Muslims on Trial, Kebijakan Represif Orde Baru kepada Umat Islam di Indonesia

Muslim on Trial_Reza MH-berpijar
INDONESIA MUSLIM ON TRIAL
Gambar: Dok. Pribadi

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Indonesia: Muslims on Trial

Penulis

Tapol

Penerbit

Tapol

Tebal Buku

114 halaman

Tahun Terbit

1987

Jenis Buku

Kajian tentang Islam, Kajian tentang Orde Baru

Banyak buku yang menjelaskan mengenai umat Islam di Indonesia, namun belum pernah yang berusaha melihat bagaimana sebenarnya mayoritas juga bisa ditekan oleh pemerintah. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas Islam, Indonesia dibawah Soeharto bisa dibilang cukup represif terhadap mayoritas.

Tidak sedikit kelompok Islam yang dipenjarakan, dibubarkan, dilarang, dikejar-kejar, semuanya atas nama keamanan negara.Konflik antara rezim militer dan umat Islam di Indonesia pun kerap terjadi.

Buku ini berisi analisis mengenai permasalahan-permasalahan yang menekankan pada relasi negatif antara militer dan muslim di Indonesia. Sampul buku sendiri sudah memperlihatkan beberapa kasus dimana umat Islam menjadi tersangka, bahkan terdakwa. Meskipun pemboman di Indonesia terjadi semenjak tahun 2002, akan tetapi permasalahan represifitas kepada umat Islam sudah membesar sejak Orde Baru berdiri.

Ulasan diawali dengan banyaknya persidangan pada tahun 1985 yang berkaitan dengan umat Islam. Seluruh persidangan ini tertutup dan berusaha memperlihatkan kepada publik bahwasanya ada gerakan yang berusaha melakukan tindakan terorisme dan bersifat anti-pemerintah. Protes atas persidangan ini akan berujung pada penangkapan dari pelaku protes dan mereka akan dituduh atas usaha untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Dari tiga paragraf diatas sudah terlihat bahwa orde baru tidak hanya menekan kelompok kiri, tapi juga umat Islam. Masih ada serentetan kasus lain yang akan dibahas. Dengan pemerintahan yang otoriter, masjid atau langgar tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga tempat untuk berdiskusi dan berdebat, tempat kemunculan aktivisme Islam di Indonesia yang melawan rezim yang anti-demokrasi.

Kisah ini berakar jauh sebelum kemerdekaan menurut Tapol. Bahkan masuk kepada era BPUPKI, dimana ada perseteruan antara kaum abangan dan santri berkenaan dengan dasar negara. Namun dalam perdebatan ini, yang awalnya dimenangkan oleh kelompok Islam justru menghasilkan dasar negara tanpa “Syariat Islam” didalamnya.

Penjelasan TAPOL ini memang benar, namun penggunaan diksi kata “turning the Muslim victory into humiliating defeat” dalam bab satu buku ini sekiranya memperlihatkan ketidakmampuan penulis dalam memilih diksi kata yang lebih halus, karena banyak kisah mengenai perdebatan dasar negara tidak menggunakan kalimat seburuk itu.

Perseteruan antara kelompok militer dengan umat Islam diawali saat Indonesia masih dibawah Jepang. Pada tahun 1942-1945 dimana Jepang membuat PETA (Pembela Tanah Air), yang menurut Tapol, banyak diisi oleh kaum abangan. Sedangakan umat Islam, terutama di Jawa Barat, memiliki laskar Hizbullah. Hizbullah inilah yang menjadi embrio dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dibawah Sekarmadji Kartosoewiryo. Pasca kependudukan Jepang pun, Hizbullah menolak untuk digabungkan dengan TNI, namun tidak sayangnya tidak dijelaskan dalam buku ini.

Melalui diskusi dengan Rosdiansyah, yang meneliti gerakan Islam, alasan mengapa Hizbullah menolak bergabung dengan TNI ialah mayoritas anggota Hizbullah hanya bisa membaca dan menulis huruf hijaiyah, sedangkan TNI menggunakan huruf latin dalam setiap instruksi maupun suratnya. Namun tidak seluruh anggota Hizbullah menolak masuk kedalam TNI, beberapa yang memang bisa huruf latin seperti Ali Moertopo, memilih untuk mengabdi kepada TNI.

Perpecahan antara TNI dan Hizbullah yang bermetamorfosis menjadi DI/TII yang membuat rezim Orde Lama maupun Orde Baru menekan kelompok “Islam militan” dan menganggap mereka sebagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Pada dekade 60-an gerakan DI/TII berhasil dihancurkan oleh militer. Alhasil, mereka dituliskan sebagai kelompok pemberontak dalam sejarah yang sekarang dianut oleh Negara Republik Indonesia, terutama dibawah Soeharto.

Ali Moertopo sendiri sebagai mantan anggota Hizbullah tetap menjalin hubungan dengan para mantan anggota DI/TII. Kedekatan inilah yang digunakan oleh rezim militer Orde Baru untuk menguak informasi pergerakan mereka sebanyak mungkin. Bahkan dalam buku ini disebutkan bahwa Ali Moertopo ditugaskan untuk mendiskreditkan aktivisme umat Islam. Bekerjasama dengan Jenderal Sudomo, mereka melemparkan isu bahwa ratusan anggota Komando Jihad yang berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia ditangkap di sejumlah daerah.

Tidak hanya PKI yang dilemahkan posisinya oleh Orde Baru. Setelah rezim ini membumihanguskan PKI, mereka berpaling kepada umat Islam (terutama yang dekat dengan DI/TII) untuk dibungkam.

Adapun Partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dilemahkan dengan munculnya Golkar Muslim dan GUPPI untuk melemahkan basis suara dari PPP. Tidak hanya partai yang terkena dampaknya, organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek) pun juga menjadi sasaran.

Ormek yang merasakan represifitas Orde Baru dalam buku ini adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Caranya dengan memunculkan azas tunggal Pancasila. Pada kongres tahun 1983, HMI menolak pemaksaan azas tunggal Pancasila. Meskipun mereka diancam oleh salah satu alumninya, Abdul Gafur.

Karena banyaknya tekanan, HMI terpecah menjadi dua kubu: HMI Dipo (diambil dari kantor Pengurus Besar HMI di Diponegoro, Jakarta) yang mengadopsi azas tunggal Pancasila dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) yang tetap memegang teguh azas Islam.

Ultimatum untuk segala organisasi yang menolak azas tunggal Pancasila disampaikan oleh Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani (L.B. Moerdani) bahwa semua organisasi yang menolak azas tunggal Pancasila dipersilakan hengkang dari Indonesia. Meskipun sudah menerima azas tunggal Pancasila di kongres tahun 1986, beberapa cabang HMI seperti di Jakarta, Jogjakarta, Bandung, Purwokerto, Pekalongan dan Ujung Pandang menolak hasil kongres tersebut dan membentuk HMI MPO, yang menurut buku ini, merepresentasikan 23.000 anggota HMI yang menolak azas tunggal Pancasila.

Tidak hanya penangkapan dan penghilangan azas yang dilakukan oleh aparat Orde Baru demi membungkam umat Islam saat itu, tragedi Tanjung Priok juga menjadi catatan merah pertarungan militer dan muslim di Indonesia. Kasus ini dideskripsikan dalam buku ini berawal dari pengajian-pengajian yang mengulas permasalahan NKRI.

Adapun Mushola Assa’adah pada tanggal 7 September 1984 juga didatangi oleh aparat yang menginstruksikan pemberhentian pengajian yang mengganggu “keamanan” negara dan meminta untuk poster provokatif di mushola tersebut untuk dicabut segera.

Karena instruksi tersebut diabaikan, maka pada tanggal 8 September 1984, ada beberapa tentara yang datang dan mencemari tempat ibadah tersebut dengan memasukinya tetap menggunakan sepatu. Di dalam mushola, mereka mengeluarkan pistol dan mengancam para jamaah. Permasalahan ini berusaha diredam oleh Syarifuddin Rambe dan Syafwan Sulaeman yang merupakan pengurus Masjid Baitul Makmur dengan mengundang para aparat untuk berdiskusi pada tanggal 10 September 1984 berkenaan dengan permasalahan sebelumnya.

Saat diskusi berlangsung, kedua orang itu menyarankan kepada aparat untuk meminta maaf, namun mereka menolak. Diluar pun ada massa yang marah dan merusak sepeda aparat tersebut. Karena permasalahan ini, Rambe, Sulaeman dan beberapa orang lainnya ditangkap. Keesokannya mereka dilepaskan dengan bantuan Amir Biki, seorang pengusaha yang memiliki kedekatan dengan aparat militer di kala itu.

Usaha perdamaian antara militer dan umat Islam Tanjung Priok gagal ketika tanggal 12 September 1984, ada pengajian yang nantinya akan mendatangi kantor kepolisian dan distrik militer di Tanjung Priok berhadapan dengan aparat bersenjata. Permasalahan ini berujung pada penembakan massa yang dilakukan oleh aparat dan banyak korban berjatuhan dari umat Islam yang berdemo.

Kasus ini ditutupi oleh L.B. Moerdani yang menyatakan bahwa massa sudah berusaha diredam namun malah menyerang aparat. Ia berkilah bahwa tembakan tidak diarahkan kepada para pendemo, namun ditembakkan ke tanah dan mengenai beberapa pendemo.

Kasus Tanjung Priok di atas belum selesai hingga sekarang. Umat Islam dibawah Orde Baru pun menjadi musuh yang cukup sering dilemahkan posisinya. Masih banyak penjelasan lain berkenaan dengan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalangi oleh Orde Baru kepada muslim di Indonesia yang dijelaskan dalam buku ini.

Semuanya didukung dengan data yang dikuak oleh Tapol. Jika para pembaca ingin mengetahui posisi umat Islam di Indonesia semasa Orba, buku ini adalah pengantar yang pas, bahwa umat Islam juga dipermasalahkan.

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post