Memperkuat Sistem Presidensial Indonesia_Singgih Manggalau_Berpijar
Istana Merdeka (Foto: ttnotes)
Berangkat dari realitas Presidensialisme yang diterapkan di Indonesia, maka multipartai ekstrem (jumlah partai sangat banyak) perlu segera di dorong menjadi multipartai sederhana, terutama jumlah partai di parlemen.

Sistem pemerintahan pada umumnya dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem presidensial, fokus kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif (presiden), sedangkan dalam sistem parlementer fokus kekuasaan terpusat pada lembaga legislatif (parlemen). Sederhanya seperti itu.

Tulisan kali ini akan lebih berpusat pada perbincangan sistem presidensial. Selanjutnya, akan coba dibahas bagaimana sistem presidensial yang paling efektif berlaku dalam konteks Indonesia.

Presidensial

Untuk lebih memahami sistem presidensial sebelum beranjak pada soal efektivitas kelembagaan, kiranya perlu lebih diperjelas dulu beberapa karakter mendasar dari sistem presidensial. Berikut ini beberapa karakteristik sistem presidensial menurut pandangan beberapa pakar, seperti yang dikutip dalam Hanta Yuda (2010:13):

Menurut Giovani Sartori, beberapa karakteristik dari sistem presidensial adalah: Pertama, presiden dipilih secara  langsung oleh rakyat  untuk masa jabatan tertentu. Kedua, dalam masa jabatannya presiden tidak dapat dijatukan parlemen. Ketiga, presiden memimpin secara lansung pemerintahan yang dibentuknya.

Selanjutnya Ball dan Petters mengemukakan karakteristik dari sistem presidensial sebagai berikut: Pertama, presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kedua, presiden tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih secara  langsung oleh rakyat.

Ketiga, presiden bukan bagian dari lembaga parlemen; presiden tidak dapat diberhentikan parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan (impeachment). Keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Idealnya, untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam struktur politik presidensial, partai presiden haruslah partai mayoritas, yaitu partai yang didukung suara mayoritas di parlemen. Kekuatan mayoritas ini diperlukan dalam parlemen, untuk menjamin stabilitas pemerintahan presiden terpilih agar presiden mudah mendapatkan dukungan secara politik dari parlemen guna melancarkan kebijakan politik yang dibuat presiden.

Namun, suara mayoritas ini sulit diperoleh oleh partai presiden dalam situasi multipartai, kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan.

Terkait Efektivitas Sistem Presidensial sebenarnya ditentukan hanya oleh dua dimensi: Pertama, Efektivitas Sistem (Institusional ), bahwa relasi antar aktor dan institusi presidensialisme berjalan sesuai aturan. Kedua, Efektivitas Personalitas Presiden (Non Institusional). Hal ini menyangkut kemampuan dan karakter personal presiden dalam menerapkan presidensialisme sesuai rumusan konstitusi (Ibid: 59).

Efektivitas tersebut selanjutnya dapat dibreakdown ke dalam beberapa indikator, atau sistem presidensialisme yang efektif memiliki beberapa indikator, antara lain (Ibid: 238-240):

Pertama, Pembentukan kabinet dan pola relasi presiden-partai politik, bahwa partai tidak bisa mengintervensi presiden dalam pembentukan kabinet karena posisi presiden ditopang konstitusi dan desain institusi politik yang kuat serta memiliki dukungan parlemen yang memadai. Di sisi yang lain, personalitas dan gaya kepemimpinan presiden juga tegas dan kuat, sehingga proses pembentukan kabinet sepenuhnya berlandaskan hak prerogatif presiden.

Kedua, Konfigurasi parlemen dan pola ikatan koalisi.Konfigurasi kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah secara kualitas cukup kuat, minimal menguasai mayoritas sederhana kursi di parlemen. Ikatan koalisi yang terbangun juga solid dan permanen.

Personalitas dan karakter kepemimpinan presiden juga tegas dan kuat sehingga tidak terlalu tergantung pada koalisi partai politik di parlemen.

Ketiga, Hubungan presiden dan parlemen. Struktur konstitusi dan desain institusi politik memosisikan kekuasaan presiden dan parlemen sama-sama kuat dan secara kelembagaan setara. Fungsi checks and balances berjalan secara efektif dalam koridor demokrasi dan personalitas dan gaya kepemimpinan presiden tegas dan kuat.

Keempat, impeachment Presiden, struktur konstitusi dan desain institusi politik merumuskan secara jelas mekanisme Impeachment terhadap presiden hanya bisa dilakukan karena alasan hukum.

Kelima, hak prerogatif presiden, presiden memiliki hak prerogatif sepenuhnya dalam pembentukan kabinet.Partai politik tidak bisa intervensi presiden.

Keenam, Komposisi kabinet, kecenderungan komposisi kabinet adalah kabinet profesional atau kabinet koalisi terbatas, yaitu secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional.

Ketujuh, loyalitas menteri sepenuhnya kepada presiden, termasuk menteri dari unsur partai politik.

Kedelapan, hubungan presiden dan wakil presiden, konstitusi atau undang-undang mengatur secara jelas fungsi dan wewenang wakil presiden serta hubungan antara presiden dan wakil presiden dalam koridor prinsip presidensialisme.

Sistem pemerintahan presidensial sering dianggap memiliki masalah bawaan, menurut Linz dan Velenzuela (1994), masalah bawaan itu ada tiga. Pertama, dual legitimacy, dimana presiden dan parlemen sama-sama dipilih rakyat maka memiliki legitimasi yang kuat. Bila ada konflik diantara kedua lembaga ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah kebuntuan.

Kedua, rigidity, baik presiden dan legislatif memiliki masa jabatan yang sama. Ketiga, majoraritarian tendency, dimana kalau sudah terjadi pengabaian maka yang terjadi adalah mencari celah konstitusi dan politik untuk memperluas kekuasannya. Masalah semakin runyam jika sistem pemerintahan presidensial digabungkan dengan sistem multipartai seperti yang ada di Indonesia.

Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif di Indonesia

Berangkat dari realitas Presidensialisme yang diterapkan di Indonesia, maka multipartai ekstrem (jumlah partai sangat banyak) perlu segera di dorong menjadi multipartai sederhana, terutama jumlah partai di parlemen. Multipartai sederhana ini selanjutnya perlu direkayasa secara institusional menjadi sistem multipartai sederhana. Ada tiga desain institusi politik yang perlu dirancang dan di tata kembali (Yudha, 2010: 271-273).

Pertama, desain pemilu, pemilu perlu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen sekaligus mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. Dengan mereformasi sistem pemilu, penyederhanaan jumlah partai politik dapat ditempuh melalui beberapa agenda rekayasa institusional (institutional engineering).

Antara lain: menerapkan sistem pemilu distrik (plurality/majority system) atau sistem campuran (mixed member proportional), memperkecil besaran daerah pemilihan (distric magnitude), menerapkan ambang batas kursi di parlemen (parliamentary threshold) secara konsisten, dan menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Kedua, desain institusi parlemen, rancangan kelembagaan parlemen diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks and balances yang proporsional untuk menghindari terlalu kuatnya lembaga legislatif.

Berkaitan dengan hal itu, agenda rekayasa institusional yang perlu dirancang, antara lain: penyederhanaan jumlah fraksi di parlemen melalui pengetatan persyaratan ambang batas pembentukan fraksi, regulasi koalisi parlemen diarahkan ke dua blok politik (pendukung dan oposisi), dan penguatan kelembagaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengimbangi DPR agar fungsi checks and balances tidak hanya terjadi antara presiden dan DPR, tetapi juga antara DPR dan DPD.

Ketiga, desain institusi kepresidenan, desain institusi kepresidenan juga diarahkan untuk memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden.

Selain itu juga diarahkan kabinet solid dan pemerintahan dapat berjalan efektif. Karena itu, ada beberapa agenda rekayasa institusional, antara lain: penataan ulang sistem legislasi, presiden tidak memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang tetapi diberikan hak veto, kejelasan kewenangan wakil presiden dan relasi antara presiden dan wakil presiden, dan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kabinet.

 

Rujukan

Juan Linz dan Arturo Velenzuela. 1994. The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America. Johns Hopkins University.

Yuda, Hanta. 2010. Presidensiaisme Setengah Hati, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

TENTANG PENULIS

Singgih Manggalau adalah alumni S2 Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Tags: , , ,

Bagaimana menurut pembaca?