Menyelamatkan Keruntuhan Perlahan Welfare State

Era pasca-Perang Dunia II hingga tahun 1970-an boleh jadi masa kejayaan dari welfare state. Tahun 1970 dan selebihnya, menjadi era penghematan permanen bagi welfare state. Krisis Finansial 2008 membuat kondisi welfare state semakin ‘terdesak’.

Welfare State_A Faricha Mantika_Berpijara
Can The Welfare State Survive
Gambar: Wiley

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Can The Welfare State Survive?

Penulis

Andrew Gamble

Penerbit

Polity

Tebal Buku

vi+125 halaman

Tahun Terbit

2016

Jenis Buku

Seri Global Futures

Polity Press punya cara menarik untuk mengusik pikiran dan menggugah nalar kritis pembaca, bahkan sebelum pembaca membuka buku terbitan mereka, yaitu melalui berbagai seri yang mereka terbitkan. Salah satunya adalah seri Global Futures yang di dalamnya memuat tulisan Andrew Gamble ini.

Pemberian judul yang tidak biasa, berupa pertanyaan, sekaligus membuat (calon) pembaca akan bertanya-tanya atau berasumsi sendiri sebelum menelusuri tiap halamannya. Bisakah welfare state bertahan? Sebelumnya, ada pula salah satu buku dalam seri Democratic Futures yang telah peresensi ulas dengan gaya pemberian judul buku yang serupa dan tak kalah menariknya.

Tanpa welfare state, kapitalisme tidak akan bertahan. Kalimat ini terdengar familiar. Kapitalisme pada dasarnya merupakan penanggung segala tuduhan terjadinya kemiskinan dan kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Welfare state hadir untuk mendinginkan suasana. Sejak Perang Dunia kedua, masyarakat Barat sebenarnya telah mencapai prestasi yang cukup membanggakan dari pembangunan dan perluasan welfare state.

Fitur utama welfare state adalah untuk mengumpulkan resiko kolektif selama siklus kehidupan, mendistribusikannya kembali antar-generasi, untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik, lebih aman bagi semua orang, dan mengurangi kemiskinan. Gagasan tersebut terdengar tidak-terbantahkan-dan-patut-didukung-sepenuhnya.

Namun, hari ini semakin orang bertambah kaya, semakin sedikit yang mau mereka keluarkan untuk membayari yang kurang beruntung. Dalam suatu welfare state hari ini, berulangkali dapat kita dengar persoalan program untuk publik yang kekurangan biaya, kian menjulangnya krisis tentang hak, biaya yang meningkat, dan standar pelayanan yang menurun. Diikuti pula dengan berbagai keluhan bahwa ‘harga’ welfare state semakin tidak terjangkau, boros, tidak efisien, dan sangat butuh perbaikan secara drastis.

Era pasca-Perang Dunia II hingga tahun 1970-an boleh jadi masa kejayaan dari welfare state. Tahun 1970 dan selebihnya, menjadi era penghematan permanen bagi welfare state. Krisis Finansial 2008 membuat kondisi welfare state semakin ‘terdesak’.

Negara penganut welfare state harus memikirkan ulang permainan ekonomi-politiknya. Pasca-krisis, mereka memasuki era penghematan dan penyederhanaan. Pertanyaan paling ekstrem yang mengemuka dan coba dicari jawabannya oleh para pakar ekonomi barangkali: “apakah kita benar-benar butuh welfare state?”.

Gamble menambahkan, apakah welfare state sudah kadaluarsa, sebuah peninggalan masa lalu dari kapitalis industri, yang dulunya mungkin punya tempat, tapi semakin terguncang dengan ekonomi politik abad 21 dan harus dibongkar?

Mengutip Oxford English Dictionary, “welfare” didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi melakukan (perbuatan) atau menjadi baik. Semua orang ingin hidup enak tentunya, mendapat kesempatan yang baik untuk mengakses pendidikan dan kesehatan, memiliki perlindungan atas hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan, serta memiliki akses terhadap kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Tetapi mengapa kita membutuhkan negara untuk terlibat? Di sinilah letaknya kontroversi-kontroversi.

Peran negara dalam menyediakan kesejahteraan (welfare) memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, yang menjelaskan mengapa definisi ‘sejahtera’ menurut Amerika Serikat dan Eropa berbeda. Di Amerika Serikat, kesejahteraan didefinisikan secara sempit sebagai transfer pendapatan atau pelayanan langsung yang menyokong orang miskin dan memberikan mereka standard hidup minimum.

Bagi orang Eropa, kesejahteraan didefinisikan secara luas sebagai tidak hanya redistribusi pada orang miskin, tetapi juga pengeluaran untuk mengumpulkan resiko kolektif dan menyediakan investasi bagi sumber daya manusia untuk segenap warga negara.

Pembahasan seputar resiko kolektif dapat ditemui dalam teori resiko pada disiplin matematika dan bidang ilmu bisnis serta aktuaria. Untuk memeriksa keuntungan atau kerugian pada keseluruhan portofolio, teori resiko individual memulai dengan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian pada setiap kebijakan individu; kemudian dengan menjumlahkan keuntungan atau kerugian individu tersebut dapat memberikan informasi tentang total keuntungan atau kerugian atas semua kebijakan dalam suatu portofolio (bisnis/ekonomi).

Sebaliknya, teori resiko kolektif berusaha untuk memeriksa secara langsung resiko perusahaan secara keseluruhan. Fokusnya bukan pada keuntungan, kerugian, atau klaim dari kebijakan individu, tetapi terhadap jumlah klaim total atau keuntungan total yang timbul dari semua kebijakan dalam portofolio yang dipertimbangkan/portofolio utama (Kahn, 1962).

Lantaran Andrew Gamble memilih menggunakan definisi yang lebih luas tentang welfare state (versi Eropa), kita bisa mengharapkan gambaran yang lebih solid tentang penerapannya di Eropa ketimbang Amerika Serikat. Mengacu pada definisi welfare di Eropa, jika welfare state hanya dipahami sebagai memberikan perhatian pada yang miskin, maka mayoritas warga negara tidak akan punya minat untuk berpartisipasi di dalamnya. Mereka akan punya minat jika melibatkan pelayanan umum yang warga negara gunakan di berbagai taraf kehidupan.

Dalam perkembangannya hari ini, welfare state telah lebih dari sekedar menyediakan jaring-jaring keamanan bagi warga negaranya. Jika diukur dari pengeluaran, welfare state tampak sangat kaya, bahkan ditengah berbagai penghematan. Tetapi figur agregat tersebut tidak menunjukkan perubahan kualitatif tentang bagaimana welfare state dijalankan. Hal ini memunculkan pertanyaan: hingga pada titik apa welfare state berakhir sebagai welfare state?

Melihat hambatan politik yang kuat untuk meruntuhkannya, welfare state mungkin tidak bisa bertahan. Kalaupun bertahan, mungkin tidak akan lama, karena fitur utama yang membuatnya tangguh dimasa lampau juga membuatnya tidak bisa untuk diubah dimasa kini, dan sangat rapuh untuk bertahan dalam situasi pasca krisis finansial. Atau, mengutip Anton Hemerijck yang lebih positif dalam memandang kondisi ini, adanya krisis merupakan kesempatan untuk melakukan perubahan dan memajukan welfare state.

Andrew Gamble pun telah menjawab dalam awal paragraf di awal halaman, “Saya rasa (welfare state) bisa bertahan.” Welfare state punya kemungkinan untuk bertahan hanya jika beberapa tantangan utama untuk mereformasi welfare state dapat dihadapi dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi-politik yang baru ini. Ada empat tantangan utama yang harus welfare state hadapi di era ini: keterjangkauan, daya saing internasional, resiko sosial baru, dan penuaan.

Keterjangkauan (affordability), sebuah tugas abadi untuk mendamaikan sumber daya dengan harapan. Ketika welfare state telah meluas, demikian halnya harapan warga negara turut meningkat, didorong oleh kompetisi antar partai politik untuk mengamankan suara. Bagaimana welfare state bisa bertahan jka warga negaranya hanya mau hasil akhirnya tanpa mau memahami pentingnya partisipasi mereka?

Mereka menginginkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi namun enggan membayar pajak. Biaya-biaya akan semakin meningkat, maka pilihannya adalah fasilitas/pelayanan dibuat kurang dermawan atau publik bersedia untuk membayar pajak yang lebih tinggi.

Tantangan kedua adala daya saing internasional. Bagaimana welfare state bertahan jika banyak kekuatan baru di dunia mengembangkan model kapitalisme tanpa terbebani dengan biaya kesejahteraan?

Tantangan ketiga, resiko sosial baru, bergelut dengan pertanyaan tentang bisakah welfare state beradaptasi untuk mengatasi lanskap ekonomi dan sosial yang berbeda dari masyarakat kapitalis maju kontemporer?

Resiko sosial baru muncul dari perubahan peran perempuan dalam ketenagakerjaan, melemahnya model tradisional rumah tangga, pentingnya pelayanan sosial, dan kerapuhan-kerapuhan individu dalam pasar tenaga kerja yang berubah secara cepat karena keterampilan mereka yang rendah atau tidak mumpuni dan kegelisahan akibat banyaknya pekerjaan.

Tantangan keempat ialah penuaan, bisakah welfare state menyesuaikan perubahan demografi ke populasi yang kian menua? Banyak welfare state yang telah matang menghadapi persoalan tingginya rasio populasi usia tua dibandingkan usia muda. Memang hal ini menunjukkan keberhasilan welfare state dalam memperomosikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan meyeluruh. Namun, konsekuensinya adalah terus meningkatnya biaya untuk menyokong kehidupan usia tua, yang mana kebanyakan terbebankan pada yang lebih muda.

Meskipun menghadapi banyak guncangan, banyak pula alasan mengapa welfare state masih begitu fleksibel dalam menghadapi perubahan ekonomi-politik di masa ini. Welfare state dapat bertahan, namun tentunya membutuhkan keinginan politik dan imajinasi politik yang kuat untuk mereformasi welfare state dan menjadikannya kian maju.

"Era pasca-Perang Dunia II hingga tahun 1970-an boleh jadi masa kejayaan dari welfare state. Tahun 1970 dan selebihnya, menjadi era penghematan permanen bagi welfare state. Krisis Finansial 2008 membuat kondisi welfare state semakin ‘terdesak’."

TENTANG PENULIS

A Faricha Mantika adalah mahasiswa S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Write a response to this post