Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan
Gambar: WordPress Donny Anggoro

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan

Penulis

Dr. Endang Turmudi

Penerbit

LKiS

Tebal Buku

xvi+348 halaman

Tahun Terbit

2004

Jenis Buku

Politik Islam

Sedikit ilustrasi untuk dapat memperjelas gambaran bagaimana sifat otonom para kiai yang melampaui NU secara kelembagaan, serta implikasi disentegrasi antar kiai seperti tercermin dalam fenomena yang mengiringi Pemilihan Gubernur Jawa Timur kemarin, atau juga pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Terdapat pembelahan dukungan dari dua kelompok kiai, masing-masing ada yang membela Khofifah-Emil dan ada yang ke Gus Ipul-Mbak Putih. Bahkan, masing-masing kiai juga menyeruhkan fatwa keagamaan untuk mendukung kandidat yang didukung (saya pernah menyinggungnya dalam tulisan berjudul “Tentang Fardhu Ain Coblos Khofifah, Sebuah Catatan Kekesalan” sehingga saya tidak perlu membahasnya panjang lebar).

NU sebagai arus utama kultur keagamaan di Jawa Timur tentu tidak meninggalkan jejak kiai NU dalam mengambil peran percaturan politik. Dalam dinamika yang terjadi, dua kubu kiai tersebut tersegmentasi begitu tajam untuk dukungan kandidatnya masing-masing. Di sini kemudian peran NU sebagai organisasi para kiai kurang bisa mengambil posisi yang baik dalam “mendisplinkan” para kadernya. Seperti disinggung sebelumnya, setiap kiai memiliki pengikut dari level atas hingga akar rumputnya masing-masing dan bersifat otonom melampaui otoritas NU sendiri dalam menyikapi politik. Terkait hal ini kiranya perlu untuk menyertakan faktor lain yang sangat memiliki andil besar bagi dinamika politik NU, yaitu khittah NU yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

Untuk lebih memperjelas bagaimana ketegangan sosial terjadi di kalangan NU, yang sebenarnya ketegangan tersebut tidak lebih dari ekspresi konflik antar kiai NU itu sendiri, selanjutnya akan dikemukakan sebuah peristiwa bersejarah di dalam NU yang menandai awal baru penyeberangan kiai NU ke partai politik di luar mainstream NU waktu itu, yakni PPP. Kiai yang dimaksud adalah Kiai Musta’in, pengasuh Pondok Pesantren Rejoso dan seorang mursyid tarekat yang terkemuka.

Kiai Musta’in Mendukung Golkar    

NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki acuan jelas dalam arah dukungan politik Islamnya. Sebagai partai politik, sejak tahun 1952 hingga 1973, begitu jelas. Maupun ketika memutuskan bergabung dengan Masyumi atau ketika memutuskan ikut membidani Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat jelas.

Ketika mendukung PPP misalnya, sangat jelas seluruh jajaran struktur maupun simpatisan NU sama-sama meyakini bahwa mereka sedang menjalankan perjungan politik Islam.

Hubungan harmonis dan serentak NU kemudian cukup terganggu tatkala Kiai Musta’in, pemimpin Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah mengarahkan dukungannya kepada Golkar, yang waktu itu masih menjadi partai bentukan pemerintah, menjelang Pemilu 1977. Dukungan ini menandai konflik besar berkelanjutan antar kiai di Jombang, atau bahkan nasional mengingat Kiai Musta’in adalah ulama besar dengan pengikut tarekatnya yang banyak.

Dampak dari sikap politik Kiai Musta’in menjadikan perpecahan dan bahkan upaya saling menyalahkan diantara para kiai, terutama dari kalangan Kiai Musta’in beserta rekan-rekannya untuk mendukung Golkar dan para kiai kebanyakan yang masih mendukung PPP. Reaksi keras kiai-kiai Jombang berlandaskan dari fakta bahwa NU secara tegas mendukung PPP.

Akibat dari dukungan tersebut, para pengikut Kiai Musta’in menjadi terpecah belah. Ada yang akhirnya meninggalkan tarekat, ada yang masih tetap setia dan meyakini apa yang dilakukan oleh Kiai Musta’in pasti memiliki landasan kuat serta cenderung menjauh pikiran buruk terhadap guru.

Fakta kurang menyenangkan dari sikap Kiai Musta’in berdampak pula bagi wali santri yang telah memondokkan anaknya di pesantren yang diasuhnya. Para wali santri menarik anak-anaknya dari Darul Ulum dan para orang tua banyak yang ragu-ragu jika akan memasukkan anaknya di pesantren Kiai Musta’in.

Perpecahan lain, yang mungkin masih merupakan implikasi dari sikap politik Kiai Musta’in adalah terkait nasib keabsahan dan dualism tarekat yang diasuhnya. Bahkan beberapa kiai Jombang mendirikan kepemimpinan lain dari tarekat Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah untuk menggeser posisi Kiai Musta’in. Bahkan NU pun tidak mengakui keabsahan dari tarekat pimpina Kiai Mustain semenjak membentuk Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah, lembaga formal NU yang mengayomi gerakan-gerakan tarekat. Bahkan, NU mengakui kepemimpinan Kiai Adlan sebagai pemimpin tarekat untuk menggeser posisi Kiai Musta’in.

Dengan demikian, kepemimpinan Kiai Musta’in dalam jajaran struktur NU, utamanya dalam tarekat telah hilang. Meski pun demikian, Kiai Musta’in tetap menjalankan tarekat yang diasuhnya meski tidak mendapatkan keabsahan dari NU. Dan masih banyak pengikut setia Kiai Musta’in.

Pertanyaan yang patut diajukan kemudian, apa alasan Kiai Musta’in mendukung Golkar? Berdasarkan pada wawancara penulis dengan Istri Kiai Mustain, ditemukan jawaban bahwa alasan Kiai Mustain tidak lepas dari pandangan beliau terhadap apa yang disebut dengan “perjuangan Islam”. Kiai Mustain, berdasarkan penuturan istrinya, memandang strategi politik Islam yang dilakukan selama ini cenderung tidak berhasil. Selain itu, beliau ingin menghilangkan sekat-sekat berbagai kelompok karena faktor ideologis dalam urusan politik.

Makna politik Islam saat itu dibangun oleh para kiai membuat para orang Islam abangan kurang bisa mengidentifikasin dirinya dengan PPP. Politik kiai yang cenderung “eksklusif” (ini bahasa saya) menjadikan para Islam abangan lebih memilih PDI. PPP memang bisa dikatakan sebagai representasi politik umat Islam, tapi tidak seluruhnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya umat Islam yang malah tidak memilih PPP sebagai artikulasi politiknya. Dia juga menguti sebuah ayat yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia terbagi menjadi bermacam golongan dengan jalur masing-masing yang ditempuhnya dengan merasa bahagia.

Tafsir yang dikemukakan Kiai Musta’in menarik untuk dikaji lebih dalam, bagaimana Kiai Musta’in memberikan alternative pemahaman bahwa perjuangan politik Islam tidak selalu melulu melalui PPP atau partai-partai yang identic dengan Islam. perjuangan Islam bisa dilakukan dengan jalan lain dengan tetap mengemban misi perjuangan Islam itu sendiri. Dampak berikutnya dari sikap Kiai Musta’in adalah terbukanya legitimasi agama bagi para kiai atau umat Islam untuk berjuang atau memperjuangkan Islam dengan partai-partai lain. Partai Islam hanyalah salah satu alternatif untuk memperjuangkan politik Islam.

Lunturnya Kekuasaan Politik Kiai

Pemikiran Kiai Musta’in untuk memberikan jalur alternatif politik Islam di luar mainstream para kiai saat itu dengan mendukung partai non Islam, Golkar, menemukan momentumnya ketika NU memutuskan diri untuk kembali ke Khittah dan penetapan asas tunggal Pancasila oleh pemerintah. Dua hal tersebut menjadikan perubahan politik dan perilaku memilih umat Islam semakin susah disimpulkan.

Khittah NU, misalnya, telah menjadi sumber legitimasi para kiai untuk tidak berada dalam satu wadah Parpol tertentu. Selain itu, dengan menarik dirinya NU dari politik praktis, maka para kiai (secara kelembagaan tepatnya) tidak memiliki wewenang memberikan anjuran atau bahkan fatwa keagamaan untuk mendukung partai tertentu.   

Akibatnya, pada Pemilu 1987 dan 1992, sebagian umat Islam berduyun-duyun mendukung Golkar dengan dalih mengikuti langkah beberapa kiai yang memutuskan hengkang dari PPP dan beralih ke Golkar. Sebagian yang lain berdasarkan rasa kekecewaan terhadap kepemimpinan Naro di PPP.

Naro dianggap telah menghilangkan pengaruh para kiai di partai berlambang Ka’bah tersebut. Banyak pengamat menilai keputusan NU untuk kembali ke Khittah dengan menjauh politik praktis merupakan implikasi dari kekalahan para kiai NU di dalam PPP.

Di sisi lain, umat Islam juga tetap mendukung PPP mengingat masih terdengar seruan kiai untuk tetap istiqomah di partai berasa Islam satu-satunya pada saat itu.

Setiap masyaraat muslim memiliki tokoh kiai yang dianutnya masing-masing dan sangat jarang ada kiai yang memiliki pengaruh lintas segmentasi tersebut. setiap orang Islam bersandar pada tokoh lokalnya masing-masing.

Perlu dicatat pula bahwa pada saat itu tidak kiai yang memiliki kharisma luar biasa sekelas Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Bisri Syamsuri. Akibatnya, tidak ada kiai yang kuat untuk menjadi sosok yang dapat merekatkan semua umat Islam.

Akhirnya, suara umat Islam susah disatukan karena fragmentasi ulama lokal yang susah dipadukan, serta tidak diperbolehkan lagi NU atau para kiai secara kelembagaan NU menyeruhkan dukungan politik tertentu.

Meskipun kiai menjauhkan ketelibatan dirinya dengan politik-politik praktis secara langsung, namun hal tersebut nampaknya tidak menyurutkan kecenderungan besar kiai untuk berpolitik. Dengan lebih intens kembali ke masyarakat dan menjauh persoalan politik, para kiai semakin mengkonsolidasikan dan memperkuat posisi moral pribadinya di tengah masyakat.

Bukti yang menandakan bahwa kiai benar-benar tidak bisa lepas dari politik paling tidak ditandai dengan pertemuan di sebuah pesantren di Rembang, Jawa Tengah, menjelang kongres PPP pada paro kedua 1994. Maupun pasca reformasi, para kiai mendirikan partai, yang mendapatkan dukungan moril dari kelembagaan NU, untuk mendirikan PKB.

Pada masa-masa mendatang kita bisa memprediksi bahwa, kiai tetap memiliki pengaruh di masyarakat meski dalam beberapa kajian menunjukkan kecenderungan pengaruh kiai mulai luntur. Serta, keunggulan tersebut dapat diolah menjadi kekuasaan politik karena pada dasarnya kiai tidak bisa lepas dari politik.  

"Meskipun kiai menjauhkan keterlibatan dirinya dengan politik-politik praktis secara langsung, namun hal tersebut nampaknya tidak menyurutkan kecenderungan besar kiai untuk berpolitik."

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah Pimpinan Umum Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Tags: , , ,

Bagaimana menurut pembaca?