Memahami Sistem Pemilu dalam Empat Unsur Mutlak_Singgih Manggalau_Berpijar
Ilustrasi/17 Ribu Kursi DPRD Diperebutkan Di Pemilu 2019. (Foto: BeritaInterNusa.com)
Sistem pemilu bisa dimanfaatkan sebagai pendukung strategi sebuah parpol, tetapi juga bisa berpotensi merugikan mereka dalam perolehan suara.

Sistem pemilu merupakan perangkat untuk mengatur kontestasi perebutan kekuasaan di dalam demokrasi. Kendati perannya begitu penting, ilmuan politik seperti Giovanni Sartori memberi pendapat bahwa karakteristik sistem pemilu sebagai perangkat paling manipulatif di dalam politik. Pendapat itu tentunya beralasan sebab perangkat ini dibentuk dari sistem gagasan yang mengandung beragam konsekuensi di dalam implementasinya.

Sistem pemilu bisa dimanfaatkan sebagai pendukung strategi sebuah parpol, tetapi juga bisa berpotensi merugikan mereka dalam perolehan suara. Memahami karakteristik sistem pemilu secara baik memberikan peluang bagi masing-masing pihak yang berkompetisi untuk saling mengontrol agar sistem tersebut bekerja secara maksimal dan memberikan hasil yang baik.

Sistem pemilu terdiri dari serangkaian komponen yang saling terikat satu sama lain. Douglas Rae (1971 dalam Kartawidjaja & Iminuddin, 2014: 116) menyebut ada tiga komponen sistem pemilu. Pertama, formula electoral (electoral formula). Terdiri dari atas pilihan-pilihan metode Plural Majoritarian (PM), beraneka ragam bentuk proporsional representatif (PR) dan sistem campuran (mixed).

Kedua, besaran daerah pemilihan (district magnitute) yang mengatur jumlah kursi yang merepresentasikan sebuah wilayah. Ketiga, struktur kotak suara (ballot structure) yang termasuk categorical atau ordinal.

Empat Unsur Mutlak

Untuk lebih mempermudah pemahaman, dalam memahami sistem Pemilu biasanya dikenal dengan empat unsur mutlak dan dua unsur tambahan. Empat unsur mutlak dalam sistem Pemilu di negara manapun tetap akan berlaku, jika salah satu unsur tersebut hilang maka dapat dipastikan bahwa proses Pemilihan Umum  gagal dilaksanakan. Arti tidak bisa dilaksanakan adalah tidak terjadinya proses yang sempurna untuk melakukan konversi suara menjadi kursi (Surbakti: 2008 34-35). Keempat unsur tersebut yaitu:

Pertama, Lingkup dan Besaran Daerah Pemilihan, baik mencakup lingkup dan besaran daerah pemilihan (Dapil) bagi anggota DPR, DPD, maupun presiden dan wakil presiden.

Untuk daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian dari provinsi. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu Legislatif, jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 orang.

Jumlah kursi DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Selanjutnya, setiap daerah pemilihan mendapat alokasi kursi antara tiga sampai 12 kursi. Akan tetapi UU sama sekali tidak menentukan persyaratan lain untuk membentuk suatu daerah pemilihan selain wilayah administrasi dan jumlah penduduk.

Lingkup dan besaran daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi, dan setiap daerah pemilihan ini mendapat alokasi empat kursi.

Sementara dalam memilih presiden dan wakil presiden, sistem yang digunakan adalah plurality (50% + 1) bukan majority, dengan district magnitude wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prinsip single member constituency.

Kedua, Pola Pencalonan. Dimensi ini berkaitan dengan pencalonan, yaitu siapakah yang mengajukan calon: partai politik peserta pemilihan umum, atau perseorangan, ataukah keduanya?

Jawaban atas pertanyaan ini tentu tergantung pada siapa yang menjadi peserta Pemilu: partai politik, perseorangan (calon independen), atau keduanya. Bila perseorangan yang menjadi peserta Pemilu, maka yang mengajukan calon tentu bukan pengurus partai politik melainkan sekumpulan anggota masyarakat yang mendukung calon perseorangan tersebut.

Namun bila partai politik yang menjadi peserta Pemilu, maka calon dapat saja diseleksi dan diajukan oleh pengurus partai politik tetapi dapat pula diseleksi oleh pengurus partai, tetapi dipilih oleh anggota partai secara terbuka dan kompetitif sebagai pemilihan pendahuluan.

Peserta pemilihan anggota DPR/D adalah partai politik, sedangkan peserta pemilihan anggota DPD adalah perseorangan. Partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan pada setiap daerah pemilihan, dari hasil pemilihan yang demokratis dan terbuka dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Ketiga, Model Pemberian Suara. Alternatif cara pemberian suara yang sah yang juga cukup banyak. Pasal 178 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2012: “Suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

Dengan rumusan seperti ini, terdapat lima tanda coblos yang dapat dikategorikan sebagai suara sah: tanda coblos pada nomor urut partai politik, tanda coblos pada tanda gambar partai politik, tanda coblos pada nama calon, tanda coblos pada nomor partai dan nama calon, dan tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan nama calon.

KPU kemudian menyederhanakan pilihan cara mencoblos menjadi tiga alternatif: tanda coblos pada tanda gambar partai politik, atau, tanda coblos pada nama calon, atau, tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan pada nama calon.

Berbagai macam “tanda coblos” ini tentu akan menimbulkan dua persoalan: kebingungan bagi pemilih dalam memilih cara mencoblos, dan kebingungan bagi ketua dan anggota KPPS dalam menjumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan calon. Mungkin hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa jumlah Surat Suara Tidak Sah pada Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 masih mencapai angka yang tinggi, 10 persen, (Surbakti, 2015: 26)

Keempat, Formula Pemilihan. Dimensi keempat menyangkut formula pembagian kursi dan penentuan calon terpilih, yaitu rumus yang digunakan untuk membagi kursi kepada partai politik peserta Pemilu di setiap daerah pemilihan, dan mekanisme yang digunakan menentukan calon terpilih.

Pada Formula Pemilihan Proporsional dengan metode kuota Hare dan penerapan the largest reminding dalam membagi sisa kursi. Pembagian kursi setiap Dapil kepada Peserta Pemilu dilakukan melalui langkah yang cukup panjang:

Pertama, penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) atau jumlah suara untuk satu kuota, yaitu gabungan jumlah suara sah seluruh partai politik Peserta Pemilu dibagi dengan jumlah kursi yang dialokasikan kepada Dapil yang bersangkutan.

Kedua, pembagian kursi Dapil kepada Peserta Pemilu, yaitu jumlah suara sah setiap partai politik Peserta Pemilu dibagi dengan BPP (satu kuota);

Ketiga, bila masih ada kursi yang belum terbagi atau sisa kursi, pembagian sisa kursi berdasarkan prinsip the largest reminding, yaitu sisa kursi dibagikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu (P4) berdasarkan urutan jumlah sisa suara (dengan ketentuan jumlah suara yang tidak mencapai BPP dikategorikan sebagai Sisa Suara); dan penetapan calon terpilih (tata cara menentukan siapa yang mengisi kursi Partai) berdasarkan suara terbanyak.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Indonesia terlalu panjang, mungkin yang paling panjang di dunia. Bukti proses rekapitulasi ini terlalu panjang: rekapitulasi dilakukan di 3 tingkat (PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota) untuk DPRD Kabupaten/Kota, 4 tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi) untuk DPRD Provinsi dan 5 tingkat (PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU) untuk DPR.

Karena rekapitulasi yang bertingkat-tingkat, maka tidak saja hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD baru dapat diketahui 30 hari setelah hari pemungutan suara tetapi juga kemungkinan terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara sangat besar.

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka memberi insentif bagi calon, pemilih ataupun petugas pemungutan dan penghitungan suara (KPPS, PPS dan PPK) untuk terlibat dalam transaksi jual-beli suara.

Insentif tersebut tampak pada tiga unsur sistem berikut: Pertama, besaran Dapil antara 3-10 (DPR) dan 3-12 (DPRD) dan metode kuota (BPP) dan the largest reminding dalam membagi sisa kursi (jumlah suara yang tidak mencapai BPP juga dikategorikan sebagai sisa suara) menyebabkan relatif mudah bagi partai mendapatkan kursi.

Kedua, pemilih diminta memberikan suara kepada calon. Dan Ketiga, agar ditetapkan sebagai pengisi kursi partai seorang calon tidak perlu mencapai mayoritas ataupun BPP melainkan cukup mencapai jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara masing-masing calon lain dari partai yang sama dan di Dapil yang sama (Ibid:27).

Sedangkan yang dimaksud dengan dua unsur pilihan, artinya boleh ada dan tidak, adalah ambang batas suara untuk bisa masuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (legal electoral threshold) dan jadwal untuk menentukan waktu penyelenggaraan Pemilu. Dua unsur ini bersifat opsional tergantung tujuan tertentu yang hendak dicapai. Misalnya menentukan ambang batas suara tertentu untuk masuk parlemen bagi Parpol tertentu dapat dimaksudkan untuk meminimalisir jumlah partai yang ada. Uraian ini sudah pernah saya singgung dalam tulisan saya sebelumnya.

Rujukan

Kartawidjaja, Pipit R dan M Faisal Iminuddin. 2014. Demokrasi Elektoral: Perbandingan sistem dan metode dalam kepartaian dan Pemilu. Surabaya: Sindikasi Indonesia.

Yuda, Hanta. 2010.  Presidensiaisme Setengah Hati. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Surbakti, Ramlan dkk. 2008. Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat. Jakarta: Kemitraan Pembaharuan Tata Pemerintahan.

TENTANG PENULIS

Singgih Manggalau adalah alumni S2 Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Tags: , , ,

Bagaimana menurut pembaca?