Dusta dalam Pilpres 2019: Pilih Kyai, Jokowi Main Aman? Prabowo dan Sandiaga Uno, Jendral Kerdus

Pasangan Capres-Cawapres 2019
Pasangan Capres-Cawapres 2019
Pasangan Capres-Cawapres 2019. (Kiri) Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, (Kanan) Prabowo dan Sandiaga Uno. (Kolase Berpijar)
Ketika keduanya memang memiliki kecacatan dalam moral untuk pemilu, di tahun 2019 sesungguhnya Indonesia telah menghilangkan demokrasi itu sendiri.

Melalui pencitraan politiknya Joko Widodo berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia pada tahun 2014, beliau diamanahi menjadi seorang nomor satu, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya ketika Joko Widodo difigurkan sebagai seorang politisi sipil, Prabowo Subianto mengambil segmentasi pencitraan yang berbeda, memiliki latar belakang militer, tegas, mengembangkan narasi kebangsaan bahwa Indonesia harus berdiri di kaki sendiri, menggunakan pemikiran taktis praktis yang begitu bertolak belakang dengan Joko Widodo yang dianggap kurang berwibawa, tidak tangkas dan lain sebagainya untuk senjata perlawanan di tahun 2014. Namun kurang beruntung, sehingga memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintah hingga 2019.

Menilik dari kepribadian dan pencitraan yang dibangun, segmentasi politik terhadap keduanya menjadi sangat jelas. Jokowi memiliki basis pemilih yang begitu berbeda dengan Prabowo, bapak Jokowi cenderung disukai oleh intelektual, anak muda, dan masyarakat kecil, sedangkan Prabowo lebih mendekatkan diri melalui kelompok agama, militer dan kalangan menengah ke atas. Secara simpel dapat dikategorikan sebagai demikian, namun tentunya kita semua tidak dapat menakar secara pasti bagaimana segmentasi pemilih diantara keduanya. Oleh karena itu tulisan ini tidak berani melakukan klaim terhadap segmentasi pemilih pasti. Namun poin yang berusaha dikembangkan adalah mengenai tambahan amunisi mana yang dapat menjadi penyokong besaran suara yang ada di tahun politik 2019. Sehingga yang menjadi esensial adalah mengenai siapa sosok “pas” dalam meraih kemenangan tersebut.

Catatan Cacat Moral Pilpres 2019

Untuk memilih bakal calon presiden dan wakil presiden memang tidak pernah diatur mengenai strategi untuk main aman dan penggunaan mahar politik. Namun fenomena ini sangat jelas membuktikan degradasi moral dalam dunia demokrasi Indonesia sudah berada dalam titik nadir. Jokowi sebagai petahana seharusnya menjadi lebih unggul dan aman, disorot banyak pihak telah melakukan banyak perubahan esensial menuju Indonesia lebih baik. Tentunya rakyat Indonesia berhak untuk berharap dalam pemilihan bakal cawapres Jokowi mumpuni di bidangnya, rakyat Indonesia yang telah menaruh harapan itu sangatlah kecewa dengan catatan ini. Jokowi hanya mementingkan pengamanan terhadap suaranya.

Prabowo Subianto juga demikian, lebih mementingkan sebuah mahar sehingga memberikan kesempatan terhadap wakil gubernur Jakarta yang belum selesai masa jabatannya untuk maju, meskipun tidak melanggar konstitusi. Namun isu mengenai keberadaan mahar politik sungguh tidak memperbaiki nama dan citra perpolitikan yang ada di Indonesia ini.

Ketika keduanya memang memiliki kecacatan dalam moral untuk pemilu, di tahun 2019 sesungguhnya Indonesia telah menghilangkan demokrasi itu sendiri. Satu bakal calon tidak benar benar mengusahakan yang terbaik dalam upaya pemilihan pendamping (hanya untuk mengamankan suara) sedangkan satu lainnya tersandung isu mahar politik.

Pilih Kyai, Jokowi Main Aman?

Seorang yang dapat mengakomodir mengenai agama, figur ummat, dan dianggap dapat mempersatukan masyarakat Indonesia adalah narasi yang dikembangkan oleh Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi. Banyak nama kandidat muncul bersandar pada pernyataan Presiden Jokowi bahwa inisial dari calon pendampingnya adalah “M”, seperti Mahfud MD, Moeldoko, Muhaimin Iskandar, Muhammad Romahurmuziy, dan sederet nama lainnya. Akhirnya Jokowi menjawab pertanyaan itu dengan nama K.H. Ma’ruf Amin, sontak menjadi perbincangan banyak pihak. Karena sangat sedikit sekali perhitungan seorang Jokowi yang dipandang sangat memperhatikan kualitas akan memilih nama tersebut, bahkan dibandingkan kompetitor lainnya jika dilihat secara kualitas keseluruhan sangatlah timpang.

Nama seperti Mahfud MD seharusnya menjadi kandidat terkuat, namun hasilnya nihil, bahkan sekelas Moeldoko dan Muhaimin Iskandar dikalahkan. Publik dibuat bertanya-tanya, mengapa harus sosok agamis? Santri? Kyai? Padahal sangat jelas dalam pernyataan politiknya Jokowi sangat anti terhadap politik yang dibumbui agama.

Ternyata Memori 212 dan 411 sangatlah melekat dalam diri bangsa Indonesia, sehingga Jokowi menjadi sangat ketakutan dan dibutuhkan seorang figur sentral yang dapat membentengi persoalan itu jikalau isu politik di tahun 2019 kembali mengenai agama. Jokowi melakukan antisipasi politik yang cukup hebat dan signifikan, karena sosok K.H. Ma’ruf Amin ternyata sangat terikat dengan salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama. Begitu banyak masyarakat yang kecewa dengan pilihan “Pak Dhe” dalam hal ini, Jokowi dianggap hanya ingin mengamankan suara dalam pilpres tahun depan. Tidak ada upaya untuk memilih partner yang dapat saling melengkapi, memiliki pemikiran cerdas dan berpengalaman. Mahfud MD dinilai lebih cocok dampingi Jokowi dalam pemerintahan 5 tahun mendatang, karena sangat berpengalaman dalam bidang kepemerintahan dan hukum serta perpolitikan di tanah air.

Prabowo-Sandiaga dan Permasalahan Jendral Kerdus

Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi komoditas yang sangat dieksploitasi untuk mendampingi Prabowo Subianto, serangkaian pertemuan dua jendral sangatlah intens seolah memberikan sinyal bahwa nama AHY hampir seratus persen maju dalam pilihan umum 2019. Akan tetapi siapa sangka pilihan jatuh kepada Sandiaga Salahuddin Uno, padahal narasi yang dibangun tetap sama ketika AHY santer namanya digalang media untuk mendampingi Prabowo. Sandiaga Uno dianggap sebagai seorang yang direpresentasikan sebagai wakil dari anak muda yang ada di Indonesia, juga seorang yang berhasil dalam mengarungi pahit garam berbisnis.

Ternyata sebelum waktu penetapan dan deklarasi terdapat konflik internal dalam koalisi yang memecah konsentrasi mengenai mahar politik yang disiapkan Sandiaga Uno untuk PKS dan PAN sebesar 500 Milyar. Berita mengenai mahar tersebut pertama kali didengungkan oleh Andi Arief, Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat. Inilah yang dianggap menjadi akar masalah tidak jadinya AHY mendampingi Prabowo dalam perhelatan akbar demokrasi Indonesia tahun 2019. Meskipun memilih AHY mungkin bukan pilihan yang terbaik juga.

TENTANG PENULIS

Agung Tri Putra adalah mahasiswa S1 Hubungan Internasional di FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

About Author

Agung Tri Putra

Agung Tri Putra adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post