Patronage Driven Democracy, Menguak Permasalahan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Reformasi

Menguak Permasalahan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Reformasi_Reza MH_Berpijar
PATRONAGE DRIVEN DEMOCRACY
Gambar: Dok. Pribadi

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Patronage Driven Democracy

Penulis

Wawan Sobari

Penerbit

Airlangga University Press

Tebal Buku

xxvi+364 halaman

Tahun Terbit

2017

Jenis Buku

Buku daras ilmu politik

Demokrasi selalu menjadi sebuah dilema dalam penyelenggaraan negara. Tidak jarang kita mendengar “pemerintahan yang demokratis”, “negara demokrasi”, “atas nama demokrasi”. Banyak orang mengutarakan hal tersebut dengan pemaknaan yang paling dasar secara etimologis, bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat.

Namun pemahaman semacam itu terlalu luas sehingga tidak aplikatif di negara yang luas seperti Indonesia. Pastinya kita membutuhkan wakil atas kepentingan kita, maka dari itu muncul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita akan membutuhkan kepala pemerintahan, jika di pusat bernama Presiden, maka di daerah ialah Kepala Daerah. Karya Wawan yang satu ini akan lebih membedah yang kedua.

Dengan sistem demokrasi minimalis, Indonesia pasti tidak asing dengan Pemilu. Hampir tiap lima tahunan diselenggarakan pesta demokrasi yang meriah ini. Kita akan menemukan berbagai macam wajah terpampang di baliho dan spanduk yang tertempel di pinggir jalan. Adapun para kepala daerah yang maju adalah bekas pasangan yang sekarang sedang bertarung di pemilu yang bernuansa baru.

Biasanya para kepala daerah yang sudah pernah menjabat dan maju lagi sebagai calon kepala daerah di wilayah yang sama kita sebut dengan incumbent. Bukan berarti menjadi incumbent sudah pasti menang, banyak pula incumbent yang justru kalah, meskipun sebenarnya mereka paham medan tempurnya. Terlepas mereka memiliki akses ke sumber daya birokrasi, ada kemungkinan mereka tetap kalah dalam pilkada.

Banyak keuntungan menjadi incumbent di Indonesia, diantaranya adalah akses penuh dalam birokrasi, jejaring yang luas, penyalahgunaan wewenang yang tidak terkendali adalah bagaimana khalayak umum menilai para calon incumbent.

Para incumbent atau petahan mempunyai akses langsung terhadap pembuatan kebijakan tingkat lokal beserta penganggarannya, sehingga mereka bisa membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan pribadi atau golongannya. Inilah yang disebut dengan kemunculan raja-raja kecil.

Wawan di sini mengejawantahkan beberapa kelebihan yang dimiliki petahana dibanding kandidat non-petahana, seperti kemampuan para petahana untuk menyalurkan anggaran langsung kepada penduduk lokal dan jejaring mereka yang terhubung dengan para stakeholder di wilayah tersebut yang memungkinkan mereka untuk membangun aliansi politik yang kuat.

Akan tetapi, kelebihan semacam itu tidak menjamin sebuah kemenangan, penulis menjabarkan bahwa ada banyak petahana yang gagal dalam pilkada di tahun 2010.

Studi kasus yang dipakai dalam buku ini adalah lima kabupaten yang ada di Jawa Timur: Blitar, Ponorogo, Jember, Trenggalek dan Mojokerto, dimana hanya dua petahana yang berhasil mempertahankan kursinya: Blitar dan Jember. Tidak ada pola pasti yang mampu menjelaskan keterkaitan kemenangan atau kekalahan seorang calon kepala daerah petahan dengan penganggaran yang ada di daerahnya.

Kegagalan yang terjadi di Madiun dan Probolinggo diduga karena keberadaan vote-buying melalui money politic, kita biasa menyebutnya “serangan fajar”. Pelaksanaan serangan fajar ini sendiri dikategorikan dalam sembilan cara: pemberian uang secara langsung, pembagian sembako, pendistribusian traktor tangan, pembagian hijab, pembenahan jalan yang rusak, pembagian LNG, payung, pupuk dan lain sebagainya yang memiliki nilai tawar untuk membeli suara pemilih.

Berkenaan dengan masalah ini, Wawan mengumpulkan data dari ICW dan LSI yang dimana ICW memprediksi uang yang terdistribusikan untuk pilkada tahun 2010 sekitar 10,98 triliun rupiah untuk 244 pilkada setingkat kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia.

Adapun penulis menjelaskan, terlepas dari kemampuan kepala daerah petahana membagikan dana bantuan sosial di daerhanya guna membangun wajah sebagai seorang dermawan, tetap saja cara semacam itu dapat menggagalkan mereka dalam kontestasi politik selanjutnya.

Ada beberapa tabel yang membantu penjelasan penulis mengenai keajaiban dari kegagalan para petahan meskipun menggunakan dana bantuan sosial sebagai salah satu senjata, seperti di Madiun. Memang, kinerja kepala daerah tidak sepenuhnya mempengaruhi para pemilih saat pencoblosan sedang berlangsung.

Memang sudah bukan rahasia umum bahwasanya politik uang adalah senjata ampuh dalam pilkada di Indonesia. Penulis menjelaskan mengenai perilaku pemilih ternyata juga tergantung pada popularitas pemimpin yang sedang running pilkada.

Masuk kedalam bab dua, para pembaca akan menemukan segudang teori mengenai perilaku pemilih, khususnya di Jawa. Adanya diferensiasi jenis pemilih yang didasarkan pada klasifikasi Geertz, yakni abangan dan santri ternyata turut menentukan perilaku pemilih.

Pemilih dengan tingkat religiusitas cukup tinggi akan rata-rata mencoblos partai dengan perlambang Islam semacam PPP, sedangkan kelompok abangan biasanya akan memilih Golkar. Namun penelitian yang dilakukan dan menghasilkan penjelasan seperti di atas ternyata sudah tidak relevan karena penelitian tersebut dilaksanakan pada saat Indonesia dibawah rezim otoriter.

Pola perilaku pemilih sudah berubah semenjak Soeharto lengser dan dikotomi yang dilakukan sudah tidak lagi relevan untuk menjelaskan perilaku pemilih pasca reformasi. Perubahan peraturan-perundangan pun turut merubah gaya pemilihan di daerah-daerah dan turut membentuk perilaku pemilih.

Salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia turut menolak keberadaan pilkada langsung dengan alasan inefisiensi anggaran dan juga memunculkan politik uang di tingkat daerah, belum lagi adanya konflik-konflik yang terjadi di daerah juga menjadi asumsi NU dalam menolak adanya pilkada langsung dan mengadvokasi pemberhentian pilkada di tahun 2012.

Akan tetapi, penulis buku berargumen bahwa apa yang diutarakan oleh NU memang ada benarnya, bahwa pilkada langsung membawa banyak permasalahan dalam prakteknya. Bukan malah membawa keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik, namun memunculkan pandangan pragmatis masyarakat terkait dengan keberadaan pilkada.

Penulis mengutip salah satu tokoh NU bernama Sahal Mahfudh yang berargumen mengenai pilkada langsung yang bertolak belakang dengan prinsip Demokrasi Pancasilais yang menjunjung keterwakilan. Adanya transaksi kandidat kepala daerah dianalogikan seperti menjebak mereka dalam sebuah lubang lumpur yang dimana mereka akan mengutamakan kepentingan dari kelompok yang mendukung mereka.

Bakal calon yang maju pun memiliki latarbelakang yang hampir sama, entah dari birokrat, legislator, bupati atau walikota. Kenapa? Karena mereka memiliki titik awal yang bagus dalam pendanaan kampanye diri mereka sendiri.

Latarbelakang calon dengan politik uang ternyata berhubungan cukup erat, karena agar partai politik dapat mengeluarkan surat rekomendasi, ada prasyarat untuk para calon untuk men-depositkan uang terlebih dahulu kepada parpol terkait. Dengan deposit uang yang begitu besar, kemenangan pun belum tentu terjamin, terjamin pun belum dapat menjamin bahwa kepala daerah yang terpilih akan dapat mempertanggungjawabkan seluruh kerjanya selama menjabat (akuntabel).

Wawan mengutip data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwasanya hampir 82,6% dari 290  kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi. Alasan dibalik korupsi ialah mereka harus mengembalikan uang kepada para donatur kampanye yang telah mengerahkan berbagai macam sumber daya untuk menarik konstituen.

Adapun birokrasi senyatanya tidak netral. Ada penggunaan fasilitas negara dan mobilisasi aparatur sipil negara kepada salah satu bakal calon merupakan bukti bahwa birokrasi memiliki kemungkinan untuk berpihak. Besarnya anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pilkada tidak sebanding dengan mutu kepala daerah yang masih rendah dan kinerja yang belum excellent.

Sebagai seorang peneliti di Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) dan dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya mengejawantahkan permasalahan demokrasi dan pilkada secara substansial melalui teknik perbandingan politik. Data yang dikumpulkan pun sangat banyak dalam bentuk tabel terutama dan juga foto dari sumber-sumber primer dan sekunder.

Buku ini merupakan pegangan yang pas bagi mahasiswa ilmu politik yang tertarik mengenai pemilu menggunakan paradigma voting behaviour sebagai pisau analisa mereka.

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP, Universitas

BACA JUGA

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post