Untuk proses selanjutnya, paling tidak masyarakat bisa melimpahkannya kepada pemerintah atau aparat yang mempunyai kewenangan dalam menanggulangi kasus terorisme.

Kembali kepada lingkungan kampus, penulis pernah berbincang dengan salah satu kawannya dari organisasi ekstra bahwasanya kekuatan kelompok “radikal” di kampus ada pada dominasi wacana keislaman yang mereka pegang. Organisasi ekstra seperti HMI, PMII ataupun IMM tidak melakukan konter-wacana, sehingga golongan radikal ini kuat dalam menancapkan pandangan khilafahnya.

Adapun pandangan ini benar, karena selama ini, diskusi mahasiswa di dominasi oleh pembahasan UKT (yang memang penting), peta politik nasional, diskusi filsafat Barat, dan permasalahan politik di kampus. Namun tidak ada yang peduli terhadap penguatan wacana dari kelompok radikal.

Disisi lain, BNPT sendiri tidak berinisiatif untuk menggandeng organisasi intra maupun ekstra di kampus untuk melaksanakan program deradikalisasi. Diskusi semacam ini hanya muncul secara momentual, itu pun atas dasar inisiatif dari organisasi tersebut. Penekanan kepada deradikalisasi juga jarang disampaikan secara eksplisit, padahal hal itu dapat menangkal tudingan radikal yang dilayangkan BNPT kepada beberapa kampus ternama di beberapa waktu yang lalu.

Namun, tindak pidana terorisme hampir seringkali diselesaikan dengan cara pengobatan, tidak dengan pencegahan. Munculnya Undang-Undang untuk menghadapi terorisme juga dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana terorisme. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga berjalan secara maksimal apabila telah terjadi kasus pemboman.

Singkat kata, dalam menghadapi terorisme, susah rasanya melakukan pencegahan, lebih tepat memang pemberantasan dan penanggulangan teror.

Hal terakhir yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi terorisme bukan melalui hastag atau seremoni, tetapi bekerjasama dengan penegak hukum (Polri dan BNPT) untuk selalu siap sedia membantu penanggulangan teror. Dengan penduduk Indonesia yang terbanyak ke empat di dunia, aparat penegak hukum tidak bisa meng-cover keseluruhan wilayah Indonesia, maka masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menghadapi kelompok-kelompok inklusif yang disinyalir sebagai kelompok teroris.

Untuk golongan yang disinyalir sebagai kelompok teroris, namun hanyalah pengajian biasa, ada baiknya pengajian tersebut dibuat terbuka sehingga tidak menimbulkan fitnah.

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP, Universitas

BACA JUGA

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post