Paradoks dalam Kebijakan Publik: Kesalahan Sadar dan Anomali

Paradoks dalam Kebijakan Publik_Agung TP_Berpijar
Paradoks dalam Kebijakan Publik_Agung TP_Berpijar
Keberadaan data yang melimpah merupakan sebuah anugerah sekaligus sebagai petaka dalam perumusan kebijakan publik yang baik dan tepat sasaran.

Kebijakan publik merupakan sebuah jawaban dari permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Permasalahan tersebut dikaji sedemikian rupa sehingga memunculkan solusi, penerapan terhadap solusi tersebut membutuhkan peran dari pihak yang berwenang, sehingga sebuah kebijakan dapat dikatakan publik jika dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Akan tetapi ternyata kebijakan publik sendiri memiliki permasalahannya, terkadang dalam mekanisme pembentukan atau implementasi kebijakan publik bukan malah memberi solusi, tetapi juga permasalahan baru dan serangkaian paradoks-paradoks lainnya. Untuk memahami keberadaan paradoks di dalam kebijakan publik ini, penulis berusaha untuk mengerti dan memahami jurnal ilmiah yang ditulis oleh Alice M. Rivlin (1984) dengan judul “A Public Policy Paradox”.

Pembuat keputusan pada hari ini dimanjakan dengan keberadaan sistem dan alat analitik yang bagus serta data yang melimpah di lapangan untuk perumusan kebijakan. Seharusnya dengan keadaan tersebut, kebijakan publik yang dibuat akan lebih mudah, namun nyatanya terdapat banyak problematika internasional atau kebijakan luar negeri belum tepat sasaran serta tidak dapat disebut sebagai sebuah solusi (Rivlin, 1984:17).

Kelimpahan data memang memudahkan bagi pelaku pengambilan kebijakan, namun faktanya juga terkadang membuat kebijakan tidak tepat sasaran dan terkesan diambil jalan tengahnya saja, karena data yang diambil berlimpah. Hal ini diibaratkan oleh Rivlin (1984:17) sebagai sebuah penyelesaian atau penyembuhan terhadap sebuah penyakit yang seharusnya menggunakan obat yang sulit malah dianjurkan untuk menelan pil yang sederhana.

Semakin banyaknya data maka akan semakin lama pula proses untuk analisis kebijakan tersebut, meskipun membangun dan memudahkan. Sehingga dengan keberadaan data yang melimpah merupakan sebuah anugerah sekaligus sebagai petaka dalam perumusan kebijakan publik yang baik dan tepat sasaran.

Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, serta perkembangan dalam dunia kebijakan publik sebuah negara, ternyata terdapat sisi lain yang sebenarnya belum dapat dijawab oleh mekanisme kebijakan publik. Padahal setiap tahun kita selalu memiliki tenaga kerja yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, atau bahkan lebih tinggi daripada itu, lebih memiliki kepekaan terhadap isu sosial sehingga kebijakan publik lebih mudah untuk diformulasikan, lebih akurat dalam kebijakan keuangan, dan pemilihan solusi juga tidak luput dari perkembangan yang telah ada.

Seharusnya dengan keberadaan serangkaian rantai globalisasi yang meningkatkan kualitas dari kebijakan publik tersebut, tidak akan timbul sebuah paradoks. Akan tetapi faktanya kita masih mengalami keadaaan malfungsi dari kebijakan publik yang telah dibuat dan diimplementasikan tersebut, contohnya dalam bidang anggaran, buktinya dengan sistem yang se-mutakhir itu untuk menghindari defisit, ternyata tetap terjadi defisit dan potongan pajak menjadi salah satu permasalahan lainnya (Rivlin, 1984:18).

Analisis kebijakan lumpuh jika dihadapkan dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Ibarat sebuah kejadian membutuhkan treatment atau penanganan yang ringan malah sebaliknya diberikan pertolongan lanjutan, padahal tidak perlu, begitu juga sebaliknya. Poin kedua dalam argumentasi yang dikemukakan oleh Alice M. Rivlin (1984:19) juga berkaitan dengan asas fungsionalitas dan persiapan dari instrumen-instrumen pendukung pembuatan kebijakan publik.

Faktanya dengan kemajuan sedemikian rupa dalam bidang teknologi, data yang didapatkan seharusnya cukup, bahkan berlebihan, selanjutnya berkenaan dengan sumberdaya manusianya juga sudah ahli. Bahkan dalam setiap rapat penentuan kebijakan publik, para pembuat atau pelaku perumusan kebijakan publik pada saat ini ditemani oleh staf-staf ahli, sekretaris dan konsultan agar pekerjaannya lebih mudah untuk dikerjakan (Rivlin, 1984:19).

Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kali perumusan kebijakan, para elit pembuat kebijakan pasti sudah siap dan tidak mungkin tidak memiliki materi yang akan dibahas atau bahkan sudah memiliki serangkaian opsi sebelum terjadinya pengambilan keputusan atau rapat. Tetapi malah tidak terjadi sebuah perdebatan yang cukup serius dalam perumusan kebijakan tersebut, dengan munculnya banyak data, banyak penganalisis dan para ahli yang dihadirkan dalam sebuah mekanisme pembuatan kebijakan publik, seharusnya menimbulkan perdebatan yang tinggi.

Karena secara argumentasi, pemikiran manusia tidak mungkin sama satu sama lainnya, para ahli pun demikian, begitu juga dengan para elit perumus kebijakan tersebut sendiri. Lebih lanjut Rivlin (1984:19) menjelaskan bahwa tidak akan ada perdebatan mengenai masalah yang serius seperti pembelian ratusan kapal perang, pembahasan defisit anggaran atau kesehatan ibu dan anak yang sangat mengancam jiwa masyarakatnya.

Paradoks lainnya bahkan lebih mengejutkan lagi jika kita melihat realitas yang ada di lapangan, para pembuat kebijakan yang nakal biasanya tidak memutuskan sendiri bagaimana kebijakan publik tersebut dibuat. Mereka biasanya melakukan tindakan pendelegasian kepada para pegawainya yang ahli, ini memang somehow terlihat lebih relevan, karena tenaga ahli dipekerjakan penuh untuk menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat.

Akan tetapi pilihan ini juga sama saja menghilangkan poin mengenai tanggung jawab yang dimiliki elit untuk ikut memikirkan bagaimana sebuah kebijakan publik dapat berjalan dengan baik dan tidak salah sasaran. Lantas pertanyaan selanjutnya apakah kebijakan publik yang diformulasikan ini kemudian lebih baik dengan keberadaan kemajuan dan pesatnya perkembangan sumber daya manusia yang ada?

Memasuki pembahasan ini, pasti ada yang dirugikan serta ada yang diuntungkan dengan ini, pasti ada. Terdapat banyak program kerja pemerintah yang berupa kebijakan publik berjalan dengan lancar dan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang signifikan (Rivlin, 1984:20). Semua kebijakan menjadi lebih tersistem, masalah besar sedikit demi sedikit berkurang karena benar-benar dipikirkan bagaimana jalan keluarnya.

Contoh lainnya yang terjadi pada dana sosial untuk menjamin kesehatan masyarakat, perumusan kebijakannya sangatlah sulit, tetapi dikarenakan dukungan teknologi yang semakin baik, sistem semacam itu dapat hadir di tengah kehidupan masyarakat.  Sayangnya terkadang dalam usahanya untuk menciptakan sistem yang baik, aktor yang berperan dalam pengambilan kebijakan seringkali mempersulit dirinya sendiri, memperlihatkan bahwa permasalahannya begitu sulit untuk diatasi (Rivlin, 1984:19).

Padahal sudah mendapatkan banyak bantuan ahli, konsultan dan sekretaris yang sangat berpengalaman. Sehingga kebijakan publik biasanya dikeluarkan dengan rentang waktu yang sangat tergesa-gesa, padahal jika perumus kebijakan dapat dengan tangkas melakukan tugasnya, tidak akan pernah ada permasalahan seperti halnya pemborosan dalam waktu. Setelah semua proses terjadi dalam perumusan kebijakan publik, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah publikasi terhadap keputusan yang dikeluarkan.

Ini merupakan paradoks yang selanjutnya, karena dalam dunia yang serba digital ini, pemerintah masih saja sangat susah melakukan tindakan publikasi terhadap kebijakan yang dibuatnya.

Mari beralih kepada sektor-sektor internasional yang lebih melibatkan aktor dari luar negara, posisinya menjadi semakin rumit. Karena dalam usaha perumusan kebijakan publik maupun luar negeri akan berhadapan dengan kepentingan negara lainnya atau aktor lain. Oleh karena itu situasi deadlock dan stalemate pasti menjadi salah satu hambatan dalam perumusan kebijakan publik maupun kebijakan luar negeri (Rivlin, 1984).

Salah satu jawabannya mungkin dikarenakan oleh adanya kelebihan informasi. Melimpahnya informasi ternyata tidak selamanya memberikan sebuah keuntungan dalam perumusan kebijakan publik maupun upaya perumusan kebijakan luar negeri. Dewan perwakilan rakyat pada masa kini tidak mungkin mengalami kekurangan dalam informasi, sebaliknya terlalu banyak sehingga susah untuk memilah dan memilih mana yang benar dan sebaliknya.

Melimpahnya informasi disebutkan oleh Rivlin (1984:19) dalam jurnalnya tersebut sebagai sesuatu yang sangat mengintimidasi, menyebalkan dan terkadang mengarahkan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah. Kelimpahan dalam informasi untuk pembuatan kebijakan publik mengarahkan kepada meningkatnya interaksi, karena informasi ini pasti berkaitan dengan manusia yang membawanya.

Semakin banyak informasi maka akan semakin banyak pula orang yang akan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan kebijakan publik tersebut. Tapi dalam posisi ini, para pengambil keputusan yang memiliki posisi kuat, akan menghindari upaya-upaya untuk separation of power atau sharing terhadap kekuasaan yang ada.

Kemudian dalam dinamika yang terjadi saat ini, para analis untuk kebijakan publik lebih berperan sebagai peramal keadaan, bukan lagi sebagai pengambil kebijakan yang sesaat, tetapi juga memperhitungkan tren yang terjadi dan peramalan terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang (Rivlin, 1984:20). Padahal seorang analis untuk kebijakan publik tidak banyak yang pandai melihat situasi dan kondisi yang ada.

Rivlin mencontohkan upaya pengambilan keputusan untuk investasi jangka panjang, dalam ekonomi sangatlah susah diprediksi alur dan tren serta kemungkinan yang terjadi selanjutnya. Sehingga memahami alur investasi sangatlah dianjurkan. Ketika seorang ekonom salah memprediksikan pergerakan perekonomian yang terjadi maka dampaknya akan sangat besar, bahkan dapat menimbulkan defisit.

Tapi sebaliknya jika prediksi terhadap pertumbuhan investasinya tersebut terbukti benar sedang dalam tren naik, maka keuntungan yang akan diperoleh akan sangat besar. Jika dipikirkan ulang mirip dengan konsep judi.

Dalam kasus ini seharusnya para politisi percaya terhadap kinerja ahli ekonomi untuk merumuskan kebijakan publik mengenai anggaran yang baik dalam keadaan krisis. Akan tetapi ternyata sebaliknya, argumentasi mengenai defisit tadi telah membuat pandangan politisi menjadi lebih skeptis dan kemudian menganggap bahwa ramalan yang dilakukan tersebut tidaklah relevan (Rivlin, 1984:21).

Padahal yang memahami mengenai perekonomian adalah analis dalam perekonomian, bukan para elit politik tersebut. Akhirnya anggota dewan yang terhormat tersebut memaksa untuk pengeluaran kebijakan publik yang malah menjadi bumerang dalam tatanan perekonomian. Tindakan atau kebijakan publik yang dilakukan biasanya adalah pemotongan melalui pajak agar negara mendapatkan pendapatan yang lebih melalui pajak.

Kedua menggunakan peningkatan pembelanjaan negara agar uang yang ada tetap berjalan dan tersirkulasi, harapan dari kedua langkah ini terjadinya stabilitas perekonomian. Akan tetapi malah yang terjadi sebaliknya, defisit secara struktural yang sangat besar, berusaha menjaga suku bunga agar tetap tinggi sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Akhirnya semua kebijakan dalam ekonomi yang dipikirkan oleh para elit politik seharusnya tidak lagi digunakan, karena dalam prakteknya bukan malah memberikan dampak positif jika terjadi permasalahan, tetapi lebih kepada hal yang bersifat negatif. Padahal langkah-langkah yang seharusnya dijalankan adalah langkah ekonomi, bukan langkah secara politik dengan membentuk reformasi konstitusi dan lain sebagainya tersebut.

Ketika permasalahan melanda dalam lingkup ekonomi, misalnya terjadi defisit yang begitu besar sehingga menimbulkan krisis, reformasi tidak akan membantu banyak, begitu pula dengan analisis lain (Rivlin, 1984:21). Untuk menghindari ini terdapat tiga usulan dari Rivlin (1984:22) yaitu dengan melakukan peramalan trial and error, sehingga ada skenario terburuk dan terbaik dalam upaya perumusan kebijakan publik, kedua, pengajuan proposal terkait hasil praktek dan lainnya untuk dijalankan dalam kurun waktu tertentu, ketiga, diselaraskan dengan bukti dan data yang ada di lapangan, selanjutnya diringkas.

Catatan:

Tulisan ini merupakan review atas artikel jurnal: Rivlin, Alice M. 1984. A Public Policy Paradox. Journal of Policy Analysis and Management Vol. 4, No. 1 (Autumn, 1984), pp. 17-22.  DOI: 10.2307/3323851

TENTANG PENULIS

Agung Tri Putra adalah mahasiswa S1 Hubungan Internasional di FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

About Author

Agung Tri Putra

Agung Tri Putra adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.


Related Posts

Write a response to this post