Tujuh Dosa Perencana Pembangunan

Tujuh Dosa Perencana Pembangunan_Reza MH_Berpijar
TIRAI KEMISKINAN
Gambar: Dok. Pribadi

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Tirai Kemiskinan

Penulis

Mahbub ul Haq

Penerbit

Yayasan Obor Indonesia

Tebal Buku

270 halaman

Tahun Terbit

1995

Jenis Buku

Buku perkuliahan

Kemiskinan merupakan obyek yang menarik untuk diteliti. Orang miskin merupakan obyek terpenting dari studi untuk melawan kemiskinan. Para ilmuan ekonomi, sosial dan politik larut kepada penelitian yang menempatkan manusia sebagai obyek saja, sehingga seringkali teori yang muncul selalu diuji terus-menerus.

Studi Pembangunan sendiri muncul bukan sebagai ilmu pengetahuan yang secara praktis berusaha menyelesaikan problema kemiskinan, namun menginterpretasikan sebuah permasalahan dan menjadikannya teori yang belum tentu diterapkan.

Banyak penerima Nobel Ekonomi memiliki teori yang kuat namun, pengimplementasian dari teori tersebut acapkali kurang berdampak kepada khalayak umum. Entah kita saja yang tidak peka atau memang teori tersebut kurang aplikatif, namun Mahbub ul Haq berusaha menjelaskan kemiskinan dengan melihat ke belakang (sejarah).

Almarhum Mahbub ul Haq berusaha melakukan kritik terhadap perencana pembangunan melalui buku ini. Beliau menuding kelompok perencana pembangunan sebagai orang-orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi, namun tidak sepenuhnya mempercayai masyarakat.

Mereka memiliki mulut yang besar dengan menebar janji yang dapat dipenuhi hanya kepada dirinya sendiri, meskipun berhasil meningkatkan pendapatan per kepala dengan nominal yang sedikit. Banyak “dosa” yang diulas oleh Pak Mahbub sebagai usaha hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Apa sebenarnya “dosa” perencana pembangunan ini?

Pertama, mereka merupakan pemuja angka. Sesuatu yang tidak dapat diukur oleh angka merupakan hal yang tidak penting dan boleh diabaikan, sedangkan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan angka, merupakan permasalahan penting. Perhitungan seperti pendapatan nasional bukan sebuah cerminan ada tidaknya kemiskinan dalam sebuah negara, angka-angka itu tidak merata bagi seluruh penduduk.

Para perencana pembangunan tidak menginginkan tangannya kotor dan terkesan elitis, sehingga proyek-proyek yang dilaksanakan seringkali tidak membantu masyarakat sedikit pun karena tidak dipilih oleh mereka.

Pada akhirnya, sasaran dari proyek yang dilaksanakan oleh perencana pembangunan tidak tepat sasaran, mereka hanya melakukan proyek yang disarankan kepada mereka dan tidak mau turun melihat sendiri permasalahan yang ada dan krusial. Penentuan proyek bukan lah keinginan para perencana pembangunan.

Karena unsur perencanaan pembangunan yang baik adalah kebijakan ekonomi, lembaga sosial dan ekonomi, dan pemilahan proyek dengan baik.

Kedua, para perencana pembangunan acapkali suka dalam melakukan pengendalian ekonomi. Melalui peraturan yang ketat, mereka sangat hobi untuk menentukan jalannya perekonomian di suatu negara tanpa ada pengecualian sedikitpun, akibatnya, banyak investasi yang melayang karena terlalu dikekang.

Pada dekade 1950an, Pakistan mencoba cara semacam ini dan hasilnya adalah penurunan GNP dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Lalu di era 1960an, kebijakan semacam itu dilonggarkan, banyak peraturan ketat berkenaan dengan permasalahan ekonomi disederhanakan dan hanya diganti dengan tarif perdagangan yang dinaikkan.

Sistem ini berbentuk semi-liberalisasi perdagangan yang terbukti meningkatkan GNP Pakistan di dekade 1960an naik 8% dibanding dasawarsa sebelumnya.

Meskipun kelihatannya memiliki hasil yang “gemilang”, ujar Haq, ada permasalahan didalamnya. Kebijakan liberal semacam ini hanya mampu terlaksana pada beberapa tahun awal dan selanjutnya, kerumitan administrasi kembali menjadi sebuah mimpi buruk lagi.

Di pertengahan dekade 60an, yakni pada 1965, kebijakan yang mengekang berusaha kembali masuk kepada benak pemerintah yang tidak sepenuhnya mempercayai sistem ekonomi liberal. Dan penerapan sistem ekonomi liberal pun seringkali tidak merata, sehingga kapital hanya menumpuk pada beberapa wilayah yang dianggap menguntungkan bagi para investor.

Permasalahan ini menimbulkan kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah tetap harus berperan aktif semisal investasi asing masuk dengan berusaha mendistribusikan investasi tersebut ke daerah lain pula.

Dosa ketiga ialah penanaman modal khayali. Para perencana pembangunan jatuh kepada keasikan memperhitungkan modal dan investasi yang masuk ke suatu negara. Mereka berfokus kepada penanaman modal yang masuk, apakah meningkat, atau justru menurun. Sehingga dimaknai oleh Mahbub ul Haq, bahwa inti dari pembangunan adalah penanaman modal di suatu negara.

Banyak modal dalam bentuk fisik yang sebenarnya menumpuk karena pemerintah suatu negara lebih memikirkan memasukkan modal daripada menggunakan modal tersebut. Modal tidak selalu harus ditabung, penyaluran modal ini mandek pada bagian infrastruktur saja tanpa diikuti oleh sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga banyak yang terbengkalai.

Dan terkadang bantuan dari negara lain pun turun dalam bentuk proyek, bukan bantuan infrasktruktur, padahal negara berkembang terkadang membutuhkan bantuan dalam bentuk fisik.

Kecanduan para perencana pembangunan terhadap berbagai macam model pembangunan merupakan dosa keempat mereka. Banyak bermunculan model pembangunan di era 1940an hingga 1970an yang berdampak kepada sering berubahnya model perencanaan pembangunan. Ini semua dikarenakan para perencana pembangunan tersebut bergantung pada lembaga donor luar negeri yang menghendaki pembangunan dengan model paling mutakhir.

Mahbub berargumen apabila kebijakan perencanaan pembangunan terus menerus berubah akan berdampak pada proses pembangunan jangka panjang, akan banyak proyek pembangunan yang mangkrak. Para perencana pembangunan ini membutuhkan pandangan jangka panjang untuk merencanakan perubahas susunan ekonomi. Adapun pertimbangan politik acapkali melihat hal yang aktual dan jangka pendek.

Kelima, adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan dosa lain dari para perencana pembangunan. Mereka berkelit bahwa tugasnya adalah merencanakan pembangunan, pelaksanaan adalah tugas sistem ekonomi dan politik yang sedang berjalan.

Penulis ini berpandangan bahwa para perencana harusnya turut andil dalam pelaksanaan dan menilai sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan perencanaan pembangunan yang ia buat.

Beliau mengatakan bahwa sah-sah saja bila perencanaan pembangunan ini berganti seiring waktu, karena iklim, keadaan maupun kondisi masyarakat berubah seiring waktu dan apabila perencanaan pembangunan lima tahun tetap sasaran, maka ada hal yang aneh, karena masyarakat adalah sesuatu yang dinamis, tidak statis, pasti ada perubahan didalamnya yang bisa saja tidak terduga.

Keenam adalah sumber daya manusia yang diabaikan oleh para perencana pembangunan. Hanya akan ada sedikit modal yang ditanamkan untuk pengembangan sumber daya manusia. Sektor pengembangan sumber daya manusia ini acapkali diacuhkan oleh negara karena tidak berdampak langsung (keuntungan langsung).

Ia mencontohkan di Pakistan, apabila ada sektor anggaran yang butuh dipotong, maka sektor pendidikan lah yang menjadi sasaran utama untuk terkena kebijakan ini. Pemotongan anggaran ini berdampak kepada kemampuan baca, tulis dan hitung (Calistung) dari masyarakat dan membuat mereka menjadi tidak memiliki keterampilan dasar dalam dunia kerja (membuat mereka susah mencari pekerjaan dan berdampak pada tingginya pengangguran).

Adapun pendidikan yang diberikan justru membuat anak di sebuah daerah tidak lagi berminat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di daerahnya, mereka bahkan tidak paham dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Kebijakan pendidikan di banyak daerah memunculkan “tuan-tuan besar yang baru”. Mereka justru bangga apabila bekerja di luar dari daerahnya, bahkan kerja di luar negeri.

Mahbub berargumen bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci pembangunan ekonomi, namun harus dimulai tanpa memperhitungkan untung dan rugi terlebih dahulu.

Tantangan yang akan dihadapi para perencana pembangunan ialah bagaimana kemampuan baca, tulis dan hitung ini dapat menyebar ke seluruh pelosok negeri, sebagai modal awal para penduduknya untuk bekerja. Mereka harus mulai memikirkan bentuk pelatihan yang tepat dan bisa diakses oleh seluruh penduduknya, sehingga tidak hanya menguntungkan golongan atas saja.

Yang terakhir dan juga sedikit abstrak adalah pembangunan tanpa keadilan. Pertumbuhan GNP yang pesat terkadang tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan antar-perorangan dan antar-daerah. Kritikan terbesar ialah pembangunan selalu memandang makro dan masyarakat merasa adanya pembangunan tidak pernah menyentuh kehidupan mereka sama sekali (tidak terasa dampak nyatanya).

Fokus kepada penanaman modal seperti saat kepengurusan Presiden Ayub di Pakistan justru memihak kalangan pengusaha agar GNP makin meningkat tanpa memperhatikan pemerataan sumber daya. Perkembangan pesat GNP ini justru memunculkan pertanyaan, apakah pembangunan sejatinya memihak seluruh penduduk di suatu negara, atau hanya sebuah kompetisi antar-negara guna memperkuat si kaya?

"Banyak penerima Nobel Ekonomi memiliki teori yang kuat namun, pengimplementasian dari teori tersebut acapkali kurang berdampak kepada khalayak umum."

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post