Orientasi Elit Ekonomi Politik: Antara Melayani dan Menjaga Status Quo

Sebenarnya adalah kewajaran ketika yang menjadi politisi kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha mengingat biaya demokrasi sangat mahal. Hal tersebut merupakan akibat timbal balik dari karakteristik pemilih Indonesia.

Kolase Berpijar
Kolase Berpijar
Kolase Berpijar
Sebenarnya adalah kewajaran ketika yang menjadi politisi kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha mengingat biaya demokrasi sangat mahal. Hal tersebut merupakan akibat timbal balik dari karakteristik pemilih Indonesia.

Salah satu diskursus sentral kajian politik pasca Orde Baru adalah banyaknya para politisi berlatar belakang pengusaha. Harus diakui sebelumnya, panggung politik era reformasi memang terbuka lebar bagi siapa saja untuk menjadi bagian dari demokrasi elektoral. Namun begitu mengemuka persoalan ini akan sangat disayangkan untuk tidak ditelaah sebagai bagian dari diskursus penting dalam kajian politik. Sehingga tulisan mencoba membidik persoalan ini dari segi perdebatan teoritis yang mencoba untuk menguak orientasi dari elit ekonomi politik.

Elit ekonomi politik dapat diartikan sebagai percampuran dua predikat yang awalnya adalah elit ekonomi, mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya menjadi elit politik dengan memegang jabatan publik melalui pemilihan umum.

Sebagian orang berdalih bahwa fakta tersebut anjuran anjuran yang sering dikumandangkan. Seharusnya sebelum menjadi politisi, seseorang harus sudah mandiri dari kebutuhan ekonomi, sehingga ketika memegang jabatan dalam pemerintahan, ia akan akan terfokus untuk melayani masyarakat tanpa dibebani persoalan wakul (Marijan, 2010: 276).

Ringkasnya, ketika politisi sudah kaya terlebih dahulu, ia tidak akan mencari pundi-pundi rupiah dari jalur yang tidak sah, tapi akan berkonsentrasi menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan masyarakat di dalam pemerintahan.

Sebenarnya adalah keawajaran ketika yang menjadi politisi kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha mengingat biaya demokrasi sangat mahal. Hal tersebut merupakan akibat timbal balik dari karakteristik pemilih Indonesia.

Pemilih Indonesia pasca orde baru dapat dikatakan rasional dalam dua hal, pertama rasional secara gagasan yang lebih menitikberatkan visi-misi yang diusung oleh calon. Kedua, yang merupakan karakter mayoritas adalah rasional material, pemilih ini lebih melihat keuntungan material apa yang bisa diperoleh dari politisi (Marijan, 2010: 276).

Kenyataan mahalnya biaya demokrasi sehingga menjadikan hanya segelintir orang saja yang dapat berpeluang menang dalam kontestasi, menjadi penguat teori elit dari kritik kaum populis dan penggiat demokrasi. Sebagaima halnya bagi para pengkritik elit menyatkan, kelemahan utama dalam elit terletak pada sisi ektremisnya.

Kelompok populis dan penggiat demokrasi memberi penjelasan bahwa: harus diakui bahwa kelompok yang dominan dalam kehidupan sosial politik memang senantiasa jumlahnya sedikit, pertanyaannya kemudian bagaimana minoritas tersebut bisa memperoleh kekuasaan? Elit politik atau elit yang memerintah tetap harus melalui mekanisme keabsahan demokrasi entah dengan pemilu dan sebagainya. Seelitis apa pun sebuah kekuasaan, dia tetap membutuhkan dukungan khalayak.

Di samping itu, semakin demokratis sebuah negara, maka pola distribusi kekuasaan akan semakin melebar ke seluruh masyarakat lebih luas, bukan hanya terpusat ke segelintir elit semata (Setiadi & Kolip, 2013: 213).

Teori elit cukup bisa memberikan sanggahan dengan mengacu realitas yang terjadi di lapangan. Biaya demokrasi yang mahal kembali lagi menyudutkan masyarakat umum untuk bisa mengambil peran dalam kehidupan politik elektoral. Mereka hanya bisa menjatuhkan pilihan atas beberapa elit yang berkontestasi dalam Pemilu misalnya. Patut lah para penganjur teori elit mengatakan, demokrasi atau pemilihan umum hanya mekanisme untuk memilih elit dan sebagai basis legitimasi elit memperkuat kedudukan sosialnya.

Terlepas dari berbagai kritik terhadap teori elit, sebagian kalangan ilmuan politik menganggap bahwa diskursus tentang elit adalah salah satu pencapaian tertinggi dalam keilmuwan kajian politik dan bahkan sosial. Sebab, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Mischels tentang Iron Law of Oligarchy (hukum besi oligarki) yang merupakan salah satu analisis elit bukan hanya dianggap sebagai teori, namun sudah menginjak pada tataran hukum. Sehingga, validitas kebenaran dan keberlakuannya bukan hanya terbatas pada scope tertentu saja, tapi sudah meluas dan berlaku dimana saja.        

Satu hal menarik lainnya kemudian ketika membicarakan elit politisi yang pengusaha atau elit pengusaha yang politisi adalah motivasi pribadi dari elit tersebut. Sebenarnya apa orientasi utama dari seorang elit ekonomi tersebut mau melenggang dalam dunia politik, apakah benar ingin memperjuangkan masyarakat umum sebagaimana yang telah disinggung di awal?

Adalah kontradiktif jika kita mengaitkan klaim para elit ekonomi dan politik orientasinya adalah publik jika kita mencermati hasil desertasi dari Albert Wiidjaya. Dalam desertasi yang kemudian dijadikan buku dengan judul “Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi” (1988) tersebut, salah satu yang disoroti adalah pola kepemimpinan elit dan mobilisasi sosial yang diperjuangkan oleh kalangan elit pemerintahan.

Perlu segera dikemukakan bahwa kurun waktu penelitian adalah periode 1 (1961) yang dibandingkan dengan periode II (1967-1971) pasca kejadian G-30-S/PKI. Serta unit analisis elit disini secara merata melingkup elit birokrasi, elit pengusaha, elit partai politik dan lain-lain.

Pada dasarnya pembangunan diharapkan bukan hanya memajukan kaum elit semata, tapi keseluruhan komponen bangsa. Pada bagian sikap terhadap mobilitas sosial, Albert menggali pernyataan-pernyataan para elit bagaimana para elit memberikan perhatian kepada rakyat yang lemah dan yang terbatas ketrampilannya. Hasilnya, para elit sangat memberi perhatian terhadap penjagaan status quo, entah kepentingan mereka sendiri maupun golongannya.

Pada keterangan lanjutan dijelaskan, baik pada periode I dan II bahwa semua elit tidaklah berbeda, masing-masing masih menunjukkan kecenderungannya pada kepentingan pribadi dengan pengecualian beberapa elit pengusaha yang masih menaruh minat untuk melakukan pembangunan bagi daerah tertinggal. Keterangan senada juga diperoleh dari penelitian James Scott di Malaysia.

Gamblangnya, orientasi elit secara umum, termasuk elit pengusaha yang ikut andil dalam politik, hanya tetap berorientasi kepada kepentingan elit itu sendiri dan merupakan usaha penjagaan status quo.

Meskipun penelitian Albert Widjaya dilakukan pada masa akhir pemerintahan Soekarno dan masa awal pemerintahan Soeharto, hal ini menjadi semacam gambaran kuat bagaimana sebenarnya elit selama ini bekerja di pemerintahan. Tidak berarti langsung menegasi klaim para modernis yang meyakini bahwa elit pengusaha lebih berkonsentrasi terhadap rakyat karena sudah tuntas dengan dirinya. Dan hal tersebut sudah lama berlaku sebelum demokrasi pasca reformasi telah beralngsung hampir dua dekade ini.

 

Rujukan

Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Reformasi. Jakarta: Prenadamedia Groub.

Setiadi, M. Elly dan Usman Kolip.(2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Prenadamedia Groub.

Widjaya, Albert. 1988. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3S.

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah Pimpinan Umum Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Write a response to this post