Kata Mereka Tentang Islam di Indonesia

Kata Mereka tentang Islam di Indonesia_Reza Maulana Hikam_Berpijar
Democracy and Islam in Indonesia
Gambar: Dok. Columbia University Press

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Democracy & Islam in Indonesia

Penulis

Mirjam Künkler dan Alfred Stepan (Eds.)

Penerbit

Columbia University Press

Tebal Buku

231 halaman

Tahun Terbit

2013

Jenis Buku

Islam Studies

Indonesia, tergolong sebuah negara yang muda karena masih berumur 72 tahun, sekarang. Dalam perkembangannya, Indonesia menganut sebuah paham, yakni Demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri baru saja mulai setelah rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun tumbang pada 1998. Pergolakan guna menumbangkan rezim otoriter ini bernama Reformasi. Semenjak itu, Indonesia beserta masyarakatnya mulai mengenal demokrasi dan berbicara mengenai kebebasan semaksimal mungkin.

Munculnya demokrasi pasca runtuhnya Soeharto dari tampik kekuasaan tidak serta-merta menyelesaikan masalah yang ditinggalkannya. Sangatlah banyak problematika yang akan dibahas dalam sebuah buku yang ingin menguak kesalahan Soeharto, namun itu bukanlah tujuan buku ini. Islam yang akan menjadi pokok bahasan dari buku ini, dimana para Indonesianis berkumpul dan mengulas permasalahan yang melanda umat Islam di Indonesia pasca reformasi.

Kumpulan penulis disini adalah para Indonesianis yang cukup kondang: Edward Aspinall, R. William Liddle, Sidney Jones, Franz Magnis Suseno, Tim Lindsey, Simon Butt, John R. Bowen, Marcus Mietzner, Mirjam Künkler, Alfred Stepan, dan Saiful Mujani. Penulis ini dibagi menjadi tiga bab: Attitudes (Gelagat), Behaviors (Tindak-tanduk), dan Konstitutionalisme. Tiga bagian ini merupakan lingkup utama permasalahan umat Islam yang berhadapan dengan demokrasi pasca reformasi. Keberlangsungan sikap toleransi antar umat beragama menjadi isu yang cukup panas di negeri yang subur ini.

Salah satu artikel dalam buku ini ingin menunjukkan bahwa yang terpenting dari kerukunan umat beragama adalah kebijakan pemerintah. Artikel ini juga menyampaikan mengenai relasi antara umat Nasrani dan umat Islam pada era Soeharto, dimana bapak pembangunan ini menjauhi Islam selama dua dekade awal kepemimpinannya karena para pembisiknya yang beragama Nasrani, begitulah asumsi umat Islam di kala itu. Sebenarnya, umat Nasrani sendiri juga dijauhi oleh Soeharto dan bahkan banyak kejadian di masa Orde Baru yang merugikan “minoritas” Nasrani.

Penyerangan gereja pada tahun 1996-1997 hampir sekitar 48 gereja terkena dampaknya. Artikel yang ditulis oleh Romo Magnis ini mengutarakan mengenai konflik antar umat beragama yang menekankan umat Islam sebagai kelompok yang intoleran dan melakukan penindasan kepada umat Nasrani. Puncak dari perhelatan bernuansa agama ini meledak di Maluku dan Poso.

Toleransi hubungan antar umat beragama di Indonesia ditopang oleh dua organisasi Islam terbesar, yakni Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Dimata Romo Magnis, kedua organisasi ini berusaha untuk menekankan kepada resolusi konflik yang bersifat damai dan menolak tindak kekerasan atas nama Islam. Kedua kelompok ini mencitrakan Islam yang inklusif sehingga menekan wajah Islam radikal yang bersemayam di Indonesia.

Bicara mengenai Islam radikal di negeri ini, ada salah satu Indonesianis yang fokus dalam pembahasan tersebut, beliau adalah Sidney Jones. Ia adalah direktur dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang berada di Jakarta. Menurut Sidney Jones, tiap presiden semenjak kejatuhan Soeharto memiliki cara atau pendekatan masing-masing dalam menghadapi kelompok Islam garis keras. Dimulai dari B.J. Habibie.

Pada kepemimpinan Habibie, tidak banyak yang diulas oleh Jones karena menghadapi banyak masalah lain, terutama pecahnya Timor Leste dari Indonesia. Kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah (JI) mulai menguat pada era Gus Dur, dimana konflik di Poso dan Maluku memperkuat alasan mereka untuk menunjukkan kekuatannya. Ada justifikasi kuat terhadap peledakan di Poso dan Maluku karena umat Islam disana mendapatkan serangan dari umat Nasrani, tugas mereka adalah menjaga keamanan bagi penduduk muslim, dimana pemerintah masih bergejolak.

Meski mulai bergerak, namun jejaring JI belum menampakkan batang hidungnya, hanya Laskar Jihad yang menurut Sidney Jones mengirimkan ribuan petarung ke Maluku. Laskar Jihad sendiri konon di bantu oleh para tentara dan pastinya mendapatkan pelatihan dari mereka. Tragedi yang memunculkan JI ada setelah Gus Dur lengser dan mulai masuk kepada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, anak perempuan dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Tiga pemboman besar terjadi semasa Megawati: Bom Bali (2002), Pemboman di JW Marriot (2003) dan pemboman di Kedutaan Australia (2004). Ketiga kasus ini membuat JI mulai terekspos pada publik di Indonesia dan mancanegara dan menjadi jejaring teroris terbesar di Asia Tenggara. Adanya pemboman ini menurut Sidney Jones, merupakan usaha dari para teroris untuk menunjukkan kelemahan kepolisian dan membuat Polri menjadi organisasi pemerintah yang lebih profesional.

Bom Bali melahirkan sebuah kesatuan yang bertugas khusus untuk melaksanakan kebijakan konter-terorisme di Indonesia: Detasemen Khusus 88. Unit ini mendapatkan pelatihan dan perlengkapan paling mutakhir dalam menghadapi terorisme atas bantuan Australia dan Amerika Serikat. Pada era Megawati, muncul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai landasan hukum kebijakan anti-teror di Indonesia. Peraturan ini telah di revisi ulang setelah kasus pemboman di Surabaya pada tanggal 13-14 Mei 2018.

Menurut Sidney Jones, dampak dari terorisme dalam demokrasi di Indonesia adalah memperkuat institusi keamanan, melalui kepolisian, bukan militer (TNI). Akan tetapi, isu utama bukanlah terorisme, melainkan intoleransi. Penyerangan terhadap gereja semakin meningkat dan tindakan pemerintah terhadap sekte Ahmadiyah semakin keras, ia berujar bahwa tugas menghadapi terorisme untuk pemerintah, tidak hanya melarang penerbit untuk menerbitkan buku yang bernuansa jihad, tapi juga menumbuhkan toleransi antar umat beragama kepada pemuda.

Walaupun intoleransi merebak di Indonesia, salah satu artikel dalam buku ini juga mengutarakan bahwasanya banyak daerah, semenjak desentralisasi terlaksana, mulai menerapkan hukum syariah. Namun hukum syariah diterapkan secara eksplisit hanya di Aceh, wilayah lain hanya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum syariah kedalam peraturan daerahnya.

Daerah yang acapkali disebut-sebut menerapkan hukum syariah adalah Aceh dan kota atau kabupaten di Jawa Barat. Melihat masa lalunya, dua wilayah tersebut yang memang kental dengan aroma keislaman, terutama Islam yang dianggap radikal. Hukum yang sebelumnya menggunakan hukum positif, lambat-laun mengadopsi nilai dan moral yang ada dalam hukum Islam, karena corak budaya yang diwarnai oleh Islam.

Dalam perkembangannya, Islam dan Demokrasi di Indonesia terkadang bersintesa, kadang netral, dan kadang berlawanan. Dengan adanya demokrasi pasca lengsernya Soeharto, maka bermunculan berbagai macam kelompok yang bisa dibilang radikal, pada era yang sangat terbuka. Kemunculan mereka sejatinya menjadi penyeimbang terhadap kelompok Islam yang keblinger di Indonesia. Islam garis keras inilah yang banyak dibedah dalam buku ini.

"Bom Bali melahirkan sebuah kesatuan yang bertugas khusus untuk melaksanakan kebijakan konter-terorisme di Indonesia: Detasemen Khusus 88."

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post