Rekayasa Hoax dan Sekembalinya Propaganda dalam Paradigma Post-Truth dan Lost Truth Masa Kini

Post Truth and Lost Truth_AG Zaki_Berpijar
Post Truth and Lost Truth_AG Zaki_Berpijar
Kolase Berpijar
Sebagai generasi millennial yang tumbuh dan besar bersama dengan internet, seharusnya kepekaan terhadap “kebenaran” sudah mulai terbentuk.

Kehadiran media penyaji berita begitu banyak sampai melebihi hitungan jari. Media televisi lokal yang terbatas ditambah dengan media televisi berbayar yang berjumlah puluhan. Itu semua belum termasuk dengan ratusan situs berita online yang telah menjamur di internet. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo—sebagaimana dikutip dalam Kompas.com (21/12/2016)—mengatakan bahwa dari sekitar 43.400 media online yang tersebar di Indonesia, hanya ada 234 yang sesuai dengan UU pers (Kuwado 2016).

Kehadiran media yang menggurita dengan berita yang beragam ditambah kemudahan akses karena gawai yang selalu lekat di tangan memunculkan sebuah fenomena yang tidak baru namun sedang naik daun. Fenomena tersebut adalah mulai populernya penggunaan istilah “post-truth” khususnya oleh negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat. Oxford Dictionaries bahkan menobatkannya sebagai Word of The Year 2016.

Post-truth menerangkan sebuah keadaan di mana fakta yang obyektif kehilangan pengaruhnya dalam membentuk opini publik lantaran kalah oleh kecenderungan emosi dan kepercayaan pribadi (Oxford Dictionaries). Istilah itu mengalami kenaikan dalam penggunaannya saat pemilihan Presiden di AS dan referendum di Uni Eropa menyangkut persoalan “Brexit” (British exit). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa populernya istilah post-truth dipengaruhi oleh media dalam hubungannya dengan politik.

Contoh penggunaanya dalam aspek politik dapat terjadi saat menjelang pemilihan (politik) dan dalam masa pasca pemilihan. Menjelang pemilihan dua atau lebih calon dari partai tertentu, banyak beredar berita-berita online dengan headline dari masing-masing media di internet. Jika terdapat berita positif mengenai calon yang dijagokan, si pendukung akan percaya dan menyebarkan berita tersebut agar meyakinkan calon pemilih. Sebaliknya, jika ada berita yang negatif menyangkut calon tersebut tidak akan digubrisnya alias dia tidak percaya.

Jika muncul berita negatif mengenai calon lawan, ia akan semangat menyebarkannya agar tidak dipilih oleh calon pemilih lantaran kebejatannya dan sebaliknya terjadi pada berita yang berkebalikan dengan keyakinannya.

Bagaimana bila berita tersebut mengandung informasi mengenai aib dari calon yang ia dukung dengan menyertakan bukti yang valid? Apabila dia masih tidak percaya, maka perasaan atau keyakinannyalah yang menguasai pikiran sehingga tidak menyisakan ruang bagi keobyektifan.

Selain faktor individu yang penuh bias, media pun harus dipertanyakan pula keobyektifannya. Dikarenakan banyaknya informasi, ada media yang terkesan selalu memberikan berita positif mengenai calon atau kubu dari parpol tertentu. Di lain pihak, berita mengenai calon lawan hampir tidak pernah disinggung sama sekali. Seakan-akan, calon atau kubu memiliki pasukan publikasi beritanya masing-masing.

Dengan pasukan tersebut, media dapat menyediakan informasi yang sesuai dengan kecenderungan “pasar”-nya, yaitu sebuah “post-truth society” atau masyarakat post-truth. Berita-berita itu lalu menjadi sajian yang disantap oleh anggota masyarakat post-truth yang pada gilirannya dapat menaikkan income dari media dan menambah pembaca setia mereka.

Semua itu hanya dengan memanfaatkan perasaan dan keyakinan pribadi publik. Di dalam proses tersebut, timbullah sebuah prasangka yang cukup mengerikan yang ditujukan kepada para pemegang otoritas seperti politisi, akademisi, dan tentu saja media. Politisi dengan otoritasnya terhadap kebijakan publik dianggap sarat akan kepentingan dan jauh dari kata netral, akademisi dengan otoritasnya untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah tidak didengarkan karena dianggap dapat memanipulasi proses riset, kemudian media dengan penjelasan yang sudah disebutkan sebelumnya.

Jika para pemegang otoritas tidak lagi dapat dipercayai, lalu kepada siapa publik dapat memberikan kepercayaannya?

Prof. Grayling, seorang filsuf asal Inggris dalam bbc.com (12/1/2017) mengatakan, “Selama anda memiliki iPhone, anda dapat mempublikasikan opini anda.” Jika seperti itu, maka setiap orang dengan smartphone dapat memproduksi “fakta”-nya sendiri dalam dunia maya. Tentu saja, tidak semua orang akan sepakat dengan “fakta” tersebut sehingga mereka juga akan memproduksi “fakta alternatif” sebagai tandingan.

Lantas, bagaimana caranya agar kita tidak terpuruk dalam kondisi demikian? Sebagai generasi millennial yang tumbuh dan besar bersama dengan internet, seharusnya kepekaan terhadap “kebenaran” sudah mulai terbentuk. Sejak usia sekolah menengah, generasi millennial telah sibuk berinteraksi dengan Facebook, BBM, dan kemudian disusul oleh Line dan Whatsapp. Interaksi yang intens dengan sosial media memberikan beragam perspektif yang tidak serta-merta menghasilkan kesimpulan mutlak atas suatu kebenaran.

Karl Moore, Ph.D. dalam Forbes.com (7/9/2017) mengungkapkan  bahwa generasi millennial ini memiliki perhatian besar terhadap konteks dan perspektif pada sebuah berita. Konteks sangat menentukan realitas dari sebuah berita sehingga kebenaran dalam sebuah berita tidak bisa berdiri sendiri tanpa konteksnya.

Misalnya, menjelang pemilu parpol atau relawan calon tertentu melakukan kampanye berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan di luar waktu tersebut, dilarang melakukan kampanye. Konteksnya merupakan waktu kampanye yang diberikan oleh KPU menjelang pemilu sehingga diizinkan melakukan kampanye.

Perspektif membuat berita yang sama dapat menghasilkan kebenaran yang berbeda. Suatu realitas sosial dipandang dengan perspektif pendidikan dan perspektif politik akan berbeda output-nya. Perspektif pendidikan dapat melihat agenda pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol tertentu sebagai proses transfer ilmu sedangkan perspektif politik melihat bahwa parpol tersebut sedang melakukan upaya sosialisasi agar dapat dipilih oleh peserta agenda pada pemilihan yang akan datang.

Oleh karena itu, di era digital ini, hendaknya informasi yang tersebar tidak langsung dimakan mentah layaknya sushi. Informasi tentu harus diidentifikasi siapa penyebarnya dan diketahui kevalidannya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi media yang abal-abal tetapi juga kepada media besar sekalipun. Siapa tahu mereka dapat dana yang besar dari mana?

 

Rujukan

n.a.“Word of the Year 2016 is…” Oxford Dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (diakses 20 Agustus 2018)

Coughlan, Sean. “What does post-truth mean for a philosopher?” BBC.com. https://www.bbc.com/news/education-38557838 (diakses 20 Agustus 2018)

Kuwado, F.J. “Dari 43.000 Media “Online”, Hanya 234 yang Sesuai Syarat UU Pers”. Kompas.com.https://nasional.kompas.com/read/2016/12/21/19022441/dari.43.000.media.online.hanya.234.yang.sesuai.syarat.uu.pers (diakses 20 Agustus 2018)

Moore, Karl. “How Do We Navigate A ‘Post-Truth’ World? Follow The Millennials”. Forbes.com. https://www.forbes.com/sites/karlmoore/2017/09/07/how-do-we-navigate-a-post-truth-world-follow-the-millennials/#437b12d57072 (diakses 20 Agustus 2018)

TENTANG PENULIS

A Ghulam Zaki adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi di FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

A. Ghulam Zaki

A. Ghulam Zaki adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post