Perbandingan Sistem Presidensial dan Parlementer

Para ilmuwan politik berargumen, di dalam sistem presidensial, pemenang mendapatkan keseluruhan, bagi pihak yang kalah dan kebetulan bisa memiliki suara mayoritas di parlemen dapat membuat gangguan bagi presiden. Akhirnya ada pertarungan antar lembaga.

Presidensial vs Parlementer_Redaksi_Berpijar
Presidensial vs Parlementer_Redaksi_Berpijar
Ilustrasi (Vladislav Kaplin/Unsplash)
Para ilmuwan politik berargumen, di dalam sistem presidensial, pemenang mendapatkan keseluruhan, bagi pihak yang kalah dan kebetulan bisa memiliki suara mayoritas di parlemen dapat membuat gangguan bagi presiden. Akhirnya ada pertarungan antar lembaga.

Tulisan ringkas ini akan memfokuskan pembahasannya pada beberapa pokok ulasan mendasar terkait karakteristik sistem presidensial, parlementer dan juga disusul sedikit tentang semi presidensial. Beberapa hal akan yang dicakup secara sambil lalu dalam membahas karaktetristik tersebut, ialah pola hubungan dan kekuasaan pada eksekutif dan legislatif, pola pemilihan dan seterusnya yang nantinya untuk lebih memperjelas perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer.

Dalam tulisan ini juga akan disinggung terkait anggapan umum bahwa sistem presidensial merupakan sistem yang sangat tidak stabil dan tidak efektif dibanding parlementer.

Presidensial, Parlementer dan Semi

Ketika berbicara tentang sistem presidensil, Amerika Serikat dan Amerika Latin menjadi rujukan negara-negara yang terbanyak menganut sistem presidensil murni secara operasional di dunia. Secara mendasar, pengertian sistem presidensial adalah “sebuah sistem dimana masing-masing politisi dipilih mewakili seluruh negara dan memiliki masa jabatan yang tidak ditentukan oleh dukungan legislatif” Robbins, 2011: 177-178).

Merujuk pada pendapat Shugart dan Carey, W. Joseph Robbins (Ibid: 179) lebih jauh menjabarkan atribut esensial yang melekat di dalam sistem presidensial sebagai karakteristik yang sering kali ada (sekaligus membedakannya dengan sistem parlementer), yaitu:

Pertama, adanya pemisahan kekuasaan diantara cabang-cabang pemerintahan. Pemisahan kekuasaan disini merujuk pada pemisahan yang jelas di dalam pertanggungjawaban, sebagaimana eksekutif bergerak dalam wilayah kerja administrator atau pelaksana hukum, legislatif yang membuat hukum, serta lembaga kehakiman yang berwenang menafsirkan dan memutuskan hukum.

Hal ini tentunya berbeda jika melihat pada sistem parlementer yang terjadi peleburan antara lembaga eksekutif merupakan bagian dari legislatif.

Kedua, Presiden dipilih secara langsung dengan beberapa varian pemilihan di seisi negara. Bukan semata-mata ditentukan formasinya oleh parlemen. Tentunya banyak mekanisme berbeda-beda yang digunakan oleh masing-masing negara penganut presidensial dalam menentukan presiden.

Ada yang simple hanya dengan kandidat yang memperoleh suara lebih banyak dari yang lain, atau harus mendapatkan suara lebih dari 50% sebagaimana diterapkan di Prancis. Beda lagi dengan Amerika Serikat dalam pemilihan presiden menggunakan model electoral college.

Ketiga, masa jabatan presiden tidak bergantung pada dukungan legislatif. Bervariasi antara 4-5 tahun. Jika ingin menjadi presiden lagi, maka dia harus mengikuti pemilihan pada periode berikutnya. Terkait penurunan presiden di tengah jalan, memang tidak memutus kemungkinan bisa terjadi, namun sistem presidensial sangat mengamankan posisi presiden, sebab salah satunya presiden memiliki sumber legitimasi tersendiri yang terpisah dari parlemen.

Sedangkan di dalam sistem parlementer, masa jabatan presiden dan juga cabinet tergantung pada kepercayaan legislatif. Parlemen bisa mengajukan mosi tidak percaya yang berakibat pada penurunan kepala pemerintahan dan juga kabinetnya.

Kelima, eksekutif memiliki otoritas untuk membuat hukum. Meskipun di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat, sebetulnya eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Implikasi dari kewenangan pembuatan hukum bagi eksekutif terkadang membuat tumpang tindih dengan lembaga eksekutif, terlebih lagi jika eksekutif memiliki ambisi besar dalam mempersempit wilayah kerja pembuatan hukum bagi eksekutif.

Kasus penerapan sistem presidensial di Rusia dan Ukraina bisa menjadi contoh yang baik, hal itu disebabkan karena presiden memanfaatkan considerably power yang dimilikinya. Sedangkan di dalam sistem parlementer, eksekutif hanyalah pelaksana dari garis besar halauan yang telah ditentukan oleh parlemen.

Di sisi lain, ada sistem yang bernama parlementer, atau banyak yang menyebutnya dengan istilah Westminster model, yang diawali dari sistem pemerintahan di Inggris. Defisini mendasar dari karakteristik sistem parlementer adalah “peleburan cabang eksekutif dan legislatif, dimana biasanya kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh orang yang berbeda, lain dengan sistem presidensial yang kerap kali dipegang oleh orang yang sama” (Ibid: 180).

Tahapan pemilihannya kira-kira ringkasnya begini: para pemilih memilih partai atau perwakilian mereka yang duduk di parlemen, kemudian parlemen yang terbentuk, setelah mendapatkan hasil dari alokasi kursi, merancang atau membentuuk pemerintah. Legislatif lah yang menentukan siapa yang akan melayani sebagai kepala pemerintahan, pemerintahan disini juga meliputi menteri dan cabinet.

Di dalam sistem parlementer, jika memang ada suara mayoritas partai, maka biasanya akan lebih mudah dan cepat dalam menyusun formatur pemerintahan dan tidak membutuhkan koalisi. Sebaliknya, jika tidak ada partai yang memiliki mayoritas suara di parlemen, maka partai akan mencari mitra koalisi di dalam mengusung formatur pemerintahan. Disinilah nanti pembagian kursi di dalam kabinet pemerintahan yang akan datang sangat jelas. Bagaimanapun juga, kerjasama antar politisi di dalam sistem parlementer sangat penting.

Dalam buku “Demokrasi Elektoral: Sistem dan Perbandingan Pemerintahan” (2015) dijelaskan, dalam sistem parlementer, eksekutif disebut sebagai eksekutif ganda, yang berisi kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang telah disinggung sebelumnya bahwa sistem parlementer berakar dari tradisi kerajaan Inggris. Dimana kepala negara dijabat oleh raja atau ratu dan secara formal mengangkat Perdana Menteri, yang biasanya merupakan ketua partai pemegang kursi terbesar di parlemen.

Di antara sistem presidensial dan parlementer, ada pula sistem semi presidensial. Istilah “sistem “semi presidensialisme merupakan term dari Maurice Duverger yan telah melakukan penelitian di Republik ke V Perancis sejak 1958.

Menurut Duverger, semi presidensialisme adalah “sistem yang memadukan tiga eleman, yaitu presiden dipilih langsung melalui pemilu seperti sistem presidensial, yang mempunyai kekuasaan yang berarti (seperti di Amerika Serikat), lalu berhadapan dengan menteri dan perdana menteri yang mengelola eksekutif dan memiliki kekuasaan yang memerintah, serta tergantung pada mayoritas parlemen sebagaimana di dalam sistem parlementer” (Ibid: 181).

Sistem semi presidensialisme sendiri masih diperdebatkan, sebagian menyatakan bahwa sistem ini adalah sistem dalam fase alternatif, tergantung bagaimana kondisi di parlemen. “Jika mayoritas dibelakang presiden, presidensial, namun jika bersebarangan, parlementer”.

Stabilitas dan Efektifitas Pemerintahan

Terkait stabilitas dan efektifitas pemerintahan, telah banyak ilmuwan politik yang coba melakukan kajian. Banyak diantaranya yang kemudian menghasilkan temuan kalau sistem presidensial lebih tidak stabil dan efektif dibanding dengan sistem parlementer. Hal tersebut berangkat dari penelitian pada pengalaman penerapan presidensial negara-negara Amerika Latin yang banyak berjatuhan pemerintahnya.

Para ilmuwan politik berargumen, di dalam sistem presidensial, pemenang mendapatkan keseluruhan, bagi pihak yang kalah dan kebetulan bisa memiliki suara mayoritas di parlemen dapat membuat gangguan bagi presiden. Akhirnya ada pertarungan antar lembaga. Selain itu, sering kali terjadi duel pertarungan berebut klaim legitimasi publik bagi posisi di parlemen dan presiden. Hal ini mengingat masing-masing orang yang terpilih dari dua lembaga tersebut berlangsung secara sendiri-sendiri (Ibid: 181).

Studi lain malah menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Semisal penelitian terhadap lebih dari 50 negara yang dilakukan oleh Timothy Power dan Mark Gasiorowskis tahun 1997, yang menyangkal bahwa berbahayanya sistem presidensial.

Sebagaimana juga dinyatakan oleh Cheibub, bukan sistem presidesialnya yang berbahaya, namun kondisi dan situasi sosial yang mendasari kestabilan atau tidaknya suatu pemerintahan. Misalnya, rezim militer atau tidaknya yang terlebih dahulu ada lebih berpengaruh terhadap stabilitas dan efektifitas dibanding dengan sistem presidensialisnya. Hal itu ditandai dengan presiden Amerika Latin memiliki banyak pengalaman dengan militer yang diktator.

 

Rujukan

Kartawidjaja, Pipit R. & M. Faishal Aminuddin. 2015. Demokrasi Elektoral: Sistem dan Perbandingan Pemerintahan. Surabaya: Penerbit Sindikasi Indonesia.

Robbins, W. Joseph. 2011. Presidentialism Versus Parliamentarism. Dalam (Ed) Jhon T. Ishiyama dan MarijkeBreuning. 21st Political Science. Los Angeles: Sage Publications.

TERBARU DARI BERPIJAR

Write a response to this post