Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan
Gambar: WordPress Donny Anggoro

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan

Penulis

Dr. Endang Turmudi

Penerbit

LKiS

Tebal Buku

xvi+348 halaman

Tahun Terbit

2004

Jenis Buku

Politik Islam

Pada setiap perhelatan menjelang Pemilu, baik tingkat lokal hingga nasional, sosok kiai senantiasa “laris” untuk didatangi para politisi. Bahkan, pada banyak kondisi, para kiai dan sekumpulan kiai menjadi tim pemenangan Parpol maupun kandidat tertentu.

Kedatangan para politisi ke Kiai dan mengajak mereka bergabung menunjukkan bahwa kiai memiliki pengaruh besar dalam hal politik. Pengaruh politik tersebut tentu tidak lepas dari posisi diri seorang kiai yang sebelumnya dipandang baik oleh masyarakat.

Buku karya Endang Turmudi (2004) dengan judul “Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan” dapat membantu kita memahami tentang peranan kiai baik dari segi sosial hingga sepak terjangnya di Politik.   Buku yang berawal dari sebuah penelitian tersebut berusaha untuk mengungkap gambaran bagaimana “kepemimpinan kiai secara umum dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek kultural dan politik kepemimpinan mereka”. Penelitian yang dilakukan Turmudi mengambil sampel Kota Jombang yang berlangsung pada bulan Oktober 1992 hingga September 1993.

Ada dua kelembagaan para kiai yang menjadi fokus studinya, yakni kiai yang mengasuh pondok pesantren (mengajar santri) serta kiai yang menjadi pemimpin tarekat (sebuah lembaga rohani yang lebih berpusat pada penggemblengan kebatinan).

Namun sebelum beranjak pada ulasan bagaimana pengaruh sosial-budaya kiai beralih menjadi kekuasaan politik, ada baiknya perlu dibahas terlebih dahulu bagaimana dinamika posisi kiai sendiri di dalam masyarakat.  

Dinamika Posisi Kiai dalam Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan derajat sosial kiai mendapatkan penghormatan lebih atau bahkan sangat tinggi di dalam suatu masyarakat. Paling tidak dua faktor utama. Pertama, kiai memiliki pengetahuan agama yang luas sehingga menjadikan mereka sebagai sumber masyarakat mencari pemahaman keagamaan. Hal ini bisa jadi didorong oleh sebuah perintah dalam ajaran Islam yang mengharuskan umat Islam untuk terus-menerus menghilangkan kebodohan dengan senantiasa belajar, terutama ilmu agama.

Kedua, kebanyakan kiai-kiai di Jawa biasanya dari kalangan menengah ke atas. Mereka memiliki sumber daya ekonomi yang melebihi penduduk desa pada umumnya. Dua faktor ini saling menopang menjadikan seorang kiai menjadi elit di Desa.

Sebagai contoh, kerap kali seorang kiai karena memiliki kekuatan ekonomi, semacam sawah atau lembaga pendidikan, banyak dari masyarakat maupun para santri bekerja di lading maupun pesantren milik kiai. Keterikatan ekonomi yang ditempah keterikatan hubungan keagamaan menjadikan kiai memiliki pengaruh lebih dibanding elit-elit lain semacam birokrasi atau petani kaya di Desa.

Selain dua hal tersebut, faktor lain yang dapat disebut di sini adalah kepercayaan masyarakat bahwa seorang kiai memiliki suatu kelebihan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Umum diketahui bahwa seorang kiai waktu masih belia memiliki anugerah yang disebut ladunni, suatu pengetahuan yang diperoleh tanpa harus perlu belajar. Ketika kiai dewasa, dia dia diyakini memiliki karomah, semacam keunggulan supranatural bagi orang pilihan Tuhan. Hampir sama dengan nabi yang memiliki mukjizat.

Ikatan kiai dan masyarakat yang dipererat dengan hubungan keagamaan menjadikan kiai semakin kuat posisi sosialnya di dalam masyarakat. Terutama ketika menyinggung soal “barokah” (akibat positif yang timbul karena karena interaksi seseorang dengan orang suci). Baik karomah dan barokah diyakini masyarakat ada di dalam diri seorang kiai.   

Posisi sentral seorang kiai di dalam sebuah masyarakat menjadikan kiai memiliki relasi lintas desa bahkan hingga pada tataran nasional. Buah dari stratifikasi sosial yang tinggi seorang kiai menjadikan mereka memiliki pergaulan luas baik dengan pemerintah maupun swasta. Kadang-kadang pemerintah meminta tolong kiai untuk melakukan sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat. Sebab, ketika yang menyatakan hal tersebut adalah kiai, maka masyarakat akan lebih mendengarkan mereka daripada pihak pemerintah itu sendiri.

Namun segera perlu ditambahkan, merujuk pada pendapatnya Usman dalam kajiannya tentang peran kiai di Desa-desa di Jombang pula, ia menyatakan jika sebelumnya kiai sangat menjadi penentu karena kharismanya dalam segala urusan kehidupan, namun belakangan posisi kiai agak terkikis.

Menurut Usman, era modernitas dan pembangunan membuat kiai tidak lagi menjadi penentu dalam bidang-bidang kehidupan secular. Masyarakat akan lebih mendatangi dan mendengarkan mendengarkan birokrat untuk menanyakan perihal urusan hidup. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan seorang kiai dalam menangani urusan-urusan duniawi atau non agama seperti pembangunan.

Lebih jauh lagi dapat ditambahkan sebagai hasil dari program-program modernisasi memunculkan tiga hal krusial sebagai tantangan posisi kiai di dalam masyarakat. Pertama, munculnya generasi santri yang berwatak modern. Meskipun para santri ini sebagian besar juga merupakan produk dari pesantren yang telah memodernisasikan sistem pendidikannya. Para santri modern tersebut memiliki seperangkat alternatif pikiran ketika menilai seorang kiai yang tidak hanya sekedar manut. Hal ini pastinya menjadi semacam tantangan tersendiri bagi legitimasi seorang kiai.

Jika pada sebelumnya tidak pernah terbayangkan adalah sekelompok santri yang mengorganisasikan diri untuk melakukan demonstrasi kepada kiai, watak modernitas yang telah tumbuh di lingkungan pesantren NU dapat menjadikan itu nyata. Seperti banyak diketahui beberapa kali para santri Darul Ulum (Peterongan) melakukan demo kepada para pengasuh pondok karena kebijakan terkait konflik di Universitas Darul Ulum (Undar) atau pada masa lalu ketika Kiai Mustain, pengasuh Darul Ulum, memutuskan untuk mendukung Golkar.

Kedua, meningkatnya jumlah kelas menengah muslim terdidik. Munculnya para intelektual muda dari kalangan NU, entah yang berlatarbelakang agamis maupun sekular, turut menjadikan otoritas kiai menjadi dipertanyakan.       

Ketiga, negara turut peduli terhadap isu-isu yang dulu berada di bawah kawasan otoritas para kiai. Contoh yang paling kentara dalam hal ini adalah soal program KB. Pengendalian jumlah penduduk dengan membatasi kelahiran menjadi program besar pemerintah yang tentu sebelumnya bertentangan dengan keyakinan yang dipegang para kiai.

Dinamika perubahan posisi seorang kiai di dalam masyarakat, dalam prespektif yang lebih umum, tidak terlepas dari transformasi sosial yang terjadi di Jawa. Dampak kemajuan teknologi dan modernisasi turut pula menggoyah sebuah ikatan-ikatan tradisional yang sebelumnya tak tergoyahkan. Perubahan ini pula mendorong kiai untuk terus menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan jaman jika berharap posisi sosial mereka tetap diakui.

Terlepas dari segala dinamika yang terjadi, posisi kiai tetap mengambil peran penting di dalam masyarakat, baik sebagai elit agama, elit ekonomi hingga elit politik. Paling tidak temuan dalam tulisan Endang Turmudi masih menunjukkan bahwa kiai tetap eksis sebagai elit agama dan politik beserta dengan perpecahan sosial di antara para pengikutnya yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. 

Kuatnya Pengaruh Otonom Kiai Atas NU

NU merupakan sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang menghimpun, utamanya, pesantren-pesantren dan gerakan tarekat dalam satu wadah struktural besar. Dari situ dapat diketahui bahwa NU memiliki sub-sub sistem atau kultur yang ada di bawah koordinasi dirinya.

Hal yang patut dikemukan dari temuan Endang Turmudi adalah bagaimana kekuatan-kekuatan sub-sub sistem di dalam NU melampaui otoritas NU sebagai lembaga yang lebih besar untuk menjamah masyakat secara struktur. Hal ini pasti tidak terlepas dari faktor ikatan historis dan ingatan psikologis bahwa jauh sebelum NU berdiri, masyarakat sudah memiliki kepatuhan luar biasa kepada para kiai yang memegang pondok maupun kepada mursyid yang menjadi pembimbing spiritual mereka dalam tarekat.

Setiap kiai pengasuh pesantren maupun pembina rohani di dalam tarekat memiliki basis massa sendiri-sendiri yang masing sangat patuh. Sehingga, NU menjadi sebuah organisasi yang menghimpun berbagai segmentasi dari luasnya pengaruh masing-masing kiai dalam satu wadah. Dalam hal legitimasi, para kiai dan terutama mursyid tarekat lebih didengar daripada NU itu sendiri.

Dalam batas-batas tertentu, NU sama sekali tidak memiliki otoritas atau lebih tepatnya kehilangan “daya jamah” yang kuat untuk memberikan komando bagi anggotanya, namun harus melalui para kiai masing-masing. Ringkasnya, NU sebagai himpunan organisasi para kiai dimana para kiai tersebut memiliki pengikut masing-masing yang lebih ditaati daripada NU itu sendiri. Sebab, kiai-kiai dan masyarakat lebih lama menjalin hubungan yang kental dan lebih mengikat dalam emosi keagamaan dibanding sebuah organisasi. Mereka lah yang kemudian menghubungkan pengikutnya dengan NU dan bukan sebaliknya.

Hal ini kiranya perlu ditekankan untuk bisa lebih memahami bagaimana persoalan, yang kemudian sering mengemuka bahwa masing-masing kiai berdiri sendiri secara otonom atas pengikutnya, yang dapat menimbulkan potensi ketegangan sosial. Apalagi hal ini menyangkut permasalahan ketika masing-masing kiai memiliki pendirian yang berbeda terhadap isu tertentu, misalnya dukungan politik.

"Posisi sentral seorang kiai di dalam sebuah masyarakat menjadikan kiai memiliki relasi lintas desa bahkan hingga pada tataran nasional."

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah Pemimpin Redaksi Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Tags: , , ,

Bagaimana menurut pembaca?