Desain Sistem Pemilu Untuk Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat dan Mengurangi Jumlah Parpol

Dengan demikian, pengecilan alokasi kursi tersebut merupakan alat untuk menyeleksi partai politik yang benar-benar mendapat dukungan dari publik. Partai politik yang tidak mendapatkan suara signifikan secara alami didorong untuk melakukan koalisi dengan partai lain atau akan ‘mati suri’ karena tidak mendapatkan suara dan kursi di parlemen.

Desain Sistem Pemilu Untuk Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat dan Mengurangi Jumlah Parpol_Singgih Manggalau_Berpijar
Desain Sistem Pemilu Untuk Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat dan Mengurangi Jumlah Parpol_Singgih Manggalau_Berpijar
Bendera partai politik yang masih bertebaran di kawasan Matraman, Jakarta (6/4/2014). (Foto: Kompas/Hru Sri Kumoro via Kompas.com)
Dengan demikian, pengecilan alokasi kursi tersebut merupakan alat untuk menyeleksi partai politik yang benar-benar mendapat dukungan dari publik. Partai politik yang tidak mendapatkan suara signifikan secara alami didorong untuk melakukan koalisi dengan partai lain atau akan ‘mati suri’ karena tidak mendapatkan suara dan kursi di parlemen.

Pada tulisan sebelumnya berjudul “Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dan Sistem Pluralisme Moderat”, penulis telah membahas bahwa, salah satu alternatif yang dapat diajukan untuk menjawab persoalan jumlah partai politik yang ideal di Indonesia adalah penerapan sistem pluralisme moderat yang digagas oleh Giovanni Sartori.

Penerapan sistem pluralisme moderat memiliki konsekuensi untuk mengurangi jumlah partai. Tulisan ini akan membahas bagaimana rekayasa-rekayasa kelembagaan yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah partai politik. Tujuan pengurangannya tentu kembali lagi untuk mencapai bentuk sistem kepartaian pluralism moderat. Beberapa cara dapat ditempuh, misalnya:

Pertama, memperkecil alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan (district magnitude) dari 3-10 kursi setiap Dapil (daerah pemilihan) DPR atau 3-12 kursi setiap Dapil DPRD menjadi 3-6 kursi setiap Dapil DPR dan DPRD.

Karena Besaran Dapil yang diperkecil akan mengurangi derajad keterwakilan, maka perlu dipilih metode pembagian kursi yang tidak saja sederhana dan tuntas dilakukan di setiap Dapil tetapi juga tidak menimbulkan sisa suara (yang tak terkonversi menjadi kursi) dalam jumlah besar (Surbakti, 2011:49).

Metode kuota alias menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan rumus “menurut urutan sisa suara terbanyak” (the largest remainding) harus ditinggalkan. Hal ini tidak saja karena memungkinkan suatu partai yang memperoleh suara sah beberapa kali lebih banyak daripada jumlah suara partai lain memperoleh kursi dalam jumlah yang sama, tetapi juga menimbulkan sisa suara cukup besar (walaupun lebih sedikit daripada jumlah sisa suara yang ditimbulkan oleh sistem pemilihan umum mayoritas/pluralitas).

Metode pembagian kursi yang diusulkan adalah metode divisor Webster yang tidak hanya lebih sederhana (karena hanya satu tahap) daripada metode kuota (yang terdiri atas dua tahap), tetapi juga lebih adil sehingga jumlah sisa suara yang tidak terkonversi menjadi kursi juga lebih sedikit daripada jumlah sisa suara tak terkonversi menjadi kursi dari metode kuota (Ibid:60).

Semakin kecil alokasi kursi di setiap daerah pemilihan, maka peluang partai untuk mendapatkan kursi semakin kecil. Hanya partai-partai besar saja yang berpeluang mendapatkan kursi. Sedangkan partai kecil dan menengah akan kehilangan peluang untuk memenangkan persaingan.

Dengan demikian, pengecilan alokasi kursi tersebut merupakan alat untuk menyeleksi partai politik yang benar-benar mendapat dukungan dari publik. Partai politik yang tidak mendapatkan suara signifikan secara alami didorong untuk melakukan koalisi dengan partai lain atau akan ‘mati suri’ karena tidak mendapatkan suara dan kursi di parlemen.

Kedua, kalau masih menggunakan metode kuota alias Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dalam membagi kursi setiap Dapil kepada Partai Politik Peserta Pemilu, mengadopsi pengertian sisa suara dalam arti sempit dalam pembagian sisa kursi di setiap Daerah Pemilihan. Dalam arti sesungguhnya, sisa suara dalam sistem pemilihan umum yang menggunakan formula perwakilan berimbang (proporsional) tidak lain dari “jumlah suara yang masih tertinggal setelah dibagi dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).”

Namun dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sisa suara diartikan dalam arti luas karena jumlah suara yang tidak mencapai BPPpun dikategorikan sebagai sisa suara. UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak mengadopsi secara eksplisit sisa suara dalam arti luas tetapi KPU dan Mahkamah Konstitusi menafsirkan sisa suara dalam arti luas.

Sisa suara dalam arti sempit juga mengandung persoalan terutama apabila tidak terdapat partai politik yang mencapai BPP di suatu Dapil. Kalau pengertian sisa suara secara eksplisit dinyatakan dalam arti sempit, kecuali untuk Dapil yang tidak memiliki partai politik yang mencapai BPP, dalam Perubahan UU Nomor 10 tahun 2008, maka instrumen ini akan dapat mengurangi jumlah partai politik yang mampu mendapatkan kursi di DPR dan DPRD.

Akan tetapi, pilihan ini juga mengandung resiko mengurangi keterwakilan penduduk (mengurangi inclusiveness) karena cukup banyak suara yang tidak terkonversi menjadi kursi, yaitu suara yang diperoleh partai politik yang tidak mencapai BPP.

Pada pihak lain, kalau sisa suara diartikan dalam arti luas, yaitu jumlah suara yang tidak mencapai BPP juga diartikan sebagai sisa suara, maka yang sering terjadi kemudian adalah ketidakadilan, yaitu partai politik yang mencapai jumlah suara melebihi BPP.

Misalnya Partai A mendapat satu kursi dengan sisa suara dalam jumlah tertentu sedangkan partai politik yang tidak mencapai BPP (B) juga mendapatkan satu kursi. Disebut tidak adil karena jumlah suara partai A dua atau tiga kali lebih banyak daripada jumlah suara partai B tetapi keduanya mendapatkan kursi dalam jumlah yang sama.

Agar lebih jelas, Partai A memperoleh 251.000 suara sah, Partai B mencapai 51.500 suara sah, BPP di Dapil tersebut 200.000 suara untuk memperebutkan 2 kursi. Partai A mendapat 1 kursi dengan sisa suara sebanyak 51.000 sedangkan Partai B tidak mendapat kursi tetapi sisa suara sebanyak 51.500. Kursi yang tersisa berdasarkan rumus sisa suara dalam arti luas akan jatuh kepada Partai B. Pembagian sisa kursi seperti ini disebut tidak adil karena jumlah suara Partai A lebih banyak hampir 5 (lima) kali daripada jumlah suara Partai B. Tetapi, kedua partai memperoleh kursi dalam jumlah yang sama (Ibid:52).

Ketiga, menggunakan instrument ambang batas masuk DPR atau Parliamentary Threshold. Penerapan ambang-batas sebanyak 2,5% suara Pemilu Anggota DPR pada Pemilu 2009 pada satu pihak berhasil mengurangi jumlah partai politik di DPR dari 16 menjadi 9. Kedepannya ambang batas parlemen harus ditingkatkan, ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu 2014 sebesar 3,5 persen masih belum bisa merubah kuantitas partai politik yang ada.

Tujuan dari penyederhanakan jumlah partai secara bertahap agar dapat membawa pemerintahan yang lebih stabil, efektif dan efisien.Selain itu, Mestinya Parliamentary Threshold diberlakukan juga di tingkat lokal. Sehingga spirit penyederhanaan sistem kepartaian itu bukan hanya berlaku di pusat tetapi juga di daerah.

Keempat, asimilasi partai, Penggabungan partai politik bisa menjadi cara yang bagus penyederhanaan sistem kepartaian. Partai-partai yang seide, segagasan, sehaluan, yang belum berhasil bisa bergabung dengan partai yang sudah berhasil. Tetapi, menyederhanakannya sistem kepartaian itu juga tidak boleh dengan model kawin paksa seperti di zaman Orde Baru.

Tapi menggabungnya harus sepenuh-penuhnya, jadi bukan konfederasi. Kalau konfederasi itu kan masing-masing eksistensinya masih diakui tapi bendera pemilunya satu. Kalau asimilasi itu sudah melebur tapi meleburnya tidak model di paksakan. Partai politik yang ada pada zaman Orde Baru itu kawin paksa, difusikan, dipaksa menjadi tiga partai.

Spirit penyederhaan partai politik mengalami sebuah tantangan dilematis, hal ini akibat dari beberapa elit politik yang berkonflik di internal partai terdahulu justru mau mendirikan partai politik yang baru. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang memadai agar tantangan penyederhanaan partai politik dapat terlaksana.

Proses yang harus dilewati, berdasarkan UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, yaitu melakukan pendaftaran, pemberkasan, dan verifikasi faktual. Kemudian jika telah sesuai, disahkan Menteri Hukum dan HAM sebagai partai politik berbadan hukum. Dalam melakukan verifikasi faktual, diharapkan pemerintah tidak terlalu mudah memberikan persetujuan karena spirit penyederhanaan partai sangat penting demi mendukung pemerintahan stabil.

 

Rujukan

Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat. Jakarta: Kemitraan Pembaharuan Tata Pemerintahan.

TENTANG PENULIS

Singgih Manggalau adalah alumni S2 Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Write a response to this post