Keamanan dan Kebijakan Pemerintah

chomsky-reza-berpijar
chomsky-reza-berpijar
US Army Landing Craft (Foto: Thomas Ashlock/Unsplash)
Operasi pembunuhan melalui drone ialah salah satu cara pemerintah yang sebenarnya membahayakan keamanan, begitupula halnya dengan operasi pasukan khusus, dan invasi ke Irak yang justru meningkatkan teror kepada dunia Barat, mengkonfirmasi prediksi dari intelijen Amerika dan Inggris.

Prinsip utama dari teori hubungan internasional bahwa prioritas utama negara adalah memastikan keamanan dan pertahanan. Salah satu ahli strategi semasa Perang Dingin George F. Kennan memformulasikan sebuah pandangan bahwasanya pemerintah dibentuk untuk “memastikan ketertiban dan keadilan dalam negeri dan pertahanan .

Proposisi yang diajukan Kennan memang masuk akal, dan sudah terbukti, sampai kita melihat lebih mendalam dan mempertanyakan: keamanan untuk siapa? Untuk masyarakat kah? Atau untuk pemerintah sendiri kah? Mungkin untuk konstituen domestik? Tergantung kepada apa yang kita maksudkan, kredibilitas dari proposisi keamanan ini berkisar dari level yang sangat rendah sehingga yang paling tinggi.

Keamanan dari kekuasaan Negara ialah yang paling tinggi prioritasnya, proposisi ini dilukiskan dengan usaha-usaha yang dikeluarkan Negara untuk mengamankan diri mereka dari pengawasan penduduknya.

Dalam sebuah wawancara di channel TV Jerman, Edward J. Snowden mengatakan bahwa titik puncak keberhasilannya adalah menemukan kebohongan James Clapper (Direktur Intelijen Negara AS) saat menolak keberadaan program pengawasan domestik yang dilakukan National Security Agency (NSA). Ia berbohong dibawah sumpah kepada para anggota kongres (congressman).

Snowden menguraikan bahwasanya publik memiliki hak untuk mengetahui program ini. Publik memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemerintah atas nama mereka (publik) dan tindakan mana saja yang dilakukan pemerintah yang bertentangan dengan keinginan publik. Hal yang sama telah diutarakan oleh Daniel Ellsberg, Chelsea Manning dan sosok pemberani lainnya yang berdiri diatas prinsip kehidupan demokratis.

Sudut pandang pemerintah sangat berbeda. Mereka memandang bahwa publik tidak punya hak untuk mengetahuinya, karena keamanan adalah hak prerogatif pemerintah.

Kita berhak memiliki sikap skeptis terhadap respon pemerintah seperti diatas dengan beberapa alasan. Pertama, adalah hal yang sangat dapat diprediksi saat tindakan pemerintah terekspos kepada khalayak umum, pemerintah akan berdalih bahwa rahasia negara berkenaan dengan keamanan.

Alasan kedua, seperti yang diutarakan oleh akademisi Hubungan Internasional, John Mearsheimer mengatakan bahwa selama kepengurusan Presiden Obama, mengklaim bahwa pengawasan yang dilakukan NSA telah mencegah 54 usaha tindak terorisme terhadap Amerika Serikat, menyiratkan bahwasanya mereka melanggar Amandemen Keempat dengan alasan yang jelas (keamanan). 

Akan tetapi pernyataan tersebut adalah sebuah kebohongan, karena Jenderal Keith Alexander, direktur NSA, pada akhirnya mengaku kepada anggota kongres bahwa hanya ada satu keberhasilan yang bisa dia klaim, yaitu menangkap orang Somalia bersama tiga pengikutnya yang hidup di San Diego dan mengirimkan 8.500 dollar AS untuk mendanai tindak terorisme di Somalia.

Kesimpulan yang sama juga diutarakan oleh Privacy and Civil Liberties Oversight Boards, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menginvestigasi program-program NSA untuk memberikan akses yang lebih luas kepada khalayak umum mengenai dokumen-dokumen rahasia dan dokumen mengenai keamanan. Pastinya, sebuah keamanan yang terancam oleh kesadaran publik ialah keaman rahasia pemerintah yang terancam untuk diekspos.

Pandangan yang mendasar berkenaan dengan masalah ini juga dijelaskan oleh ilmuan politik Harvard, Samuel Huntington: “Pengampu kekuasaan di Amerika Serikat harus membentuk sebuah kekuatan yang dapat dirasakan namun tidak dapat dilihat. Kekuasaan akan tetap kuat jika berada dalam kegelapan, apabila terekspos oleh cahaya matahari, kekuasaan tersebut akan menghilang dengan sendirinya.

Di Amerika Serikat dan di negara lainnya, para pengampu kekuasaan memahami betul prinsip tersebut. Mereka yang bekerja di sekitar dokumen penting akan memahami betul bahwa keamanan yang dimaksudkan oleh negara adalah keamanannya sendiri, bukan keamanan nasional dalam arti yang lebih luas.

Usaha dalam menjaga kerahasiaan dimotivasi oleh kebutuhan negara untuk menggaransi keamanan dari sektor domestik yang kuat. Salah satu contohnya adalah Free Trade Agreement (Perjanjian Perdagangan Bebas) yang salah makna. Dalam perjanjian tersebut tidak berbicara mengenai kebebasan berdagang atau perdagangan bebas sama sekali, akan tetapi mengamankan posisi para investor. Instrumen semacam ini diatur secara diam-diam, seperti Trans-Pacific Partnership (TPP), meskipun tidak sepenuhnya rahasia.

Perjanjian semacam TPP bukanlah rahasia bagi ratusan makelar dan pengacara perusahaan (lobbyist) yang turut serta dalam penulisan ketentuan-ketentuan yang mendetail, dengan dampak beberapa bagian dari TPP diungkap kepada publik melalui WikiLeaks.

Seperti yang disimpulkan oleh ekonom seperti Joseph E. Stiglitz, bahwa Kamar Dagang Amerika Serikat mewakili kepentingan perusahaan, bukan kepentingan publik, maka dampaknya adalah apa yang dihasilkan dalam TPP tidak akan banyak berisi mengenai kepentingan warga AS, apalagi warga seluruh dunia.

Keamanan sektor privat (perusahaan) mendapat perhatian berkala dari kebijakan pemerintah karena peran mereka yang cukup sentral dalam perumusan kebijakan tersebut. Sebaliknya, ada bukti substansial bahwa keamanan domestik masyarakat bukanlah pusat perhatian dari kebijakan pemerintah.

Contohnya ketika program drone pembunuh milik Presiden Obama, yang merupakan kampanye terorisme terbesar di dunia (state-terrorism), merupakan sebuah operasi militer yang memiliki dampak teror lain. Jenderal Stanley A. McChrystal, komandan pasukan tempur AS dan NATO di Afghanistan mengutarakan setelah dia pensiun, bahwa setiap kita membunuh satu orang tidak bersalah (innocent person) maka kita akan memunculkan 10 musuh.

Konsep dari innocent person memperlihatkan kepada kita, sejauh mana kita telah berkembang semenjak kelahiran Magna Carta, 800 tahun silam, yang membentuk asas praduga tak bersalah dan  menjadi pondasi dari hukum Anglo-Amerika . Hari ini, kata “bersalah” (guilty) bermakna “sasaran tembak”, dan bagi “orang tak bersalah” hanyalah kelompok yang belum masuk kepada kelompok yang pertama.

The Brooking Institutions menerbitkan buku yang berujudul The Thistle and The Drone, sebuah studi antropologis mengenai masyarakat tradisional yang dilakukan oleh Akbar Ahmed, yang memiliki subjudul: How America’s War on Terror Became A Global War On Tribal Islam.

Peperangan global ini menekan pemerintah sentral yang represif untuk melawan musuh-musuh AS di timur tengah. Peperangan ini, menurut Ahmed, dapat berdampak pada punahnya beberapa suku di timur tengah seperti di Afghanistan, Pakistan, Somalia, Yemen, bahkan Amerika Sendiri. Kerugian ini ditanggung oleh masyarakat negara-negara tersebut.

Kebudayaan yang ke-suku-an ini didasarkan kepada martabat dan balas dendam apabila martabat sukunya dilecehkan. Setiap kekerasan yang ditujukan pada suku-suku ini akan memunculkan sebuah serangan balasan, semakin banyak serangan yang diberikan, semakin keras dan kejam pembalasan yang dilakukan.

Target dari teror ini dapat mengenai rumah penduduk. Seperti yang ditulis oleh David Hastings Dunn dalam jurnal Inggris, International Affairs, menggarisbawahi peningkatan penggunaan drone dalam operasi militer karena drone memiliki harga yang murah, mudah didapatkan dan “memiliki berbagai macam kualitas yang membuat mereka cocok untuk digunakan melakukan aksi teror di abad keduapuluhsatu”.

Senator Adlai Stevenson III, mengacu kepada pengalamannya bertugas di Komite Intelijen Senator Amerika Serikat (the U.S Senate Intelligence Committe) menuliskan bahwa pengawasan dunia maya dan pengumpulan metadata merupakan reaksi berkelanjutan semenjak insiden 9/11, yang merupakan penghakiman universal kepada beberapa teroris.

Amerika Serikat dilihat sedang melakukan peperangan melawan Islam, melawan Sunni maupun Syiah, di wilayah mereka (timur tengah), menggunakan drone, bersama wakil mereka di Palestina (Israel) dari teluk Persia hingga Asia Tengah. Jerman dan Brasil membenci campur tangan AS di timur tengah, dan apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan teror juga dan pengasingan internasional (international isolation).

Operasi pembunuhan melalui drone ialah salah satu cara pemerintah yang sebenarnya membahayakan keamanan, begitupula halnya dengan operasi pasukan khusus, dan invasi ke Irak yang justru meningkatkan teror kepada dunia Barat, mengkonfirmasi prediksi dari intelijen Amerika dan Inggris.

Aksi agresi semacam ini mendapatkan perhatian yang kecil dari para perencana publik, yang secara bersamaan dituntun oleh konsep yang berbeda mengenai keamanan. Bahkan kehancuran akibat bom nuklir bukanlah hal penting bagi pemerintah.

 


Catatan : Artikel ini merupakan kuliah tamu yang dituliskan dalam kumpulan artikel-artikel di buku “Because We Say So” dan telah mendapat persetujuan langsung dari Noam Chomsky untuk diartikan kedalam Bahasa Indonesia untuk dimuat dalam website ini.

Penerjemah: Reza Maulana Hikam

TENTANG PENULIS

Noam Chomsky adalah Profesor Emeritus Massachusetts Institute of Technology, pakar linguistik kenamaan dari Amerika Serikat.

BACA JUGA

About Author

Noam Chomsky

Noam Chomsky adalah Profesor Emeritus Massachusetts Institute of Technology, pakar linguistik kenamaan dari Amerika Serikat.


Related Posts

Write a response to this post