Koruptor dan Jambret di Mata Hukum, Nihilnya Equality Before The Law di Indonesia

Nihilnya Equality Before the Law_Sayyid Nurahaqis_Berpijar
Nihilnya Equality Before the Law_Sayyid Nurahaqis_Berpijar
Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami (tengah) bersama jajarannya menunjukan barang-barang sitaan hasil sidak di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Minggu (22/7/2018). (Foto/Caps. TribunJatim.com)
Equality Before The Law adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam konstitusi.

Equality Before The Law adalah persamaan di hadapan hukum. Di dalamnya terdapat suatu kesetaraan atau kesamaan dalam hukum pada setiap individu. Asas Equality Before The Law merupakan salah satu konsep negara hukum di dunia, tak terkecuali di Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan asas ini. Persamaan di hadapan hukum di Indonesia sangat jelas tertuang dalam Konstitusi atau basic law yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ) pasal 27 ayat 1, yang bunyinya:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bila ditafsirkan kembali bottom line dari pasal 27 ayat 1 tersebut mengandung makna tidak jauh berbeda dari asas before the law, yang artinya setiap warga negara Indonesia kedudukan haknya sama dan tidak dibeda-bedakan di dalam hukum dan pemerintahan.

Dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut menimbulkan tanda tanya bagaimanakah implementasi  dari equality before the law di Indonesia? Apakah sudah terlaksana atau tidak?

Mari kita lihat kenyataannya, masih ingat trending topic baru-baru ini, yaitu jual-beli sel tahanan mewah yang ada di Lapas Sukamiskin? Itu adalah contoh bahwa pelaksanaan equality before the law di Indonesia nihil. Sebagian terpidana korupsi yang ada di lapas Sukamiskin memiliki fasilitas sel yang sangat mewah dibandingkan narapidana pada umumnya.

Dalam sel terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin dapat ditemukan fasilitas mewah seperti adanya AC, televisi, tempat tidur, alat olahraga, kamar mandi dan satu sel hanya ditempati satu orang narapidana. Kemudian bandingkan dengan sel tahanan pada umumnya dengan kasus tindak pidana pencurian, pemerkosaan  atau tindak pidana ringan lainnya, sangat jauh berbeda yang ada di sel tahanan Lapas Sukamiskin. Mereka bisa ditempatkan dalam satu sel yang sempit, diisi lebih dari satu orang, tidak ada tempat tidur, tidak ada AC. Apakah adil?

Itulah contoh kecil ketidakadilan hukum di Indonesia dan masih banyak lagi sebenarnya tentang ketidakadilan hukum di Indonesia. Menurut Donald Black dalam buku The Behaviour of Law, proses bekerjanya hukum di samping menegakkan pasal-pasal dalam undang-undang, juga dipengaruhi oleh faktor di luar hukum. Salah satunya adalah stratifikasi sosial. Semakin kuat stratifikasi sosial (kedudukan) seseorang, maka semakin berpotensi orang itu mendapatkan perlakuan berbeda di depan hukum.

Lihat saja bagaimana perlakuan hukum terhadap pencuri, antara pencuri ayam dengan pencuri uang rakyat (koruptor), tentunya koruptor akan mendapat perlakuan yang berbeda di setiap tahapan proses hukum. Hal ini dikarenakan pelaku memiliki stratifikasi sosial yang berbeda baik karena kekayaannya, kekuasaannya, akses jaringan politik, faktor intelektual dan lain sebagainya.

Lalu bagaimanakah agar Equality Before The Law bisa terlaksanakan di Indonesia? Bila melihat beberapa kasus yang pernah ada di Indonesia penyebab tidak berjalannya asas equality before the law adalah tidak terlaksananya tupoksi (tugas, pokok, fungsi) aparat penegak hukum di Indonesia, sebagai contoh kasus di Sukamiskin terjadinya jual-beli sel tahanan mewah melibatkan oknum kepala lembaga pemasyarakatan (Lapas) itu sendiri yang menawarkan praktek jual-beli sel tahanan mewah untuk koruptor.

Perlu diketahui terdapat lima aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, yaitu advokat, kepolisian,  kehakiman, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis, terdapat beberapa faktor sebagai penyebab tidak terlaksananya tupoksi penegak hukum di Indonesia. Pertama ialah masih adanya transaksi di dalam penegakan hukum. Kedua, moral penegak hukum yang menyimpang. Ketiga, adanya intervensi dari pihak penguasa. Terakhir, masih banyak rakyat yang  belum sadar atau paham dari hukum itu sendiri.

Selain dari faktor penyebab di atas, juga terdapat beberapa faktor lain sebagai penghambat penegakan hukum. Pertama, lemahnya political will “kemampuan politik” dan political action “tindakan politik” oleh para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat memasuki pesta demokrasi saat ini (kampanye).

Kedua, peraturan perundang–undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan warga negara atau rakyat. Contoh dari peraturan perundang – undangan yang lebih merefleksikan kepentingan penguasa politik antara lain adalah seperti Undang – Undang nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3, dalam UU banyak terdapat beberapa pasal yang mengistimewakan dari anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Ketiga, kebijakan yang diambil oleh para pihak terkait dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif, dan tersistematis.

Dan yang terakhir dan terpenting penyebab tidak terlaksananya Equality Before The Law adalah rendahnya integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kesadaran hukum oleh penegak hukum (advokat, polisi, hakim, jaksa, dan lapas) dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bila penegak hukum di Indonesia menjalankan tupoksi dengan sebenarnya atau  tidak menyimpang, mungkin Equality Before The Law bisa terlaksanakan di Indonesia dan tidak akan ada lagi yang namanya pepatah “hukum Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas”. karena Equality Before The Law adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam konstitusi.

TENTANG PENULIS

Sayyid Nurahaqis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

BACA JUGA

About Author

Sayyid Nurahaqis

Sayyid Nurahaqis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.


Related Posts

Write a response to this post