Dilema Asian Games dan Polemik Penentuan Status Bencana Nasional: Ketidakmampuan Pemerintah Menentukan Prioritas

Dilema Asian Games dan Polemik Penentuan Status Bencana Nasional_Rizky Bangun Wibisono_Berpijar
Dilema Asian Games dan Polemik Penentuan Status Bencana Nasional_Rizky Bangun Wibisono_Berpijar
Kolase Berpijar (Foto: detikNews)
Menjadi sebuah catatan penting pada penyelenggara seperti kita bahwa pengeluaran yang dikucurkan oleh negara tuan rumah baru dapat lunas oleh utang jangka panjang.

Perjalanan 73 tahun kemerdekaan Indonesia hingga hari ini merupakan momentum yang tepat ketika kita berbicara tentang pemaknaan yang sakral atas arti kemerdekaan. Memang, secara jumlah usia negara dengan rentang waktu puluhan tahun akan kalah mentereng ketika dibandingkan dengan berbagai negara di dunia yang sudah melalui masa-masa kelam sejarah mereka masing-masing dan mulai meniti langkah menuju sejahtera.

Namun itu semua bukan menjadi alasan pembenar atas segala kekurangan dan ketidakmampuan dalam membawa negara menuju cita-cita pendiri bangsa. Maka dari itu dalam momentum yang penuh kegelisahan ini penulis hendak memberikan sebuah pilihan bagi bangsa yang selalu menggunakan terminologi “tidak ada pilihan” dalam berbagai alasan.

Karena tidak selamanya kita harus kerja, kerja, kerja. Ada saatnya kita harus duduk merenung berkontemplasi serta berpikir. Bukankah seperti kata Hamka bahwa babi di hutan juga bekerja? Momen ketika kita berpikir dan melibatkan hati kita saat itulah kita menjadi manusia.

Penulis akan memulai dari momentum Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 edisi ke 18 yang pertama kalinya diselenggarakan di dua Kota sekaligus yaitu Jakarta dan Palembang.

Penulis tidak ada masalah dengan Asian Games, bukan itu yang hendak dipermasalahkan, karena penulis juga seorang penikmat olahraga.

Tapi mari kita telusuri kenapa Indonesia akhirnya menjadi tuan rumah penyelenggaraan dari salah satu acara internasional yang memakan banyak sumber daya ini. Vietnam adalah negara yang terpilih dalam proses pemilihan tuan rumah perhelatan Asian Games 2018.

Secara resmi dalam keputusan organisasi yang memiliki wewenang tersebut namun sang Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Vietnam menarik diri sebagai tuan rumah Asian Games ke-18 dengan berbagai alasan, salah satunya dari segi anggaran.

Sang Perdana Menteri saat itu menjadi pahlawan bagi warga Vietnam yang merasa bahwa keputusan tersebut sudah memenangkan hati rakyat karena masalah yang sedang merundung negaranya, andaikan saja kita punya pemimpin yang demikian.

Tapi bagaimana bisa? Bukankah perhelatan seperti ini akan membawa keuntungan dengan mendatangkan turis dari mancanegara, belum lagi terkait sponsor dan pemasukan dari penjualan tiket?

Secara bisnis memang perhitungan demikian ada benarnya dan masuk akal, namun akan lebih komprehensif ketika kita melihat berbagai contoh dari negara tuan rumah yang mengharapkan hasil serupa dibandingkan dengan apa yang senyatanya mereka dapatkan.

Penulis paham dengan mimpi dan khayalan besar dari Kabinet Kerja saat ini untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam masa pemerintahannya  akan sangat mudah dilancarkan dengan momentum Asian Games 2018 ini dimana tentunya sebagai penyelenggara segala hal harus disiapkan, termasuk kesiapan dan kelayakan venue.

Mari berkaca dari negara-negara seperti Brazil, mereka pernah menyelenggarakan event dengan level internasional.  Hal yang mengejutkan di Brazil justru mengalami penurunan sebanyak 11-15% lalu lintas udara karena banyak wisatawan justru menghindari Brazil karena kedatangan suporter.

Walaupun para suporter bola itu menyumbangkan devisa yang besar, sekitar 192 triliun, tapi angka itu tidak cukup besar menutupi keuangan negara yang telah terkuras untuk event itu.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Mengutip dari Tirto, Indonesia menggelontorkan dana sekitar Rp8,7 triliun untuk dana operasional. Rinciannya Rp5 triliun didapat dari dukungan dana pemerintah dan sisanya Rp1,6 triliun diraih dari sponsor.

Ini belum termasuk Rp 27 triliun untuk infrastruktur sarana dan prasarana olahraga yang juga telah dikeluarkan. Pemasukan dari penjualan tiket hanya sekitar Rp 50-Rp 60 miliar.

Tidak heran ini mungkin yang menjadikan dompet APBN dialihfungsikan menjadi kopiah. Sudah mulai paham apa yang membuat penulis gelisah?

Dengan dana sekian yang digelontorkan untuk suatu investasi yang meragukan hasilnya, pemerintah baru saja membuat pernyataan mengherankan terkait penanganan bencana. Seperti yang kita ketahui bahwa saudara-saudari kita di Lombok sedang dalam masa tanggap darurat akan bencana gempa bumi yang sudah dimulai sejak akhir Juli lalu.

Bayangkan saja penulis sengaja menggunakan bahasa dimulai karena memang gempa tersebut masih berlanjut hingga beberapa hari yang lalu hingga memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap kondisi masyarakat di Lombok, baik secara fisik maupun non-fisik.

Hingga saat ini status Lombok masih menjadi polemik dengan dampak yang demikian luar biasa namun pemerintah masih enggan menaikkan status Lombok menjadi bencana nasional melainkan dengan “Bencana Lokal dengan Dukungan Nasional”.

Ketika kita berbicara tentang bencana nasional memang ada beberapa kategori terkait jumlah korban, besaran luas bencana, dan juga kemampuan daerah untuk menanggulangi bencana tersebut.

Namun masalahnya NTB punya masalah serius terkait kemampuan daerah. NTB sebagai sebuah provinsi dan juga sebuah pulau tidak memiliki luas yang besar bahkan bisa dikategorikan salah satu provinsi dengan pulau terkecil dimana semuanya serba terbatas.

Keterbatasan infrastruktur, logistik, SDM terampil serta tenaga ahli membuat Lombok menjadi sangat lumpuh untuk menangani permasalahan ini sendirian.

Belum lagi soal betapa rawannya daerah Lombok, banyak daerah yang terdampak itu merupakan lokasi-lokasi yang sangat sulit diakses oleh bantuan. Ketika berbicara soal daerah yang sulit diakses disana, berarti kita sedang berbicara soal permasalahan keamanan yang mengancam warga.

Permasalahan informasi juga menjadi sebuah variabel yang menyulitkan karena perangkat daerah tak berkoordinasi dengan baik dengan masyarakat bahkan cenderung tertutup. Akhirnya muncul informasi alternatif yang repotnya kerap terjadi informasi yang tidak faktual dan cenderung provokatif.

Pendapatan utama Lombok juga menjadi lumpuh. Sektor pariwisata menjadi sangat memprihatinkan ketika melihat hotel dan penerbangan tidak berisi turis.

Kira-kira bagaimana solusinya? Seperti yang kita ketahui dalam beberapa hari ini muncul berita bahwa melalui twitter resminya mengatakan bahwa Kemendagri telah mengeluarkan surat kepada pemerintah daerah untuk membantu NTB yang mana surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2018. Menurut pemerintah itulah solusinya.

Dengan kondisi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dan kesehatan APBD yang bermacam-macam serta selama ini juga pemerintah pusat sering membebankan pendanaan pada APBD dari segi operasional (re: THR dsb) membuat kita semakin bertanya dimana sisi humanis dari pemegang kebijakan ini.

Sekali lagi, pertanyaan mendasar adalah ketakutan pemerintah untuk memberikan status bencana nasional dalam kasus ini membuat beberapa pihak gemes apalagi keterangan dari salah satu anggota BNPB yang menjelaskan masih banyak salah kaprah dalam pemahaman penentuan bencana nasional.

Diskursus semacam ini juga menjadi perdebatan panjang dalam penetapan status bencana alam (natural disaster) gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006.

Pemerintah pusat mengatakan bencana berskala lokal, sementara pemerintah daerah mengatakan bencana berskala nasional. Tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah setidaknya yang menjadi faktor penentuan. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tahun 2008 pernah mengangkat persoalan status ini.

Bahkan telah merekomendasikan solusi kepada Presiden RI kala itu. Status bencana berskala besar, berskala nasional dan berskala lokal sebaiknya didasarkan kepada kemampuan sumber daya yang tersedia baik di tingkat daerah maupun nasional.

Apabila sumber daya daerah mampu untuk melaksanakan penanggulangan, maka bencana tersebut harus dikategorikan sebagai bencana berskala lokal, walaupun perlu penambahan sumberdaya tertentu untuk kepentingan percepatan atau kepentingan lainnya.

Namun apabila sumber daya daerah tidak mampu, suka tidak suka, maka bencana tersebut harus dikategorikan sebagai bencana berskala nasional.

Bencana berskala besar hanya akan ditetapkan apabila sumber daya nasional tidak mampu untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang terjadi. Maka dari itu harus dikembalikan pada Pemerintah Daerah NTB sendiri sejauh mana kemampuan mereka, dan seberapa peduli Pemerintah Pusat hadir untuk itu.

Contoh konkrit bencana berskala besar adalah bencana Tsunami di Aceh. Mengapa kemampuan sumber daya menjadi faktor penentu? Sumber daya yang tersedia tentu tidak dapat disangkal sebagai faktor utama yang akan terkait langsung terhadap kapasitas untuk penanggulangan bencana yang menimpa.

Dari perspektif transparansi dan akuntabilitas, kemampuan sumber daya adalah kapasitas nyata yang dimiliki baik dari aspek fisik maupun non fisik yang dapat dikerahkan sebagai kekuatan penanggulangan bencana dan sangat mudah dipakai sebagai tolok ukur.  

Pentingnya status bencana nasional ini juga untuk menyerap bantuan level internasional, tidak sedikit banyak relawan internasional terhambat karena permasalahan regulasi ini. Alih-alih mempertimbangkan kondisi sosial-politik bantuan internasional yang kerap menimbulkan polemik seharusnya Pemerintah Pusat wajib sedikit berempati dan mengesamping pertimbangan selain kemanusiaan.

Penulis paham bahwa dana yang digelontorkan untuk Asian Games 2018 memang cukup banyak sehingga sebagian pos dana APBN banyak yang terserap pada event tersebut dan Gempa Bumi ini adalah hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Menjadi sebuah catatan penting pada penyelenggara seperti kita bahwa pengeluaran yang dikucurkan oleh negara tuan rumah baru dapat lunas oleh utang jangka panjang. Terlalu sering mendengar kata hutang akhir-akhir ini kawanku?

Itulah kenapa mungkin Vietnam menarik diri untuk menjadi tuan rumah perhelatan ini, atau mungkin kita harus membaca tulisan The Economist tentang Sporting Mega-events: Just Say No!. Tulisan yang merekomendasikan agar dana sebesar itu bisa diberikan dan dialokasikan kepada kebutuhan yang lebih mendesak.

Namun, seperti yang disampaikan oleh seorang rekan dalam sebuah perbincangan mengatakan bahwa “Sayangnya tak ada ‘hal mendesak’ di Indonesia”.

Semua sudah beres, kita relatif tidak punya utang, tidak punya masalah keuangan dan tidak punya problem kemiskinan dan tenaga kerja. Memang ada Lombok di sana, tapi gempa seharusnya bisa menunggu selagi kita berpesta.” Mari kita dukung atlet kita, tanpa melupakan saudara kita.

TENTANG PENULIS

Rizky Bangun Wibisono adalah alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

About Author

Rizky Bangun Wibisono

Rizky Bangun Wibisono adalah alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post