Mengapa Isu Palestina Begitu Seksi dalam Politik Luar Negeri Jokowi?

Isu Palestina dalam PLN Jokowi_M Faisal Javier Anwar_Berpijar
Isu Palestina dalam PLN Jokowi_M Faisal Javier Anwar_Berpijar
Suasana pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Presiden Palestine, Mahmoud Abbas di Jakarta Hall Convention Center (6/3/2016). (Foto: Humas Setkab RI)
Dominasi politik Islam dalam tataran politik domestik Indonesia tidaklah ahistoris. Sebagai salah satu pihak yang ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, kekuatan politik Islam juga dikenal sebagai salah satu kubu berpengaruh di era Soekarno, selain kubu nasionalis dan komunis.

Pada 5 Agustus lalu, Indonesia mendapat kunjungan kehormatan dari Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sempat dibahas pula isu mengenai Palestina. Terlepas dari berhasil atau tidaknya misi diplomatik yang diemban dalam pertemuan tersebut, namun tidak dapat dibantah bahwa isu Palestina merupakan isu yang seksi bagi politik luar negeri Indonesia. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan isu Palestina begitu seksi bagi pemerintahan Indonesia, khususnya bagi pemerintahan Jokowi.

Faktor Budaya dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Salah satu faktor penentu dalam arah gerak politik luar negeri Indonesia ialah budaya politik dan elit politik di Indonesia. Leo Suryadinata dalam tulisannya Faktor-Faktor Determinan Politik Luar Negeri Indonesia: Mencari Penjelasan (1998) menjelaskan bahwa budaya politik Indonesia didasari oleh tradisi dan nilai-nilai yang telah tertanam kuat sejak masa lampau dan mampu mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia secara signifikan, termasuk di dalamnya adalah budaya politik Islam nominal (Islam abangan atau Islam liberal).

Singkat kata, budaya politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh dua jenis sub-budaya khas masyarakat Jawa, yakni golongan santri dan abangan. Merujuk penjelasan Suryadinata (1998: 22), perbedaan kedua golongan tersebut terletak pada kepercayaan yang mendasari pandangan hidup mereka. Lantaran kepercayaan pra-Islam mengakar kuat, maka kalangan abangan menolak bentuk negara Islam, dan lebih mendukung negara Indonesia yang sekuler. Sedangkan kelompok santri lebih menginginkan suatu negara Islam, atau Islam memainkan peranan sentral di dalam negara.

Singkat cerita, menurut Suryadinata (1998: 23), pertarungan antar dua kubu tersebut akhirnya dimenangi oleh kubu abangan. Hal ini tergambar dalam pemberlakuan Pancasila dan UUD 1945, yang mengakui pluralisme keagamaan, yang menurut Suryadinata (1998: 22) sebenarnya Pancasila merupakan konsep abangan. Tidak hanya itu, implementasi budaya abangan yang menolak condong pada satu agama tertentu juga tergambar dalam politik luar negeri Indonesia.

Suryadinata (1998: 47) juga menyebut bahwa tradisi kejawaan juga kental dengan pandangan Javanisme, yakni memandang Jawa sebagai pusat dunia. Dengan pandangan Javanisme tersebut, maka seorang pemimpin berpandangan bahwa Indonesia harus memainkan peranan dominan dalam masalah-masalah dunia.

Dari penjelasan di atas, sederhananya dapat dipahami bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina lebih didasari pada semangat kemerdekaan nasional dan anti-kolonialisme yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang menurut penjelasan di atas merupakan produk kaum abangan, bukan sebagai prinsip agama,  walaupun kedua negara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Sedangkan pandangan Javanisme mengharuskan pemimpin Indonesia proaktif dan menjadi motor utama dalam penyelesaian masalah Palestina. Simak saja aksi-aksi pengutukan yang dilakukan Jokowi atas Israel ataupun langkah-langkah yang melanggengkan penjajahan Israel di Palestina. Seperti  pidato Jokowi yang mengatasnamakan OKI, yang mengutuk penjajahan Israel di Palestina dalam forum KTT Luar Biasa OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di Jakarta pada 2016.

Kemudian juga kunjungan diplomatik ke Timur Tengah dan Eropa yang dilakukan Menlu Retno Marsudi pasca pernyataan Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Selain faktor budaya yang menuntut Indonesia harus memainkan peranan lebih dalam isu Palestina, terdapat faktor lain yang tidak dapat diabaikan, yakni dominasi politik Islam dalam politik domestik Indonesia, yang selengkapnya akan dibahas di bawah ini.

Faktor Domestik: Dominasi Politik Islam

Sudah menjadi pakem umum bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional, ataupun mereka yang bergelut dengan isu-isu hubungan internasional, bahwa “foreign policy is the extension of domestic politics” (kebijakan luar negeri merupakan kelanjutan politik domestik). Dengan kata lain, kepentingan suatu negara yang diusung dalam politik luar negeri tidaklah terpisah dari politik domestiknya, namun merupakan terusan dari kondisi yang dimunculkan oleh politik domestiknya.

Bicara politik domestik Indonesia hari ini, maka tak afdol  jika mengalpakan politik Islam. Siapa yang bisa menolak betapa kuatnya pengaruh gerakan 212 serta dampak yang dihasilkan?

Dominasi politik Islam dalam tataran politik domestik Indonesia tidaklah ahistoris. Sebagai salah satu pihak yang ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, kekuatan politik Islam juga dikenal sebagai salah satu kubu berpengaruh di era Soekarno, selain kubu nasionalis dan komunis. Sempat direpresi di awal era Orde Baru, kekuatan politik Islam mulai mendapatkan tempatnya di era 1990-an.

Petrik Matanasi dalam tulisannya Benarkah Soeharto Memusuhi Islam dan Mengapa Ia Berubah? (2018) menyebut bahwa Soeharto saat itu menilai bahwa Islam dapat menjadi basis politik yang lebih kuat di masa mendatang. Hal yang tersebut kemudian mendorongnya untuk lebih ramah dan memfasilitasi kebangkitan politik Islam.

Rizal Sukma dalam bukunya Islam and foreign policy after Suharto (2003) menyebut bahwa kekuatan politik Islam semakin besar dalam lingkup politik domestik Indonesia. Bahkan, Islam pun menjadi basis legitimasi bagi kekuasaan politik di Indonesia. Meskipun Rizal Sukma juga menyebut bahwa kuatnya pengaruh politik Islam di lingkup domestik tidak memiliki arti penting bagi politik luar negeri.

Namun bagi penulis, pendapat Rizal Sukma tersebut tidak berlaku sepenuhnya dalam beberapa kasus. Dalam beberapa isu internasional, bahkan nampak bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan upaya merebut legitimasi dari kekuatan politik Islam domestik.

Semisal dalam isu Rohingya, reaksi cepat pemerintah terhadap isu Rohingya bagi penulis juga tidak terlepas dari upaya pemerintah menjaga legitimasi di hadapan kekuatan politik Islam domestik, mengingat suara-suara keras muncul dari kekuatan politik Islam domestik ketika kondisi yang dialami oleh orang-orang Rohingya semakin viral.

Apalagi sejak Pilpres 2014 dan kasus fatwa penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok jelang Pilgub DKI 2017, kubu pemerintah sering kalah cepat dibanding kubu oposisi dalam menguasai wacana ‘keislaman’ dalam politik domestik.

Maka tak heran kemudian Menlu Retno Marsudi menjadi menlu pertama yang mengunjungi kamp pengungsi Rohingnya, atau Presiden Jokowi yang juga mengunjungi kamp pengungsi pada awal tahun 2018. Terlepas dari misi kemanusiaan yang diemban, penulis juga memandang bahwa kunjungan-kunjungan tersebut juga dalam rangka merebut legitimasi kekuatan politik Islam domestik.

Begitu pula dengan isu Palestina. Mengutip artikel berjudul Kunjungan Yahya Staquf ke Israel, Mengapa Memperjuangkan Palestina Sangat Penting Bagi PKS? disebutkan bahwa isu Palestina merupakan isu utama yang getol diperjuangkan oleh PKS, yang notabene merupakan kubu oposisi. Dengan memanfaatkan isu Palestina yang merupakan modal utama kubu oposisi, maka Jokowi ingin menunjukkan pada khalayak domestik, bahwa ia tidaklah anti-Islam seperti yang selama ini sering dihembuskan di kalangan masyarakat.

Berpengaruhkah Indonesia dalam Perjuangan Palestina?

Terlepas dari seberapa proaktifnya Indonesia memotori perjuangan Palestina, ada pertanyaan bertendensi pragmatis yang harus dijawab, apakah sebenarnya usaha yang dilakukan Indonesia dalam perjuangan Palestina sudah efektif?

Mengutip pernyataan pengajar hubungan internasional di Universitas Indonesia Ali Wibisono dalam sebuah artikel di BBC, “Perannya mungkin ada, tapi pengaruhnya belum tentu ada.”

Tidak bermaksud mengecilkan usaha Indonesia dalam isu Palestina, namun pernyataan tersebut memang benar adanya. Upaya Menlu Retno membawa isu Palestina dalam pertemuannya dengan Menlu AS dapat diapresiasi, namun berbicara mengenai dampak signifikan, bagi penulis, alangkah baiknya kita harus hitung-hitung kekuatan dahulu, mengingat sebenarnya dialog Menlu Retno dengan Mike Pompeo bersifat asimetris berdasarkan perbandingan kekuatan Indonesia-AS.

Asimetris kekuatan Indonesia-AS juga dapat ditinjau dari aspek konseptual mengenai status. Mohamad Rosyidin dalam artikelnya Foreign policy in changing global politics: Indonesia’s foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century (2017) menyebut bahwa ada tiga perspektif utama Hubungan Internasional yang dapat digunakan dalam memandang status suatu negara dalam perpolitikan internasional, yakni neo-realisme, liberalisme, dan konstruktivisme.

Neo-realis berpendapat bahwa status suatu negara diukur dari aspek kekuatan material yang dimiliki, seperti kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Liberalis berpandangan bahwa status suatu negara dipandang dari kemampuan suatu negara menyebarkan nilai-nilai dan norma-norma ke tataran global. Sedangkan konstruktivis memandang bahwa status suatu negara dilihat dari aspek budaya, sejarah, kepemimpinan, dan letak geografis.

Dari tiga perspektif tersebut, maka tentu saja Indonesia belum memenuhi tiap-tiap aspek jika kemudian dibandingkan dengan AS yang notabene selama ini mendukung Israel. Terlepas dari kemungkinan tudingan politisasi isu, setidaknya upaya yang dilakukan Indonesia, tidak hanya di era Jokowi namun juga presiden-presiden sebelumnya, merupakan tanggung jawab moral berupa semangat anti-kolonialisme yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 atau juga sebagai utang balas budi terhadap Palestina yang termasuk salah satu pihak yang mendukung  deklarasi kemerdekaan Indonesia.

TENTANG PENULIS

Muhammad Faisal Javier Anwar adalah mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

BACA JUGA

About Author

Muhammad Faisal Javier Anwar

Muhammad Faisal Javier Anwar adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post