Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dan Sistem Pluralisme Moderat

Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dan Sistem Pluralisme Moderat_Singgih Manggalau_Berpijar
Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dan Sistem Pluralisme Moderat_Singgih Manggalau_Berpijar
Ilustrasi bendera partai politik (Foto: Koran Jakarta)
Konsep mengenai sistem pluralisme moderat muncul untuk menjawab permasalahan mengenai jumlah partai dan eksistensinya dalam kehidupan politik yang diwarnai berbagai macam stigma negatif, yaitu melalui penyederhanaan partai.

Reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto dan pengangkatan Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden pada 21 Mei 1998 diikuti dengan perubahan yang mendasar terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi, jumlah partai politik tidak dibatasi dan bebas menentukan asas partai. Kebebasan mendirikan partai ini dilembagakan dalam UU No. 2/1999 tentang Partai Politik. Perubahan ini sekaligus merupakan awal dari tumbuhnya kembali multipartai di Indonesia.

Perkembangan perjalanan sistem multipartai masa reformasi sangat dinamis, jumlah partai politik terbilang berkembang pesat meskipun dengan jumlah yang berubah-ubah. Sejak dibukanya kebebasan mendirikan partai politik 1999 hingga Pemilu 2004, jumlah partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia saat itu lebih dari 237 parpol.

Menjelang Pemilu 1999, 148 parpol terdaftar sebagai Badan Hukum di Departemen Kehakiman dan HAM dan 48 partai politik yang memenuhi syarat dapat mengikuti Pemilu 1999. Sedangkan pada Pemilu 2004 yang memenuhi syarat dan dicatat sebagai Badan Hukum di Departemen Kehakiman dan HAM sebanyak 50 parpol dan dari 50 parpol tersebut yang lolos dapat mengikuti pemilu sebanyak 24 parpol (Ismanto, 2004).

Berbicara tentang pemilu pastinya yang paling menarik untuk disimak adalah peserta pemilu, yaitu Partai Politik. Secara kuantitas, jumlah partai politik yang ada sekarang cukuplah besar, meskipun pada pemilu 2014 dan 2019 mendatang secara kuantitas telah berkurang akibat adanya aturan verifikasi dari KPU.

Lima belas partai politik mengikuti Pemilihan Umum 2014. Sebanyak dua belas partai politik adalah peserta pemilu nasional dan tiga lainnya adalah partai politik lokal di Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Darussalam. Untuk Pemilu 2019 mendatang, KPU telah menetapkan sebanyak 20 partai politik peserta pemilu. 16 Partai politik adalah partai nasional dan empat partai politik lokal di Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Darussalam.

Dalam rangkaian sistem politik, muncul pertanyaan, sistem apakah yang paling penting? Pilihan model mana yang ideal? Hal itu digunakan untuk mengungkap mana sistem yang dianggap terbaik. E.E Schattscheider (1942) menyebut bahwa sistem kepartaian merupakan kunci utama dari setiap usaha untuk membangun demokrasi yang berfungsi dengan baik (dalam Kartawidjaja & Iminuddin, 2014). Ringkasnya, salah satu tolok ukur untuk menilai demokrasi berjalan baik atau tidak adalah dengan melihat bagaimana sistem kepartaian bekerja.

Mirisnya, mayoritas  partai  politik saat ini hanya  berorientasi  untuk  meraih kedudukan  kekuasaan politik, tetapi tidak mewakili  kepentingan  rakyat. Kurang berfungsinya  partai politik di Indonesia merupakan permasalahan umum dalam konsolidasi demokrasi. Permasalahan konsolidasi sistem kepartaian itu juga diperparah oleh permasalahan internal partai yang tidak kunjung selesai sehingga menganggu stabilitas politik yang ada, PKS bisa menjadi contoh yang baik dalam hal ini.

Selanjutnya, terdapat problematika lain dimana sistem Presidensil di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Sistem multipartai dengan banyaknya  kekuatan  politik di parlemen jika dikombinasikan dengan sistem presidensial cenderung menimbulkan instabilitas politik dan kedudukan presiden yang lemah. Karena dalam sistem multipartai yang terfragmentasi akan sulit melahirkan satu partai yang cukup kuat untuk membentuk satu pemerintahan sendiri.

Di  tengah  ketiadaan  kekuatan  partai  mayoritas  itu,  kemungkinan  bagi  terjadinya  jalan  buntu  legislatif  eksekutif  menjadi  terbuka dan  cenderung  melahirkan  konflik  antara  lembaga  presiden  dan parlemen  serta  akan  menghadirkan  demokrasi  yang  tidak  stabil.

Mengingat kompleksnya persoalan demokrasi di Indonesia karena alasan multipartai, timbul pertanyaan, berapa kisaran jumlah partai yang ideal di dalam konteks demokrasi dan realitas kemajemukan masyarakat di dalam Indonesia?

Konsep mengenai sistem pluralisme moderat muncul untuk menjawab permasalahan mengenai jumlah partai dan eksistensinya dalam kehidupan politik yang diwarnai berbagai macam stigma negatif, yaitu melalui penyederhanaan partai.

Menurut Sartori (1984), ciri dari sistem kepartaian pluralisme moderat sebagai bagian dari sistem multipartai akan cenderung berkutub bipolar, dengan pluralitas rendah, dan arah perilaku politiknya sentripetal. Dikatakan bipolar karena meskipun partai di suatu Negara lebih dari dua, tapi perbedaan ideologi tidak tajam. Maka dari itu, perilaku politik menjadi sentripetal karena konsensus atas dasar suatu negara dapat tercapai dalam arti partai yang ada tidak mengalami perpecahan atau menimbulkan chaos karena kepentingan ideologi yang berbeda, atau dengan kata lain integrasi nasional masih terjaga. Untuk rentang jumlah partai politik berkisar antara 5-6 Parpol.

Beberapa persoalan yang mengemuka tentang partai politik semakin mendorong urgensi menjalankan prinsip sistem multi partai moderat.

Pertama, partai politik saat ini dipandang sebagai alat memobilisasi massa, bukan lagi sebagai sarana perjuangan aspirasi warga Negara. Kedua, kegiatan partai politik lebih fokus pada usaha mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Ketiga, minimnya pengaplikasian partai politik pada upaya menerjemahkan aspirasi warga negara dalam bentuk rancangan kebijakan melalui proses politik. Keempat, tingginya angka pemilih mengambang maupun volatile voting behavior akibat ketidakpercayaan pemilih kepada partai politik.

Kelima, manajemen pengorganisasian partai yang masih sentralistik ketimbang berdasar keputusan bersama atau rapat anggota. Keenam, permasalahan sumber pendanaan partai tidak lain berasal dari ketua umum, kader partai di lembaga legislatif dan eksekutif (self financing Elites), pengusaha tertentu yang memerlukan dukungan (izin, proyek, dan perlindungan), tindakan kolutif (bancaan atau bagi-bagi).

Semua partai politik mendapatkan dana melalui posisi mereka di Badan Anggaran, dan alokasi proyek di komisi (cartel parties). Ketujuh, jumlah partai politik yang masih banyak.Kedelapan, lemahnya sistem rekrutmen dan kaderisasi (Surbakti dkk, 2011).

Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat dipandang paling sesuai dengan kemajemukan horizontal dan vertikal masyarakat Indonesia dan kemajemukan subideologi dalam masyarakat yang hidup di Indonesia. Hal ini dikarenakan dari segi efektivitas sistem partisipasi politik warga negara, sistem perwakilan politik, dan pemerintahan presidensial.

Sistem kepartaian pluralisme moderat dipandang paling tepat tidak saja karena koalisi partai yang memerintah dan koalisi partai yang menjadi oposisi lebih mudah dibentuk dan dilaksanakan tetapi juga karena perbedaan dan pertentangan kepentingan masih mendapat saluran yang memadai (sekitar 5-6 partai politik) dan kesepakatan politik (berbagai produk perundang-undangan, dan kebijakan publik lainnya) juga masih dapat dicapai melalui koalisi partai tersebut.

 

Rujukan

Iminuddin, M Faisal & Kartawidjaja. 2014. Demokrasi Elektoral: Perbandingan Sistem dan metode dalam kepartaian dan Pemilu. Surabaya: Sindikasi Indonesia.

Ismanto dkk. 2004. Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumen, Analisis dan Kritik. Kementerian Riset danTeknologi dan Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS.

Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat. Jakarta: Kemitraan Pembaharuan Tata Pemerintahan.

Giovanni Sartori. 1984. Parties and Party Systems. Australia; Press Syndicate of the University of Cambridge.

TENTANG PENULIS

Singgih Manggalau adalah alumni S2 Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

Singgih Manggalau

Singgih Manggalau adalah alumni S2 Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post