Tiga Model Distribusi Kekuasaan dan Uraian Prespektif Teori Elite

Terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan kekuasaan dan bagaimana sebuah kekuasan terdistribusikan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Andrain, secara umum para ilmuwan politik membagi distribusi kekuasaan dengan tiga model, yakni model elite memerintah, model pluralis dan model populis.

Tiga Model Distribusi Kekuasaan dan Uraian Prespektif Teori Elite_Redaksi_Berpijar
Tiga Model Distribusi Kekuasaan dan Uraian Prespektif Teori Elite_Redaksi_Berpijar
Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: AFP via Merdeka.com)
Terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan kekuasaan dan bagaimana sebuah kekuasan terdistribusikan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Andrain, secara umum para ilmuwan politik membagi distribusi kekuasaan dengan tiga model, yakni model elite memerintah, model pluralis dan model populis.

Kekuasaan merupakan salah isu sentral di dalam kajian politik. Paling tidak terdapat tiga masalah pokok yang yang senantiasa diamati oleh para ilmuwan politik terkait kekuasaan, yaitu bagaimana kekuasaan dilaksanakan, bagaimana kekuasaan didistribusikan, serta mengapa seseorang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain tidak (Surbakti, 1999: 64). Begitu juga mengapa kekuasaan yang dimiliki setiap orang senantiasa berbeda.

Sedangkan kekuasaan itu sendiri, meminjam penjelasan Robert Dahl, adalah kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan sesuatu meskipun orang yang ditimpahi pihak yang berkuasa enggan atau tidak mau melakukan (Ibid: 57).

Sebagai salah satu kajian penting, terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan kekuasaan dan bagaimana sebuah kekuasan terdistribusikan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Andrain (dikutip dari Surbakti, 1999: 74-75), secara umum para ilmuwan politik membagi distribusi kekuasaan dengan tiga model, yakni model elite memerintah, model pluralis dan model populis.

Model elitis mengandaikan bahwa sebuah kekuasaan hanya terpusat bagi sebagian kecil orang. Model pluralis mengandaikan kekuasaan dimiliki oleh berbagai kekuataan sosial dan organisasi yang sosial yang ada di masyarakat, sedangkan model populis mengandaikan sebuah kekuasaan dipegang oleh setiap individu yang ada di masyarakat.

Bagian selanjutnya akan lebih memfokuskan pembahasan tentang uraian salah satu pendekatan untuk memahami bagaimana kekuasaan itu bekerja, yakni teori elite,

Penekanan yang perlu digarisbawahi di sini adalah kajian tentang elite merupakan salah satu tawaran teori yang menjelaskan pembagian kekuasaan. Maka, elite adalah pisau analisis di dalam peneliteian kekuasaan.

Teori Elite

Dalam buku “Elite and Society” (2011),  Bottomore memberikan penjelasan permulaan tentang elite dari segi historis. Ia mengatakan, pada awalnya penggunaan kata “Elite” mengacu pada pada barang-barang dagangan dengan kualitas yang tinggi, namun kemudian mengalami mengalami perluasan makna yang merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang unggul misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi.

Kemudian istilah elite secara luas digunakan dalam penulisan sosial-politik sampai akhirnya pada abad 19 di Eropa, atau tepatnya sekitar tahun 1930 di Inggris dan Amerika, ketika itu disebarkan melalui teori sosiologi elite oleh Vilfredo Pareto.

Elite menurut Pareto mengarah pada dua pengertian. Pertama, stratifikasi indeks yang ada pada diri seseorang tergantung bidang yang digeluti. Kedua, mengarah pada tipologi tatanan sosial berupa elite yang memerintah, yakni elite yang berada di dalam kekuasaan politik dan memainkan peran dalam pemerintah.

Selain itu ada tipologi elite yang tidak memerintah. Militer, korporasi dan birokrasi adalah contoh dari elite non-pemerintah.

Sedangkan menurut Moscaw, elite adalah “minoritas yang terorganisir, memiliki hak istimewa yang diberi oleh kekuasaan serta yang tidak dapat dilawan oleh individu dari mayoritas dan memiliki atribut yang nyata yang sangat dihargai dan berpenggaruh dalam masyarakat” (Ibid). Dia juga menekan eksistensi dari kelas sub-elite (yang mencakup kelas menegah baru seperti semisal cendikiawan dan intelektual) sebagai penghubung dari elite dengan masyarakat.

Jelasnya konsepsi tentang elite, bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelas. Kelas pertama adalah kelas penguasa yang jumlahnya sedikit, sedangkan kelas kedua adalah kelas yang dikuasai dengan jumlah mayoritas. 

Dalam buku “Teori Perbandingan Politik” yang ditulis oleh Ronald H. Chilcote (2010) dijelaskan, dalil utama dari teoritis elite klasik adalah “setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Asal usul teori ini dari Plato, namun perluasannya terdapat dalam pemikiran dua sosiolog Italia, Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca” (Chicote, 2010: 476).

Untuk memperjelas uraian tentang teori elite, akan dikemukakan beberapa asumsi mendasar yang dipercaya oleh kelompok ilmuwan elitis. Asumsi dibawah ini merupakan penjelasan yang dijabarkan oleh Gaetano Moscaw dalam buku “The Rulling Class” (dikutip dari Setiadi & Kolip,  2013: 201-203) :

Pertama, dalam setiap masyarakat senantiasa tidak akan terwujud ditribusi kekuasaan secara merata, dan siapa yang mendapatkan atau memiliki sumber-sumber tersebut itulah pemilik kekuasaan politik. Dan, jumlah orang yang berkuasa karena memiliki akses yang leluasa terhadap sumber daya lebih sedikit daripada yang tidak. Sedangkan elite politik adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Kedua, berangkat dari orang yang memerintah dalam suatu masyarakat dan negara selalu lebih sedikit daripada yang diperintah, sebab terdapat perbedaan-perbedaan kualitas antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Paling tidak, menurut Robert Mischels menemukan empat alasan mengapa hal tersebut terjadi:

  1. Keahlian administratif. Tidak semua orang dalam suatu organisasi memiliki kecakapan dalam bidang pelaksanaan tugas yang mengakibatkan adanya spesialisasi dan keahlian, sedangkan masyarakat umum tidak.
  2. Para individu memiliki keunggulan intlektual.
  3. Pemimpin organisasi akan mendapat rasa hormat dan pemimpin akan melekat dalam dirinya ketokohan atau identifikasi dengan jabatan atau organisasi yang diikuti.
  4. Misalnya dalam keadaan darurat perang, meskipun oligarkhi akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Keempat, antar elite senantiasa bekerjasama untuk mempertahankan status quo. Akan terdapat nilai yang diperjuangkan oleh para elite untuk mempertahankan kepentingannya. Sehingga, berbagai ideologi mapun pembenaran kerap dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kepentingan elite. Maka, perubahan sosial hanya bisa terjadi ketika para elite tidak lagi kohesif memperjuangkan formula politik atas dominasi mereka.

Gamblangnya, elite adalah minoritas yang memiliki kekuasaan. Kelompok kecil itu tidak bukanlah cerminan dari masyarakat non-elite. Elite tersebut diambil secara tidak proposional dari kalangan atas dalam kehidupan sosial masyarakat berdasarkan atribut-atribut kekuasaan tertentu. Di sisi lain, elite memiliki kepentingan yang memang harus dipertahankan sehingga memiliki konsesus terhadap suatu sistem nilai tertentu.

 

Rujukan

Bottomore, Tom. 2001. Elitee and Society (Second Edition). London : Taylor & Francis e-Library (PDF).

Chilcote, Ronald. 2010. Teori Pebandingan Politik. Terjemah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Setiadi, M. Elly dan Kolip, Usman. 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Prenadamedia Groub.

Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

TERBARU DARI BERPIJAR

Write a response to this post