International Case Studies of Terrorist Rehabilitation, Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terorisme oleh Para Pakar di Malaysia dan Singapura

Pendekatan yang muncul pada era sekarang menggunakan peribahasa fight fire with fire. Mengelola keamanan dan melenyapkan ancaman sudah diberikan kewenangannya kepada militer, penegak hukum dan agen-agen keamanan lainnya.

International Case Studies of Terrorist Rehabilitation_Reza MH_Berpijar
International Case Studies of Terrorist Rehabilitation
Gambar: Routledge

Spesifikasi Buku

Judul Buku

International Case Studies of Terrorist Rehabilitation

Penulis

Rohan Gunaratna dan Sabariah Hussin (Eds.)

Penerbit

Routledge

Tebal Buku

228 halaman

Tahun Terbit

2018

Jenis Buku

Kajian tentang deradikalisasi dan terorisme

Jika sebelumnya ulasan mengenai terorisme acapkali terfokus kepada pemboman dan tindak terorisme beserta berbagai aliran yang dekat dengan ideologi ini, serta hanya berkutat pada Indonesia. Kali ini peresensi mencoba untuk mengulas salah satu karya berkenaan dengan kebijakan untuk para teroris: kebijakan rehabilitasi.

Rohan Gunaratna merupakan seorang pakar terorisme yang berdomisili di Singapore dan menjadi profesor sekaligus staff pengajar di Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Sudut pandang beliau merupakan yang menginspirasi Tito Karnavian sebagai salah satu mahasiswa walinya.

Sedangkan Sabariah Hussin merupakan analis di Pusat Riset Kekerasan Politik dan dan Terorisme (ICPVTR) RSIS, NTU dan juga anggota Religious Rehabilitation Group (RRG). Keduanya merupakan penyunting yang berkompetensi jika berbicara mengenai terorisme.

Buku ini terdiri dari empatbelas bab yang kurang lebih mengutarakan mengenai rehabilitasi berbagai negara. Ada tigabelas penulis didalamnya, yakni: Rohan Gunaratna, Abdul Basit, Ahmad Saiful Rijal bin Hassan, Marcin Styszynski, Mohamed bin Ali, Sabariah Hussin, Iftekharul Bashar, Mohd Mizan Aslam, Chidinma Jennifer Ogbogu, Nodirbek Soliev, Malkanthi Hettiarachchi, Hu Weiying, Inga K. Trauthig, dan Zunyou Zhou.

Kata yang akan sering pembaca temukan dalam buku ini ialah rehabilitasi dan deradikalisasi.

Akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan terkesan memindahkan buku ke dalam artikel ini apabila mengulas keseluruhan diskurus rehabilitasi dan deradikalisasi terorisme dalam buku ini, maka peresensi akan mengambil dua artikel yang penting dibaca di Indonesia, yakni berkenaan dengan deradikalisasi di Malaysia dan kebijakan rehabilitasi ekstremis di Singapura.

Namun sebelum masuk kesana, para penyunting mengutarakan bahwa wacana mengenai terorisme tidak pernah menyurut. Mereka berdua berargumen bahwasanya terorisme berhubungan dengan ekstremisme yang merupakan produk dari eksklusivisme.

Kegagalan negara dan pemerintahnya dalam menanggulangi teror akan berdampak terhadap peningkatan tindak terorisme di wilayah negara tersebut. Salah satu contoh awal yang diberikan oleh para penyunting mengenai usaha untuk mempromosikan konter-terorisme ialah pada tahun 1830-1840an.

India di bawah Britania Raya mengisolasi dan mengidentifikasi kelemahan dari jejaring Thugis (Preman). Pelaksana sekaligus pencetus kebijakan ini bernama William H. Sleeman yang guna menunjang usaha pemberantasan terorisme ini, akan berusaha membujuk dengan uang untuk mendapatkan segala informasi.

Pendekatan yang muncul pada era sekarang menggunakan peribahasa fight fire with fire. Mengelola keamanan dan melenyapkan ancaman sudah diberikan kewenangannya kepada militer, penegak hukum dan agen-agen keamanan lainnya.

Meskipun begitu, banyak negara dan pemerintahnya masih gagal untuk menghilangkan tindak terorisme pasca tragedi 9/11. Instrumen pemerintah ini terlalu keras dalam menghadapi terorisme, bahkan Amerika Serikat melakukan intervensi ke Afghanistan yang nantinya akan menjadi tempat kelahiran Al-Qaeda dan Taliban.

Konflik laten terorisme ini tidak hanya bertahan di Timur Tengah, namun merambah dan mengorganisir kelompok baru di Asia Tenggara. Negara seperti Malaysia dan Singapura tidak terlepas dari cengkeraman terorisme.

Pada tahun 2002, George Bush juga mengobarkan kebijakan War on Terrornya di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Al-Qaeda dan Islamic State (IS) berusaha memunculkan instabilitas politik di tempat mereka berada. Itulah tujuan terorisme yang sebenarnya.

Mohd Mizan Aslam yang menulis tentang bagian deradikalisasi di Malaysia berargumen bahwasanya para teroris menggunakan kata jihad namun tidak dengan makna yang benar. Penulis menjelaskan layaknya ada standar ganda dalam kata jihad.

Pemuda yang bergabung dengan kelompok mujahidin ini terpengaruh oleh propaganda yang menyesatkan dalam memaknai Jihad, Aslam mengutip Chertoff untuk menjelaskan bahwa Jihad yang dilakukan teroris seringkali mengabaikan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya.

Aslam juga memberikan pengertian terhadap radikalisasi: pertama, radikalisme kekerasan, dimana ada penekanan kepada pelaku teror bahwa tindak kekerasan itu diperbolehkan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan.

Kedua, radikalisasi dalam makna luas yang berusaha untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, namun membahayakan nilai-nilai demokrasi. Pengartian ini juga merupakan dialektika pemikiran penulis dari T. Veldhuis dan J. Staun.

Radikalisasi sendiri memiliki empat tahap yang tercantum dalam artikel ini: pre-radikalisasi, identifikasi diri, indoktrinasi dan aksi. Pre-radikalisasi menggambarkan kehidupan normal pelaku teror sebelum terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran ekstrim yang berkenaan dengan kekerasan.

Bagian identifikasi diri ini adalah usaha awal pelaku teror dalam mencari dan memperdalam pandangannya mengenai radikalisme dan menjerumuskan mereka pada irasionalitas yang dampaknya adalah mereka dengan mudah di-indoktrinasi. Apabila indoktrinasi sudah selesai, maka para pelaku teror akan siap untuk melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh atasannya. Sikap semacam ini dikenal di Indonesia sebaga Taqlid Buta, Fanatisme dan Ta’ashub.

Menurut Aslam, masyarakat umum turut bertanggungjawab agar para pemudanya tidak terjerumus dalam lubang radikalisme. Adapun konsep yang memang digunakan untuk memerangi radikalisasi adalah deradikalisasi. Deradikalisasi dapat dipahami sebagai usaha untuk merubah perilaku dan tindak-tanduk para pelaku teror untuk kembali menjalani kehidupannya secara normal.

Mereka akan dibentuk untuk menolak segala macam pandangan yang berpotensi merusak keamanan nasional. Beberapa pakar yang turut dikutip Aslam adalah O. Ashour dan P. R. Neumann.

Deradikalisasi di Malaysia dilaksanakan melalui Religious Rehabilitation Programme atau Program Rehabilitasi Keagamaan (RRG). Fokus program ini adalah edukasi ulang untuk menyadarkan kesalahan dari pandangan yang mereka ikuti dan membenahi miskonsepsi politis maupun religius yang mereka anut.

Sedangkan rehabilitasi dilakukan setelah para mantan teroris ini dilepas, di masyarakat, mereka akan diawasi oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk mengembalikan mantan teroris kepada tempat mereka di masyarakat tanpa mengganggu keamanan dan dalam posisi sudah tidak menganut aliran garis keras (hardliners).

Yang paling menarik dalam bab ini adalah modul deradikalisasi yang disediakan oleh penulis artikel. Modul ini dibuat untuk membantu pemerintah dalam mengubah pola pikir para teroris.

Modul ini berisikan: kepribadian yang holistik (sub: efek personal, kedisiplinan, tindakan yang didasarkan pada kebutuhan daripada keinginan, dan rela menerima hukuman); refleksi atas diri sendiri (kemauan untuk menerima kesalahan yang diperbuat, kasih sayang, apresiasi dan rasa syukur); kemampuan sosial (empati, memilih teman yang benar, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, kemampuan untuk menghadapi situasi yang memalukan).

Selain itu ada lagi memahami perilaku kriminal (memahami batasan-batasan kriminalitas, berpikir sebelum bertindak, memahami kesalahan, menerima kebebasan untuk diri sendiri maupun khalayak umum); spiritualitas (Ibadah dan Qanaah); pertimbangan (pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami bahayanya ekstrimisme agama, memahami konsep jihad dalam Islam, memahami konsep syahid, memahami bahaya kebencian dan pembalasan dendam), keamanan (mengenal ancaman pemikiran radikal, memahami bahaya pemikiran radikal, implikasi apabila bergabung dengan peperangan yang ilegal), psikologi (mengelola amarah, manajemen konflik, dan manajemen spiritualitas).

Studi kasus kedua berada di Singapura yang menerapkan kebijakan rehabilitasi. Bab (artikel) ini ditulis oleh Hu Weiying. Program rehabilitasi di Singapura dilaksanakan oleh Internal Security Department atau Departemen Keamanan Dalam Negeri. Selama dalam penjara, para pelaku teror ini diberikan sesi untuk menghadap kepada psikolog. Ada tiga komponen dalam kebijakan rehabilitasi ini: rehabilitasi psikis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi keagamaan.

Seperti yang sebelumnya diutarakan, rehabilitasi psikis terlaksana dengan cara para narapidana teroris didatangi secara berkala oleh seorang psikolog. Para psikolog ini juga berusaha menilai kemampuan para narapidana untuk menalar, kemampuan mereka untuk mengatasi tekanan mental selama masa tahanan.

Untuk rehabilitasi sosial menurut Weiying, ada dalam dukungan yang diberikan kepada narapidana untuk dapat bergabung kembali kepada khalayak umum. Keluarga terpidana memiliki peran vital dalam implementasi komponen rehabilitasi sosial. Keluarga narapidana adalah kesatuan paling kecil dimana narapidana tersebut akan dikembalikan apabila masa tahanannya sudah selesai.

Untuk bagian rehabilitasi keagamaan akan ditalangi oleh RRG. Komponen ketiga ini bertujuan untuk meluruskan pandangan atau memperbaiki pandangan para narapidana agar tidak lagi melakukan terorisme.

Adapun tujuh indikator keberhasilan dalam kebijakan rehabilitasi di Singapura ini: evaluasi tindakan personal dari pelaku teror, evaluasi lingkungan, kesadaran terhadap aliran-aliran radikal, pembenahan ideologi, penataan ulang kognisi, komitmen pribadi untuk tidak mengulangi tindak pidana terorisme, terbentuknya hubungan pengobatan (penyadaran).

Dari tujuh indikator ini, orang semacam Abu Harith, Abdul Rahman dan Hussain tidak lagi melakukan tindak terorisme. Meskipun masuk dalam kisaran jejaring teror, tapi Singapura bisa dibilang relatif aman dibanding tetangganya.

Kedua studi kasus ini hanya sebagian kecil dari banyak studi kasus lainnya yang bersifat lebih rumit. Menariknya, buku ini menyuguhkan pandangan yang benar-benar aplikatif dan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan program rehabilitasi dan deradikalisasi di Indonesia.

Buku ini dibentuk menjadi sebuah buku panduan untuk membuat dua kebijakan konter-terorisme yang bersifat lunak tapi berhasil diterapkan di berbagai negara. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seharusnya mengkaji secara mendalam karya ilmiah semacam buku ini.

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Write a response to this post